Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau Petugas Haji 1446 H/2025 M tingkat daerah dibuka mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Pendaftaran petugas haji 2025 dibuka secara online melalui Pusaka Superappss Kementerian Agama atau laman https://haji.kemenag.go.id/petugas, hingga 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

Ada dua formasi yang akan dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah. Pertama, PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Syarat Pendaftaran Petugas Haji 2025

Syarat Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil;
- Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat Khusus

1. PPIH Kloter

a. Ketua Kloter

- Pegawai ASN Kementerian Agama;
- Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pembimbing Ibadah Kloter

- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelaksana Bimbingan Ibadah

- Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Pelaksana Siskohat

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Cara Daftar Petugas Haji 2025

Berikut langkah-langkah pendaftaran petugas haji 2025:

1. Buka laman https://haji.kemenag.go.id/petugas dan klik pendaftaran petugas

2. Pilih jenis tugas

2. Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran

3. Isikan NIK yang sesuai

4. Isikan Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)

Tonton:Badan Haji Bentuk Keseriusan Prabowo dalam Penyelenggaraan Haji

5. Isikan Nomor WhatsApp yang aktif

6. Klik Daftar

7. Peserta selanjutnya akan diminta untuk mengunggah dokumen dan menyelesaikan pendaftaran

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Link Pendaftaran Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah yang Dibuka Hari Ini, Simak Panduan dan Syaratnya"

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau Petugas Haji 1446 H/2025 M tingkat daerah dibuka mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Pendaftaran petugas haji 2025 dibuka secara online melalui Pusaka Superappss Kementerian Agama atau laman https://haji.kemenag.go.id/petugas, hingga 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

Ada dua formasi yang akan dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah. Pertama, PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Syarat Pendaftaran Petugas Haji 2025

Syarat Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil;
- Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat Khusus

1. PPIH Kloter

a. Ketua Kloter

- Pegawai ASN Kementerian Agama;
- Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pembimbing Ibadah Kloter

- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelaksana Bimbingan Ibadah

- Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Pelaksana Siskohat

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Cara Daftar Petugas Haji 2025

Berikut langkah-langkah pendaftaran petugas haji 2025:

1. Buka laman https://haji.kemenag.go.id/petugas dan klik pendaftaran petugas

2. Pilih jenis tugas

2. Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran

3. Isikan NIK yang sesuai

4. Isikan Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)

Tonton:Badan Haji Bentuk Keseriusan Prabowo dalam Penyelenggaraan Haji

5. Isikan Nomor WhatsApp yang aktif

6. Klik Daftar

7. Peserta selanjutnya akan diminta untuk mengunggah dokumen dan menyelesaikan pendaftaran

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Link Pendaftaran Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah yang Dibuka Hari Ini, Simak Panduan dan Syaratnya"

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengusung tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas" dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025

M. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, tema ini dipilih setelah melihat evaluasi kurangnya perhatian terhadap disabilitas pada pelaksanaan Haji 2024.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dalam keterangan pers, Rabu (30/10/2024).

Arsad mengatakan, penerapan tema ini akan berimplikasi pada syarat rekrutmen petugas haji.

Dia mengatakan, akan ada tambahan syarat seperti kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” ucap Arsad.

Selain itu, Arsad menyebut, akan ada penyesuaian batas maksimal usia petugas haji menjadi 45 tahun khusus, terutama untuk bagian PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

"PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," katanya.

Selain itu, para petugas haji harus memiliki surat kesehatan hasil medical check up yang lengkap.

Arsad menyebut, jadwal rekrutmen petugas haji akan disampaikan Kemenag pada November 2024.

"Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Usung Tema "Haji Ramah Lansia dan Disablitas" untuk 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/18023801/kemenag-usung-tema-haji-ramah-lansia-dan-disablitas-untuk-2025.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agama Nasaruddin Umar membeberkan salah satu target di 100 hari pertama kepemimpinannya di Kementeian Agama (Kemenag).

