REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom yang juga Co-Founder dan Dewan Pakar Institute of Social Economic and Digital (ISED) Ryan Kiryanto membagikan delapan resep bagi investor agar tidak terjerumus pada investasi bodong, seperti kasus Ahmad Rafif Raya yang belakangan mencuat. Di antara resepnya adalah menghindari promo dari influencer yang tidak memahami seluk beluk mengenai investasi keuangan.

“Resep investor atau pemodal yang berinvestasi menikmati hasil optimal, pertama, belajar dulu mengenali instrumen investasi beserta nilai return dan risikonya,” kata Ryan kepada Republika, Rabu (10/7/2024).

Kedua, lakukan investasi pada instrumen investasi yang sudah dikenali. Instrumen investasi diketahui beragam, di antaranya logam mulia atau emas, deposito, reksa dana, saham, obligasi pemerintah, ataupun properti.

Ketiga, lakukan investasi yang terukur. Arti dari terukur adalah menyesuaikan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Keempat, gunakan anggaran untuk investasi dari modal atau uang sendiri, dan hindarkan berinvestasi dari hasil berutang,” tuturnya.

Kelima, jika sekiranya ingin menambah portofolio investasi, berkosultasilah terlebih dahulu dengan penasihat investasi yang berpengalaman, bersertifikat, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Keenam, hindari ajakan atau promo dari influencer yang tidak paham seluk beluk investasi karena mereka ini kebanyakan hanya mengandalkan popularitas semata, bukan profesionalitas,” tegasnya.

Kemudian ketujuh, hindari perasaan mau menambah portofolio investasi karena dorongan ingin cepat kaya. Sebab perilaku tersebut hanya wujud dari sifat ketamakan, sehingga biasanya tidak mendasarkan pada prinsip investasi yang sehat, benar, dan logis.

“Kedelapan, sebagai investor, ada kalanya nilai investasi naik (gain) dan turun (loss). Itu hal yang biasa. Saat cuan, jangan takabur ingin segera cuan yang lebih besar tetapi tidak prudent, akibatnya malah bisa buntung. Saat jeblok atau loss, jangan panik, tetap tenang, karena mungkin itu hanya temporer atau jangka pendek,” terangnya.

Jika tengah alami loss, Ryan menyarankan agar investor mengatur nafas kembali, lalu mengambil sikap investasi yang lebih terukur, logis, dan prospektif, meskipun tenor atau durasinya agak lama.

“Kesimpulannya, jadi investor sejati itu butuh kesabaran, dan ketekunan, serta ketenangan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus influencer Ahmad Rafif Raya yang diduga salah kelola saham hingga mencapai Rp 71 miliar menjadi refleksi bagi masyarakat dalam berhati-hati melakukan investasi. Pengamat menilai kasus-kasus semacam itu masih marak hingga saat ini lantaran karakter masyarakat Indonesia yang mudah diiming-imingi serta menyukai hasil yang instan.

“Kasus begitu masih marak karena yang pertama, masyarakat diiming-imingi, dia (influencer) meyakinkan konsumen bahwa bisnisnya cukup menggiurkan dalam arti cepat memperoleh manfaat. Kedua, karena watak masyarakat kita yang instan,” kata Pengamat dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (10/7/2024).

Kemudian yang ketiga adalah karena referensi masyarakat Indonesia berpatokan pada sosok atau tokoh. Sehingga mudah dipengaruhi ketika influncer memang memiliki 'nama' atau misalnya mencatut nama atau lembaga tertentu untuk meyakinkan calon konsumen.

“jadi, hal-hal itu mendorong bisnis-bisnis investasi bodong begini (masih marak), tapi banyak peminatnya. Ini kan sama dengan kasus pinjol (pinjaman online) ilegal,” tuturnya.

Sementara itu, secara spesifik mengenai salah kelola saham yang dilakukan influencer, Trubus menilai hal itu lantaran minimnya pemahaman influencer mengenai pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengelola saham atau manajer investasi mestinya harus benar-benar berkompeten, bukan abal-abal.

“Saya melihat penyebabnya ini memang pada kurangpahamnya secara matang terhadap pengelolaan saham. Saham kan sifatnya fluktuatif dan dinamis, sehingga membutuhkan talenta tersendiri dalam mencermati dinamika atau fluktuasi saham,” tuturnya.

Sedangkan menurunya, influencer dalam mempromosikan pengelolaan saham lebih bertumpu pada nilai-nilai pencitraan atau gimik di media sosial. Bukan berfokus pada kualitas pengelolaan keuangan.

“Ini kan persoalan bisnis, ada peluang-peluang bisnis yang harus dimainkan dan pengetahuan matematis kalkulusnya yang juga harus baik. Karena ada sisi gambling juga sih, orang-orang yang berani terhadap high risk. Ini menurut saya ada ketidakmampuan ke sana, mereka akhirnya salah kelola saham berulang-ulang,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, kasus Ahmad Rafif Raya melalui perusahaan PT Waktunya Beli Saham mencuat di media sosial karena diduga ada salah kelola saham hingga Rp 71 miliar. Berkedok sebagai Manajer Investasi (MI), Rafif mengumpulkan dana dari konsumen dengan melakukan promosi melalui media sosialnya, @WaktunyaBeliSaham dan berhasil memengaruhi puluhan investor.

