Kasus pelanggaran kelola dana di kalangan influencer semakin marak terjadi. Merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun peraturan terkait hal tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang salah satunya memperkuat pengaturan influencer dari sisi perusahaan efek (PE). Langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya terjadi kembali.

"Saat ini, OJK sedang menyusun RPOJK yang salah satunya memperkuat pengaturan pegiat media sosial (influencer) dari sisi PE," kata Inarno dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/7/2024).

Inarno menjelaskan aturan tersebut nantinya dapat mengatur syarat-syarat PE dalam bekerja sama dengan influencer. Selain itu, influencer juga harus memenuhi syarat-syarat, seperti perizinan.

"Di mana dalam ketentuan tersebut nantinya mengatur syarat-syarat PE dalam bekerjasama dengan influencer termasuk (namun tidak terbatas) pada lingkup kegiatan dan perizinan yang harus dipenuhi influencer yang melakukan kerja sama dengan PE," jelasnya.

Di sisi lain, OJK bersama dengan Self Regulatory Organization (SRO) serta stakeholder lainnya terus menerus menggalakkan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu di berbagai daerah. Target sosialisasinya pun seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan terkait perencanaan keuangan, pengenalan produk-produk Pasar Modal dan cara berinvestasi di Pasar Modal.

Dia mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menyikapi tawaran investasi dari pihak lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan pihak-pihak yang menawarkan investasi dan produk yang ditawarkan telah memiliki legalitas dari regulator terkait.

"Tentunya juga kelogisan imbal hasil yang ditawarkan. Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi kontak 157," tambahnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus influencer Ahmad Rafif Raya yang diduga salah kelola saham hingga mencapai Rp 71 miliar menjadi refleksi bagi masyarakat dalam berhati-hati melakukan investasi. Pengamat menilai kasus-kasus semacam itu masih marak hingga saat ini lantaran karakter masyarakat Indonesia yang mudah diiming-imingi serta menyukai hasil yang instan.

“Kasus begitu masih marak karena yang pertama, masyarakat diiming-imingi, dia (influencer) meyakinkan konsumen bahwa bisnisnya cukup menggiurkan dalam arti cepat memperoleh manfaat. Kedua, karena watak masyarakat kita yang instan,” kata Pengamat dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (10/7/2024).

Kemudian yang ketiga adalah karena referensi masyarakat Indonesia berpatokan pada sosok atau tokoh. Sehingga mudah dipengaruhi ketika influncer memang memiliki 'nama' atau misalnya mencatut nama atau lembaga tertentu untuk meyakinkan calon konsumen.

“jadi, hal-hal itu mendorong bisnis-bisnis investasi bodong begini (masih marak), tapi banyak peminatnya. Ini kan sama dengan kasus pinjol (pinjaman online) ilegal,” tuturnya.

Sementara itu, secara spesifik mengenai salah kelola saham yang dilakukan influencer, Trubus menilai hal itu lantaran minimnya pemahaman influencer mengenai pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengelola saham atau manajer investasi mestinya harus benar-benar berkompeten, bukan abal-abal.

“Saya melihat penyebabnya ini memang pada kurangpahamnya secara matang terhadap pengelolaan saham. Saham kan sifatnya fluktuatif dan dinamis, sehingga membutuhkan talenta tersendiri dalam mencermati dinamika atau fluktuasi saham,” tuturnya.

Sedangkan menurunya, influencer dalam mempromosikan pengelolaan saham lebih bertumpu pada nilai-nilai pencitraan atau gimik di media sosial. Bukan berfokus pada kualitas pengelolaan keuangan.

“Ini kan persoalan bisnis, ada peluang-peluang bisnis yang harus dimainkan dan pengetahuan matematis kalkulusnya yang juga harus baik. Karena ada sisi gambling juga sih, orang-orang yang berani terhadap high risk. Ini menurut saya ada ketidakmampuan ke sana, mereka akhirnya salah kelola saham berulang-ulang,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, kasus Ahmad Rafif Raya melalui perusahaan PT Waktunya Beli Saham mencuat di media sosial karena diduga ada salah kelola saham hingga Rp 71 miliar. Berkedok sebagai Manajer Investasi (MI), Rafif mengumpulkan dana dari konsumen dengan melakukan promosi melalui media sosialnya, @WaktunyaBeliSaham dan berhasil memengaruhi puluhan investor.

Tak hanya kasus itu, sebelumnya juga ada kasus-kasus serupa yang terjadi. Seperti kasus penipuan, penggelapan, dan kejahatan pasar modal hingga pencucian uang yang mendera Aakar Abyasa Fidzuno pada 2022 lalu. Aakar adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia yang masif mempromosikan tips dan trik mengenai cara mengelola dana.