Mengutip Kemenag.go.id, dia meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) memperketat pengawasan etika kerja di Kementerian Agama.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan arahan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Kita berharap dalam 100 hari ini akan ada perbaikan signifikan, tidak hanya melaporkan hal-hal yang baik, tetapi juga menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi,” tegasnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Nasaruddin menjelaskan, penguatan etika kerja dan peningkatan pelayanan publik di Kementerian Agama menjadi salah satu fokus dalam tempo 100 hari ke depan.

“Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan secara lebih intensif sebagai upaya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tuturnya.

Menag juga meminta Itjen untuk menjalankan evaluasi terhadap seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama secara objektif dan menyeluruh, guna memastikan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pengawasan yang dilakukan Itjen harus mencakup seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf di level bawah, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab," pesan Menag.

“Hari ini adalah awal lembaran baru untuk Itjen. Fokus utama adalah menjalankan undang-undang dengan penuh integritas, dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Menag juga mengapresiasi langkah Irjen Kemenag yang segera melaporkan hasil kinerja satuan kerjanya.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen Itjen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Agama.

Sebelumnya, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim melaporkan kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Ia menuturkan, Itjen Kemenag berkomitmen untuk untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami akan memastikan setiap evaluasi dilakukan dengan objektif dan menyeluruh, serta mendukung reformasi internal yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola di Kementerian Agama," ungkap Faisal.

Tonton:Prabowo Angkat 7 Menko di Kabinet Merah Putih, Ini Kementerian di Bawahnya!

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama 2024, informasi ini penting disimak.

Melansir Kemenag.go.id, pendaftaran seleksi PPPK dibuka mulai 21 Oktober – 4 November 2024.

Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024, seleksi PPPK 2024 tahap I ini diperuntukkan bagi dua kategori pelamar.

Pertama, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Kedua, Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

“Pendaftaran PPPK Kemenag Tahap I ini dibuka hari ini sampai 4 November 2024. Ada 89.781 formasi yang tersedia, dibuka bagi eks THK-II dan Tenaga Non ASN yang ada dalam datebase BKN,” terang Ramdhani di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurut Kang Dhani, sapaan akrabnya, sejak awal pekan ini para pelamar yang memenuhi kriteria sudah dapat membuat akun pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, dengan cara sebagai berikut:

1. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

2. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;

3. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;

4. Melakukan swafoto;

5. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

6. Mencetak Kartu Informasi Akun.

“Setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun, para pelamar bisa memilih jenis formasi. Proses pemilihan formasi ini bisa dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024,” jelas Kang Dhani.

Sembari menunggu dibukanya proses pendaftaran formasi, peserta dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar. Dokumen persyaratan itu terdiri atas:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;

3. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana contoh pada Lampiran Pengumuman;

4. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

5. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

6. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana contoh pada Lampiran Pengumuman;

7. Bukti perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi;

“Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, harus mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya,” papar Kang Dhani.

Pelamar, lanjut Kang Dhani, harus juga memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan baik. Kesalahan dalam mengunggah dokumen akan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

“Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran,” tandasnya.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, seleksi PPPK terdiri dari seleksi Administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi Administrasi akan dilakukan dari 21 Oktober sampai 9 November 2024. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada 10 - 11 November 2024.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

“Kita membuka masa sanggah pada 12 - 14 November 2024, dan proses jawab sanggah pada 12 - 16 November 2024. Pengumuman Pasca Masa Sanggah disampaikan 15 - 21 November 2024,” papar Wawan Djunaedi.

Sementara, seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 2 - 19 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan pada 24 - 31 Desember 2024.

Wawan menegaskan bahwa proses seleksi calon PPPK Kemenag tidak dipungut biaya. Kelulusan pelamar merupakan prestasi dan hasil kerja sendiri.

“Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” jelasnya.

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ustaz Agung, selama ini baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.

"Upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak," kata Ustaz Agung.

Ustaz Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut. Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.

"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap 'wajar' atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.

"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera dilakukan secara lebih fokus, masif, dan serius.

