IDXChannel - Realisasi investasi di Provinsi Banten terus mencatatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir. Catatan itu menempatkan Banten masuk lima besar provinsi dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2024.

Posisi Banten berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti menuturkan, realisasi investasi hingga kuartal III-2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun atau sudah 85,3 persen dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Masih sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Tetap optimistis,” kata Virgojanti dalam sambutannya di acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).

Laju investasi ini tumbuh cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2022, realisasi investasi yang masuk senilai Rp80,2 triliun atau 148 persen dari target Rp53,9 triliun. Kemudian, pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp103,9 triliun atau 173 persen dari target Rp60 triliun.

Virgojanti melanjutkan, dari nilai total investasi yang masuk, jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga kuartal III-2024 mencapai 20.001 proyek. Hal ini juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Total hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja sekitar 115.337 orang dengan jumlah tenaga kerja lokal (TKI) sekitar 114 ribu orang dan pekerja asing (TKA) sekitar 815 orang.

Capaian realisasi investasi di tahun ini berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar adalah Kota Cilegon Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang sebesar Rp322 miliar.

“Kinerja positif ini harus terus dijaga dengan cara menjaga iklim investasi di Banten tetap kondusif. Ini tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tentu butuh tanggung jawab, sinergi dari para pengusaha atau investor, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Banten maju, tentu akan berdampak juga pada masyarakat yang sejahtera,” ujarn Virgojanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, Banten telah berkontribusi 6,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional, sejak 2019 hingga kuartal III-2024. Dengan tren positif ini, investasi di Banten naik 29,5 persen pada 2023.

Realisasi investasi di Banten mencapai Rp83,4 triliun, tumbuh 6,1 persen juga menjadi menjadi penyumbang investasi terbesar kelima secara nasional.

“Capaian ini merupakan keberhasilan Banten dalam mengelola dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pembangunan Banten yang diarahkan sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional tentu membutuhkan peran pihak lain, yakni swasta,” tutur Ichwan dalam acara tersebut.

Menurut dia, transformasi ekonomi di Banten didukung dengan pengembangan dan peningkatan kinerja layanan. Misalnya, pengembangan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak Banten, pengembangan kawasan strategis industri Cilegon, Serang, dan Tangerang.

Selain itu, peningkatan layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara, penguatan infrastruktur perkotaan sebagai bagian aglomerasi Jabodetabek.

Kemudian, pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan disertai penguatan tata kelola dan peremajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Transformasi di Banten juga mencakup pada aspek ketahanan sosial, dudaya, dan ekologi. Contohnya, pengembangan kawasan strategis agrikultur di bagian utara Banten, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi atau ketersediaan air, terutama kawasan Jabodetabek.

Dukungan Pemerintah

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, akan terus berupaya membantu kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di Banten. Dalam kaitan ini, Pemprov Banten telah menyelenggarakan perizinan berbasis risiko sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Selain itu, sudah dibentuk juga Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Banten.

Dia menilai, hilirisasi industri menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten.

Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, tidak hanya membuka lapangan kerja yang lebih luas, tetapi juga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

“Kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang semakin baik, siap menjadi pusat industri hilir yang modern dan kompetitif,” Al Muktabar.

Dia menyebut, industri manufaktur atau pengolahan masih mendominasi sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Banten, yakni sebesar 30,25 persen pada 2023. Namun, sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan pemasaran ekspor.

Ketika terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat(AS), akan mengalami risiko penurunan nilai usaha serta berdampak pada aspek ketenagakerjaan.

“Karena itu, kami terus mengintensifkan pengembangan potensi investasi yang sudah berjalan dan memacu pengembangan sektor lainnya, seperti pada sektor properti untuk pemukiman, perkantoran dan perdagangan, serta sektor jasa,” kata Al Muktabar.

Potensi pengembangan dan peningkatan investasi di Banten masih sangat terbuka luas, antara lain optimalisasi realisasi investasi baru pada kawasan industri, beberapa kawasan strategis nasional, serta pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam memacu minat investasi pada kawasan potensial tersebut, Pemprov Banten berkomitmen akan terus memberikan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih andal, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi.

Beberapa di antaranya, yaitu infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer, reaktivasi jalur rel kereta api Rangkasbitung-Labuan, dan Saketi-Malingping-Bayah, pembangunan MRT Jakarta-Balaraja, serta pembangunan proyek strategis nasional PIK 2 dan BSD.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, dukungan diberikan dengan pembangunan infrastruktur Bendung Karian dan Bendung Sindangheula. Sementara untuk suplai energi, selain beberapa PLTU yang sudah beroperasi, dibangun PLTU Jawa berkapasitas dua kali 1.050 MW.