Pada tahun yang sama, ada juga kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz, influencer yang merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra terbukti menjadi pelaku kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerugian akibat aktivitas Indra Kenz disebut mencapai hingga Rp 83 miliar.

Indra Kenz memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tengah mengkaji lebih lanjut mengenai kelembagaan Manajer Investasi (MI). Hal itu dilakukan merespons kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya.

“Berkaitan dengan pengelolaan investasi kolektif, secara peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi. Lebih lanjut saat ini OJK tengah mengkaji terkait klasifikasi, pengembangan, dan penguatan kelembagaan Manajer Investasi, termasuk kegiatan usahanya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi, dikutip dari siaran pers OJK, Rabu (10/7/2024).

Pengkajian dan pendalaman tersebut dilakukan untuk makin memperjelas ihwal klasifikasi kelembagaan Manajer Investasi. Sehingga diharapkan bisa menekan atau mengantisipasi kasus salah kelola saham lagi ke depannya paska kasus Ahmad Rafif Raya.

“Dalam hal Manajer Investasi melakukan pengelolaan investasi untuk dana kelolaan dalam batasan tertentu atau pun pengelolaan untuk kepentingan high networth/ investor professional, terdapat persyaratan dan klasifikasi terkait hal tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Inarno menuturkan, akan ada pihak lain yang turut melakukan pengelolaan dana, sehingga tidak hanya Manajer Investasi. Pihak itu disebut dengan Pengelola Dana Perwalian (PDP). PDP diberlakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Berdasarkan UU P2SK, ke depan akan ada pihak lain yang dapat mengelola dana yang disebut Pengelola Dana Perwalian (PDP) atau trustee. Tujuan dari pengelolaan dana ini adalah antara lain untuk perencanaan warisan dan pengelolaan investasi,” ujar dia.

Inarno melanjutkan, PDP nantinya menerima pengalihan aset dari Pemilik Aset dalam rangka pengelolaan aset untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner). PDP dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan.

Sebelumnya diketahui, kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya ramai diperbincangkan publik. Melalui akun instagram @waktunyabelisaham, ia memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Setidaknya ada 34 klien yang menitipkan uang sebesar Rp71 miliar kepadanya untuk dikelola.

Namun, diduga Rafif melakukan kesalahan sehingga mengalami kerugian besar. Dari data OJK diketahui bahwa Rafif tidak mempunya izin maupun otoritas mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus salah kelola saham yang mendera influencer Ahmad Rafif Raya menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Itu bukan pertama kalinya, sebelum-sebelumnya ada beberapa kasus salah kelola saham oleh influencer juga yang semestinya mampu diwaspadai oleh masyarakat ke depan.

Mengutip berbagai sumber, Ahmad Rafif Raya merupakan seorang influencer saham yang melancarkan aksi mengelola saham melalui perusahaan bernama PT Waktunya Beli Saham. Kini akun instagramnya @waktunyabelisaham yang menjadi media untuk promosi telah diblokir oleh Kominfo akibat kasus tersebut. Akun tersebut diketahui sebelumnya memiliki 28,1 ribu pengikut.

Influencer berkedok Manajer Investasi tersebut berhasil memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Tercatat ada 34 klien yang menitipkan uang dengan total Rp 71 miliar untuk dikelola oleh Rafif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rafif tidak mempunyai izin ataupun otoritas dalam mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat. Sehingga bisa disebut aktivitas Rafif dalam mengelola dana puluhan miliar itu bersifat ilegal.

OJK pada Selasa (9/7/2024) menyatakan Rafif telah dipanggil dan dilakukan pendalaman oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Atas pelanggaran yang dilakukan, OJK telah melakukan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembekuan sementara izin perseorang Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajar Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

Selain kasus Rafif ada sejumlah kasus lain yang pernah terjadi juga di Indonesia, berikut di antaranya:

Kasus Trading Binomo Indra Kenz

Kasus lainnya adalah salah kelola saham kripto yang dilakukan oleh Crazy Rich Medan, Indra Kesuma atau Indra Kenz. Indra merupakan influencer yang dikenal dengan jargon ‘wow murah banget’ dan merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra memiliki peran merekrut orang untuk ikut berjudi dalam platform judi online tersebut.

Pada November 2022 yang lalu, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Indra Kenz atas kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) trading option Binomo. Majelis hakim menghukum Indra dengan denda Rp 5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap, korban aplikasi Binomo Indra Kenz mencapai 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Indra Kenz disebut memberikan harapan palsu kepada masyarakat atau korban-korbannya dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp 96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK. “Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Dalam hal ini, Kiki mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 hingga tahun ini. Kiki mengatakan, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan, pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sudah memblokir akun media sosial influencer saham yang gagal mengelola uang investor Rp71 miliar, Ahmad Rafif Raya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan pihaknya langsung memblokir akun Ahmad Rafif setelah mendapat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pemblokiran dilakukan atas permintaan OJK," kata Usman saat dihubungi, Selasa (9/7).

"Permintaan tersebut di-submit OJK pada tanggal 5 juli 2024 jam 16.36. Hari itu juga Kominfo memblokir akun bersangkutan," tambahnya.

Akun media sosial Ahmad Rafif yang diblokir adalah Instagram pribadinya @rafifraya. Selain itu, akun Instagram @waktunyabelisaham juga sudah tak bisa diakses.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menegaskan apa yang dilakukan Ahmad itu tak mendapat izin OJK. Ia menekankan PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Namun demikian, sejumlah akun media sosial yang terkait Ahmad masih bisa diakses. Sebut saja akun Instagram Truzt Indonesia, @truzt.id, yang didirikannya pada 2018.

Akun itu memang sudah lama tak aktif mengunggah konten seputar pasar modal, paling tidak sejak Idulfitri 1444 H atau lebaran 2023.

Selain itu, LinkedIn milik Ahmad juga masih bisa dikunjungi. Pada halaman LinkedIn tersebut terpampang jelas sepak terjang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut.

Sebelumnya, influencer berkedok manajer investasi itu menjual janji kepada para investornya. Ahmad disebut tak jujur ketika dana yang dikelolanya mengalami kerugian.

Mayoritas investor pun menarik dana mereka. Pada akhirnya, nilai dana pengelolaan di perusahaan milik Ahmad terus menyusut.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, namun melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," kata Ahmad dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," sambungnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Terbongkarnya kasus influencer investasi abal-abal Ahmad Rafif Raya membuat prihatin banyak kalangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun diminta memperkuat operasi siber untuk mengantisipasi kasus influencer investasi saham abal-abal terus berulang.

“Kasus influencer gagal kelola investasi saham ini bukan sekali terjadi. Sebelum kasus Ahmad Rafif Raya ini juga ada kasus Jouska Finansial. Berulangnya kasus penghimpunan dana secara ilegal dari masyarakat ini harus diimbangi dengan langkah antisipasi OJK salah satunya melalui operasi siber,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Selasa (9/7/2024).

Untuk diketahui Ahmad Rafif Raya melalui akun instagram @waktunyabelisaham berhasil mempengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Sedikitnya ada 34 klien yang menitipkan uang sebesar Rp71 miliar untuk dikelola.

Hanya saja Rafif diduga melakukan kesalahan sehingga mengalami kerugian besar. Dari data OJK diketahui jika Rafif tidak mempunyai izin maupun otoritas mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat.

Fathan mengatakan operasi siber yang kuat dan sistematis dibutuhkan karena sebagian besar influencer investasi bergerak melalui berbagai platfrom media sosial.

Di sisi lain mayoritas masyarakat tidak memiliki literasi digital maupun literasi keuangan memadai sehingga rawan terjebak dengan janji return tinggi.

“Modus waktunya beli saham ini juga pernah dilakukan dalam kasus Jouska Finansial yang merugikan klien mereka hingga belasan miliar. Mereka menggunakan platfrom media sosial untuk menjerat masyarakat yang ingin investasi tanpa ribet dengan return tinggi,” katanya.

Fathan menyayangkan respons OJK kerap kali terlambat dalam mengantisipasi kasus investasi gagal. Dia mencontohkan baik dalam kasus Jouska maupun waktunyabelisaham, OJK baru bergerak di saat telah terjadi dugaan penyalagunaan dana investor.

“Padahal baik Jouska maupun waktunya beli saham tidak mempunyai legalitas sebagai pedagang efek, manajer investasi, penasehat investasi, dan agen penjual efek reksadana, namun mereka bebas beroperasi mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah dengan modus titip kelola investasi,” katanya.

Politisi PKB ini mengingatkan belajar dari kasus waktunyabelisaham maupun Jouska sebelum melakukan investasi baiknya calon investor memahami terlebih dahulu legalitas maupun rekam jejak pihak yang mengurus portofolio mereka.

Dia mewanti-wanti hanya perusahaan berbadan hukum yang mempunyai otoritas mengelola dana publik, bukan orang per orang.