"Kemenag dan Kementerian PPPA harus melanjutkan sosialisasi terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan dan kampanye, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini meliputi pelibatan para kiai, ustaz, dan pengurus pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sadar dan peka terhadap hak anak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula integrasi kurikulum yang mencakup pendidikan terkait pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sehingga santri dan pengurus pesantren memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku yang dapat membahayakan anak.

"Tantangannya juga masih ada. Misalnya, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan di pesantren sering kali lambat dan tidak tuntas, terutama karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ini juga dipersulit oleh minimnya akses korban terhadap lembaga hukum dan dukungan sosial," kata Kiai Yoyon.

Belum lagi, banyaknya pesantren yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang spesifik membuat penindakan terhadap kasus kekerasan kerap tidak berjalan sesuai dengan standar nasional.

"Pembuatan SOP perlindungan anak di seluruh pesantren ini menjadi penting. Dan ini yang sedang didorong dan dilakukan JPPRA, minimal dimulai dari 50 pondok pesantren yang tergabung dalam jaringan ini," pungkasnya.

Saat ini, dengan dukungan Kemenag dan Kementerian PPPA, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak di pesantren. Jaringan yang dideklarasikan sejak 2023 itu kerap melakukan sosialisasi, riset, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan korban, serta kampanye pencegahan kekerasan anak di pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pelaksanaan pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Agama (Kemenag) harus memakai pita hijau.

Pemakain pita hijau peserta SKD CPNS Kemenag 2024 tersebut tercantum dalam aturan berpakaian. Oleh karena itu peserta perlu memperhatikan dengan seksama persyaratannya.

Jadwal SKD CPNS Kemenag RI

Tes SKD CPNS Kemenag di dalam negeri dilaksanakan pada 18-29 Oktober 2024. Sementara itu, pelaksanaan tes di luar negeri dimulai pada 22-24 Oktober 2029.

Jadwal tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor: P-3672/SJ/B.II.1/KP.00.1/10/2024 tentang pelaksanaan SKD CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024 tertanggal 14 Oktober.

Dalam pengumuman itu, Kemenang juga mengatur cara berpakaian bagi peserta SKD CPNS Kemenag 2024.

Lantas, seperti apa aturannya?

Aturan pakaian tes SKD CPNS Kemenag 2024

Merujuk pada pengumuman di atas, peserta SKD CPNS Kemenag 2024 wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan bersepatu.

Berikut panduan aturan berpakaian bagi peserta yang mengikuti tes SKD di dalam maupun luar negeri:

Laki-laki

- Kemaja atas berwarna putih polos tanpa corak
- Pita hijau dikaitkan di lengan kiri atas
- Celana panjang berbahan kain warna gelap

Perempuan

- Kemaja atas berwarna putih polos tanpa corak
- Pita hijau dikaitkan di lengan kiri atas
- Celana panjang atau rok berbahan kain warna gelap dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut.
- Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap.

Para peserta SKD CPNS Kemenag dilarang memakai kaos, celana atau rok berbahan jeans, dan sandal.

Selain itu, peserta juga tidak boleh membawa atau menggunakan aksesoris dalam bentuk apapun, seperti kalung, anting, gelang, bros, ikat pinggang, dan lainnya.

Dokumen yang dibawa saat tes SKD CPNS Kemenag 2024

Peserta wajib membawa beberapa dokumen penting untuk diserahkan kepada panitia pelaksana SKD.

Berikut dokumen yang harus dibawa:

Peseta yang ujian di dalam negeri

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/surat keterangan pengganti KTP asli/salinan
- Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang
- Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.

Peserta yang ujian di luar negeri

- Menunjukkan paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)
- Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.

Jadwal tes SKD CPNS Kemenag 2024

Tes SKD CPNS Kemenag di dalam negeri, pelaksanaannya dimulai dari 18-29 Oktober. Sedangkan, tes di luar negeri digelar pada 22-29 Oktober 2024.

Ujian dilakukan setiap hari mulai Senin-Minggu dengan empat sesi per harinya, kecuali Jumat hanya dua sesi.