“Dengan dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha, maka sudah sewajarnya para investor ikut aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kegiatan investasinya, memberdayakan usaha kecil menengah domestik. Tidak kalah pentingnya, yakni taat terhadap pembayaran pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Al Muktabar.

(Fiki Ariyanti)

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Doel mendapat pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten yang menurun sekitar 0,07 poin di rentang 2012-2017.

Hal ini ditanyakan RK dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Diketahui Rano Karno menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, dan naik menjadi Gubernur Banten pada 2015 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang saat itu terjerat kasus korupsi.

"Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik, yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?," kata RK, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno mengatakan, dirinya menduduki posisi tersebut dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 2 tahun di kursi pemerintahan Banten.

"Saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 saya jadi Plt Gubernur 1 tahun," ujar Rano Karno.

Menurutnya, terdapat tantangan tersendiri dalam menangani Provinsi Banten secara keseluruhan sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Rano Karno menilai, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang itu sudah mapan dari segi populasi. Berbeda dengan Pandeglang hingga lebak masih punya pekerjaan rumah (PR).

Selaras dengan kondisi ini, ia bersyukur dengan pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan setidaknya 13 proyek strategis nasional (PSN) di Banten. Pertama ada Bandara Soekarno Hatta, kemudian Tol Serang-Panimbang.

"Artinya Banten itu secara territori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung Insyaallah Banten segera bisa mengejar indah yang diimpikan," kata dia.

Mendapat penjelasan tersebut, RK justru makin heran dengan data yang dikantonginya yakni IPM tetap turun padahal Banten dilimpahkan banyak PSN. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 poin.

"Sudah dikasih begitu banyak PSN dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%, desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain," ujar RK.

Merespons hal tersebut, Rano Karno menjawab masih dengan penuh percaya diri. Menurutnya, apabila ia bisa membenahi kampung orang di Banten, tidak mungkin dirinya tidak bisa membenahi kampungnya sendiri.

"Kalau saya nggak bisa benahi kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi Wakil Gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya sebenarnya kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju," tutupnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini diprediksi terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Jumlah PHK hingga bulan ini terus melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang. Pekerja yang terkena PHK akan terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut. Namun, saat itu perusahaan membantah dan menyatakan masih ada kegiatan operasional di pabrik.

Sebelum dinyatakan pailit perusahaan sempat menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permintaan damai dengan para kreditur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons terkait Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah. Dia menyebut ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Lebih lanjut, PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina (Persero) mengantarkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Go Global pada hari pertama gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, di Tangerang, Rabu (9/10). Tiga Nota Kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) disepakati oleh UMKM Haluan Bali dengan Buyer dari Belanda, sedangkan UMKM Bawadi dan UMKM Bali Honey dengan Buyer Malaysia.

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024 yang digelar di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu, 9 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyoroti tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional, sekaligus menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran produk Indonesia ke pasar global.

"Kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri," ungkap Presiden, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (10/10/2024).

TEI merupakan ajang pameran produk Indonesia terbesar untuk memfasilitasi potensi kerjasama ekspor, menampilkan berbagai produk makanan dan minuman, agrikultur, produk manufaktur, perlengkapan rumah tangga dan kerajinan khas Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi minat para pembeli pada UMKM binaan Pertamina. Terlebih, pada hari pertama TEI 2024, UMKM mendapat respons positif dari Buyer mancanegara untuk potensi ekspor.

"Respon positif dari pengunjung TEI ini menunjukkan bahwa produk-produk UMKM Indonesia, khususnya binaan Pertamina, mampu bersaing dan diminati di pasar internasional. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mendorong UMKM melangkah go global," ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh pelaku usaha lebih dari 100 negara, UMKM binaan Pertamina menampilkan produk unggulan di sektor makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, komoditi, perhiasan, serta produk ramah lingkungan.

Pertamina, tambah Fadjar, memiliki program pendampingan dan pelatihan ekspor jelang TEI 2024. Hal ini untuk mempersiapkan UMKM agar mampu beradaptasi dengan standar internasional, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital. Beberapa UMKM binaan bahkan sudah berhasil meraih sertifikasi standar internasional, yang menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing di pasar global.

TEI 2024 akan berlangsung hingga 12 Oktober 2024.

"Kami berharap, pada ajang TEI ini dapat lebih banyak lagi UMKM binaan Pertamina yang berpeluang menjalin kerja sama dengan mitra internasional," pungkas Fadjar.

Pembinaan UMKM merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, sejalan dengan komitmen untuk membantu UMKM Indonesia naik kelas dan memperluas pasar ekspor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pertamina Eco-Youth Fest 2024, Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan

Pertamina Eco-Youth Fest 2024, Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan