Jakarta: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bakal meluncurkan layanan baru pada website lldikti3.kemdikbud.go.id. Layanan baru ini untuk membantu kampus mengentaskan dosa di dunia pendidikan.

"Website ini menitikberatkan pada area anti-dosa pendidikan tinggi yang didalamnya intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, kemudian juga anti-narkoba dan anti-korupsi," kata Kepala LLDikti Wilayah III, Toni Toharudin, di Universitas Mercu Buana secara daring, Rabu, 17 Juli 2024.

Pihaknya berharap website tersebut bisa menambah peran positif pimpinan perguruan tinggi. Termasuk, membantu Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus.
"Website ini bisa membantu dalam rangka memberikan edukasi bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus, kemudian melaksanakan public campaign secara berkala dan memberikan pemahaman secara menyeluruh di lingkungan kampus," papar Toni.

Toni mengungkapkan di website tersebut terdapat fitur peringatan dini atau early alarm. Fitur ini sebagai sarana dan langkah awal perguruan tinggi atau masyarakat untuk melakukan aduan awal bila ada dugaan yang mengarah kepada kekerasan seksual maupun tindakan negatif lainnya.

"Dan apabila perguruan tinggi membutuhkan pendampingan dan asistensi secara cepat dari LLDikti Wilayah III bisa bertindak," ujar dia.

Sebanyak 192 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta menandatangani pakta integritas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penandatanganan digelar di UMB.

"Hal ini menjadi sebuah upaya untuk menciptakan suasana kondusif di kampus khususnya mengenai berbagai macam fenomena yang mungkin terjadi di dunia kampus dengan berbagai macam laporan terkait kekerasan seksual," jelas Rektor UMB, Andi Adriansyah.

Baca juga: 192 PTS di Jakarta Komitmen Bebaskan Kampus dari Kekerasan Seksual

(REN)

Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menyatakan, forum diskusi dan semiloka moderasi beragama yang digagas Balitbang Diklat Kementerian Agama. Ini merupakan bagian penting dalam upaya memberantas tiga dosa besar di lingkungan pendidikan tinggi, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

"Moderasi beragama ini adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi. Saya pikir ini peran dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terus menjaga masalah intoleransi ini agar kehidupan beragama bisa hidup berdampingan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya di Jakarta, dalam siaran persnya, Minggu, 14 Juli 2024.

Haris menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Badan Litbang dan Diklat Suyitno didampingi beberapa pejabat di Ruang Dirjen Dikti, Gedung Kemendikbudristek, di Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie menyatakan, semiloka moderasi beragama yang akan diselenggarakan Balitbang Diklat ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengungkapkan praktik-praktik baik terkait moderasi beragama, serta bersinergi dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek.

"Semoga acara semiloka moderasi beragama ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan kementerian ke depannya," ujarnya.

Dalam upaya memperkuat Moderasi Beragama (MB) di lingkungan perguruan tinggi umum, Balitbang Diklat Kementerian Agama mengadakan audiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbudristek. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta ini bertujuan untuk mempersiapkan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Moderasi Beragama tahun 2024.

Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Suyitno, didampingi Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Arskal Salim, dan para pejabat lainnya, menegaskan pentingnya penguatan Moderasi Beragama yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Suyitno menekankan, MB adalah mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan kerja sama berbagai pihak di lingkungan kampus," ujarnya.

Suyitno menambahkan, pihaknya ingin membangun ekosistem MB di kampus agar semua kampus yang menjadi sasaran MB ke depannya sudah familiar. Selain itu, juga memastikan dosen dan sivitas akademika lainnya memiliki kesadaran kolektif terhadap moderasi beragama.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Haris, menyatakan, Forum Diskusi dan Semiloka Moderasi Beragama tahun 2024 merupakan bagian penting dalam upaya memberantas tiga dosa besar di lingkungan pendidikan tinggi: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

"Moderasi Beragama ini adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi. Saya pikir ini peran dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terus menjaga masalah intoleransi ini agar kehidupan beragama bisa hidup berdampingan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu Tjitjik menambahkan, Semiloka Moderasi Beragama yang diselenggarakan Balitbang Diklat Kemenag tahun 2024 ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengungkapkan praktik-praktik baik terkait moderasi beragama serta bersinergi dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek.

"Semoga acara Semiloka Moderasi Beragama ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ke depannya," pungkasnya.

Baca juga: Penerjemahan Al-Qur'an ke Bahasa Daerah Terus Berlanjut, Kini Giliran Betawi

(CEU)