Berikut jadwal sesi SKD Kemenag 2024 dan jam pelaksanaan ujian selain Jumat:

Sesi 1 SKD CPNS Kemenag 2024

06.30–08.00 (90 menit): Tahap persiapan
08.00–09.40 (100 menit): Pelaksanaan SKD

Sesi 2 SKD CPNS Kemenag 2024

09.00–10.30 (90 menit): Tahap persiapan
10.30–12.10 (100 menit): Pelaksanaan SKD

Sesi 3 SKD CPNS Kemenag 2024

11.30–13.00 (90 menit): Tahap persiapan
13.00–14.40 (100 menit): Pelaksanaan SKD

Sesi 4 SKD CPNS Kemenag 2024

14.00–15.30 (90 menit): Tahap persiapan
15.30–17.10 (100 menit): Pelaksanaan SKD.

Sementara, pembagian pelaksanaan sesi ujian SKD pada Jumat adalah sebagai berikut:

Sesi 1 SKD CPNS Kemenag 2024

06.30–08.00 (90 menit): Tahap persiapan
08.00–09.40 (100 menit): Pelaksanaan

SKD Sesi 2 SKD CPNS Kemenag 2024

13.30–15.00 (90 menit): Tahap persiapan
15.00–16.40 (100 menit): Pelaksanaan SKD

Tonton:Awas Penipuan Atas Nama Pegawai Pajak, Kenali Tanda Tandanya

Sanksi peserta yang melanggar

Peserta dapat dikenai sanksi berat, yakni dianggap gugur atau dinyatakan tidak lulus apabila:

- Terlambat hadir dari waktu yang ditentukan
- Tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan atau terbukti memberikan dokumen palsu
- Melanggar ketentuan pelaksanaan SKD 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aturan Pakaian Tes SKD CPNS Kemenag 2024, Ada Syarat Pakai Pita Hijau"

Jakarta -

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.

(rrd/rrd)

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan 3 orang untuk memimpin Badan Urusan Haji dan Umroh. Terdiri dari 1 orang kepala dan 2 orang wakil kepala.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menatakan, ketiga sosok yang termasuk dirinya itu, akan menempati posisi Wakil Kepala Badan Urusan Haji dan Umroh, bersama Staf Khusus Kementerian Pertahanan sekaligus Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sedangkan yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Haji dan Umroh yakni Politikus partai Gerindra yaitu Mochamad Irfan Yusuf atau yang sering disapa Gus Irfan.

"Ada Gus Irfan sebagai kepala, Dahnil Anzar sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya Wakil Kepala Badan," ujar Afriansyah saat ditemui usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI ke Jepang di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Lebih jauh, Afriansyah menjelaskan Badan Urusan Haji dan Umroh ini akan setingkat Kementerian yang fokus kerjanya spesifik menangani peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Sebab saat ini, urusan haji dan umroh juga ditangani oleh Kementerian Agama.

"Kita ini bangsa yang besar, dengan jumlah umat islam yang besar, jadi perbaikan sistem haji ini harus segera dilakukan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia tengah aktif menyusun pedoman sertifikasi untuk pembimbing manasik haji.

Inisiatif ini diungkapkan oleh Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menghasilkan pembimbing manasik yang kompeten. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, pembinaan jemaah haji menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Pentingnya Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memainkan peranan krusial dalam memastikan setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk itu, diperlukan pembimbing yang memiliki kompetensi khusus dan bersertifikat.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah selama ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015.

"Pedoman disusun dalam rangka menyempurnakan proses sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penyusunan pedoman tersebut di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Peningkatan Kualitas Pembimbing Manasik

Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembimbing manasik haji dan umrah yang telah disertifikasi memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Arsad menekankan bahwa persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Saat ini, Kemenag sedang melakukan harmonisasi dengan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kita mencoba melihat beberapa persyaratan dalam sertifikasi yang perlu penyesuaian dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lainnya," tegasnya.

