Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembenahan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya.

Bahlil menjelaskan, reformasi regulasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Minggu (27/10).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batubara (minerba). Banyak aturan di sektor ini yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," ujar Agus.

Agus menambahkan pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, saat ini berupaya memastikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi.

Melalui upaya-upaya ini, kata Agus, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," imbuh Agus.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyoroti potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap perizinan di industri sawit.

Eddy mengharapkan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, mengingat sektor ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

“Kami di GAPKI meminta agar regulasi terkait sawit bisa lebih sederhana. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit, baik dari hulu sampai hilir. Ke depan, akan lebih baik jika ada pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden,” ujar Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Eddy menegaskan, industri sawit yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola komoditas sawit menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan industri ini.

“Pembenahan tata kelola sawit harus menjadi perhatian utama bagi tim ekonomi Prabowo-Gibran. Pembentukan Badan Sawit Nasional ini bisa mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perizinan, sehingga industri sawit bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap perekonomian,” tambahnya.

Selain penyederhanaan regulasi, GAPKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Menurut Eddy, peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun sawit rakyat sangat penting untuk mendukung program swasembada energi dan energi hijau dari sawit.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas agar produktivitas dan produksi bisa meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa program energi hijau dari sawit tidak mengganggu ketahanan pangan dan ekspor,” jelas Eddy.

Meskipun jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit cukup banyak, Eddy menegaskan bahwa bagi GAPKI, siapapun yang menjabat sebagai menteri tidak menjadi masalah asalkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Siapapun menterinya tidak masalah selama mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting, regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku usaha sawit dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Eddy.