Tak hanya kasus itu, sebelumnya juga ada kasus-kasus serupa yang terjadi. Seperti kasus penipuan, penggelapan, dan kejahatan pasar modal hingga pencucian uang yang mendera Aakar Abyasa Fidzuno pada 2022 lalu. Aakar adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia yang masif mempromosikan tips dan trik mengenai cara mengelola dana.

Pada tahun yang sama, ada juga kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz, influencer yang merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra terbukti menjadi pelaku kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerugian akibat aktivitas Indra Kenz disebut mencapai hingga Rp 83 miliar.

Indra Kenz memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tengah mengkaji lebih lanjut mengenai kelembagaan Manajer Investasi (MI). Hal itu dilakukan merespons kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya.

“Berkaitan dengan pengelolaan investasi kolektif, secara peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi. Lebih lanjut saat ini OJK tengah mengkaji terkait klasifikasi, pengembangan, dan penguatan kelembagaan Manajer Investasi, termasuk kegiatan usahanya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi, dikutip dari siaran pers OJK, Rabu (10/7/2024).

Pengkajian dan pendalaman tersebut dilakukan untuk makin memperjelas ihwal klasifikasi kelembagaan Manajer Investasi. Sehingga diharapkan bisa menekan atau mengantisipasi kasus salah kelola saham lagi ke depannya paska kasus Ahmad Rafif Raya.

“Dalam hal Manajer Investasi melakukan pengelolaan investasi untuk dana kelolaan dalam batasan tertentu atau pun pengelolaan untuk kepentingan high networth/ investor professional, terdapat persyaratan dan klasifikasi terkait hal tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Inarno menuturkan, akan ada pihak lain yang turut melakukan pengelolaan dana, sehingga tidak hanya Manajer Investasi. Pihak itu disebut dengan Pengelola Dana Perwalian (PDP). PDP diberlakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Berdasarkan UU P2SK, ke depan akan ada pihak lain yang dapat mengelola dana yang disebut Pengelola Dana Perwalian (PDP) atau trustee. Tujuan dari pengelolaan dana ini adalah antara lain untuk perencanaan warisan dan pengelolaan investasi,” ujar dia.

Inarno melanjutkan, PDP nantinya menerima pengalihan aset dari Pemilik Aset dalam rangka pengelolaan aset untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner). PDP dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan.

Sebelumnya diketahui, kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya ramai diperbincangkan publik. Melalui akun instagram @waktunyabelisaham, ia memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Setidaknya ada 34 klien yang menitipkan uang sebesar Rp71 miliar kepadanya untuk dikelola.

Namun, diduga Rafif melakukan kesalahan sehingga mengalami kerugian besar. Dari data OJK diketahui bahwa Rafif tidak mempunya izin maupun otoritas mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus salah kelola saham yang mendera influencer Ahmad Rafif Raya menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Itu bukan pertama kalinya, sebelum-sebelumnya ada beberapa kasus salah kelola saham oleh influencer juga yang semestinya mampu diwaspadai oleh masyarakat ke depan.

Mengutip berbagai sumber, Ahmad Rafif Raya merupakan seorang influencer saham yang melancarkan aksi mengelola saham melalui perusahaan bernama PT Waktunya Beli Saham. Kini akun instagramnya @waktunyabelisaham yang menjadi media untuk promosi telah diblokir oleh Kominfo akibat kasus tersebut. Akun tersebut diketahui sebelumnya memiliki 28,1 ribu pengikut.

Influencer berkedok Manajer Investasi tersebut berhasil memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Tercatat ada 34 klien yang menitipkan uang dengan total Rp 71 miliar untuk dikelola oleh Rafif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rafif tidak mempunyai izin ataupun otoritas dalam mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat. Sehingga bisa disebut aktivitas Rafif dalam mengelola dana puluhan miliar itu bersifat ilegal.

OJK pada Selasa (9/7/2024) menyatakan Rafif telah dipanggil dan dilakukan pendalaman oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Atas pelanggaran yang dilakukan, OJK telah melakukan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembekuan sementara izin perseorang Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajar Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

Selain kasus Rafif ada sejumlah kasus lain yang pernah terjadi juga di Indonesia, berikut di antaranya:

Kasus Trading Binomo Indra Kenz

Kasus lainnya adalah salah kelola saham kripto yang dilakukan oleh Crazy Rich Medan, Indra Kesuma atau Indra Kenz. Indra merupakan influencer yang dikenal dengan jargon ‘wow murah banget’ dan merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra memiliki peran merekrut orang untuk ikut berjudi dalam platform judi online tersebut.

Pada November 2022 yang lalu, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Indra Kenz atas kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) trading option Binomo. Majelis hakim menghukum Indra dengan denda Rp 5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap, korban aplikasi Binomo Indra Kenz mencapai 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Indra Kenz disebut memberikan harapan palsu kepada masyarakat atau korban-korbannya dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp 96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK. “Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Dalam hal ini, Kiki mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 hingga tahun ini. Kiki mengatakan, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan, pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.