Kurikulum Sertifikasi yang Relevan

Dalam rangka menyusun kurikulum sertifikasi, Kemenag menyadari perlunya mengakomodasi perkembangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Arsad menggarisbawahi pentingnya menyediakan manasik yang moderat dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Kurikulum Sertifikasi perlu mengakomodasi perkembangan terkini, khususnya manasik haji yang memberikan solusi untuk perjalanan haji jemaah lansia dan disabilitas," pungkasnya.

Kegiatan Penyusunan Pedoman

Kegiatan Penyusunan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahap II berlangsung mulai 15 hingga 17 Oktober 2024.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai instansi, termasuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi, akademisi dari program studi Manajemen Haji dan Umrah di UIN/IAIN, serta perwakilan dari BRIN, UI, Biro Hukum Kemenag, dan staf di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dengan upaya ini, diharapkan Kementerian Agama dapat menciptakan standar baru bagi pembimbing manasik haji, yang akan berkontribusi pada kelancaran dan kesuksesan ibadah haji bagi seluruh jemaah di Indonesia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agama mengumumkan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

SKD akan dilaksanakan dalam rentang 18 – 29 Oktober 2024.

Mengutip laman resmi Kemenag.go.id, Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan, SKD digelar di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk dalam negeri, pelaksanaannya dari 18 – 29 Oktober 2024. Sementara untuk lokasi di luar negeri, pelaksanannya pada 22 – 24 Oktober 2024.

“Total ada 327.818 peserta yang berhak ikut SKD di dalam negeri. Sementara untuk SKD di luar negeri, ada 140 peserta yang berhak mengikutinya,” sebut M Ali Ramdhani di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Dhani, panggilan akrabnya, SKD dalam negeri dilaksanakan pada 54 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Sementara untuk SKD luar negeri digelar 36 titik lokasi pada 25 negara, baik Konsulat Jenderal maupun Kedutaan Besar.

“Peserta wajib mengikuti SKD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan,” tegas Kang Dhani.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan SKD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, maka dia dianggap gugur.

“Proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” sebutnya.

“Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.

Cara cek jadwal dan lokasi tes SKD CPNS Kemenag 2024

Mengutip Kompas.com, pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag 2024 dilaksanakan pada rentang waktu 18 – 29 Oktober 2024. Sedangkan, tes di luar negeri digelar pada 22-29 Oktober 2024.

Jadwal tes SKD CPNS Kemenag 2024 untuk masing-masing peserta tidaklah sama. Panitia Seleksi (pansel) telah mengkategorikannya berdasarkan lokasi ujian yang sudah ditentukan.

Berikut cara cek jadwal dan lokasi tes SKD CPNS Kemenag 2024:

1. Cara cek jadwal dan lokasi CPNS Kemenag 2024 lewat SSCASN

- Buka laman SSCASN di sscasn.bkn.go.id
- Pada halaman utama, klik menu "Masuk"
- Masukkan NIK, password dan kode captcha
- Selanjutnya, klik "Masuk"
- Scroll ke bawah dan klik menu cetak kartu ujian CPNS 2024
- Kartu tersebut akan memuat informasi mengenai jadwal SKD peserta.

Jangan lupa untuk mengunduh kartu ujian CPNS 2024 yang ada di halaman tersebut dengan klik "Cetak Kartu Ujian CPNS 2024".

Cetak kartu ujian CPNS Kemenag 2024 sesuai dengan kertas ukuran standar, seperti A4 atau F4.

2. Cara cek jadwal dan lokasi CPNS Kemenag 2024 lewat Kemenag.go.id

- Buka laman kemenag.go.id atau klik link "Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD CPNS Kemenag 2024"
- Gulir halaman hingga di "Lampiran IV Pengumuman"
- Tekan tombol CTRL dan F secara bersamaan untuk membuka fitur pencarian
- Ketikkan nama peserta untuk mengetahui jadwal pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag 2024
- Tunggu hingga proses pencariannya selesai dan halaman akan menunjukkan nomor peserta, lokasi ujian SKD CPNS Kemenag 2024, hari, jadwal, dan sesi serta ruang ujian.