IDXChannel - Realisasi investasi di Provinsi Banten terus mencatatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir. Catatan itu menempatkan Banten masuk lima besar provinsi dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2024.

Posisi Banten berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti menuturkan, realisasi investasi hingga kuartal III-2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun atau sudah 85,3 persen dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Masih sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Tetap optimistis,” kata Virgojanti dalam sambutannya di acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).

Laju investasi ini tumbuh cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2022, realisasi investasi yang masuk senilai Rp80,2 triliun atau 148 persen dari target Rp53,9 triliun. Kemudian, pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp103,9 triliun atau 173 persen dari target Rp60 triliun.

Virgojanti melanjutkan, dari nilai total investasi yang masuk, jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga kuartal III-2024 mencapai 20.001 proyek. Hal ini juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Total hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja sekitar 115.337 orang dengan jumlah tenaga kerja lokal (TKI) sekitar 114 ribu orang dan pekerja asing (TKA) sekitar 815 orang.

Capaian realisasi investasi di tahun ini berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar adalah Kota Cilegon Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang sebesar Rp322 miliar.

“Kinerja positif ini harus terus dijaga dengan cara menjaga iklim investasi di Banten tetap kondusif. Ini tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tentu butuh tanggung jawab, sinergi dari para pengusaha atau investor, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Banten maju, tentu akan berdampak juga pada masyarakat yang sejahtera,” ujarn Virgojanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, Banten telah berkontribusi 6,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional, sejak 2019 hingga kuartal III-2024. Dengan tren positif ini, investasi di Banten naik 29,5 persen pada 2023.

Realisasi investasi di Banten mencapai Rp83,4 triliun, tumbuh 6,1 persen juga menjadi menjadi penyumbang investasi terbesar kelima secara nasional.

“Capaian ini merupakan keberhasilan Banten dalam mengelola dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pembangunan Banten yang diarahkan sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional tentu membutuhkan peran pihak lain, yakni swasta,” tutur Ichwan dalam acara tersebut.

Menurut dia, transformasi ekonomi di Banten didukung dengan pengembangan dan peningkatan kinerja layanan. Misalnya, pengembangan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak Banten, pengembangan kawasan strategis industri Cilegon, Serang, dan Tangerang.

Selain itu, peningkatan layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara, penguatan infrastruktur perkotaan sebagai bagian aglomerasi Jabodetabek.

Kemudian, pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan disertai penguatan tata kelola dan peremajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Transformasi di Banten juga mencakup pada aspek ketahanan sosial, dudaya, dan ekologi. Contohnya, pengembangan kawasan strategis agrikultur di bagian utara Banten, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi atau ketersediaan air, terutama kawasan Jabodetabek.

Dukungan Pemerintah

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, akan terus berupaya membantu kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di Banten. Dalam kaitan ini, Pemprov Banten telah menyelenggarakan perizinan berbasis risiko sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Selain itu, sudah dibentuk juga Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Banten.

Dia menilai, hilirisasi industri menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten.

Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, tidak hanya membuka lapangan kerja yang lebih luas, tetapi juga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

“Kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang semakin baik, siap menjadi pusat industri hilir yang modern dan kompetitif,” Al Muktabar.

Dia menyebut, industri manufaktur atau pengolahan masih mendominasi sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Banten, yakni sebesar 30,25 persen pada 2023. Namun, sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan pemasaran ekspor.

Ketika terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat(AS), akan mengalami risiko penurunan nilai usaha serta berdampak pada aspek ketenagakerjaan.

“Karena itu, kami terus mengintensifkan pengembangan potensi investasi yang sudah berjalan dan memacu pengembangan sektor lainnya, seperti pada sektor properti untuk pemukiman, perkantoran dan perdagangan, serta sektor jasa,” kata Al Muktabar.

Potensi pengembangan dan peningkatan investasi di Banten masih sangat terbuka luas, antara lain optimalisasi realisasi investasi baru pada kawasan industri, beberapa kawasan strategis nasional, serta pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam memacu minat investasi pada kawasan potensial tersebut, Pemprov Banten berkomitmen akan terus memberikan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih andal, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi.

Beberapa di antaranya, yaitu infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer, reaktivasi jalur rel kereta api Rangkasbitung-Labuan, dan Saketi-Malingping-Bayah, pembangunan MRT Jakarta-Balaraja, serta pembangunan proyek strategis nasional PIK 2 dan BSD.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, dukungan diberikan dengan pembangunan infrastruktur Bendung Karian dan Bendung Sindangheula. Sementara untuk suplai energi, selain beberapa PLTU yang sudah beroperasi, dibangun PLTU Jawa berkapasitas dua kali 1.050 MW.

“Dengan dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha, maka sudah sewajarnya para investor ikut aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kegiatan investasinya, memberdayakan usaha kecil menengah domestik. Tidak kalah pentingnya, yakni taat terhadap pembayaran pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Al Muktabar.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bank Indonesia menggelar "Banten Investment Forum 2024" di Gading Serpong Tangerang, Selasa (29/10/2024) dan dalam kegiatan tersebut ditawarkan sejumlah peluang investasi di Tanah Jawara itu.

Kepala Dinas DPMPTSP Banten, Virgojanti mengatakan sejumlah peluang investasi yang ditawarkan kepada calon investor diantaranya pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Pandeglang, Pengelolaan Banten International Stadium (BIS) di Kota Serang, Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Lebak, Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3, KEK Tanjung Lesung, PSN PIK, usaha lain hingga UMKM.

Mantan Pj Sekda Provinsi Banten itu menjelaskan dengan adanya forum yang dihadiri pemangku kepentingan mulai dari kepala daerah se-Banten hingga calon investor ini diharapkan mampu membangun sinergitas dan mampu mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

"Tidak akan tercapai realisasi investasi tanpa kerjasama dan kolaborasi kita bersama-sama," kata Virgojanti.

"Banten Investment Forum 2024" selain dihadiri kepala daerah se-Banten dan calon investor juga dihadiri Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Nurul Ichwan, Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Banten Ameriza Ma'ruf Moesa, perbankan hingga mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM, serta kegiatan 'one on one' yakni pertemuan dan diskusi secara mendalam bagi investor terkait dengan apa saja peluang investasi yang bisa dilakukan di Provinsi Banten.

Kemudian dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama (MoU) kemitraan usaha antara pengusaha besar dan beberapa UMKM yang ada di Provinsi Banten. Selain itu juga launching brand Investasi "Banten Gold".

Sementara Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam sambutan tertulisnya menekankan pentingnya investasi dalam upaya pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada para investor dan calon investor atas dipilihnya Provinsi Banten sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usahanya yang tentunya pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah," kata Al Muktabar.

Melalui pertemuan ini, kata Al Muktabar, diharapkan akan terbangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah pelaku usaha atau investor dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Nurul Ichwan menekankan agar seluruh pihak (stakeholder) yang berkaitan dengan investasi mematuhi dan mengikuti norma baru yang disepakati bersama termasuk oleh PBB yakni dengan istilah yang populer disebut dengan 'Sustainable Development Goals' (SDG) atau bagi pelaku usaha norma baru yang diikuti itu yakni Environment, Social dan Governnance (ESG) atau tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan.

"Kita harus memahami bahwa ini sudah menjadi norma global baru dalam dunia usaha. Karena jika berbicara investasi tidak bisa secara eksklusif kita bisa menghindari diri untuk tidak mengikuti norma-norma tersebut," kata Ichwan.