“Minat investasi harus dibarengi dengan pemahaman utuh terkait cara, legalitas lembaga, hingga risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi jangan hanya tergiur gambaran keuntungan lalu gelap mata karena dalam banyak kasus penipuan investasi upaya mengembalikan dana dari investor sangat sulit dan butuh waktu lama,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto, di tengah bergulirnya kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana investor sebesar Rp71 miliar yang masih belum usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

“Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan influencer aset kripto yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto, karena seluruh kegiatan marketing ini harus dilakukan melalui platform resmi dari pedagang aset kripto," ujar Hasan dalam RDK Bulanan dikutip Selasa (9/7/2024).

Hasan pun dengan tegas mengingatkan agar para influencer aset kripto dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya yang dapat mempengaruhi para pengikut (followers) di media sosial.

“Seorang influencer, apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat kemudian mempengaruhi bahkan diikuti oleh para followers-nya, katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap para influencer aset keuangan termasuk kripto dapat bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi informasi dan awareness atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya.

Pasalnya, jika influencer kripto bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi para korbannya, maka dapat berisiko terkena jerat hukum.

"Di sisi lain jika influencer itu memberikan konten yang tidak sesuai, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para followersnya dan juga di sisi lain influencer ini juga tentu akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, perkembangan serta dinamika dalam industri aset kripto terus menunjukkan berbagai peningkatan positif terutama dari jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang terus bertumbuh hingga Mei 2024. Nilai transaksi kripto per Mei 2024 tercatat Rp260,9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp211 triliun.

Berdasarkan data dari Bappebti, per Mei 2024, terdapat penambahan jumlah investor kripto sebanyak 363.101 dengan total investor mencapai 19,75 juta. Nilai keseluruhan transaksi dari Januari sampai Mei 2024 menyentuh Rp260,9 triliun.

Kasus Ahmad Rafif Raya

Sebelumnya, OJK mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

"Ini juga perlu dikonfirmasi lagi skema pengembalian kerugian yang disampaikan, antara lain dan bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait," tegasnya.

Satgas PASTI OJK juga telah memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan aktivitas investasi serta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang menitipkan dana serta mengembalikan dana yang telah dititipkan.

Adapun, tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

Kemudian, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menambahkan saat ini di pasar modal terdapat aturan jelas terkait pengelolaan dana investasi, sehingga pengelola dana investasi yang dilakukan oknum yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran.

"UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan terbaru UU No 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menegaskan bahwa pihak yang bisa mengelola portofolio investasi kolektif, dan investasi lainnya, untuk kepentingan sekelompok nasabah, harus miliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Kecuali perusahaan asuransi, asuransi syariah, dapen dan bank," kata Inarno.

Sementara itu, terkait investment club atau investasi kolektif secara peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Manajer Investasi.

Dengan kata lain, meskipun Ahmad Rafif memiliki sejumlah sertifikat pasar modal yang diterbitkan OJK -yang saat ini telah dicabut- tidak berhak mengelola dana investasi secara langsung karena bukan dilakukan lewat perusahaan efek yang terdaftar sebagai Manajer Investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi buka suara soal heboh gagal kelola saham oleh influencer Ahmad Rafif Raya. Saham yang dipasarkan lewat akun Waktunya Beli Saham itu dikabarkan gagal kelola hingga merugikan investor Rp 71 miliar.

Inarno menegaskan Indonesia punya aturan jelas tentang pengelolaan dana investasi, dan pengelolaan yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran. Mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan UU No 4 tahun 2023 tentang pengembangan sektor keuangan.

"Pihak yang bisa mengelola portofolio investasi kolektif, dan investasi lainnya, untuk kepentingan sekelompok nasabah, harus miliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Kecuali perusahaan asuransi, asuransi syariah, dapen dan bank," terang Inarno, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Senin (8/7/2024).

Sementara terkait investment club atau yang menurutnya lebih tepat disebut investasi kolektif, secara peraturan perundang-undangan hanya bisa dilakukan oleh Manajer Investasi.

Oleh sebab itu, meski Ahamad Rafif memiliki sejumlah sertifikat pasar modal yang diterbitkan OJK pada kala itu, ia tidak berhak mengelola dana investasi secara langsung karena bukan dilakukan lewat perusahaan efek yang terdaftar sebagai Manajer Investasi (MI).

"Terkait investasi kolektif, secara peraturan perundangan hanya dapat dilakukan oleh MI," ujar Inarno.

Inarno menambahkan saat ini OJKmengkaji klasifikasi pengembangan dan penguatan lembaga MI. Ke depan akan ada pihak lain yang bisa mengelola dana di samping MI.

"Dalam hal MI kelola investasi dengan dana kelolaan tertentu atau kepentingan high net worth, ada persyaratan dan klasifikasi terkait hal tersebut. Namun dalam UU P2SK, ke depannya akan ada pihak lain di samping MI yang dapat mengelola dana yang disebut pengelola dana perwalian atau trustee, tujuannya untuk perencanaan warisan, pengelolaan investasi," paparnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan informasi dalam akun LinkedIn miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2014-2020. Dalam perjalanannya, ia mengaku sudah berkarier di dunia investasi dan menjadi CEO selama berkuliah.

Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi yang berkaitan dengan dunia saham dari OJK. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi meski semuanya sudah kedaluwarsa. Lisensi yang dimaksud yakni Broker Dealer Representative for Marketing atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Lisensi ini diterbitkan OJK pada Desember 2017 dan berlaku hingga Desember 2029.

Kemudian ada juga lisensi Broker Dealer Representative atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Lisensi ini berlaku dari Mei 2019 hingga pada Desember 2022. Terakhir ada juga lisensi Invesment Manager Representative atau Wakil Manajer Investasi. Lisensi ini diterbitkan pada Juli 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu.

Influencer saham bernama Ahmad Rafif Raya menjadi perbincangan di media sosial. Ia diburu karena gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp71 miliar.

Kasus ini mencuat melalui sebuah unggahan viral di X. Ahmad ketahuan melancar aksinya melalui perusahaan bernama PT Waktunya Beli Saham.

Sang influencer berkedok manajer investasi itu menjual janji kepada para investornya. Ahmad juga disebut tak jujur ketika dana yang dikelolanya mengalami kerugian.

Mayoritas investor pun menarik dana mereka. Sehingga nilai dana pengelolaan di perusahaan milik Ahmad semakin menyusut.

Belakangan terungkap aksi Ahmad tak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wasit industri jasa keuangan itu sampai meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir media sosial dan situs yang berkaitan dengan Ahmad serta PT Waktunya Beli Saham.

Lantas, siapa sebenarnya Ahmad Rafif Raya?

Berdasarkan akun LinkedIn pribadinya, Ahmad tercatat merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin. Pria asal Makassar itu menempuh pendidikan cukup lama, yakni enam tahun, sejak 2014 dan baru lulus di 2020.

Ahmad mengklaim sebagai penerima Djarum Beasiswa Plus pada 2016-2017. Ia juga mengaku pernah magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 hingga 2018.

Ia kemudian menyebut dirinya sebagai CEO Investor Saham Pemula Makassar. Pekerjaan ini dijalaninya cukup singkat, yaitu pada April 2017 sampai September 2018.

Sang influencer itu kemudian bekerja sebagai stock broker di PT Panin Sekuritas Tbk. Lagi-lagi pekerjaan Ahmad tak bertahan lama, yakni hanya setahun.

Ahmad Rafif kemudian mendirikan Truzt Indonesia pada 2018. Berdasarkan konten di Instagram @truzt.id, ia membagikan informasi seputar pasar modal.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, namun melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," kata Ahmad dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," sambungnya.

Selain itu, Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi untuk meyakinkan apa yang dilakukannya selama ini. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi yang dikeluarkan OJK, meski semuanya sudah kedaluwarsa.

Itu mencakup broker dealer representative yang diterbitkan pada Mei 2019 dan kedaluwarsa pada Agustus 2022 serta lisensi wakil perantara pedagang efek pemasaran (WPPE-P) yang kedaluwarsa di 2019. Lalu, sertifikasi wakil manajer investasi yang diterbitkan pada 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK menghentikan seluruh aktivitas influncer saham Ahmad Rafif Raya karena diduga melanggar Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kemudian satgas juga sudah meminta Ahmad Rafif untuk bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh dana yang telah dihimpunnya. Begitu juga perintah untuk tetap kooperatif dan melakukan ganti rugi kepada seluruh korban.

Tidak berhenti di sana, Satgas kemudian melakukan sejumlah tindak lanjut atas kasus tersebut. Salah satunya meminta Komenterian Komunikasi dan Informatikan memblokir situs dan media sosial Ahmad Rafif.

"Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Kemudian Satgas PASTI juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif. Serta terakhir meminta kepada OJK untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku.

"OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai," jelas Satgas.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambah mereka.

Langkah ini diambil setelah Ahmad Rafif Raya diminati keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 71 Milyar lewat pertemuan virtual.

Menurut Satgas, Ahmad Rafif Raya telah menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikatakan yang bersangkutan sudah menyatakan akan mengikuti perintah untuk bertanggung jawab dan sudah menandatangani di atas materai.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," tutup Satgas PASTI.