REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), H. Baskara Sukarya, membahas upaya menjaga pelestarian lingkungan dalam Podcast Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga Se-Indonesia (ARWT). Podcast Penjaga Nusantara episode ke-7 ini berlangsung di Rumah Podcast Penjaga Nusantara dan dipandu oleh Taufiq Supriadi, yang juga merupakan Founder Media Percontohan Pembelajaran Pencegah Krisis Planet di Malaka Jaya serta Wakil Ketua Umum ARWT Se-Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, H. Baskara Sukarya menekankan tujuan pembentukan IP-KI, yang adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Selain itu, IP-KI juga berperan dalam berbagai inisiatif yang mendukung kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Baskara menyatakan bahwa IP-KI sangat mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui edukasi dan aksi nyata seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah.

"Kami ingin bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menerapkan program-program lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan bela bangsa," ujar Baskara Sukarya. Ia juga mengapresiasi dan berkenan untuk bekerja sama dengan RT dalam program edukasi dan sosialisasi lingkungan. Salah satu contohnya adalah kegiatan di RT8 RW4 Malaka Jaya yang mendukung inisiatif 40 item pencegah krisis planet, termasuk pengelolaan sampah dan penanaman pohon.

Sementara Taufiq Supriadi, menyebut hadirnya Ketua Umum IP-KI, Baskara Sukarya, di acara ini menjadi penyegaran dan pencerahan bagi Sobat Penjaga Nusantara dalam mengembangkan pemikiran alam menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Taufiq juga menyoroti sejarah IP-KI sebagai organisasi kebangsaan tertua di Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Nasution dan Jenderal Gatot Subroto pada 20 Mei 1954. Menurutnya, IP-KI memiliki program utama untuk menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

"IP-KI ini jelas sangat luar biasa, dan semoga semakin banyak tokoh negara ini yang berkenan membahas lingkungan hidup supaya lingkungan kita tetap lestari," pungkas Taufiq Supriadi.

Malang: Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) atau Indonesian Medical Education Association (IMEA) angkat bicara terkait pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Budi Santoso. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyesalkan pemberhentian Budi yang juga merupakan Ketua Umum AIPKI periode 2022-2025 tersebut.

Sekretaris Umum AIPKI, Wisnu Barlianto, mengatakan, seluruh dekan FK di Indonesia yang bernaung di bawah Pengurus Pusat (PP) AIPKI menyatakan berbagai sikap terkait hal ini. Pertama yakni menyesalkan keputusan pemberhentian secara tiba-tiba Dekan FK Unair oleh Rektor Unair.

"Keputusan ini kami pandang sebagai bentuk tidak menghargai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pendidikan tinggi," katanya dalam keterangan resmi, Jumat 5 Juli 2024.
Wisnu mengaku, pemberhentian mendadak ini tidak hanya berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Tetapi juga mengganggu kestabilan kelembagaan dan proses akademik di FK Unair.

"Kami menyerukan agar setiap keputusan strategis yang menyangkut pemimpin akademik mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan melibatkan proses yang transparan dan partisipatif," bebernya.

Dekan FK Universitas Brawijaya (UB) itu menambahkan, integritas akademik adalah salah satu pilar utama yang harus dijaga oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemberhentian yang tidak melalui proses yang jelas dan adil berpotensi merusak kepercayaan komunitas akademik dan publik terhadap institusi pendidikan tersebut.

"Kami mengingatkan bahwa posisi pimpinan akademik seperti Dekan memerlukan penanganan yang profesional dan etis. Tindakan pemberhentian secara tiba-tiba mencerminkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme dan etika dalam manajemen akademik. Kami mendesak agar keputusan ini ditinjau kembali dengan mengedepankan dialog yang konstruktif dan berdasarkan prinsip keadilan," jelasnya.

Wahyu mengaku, sebagai Ketua Umum AIPKI, Dekan FK Unair memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan pendidikan kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, AIPKI menyatakan dukungannya kepada Budi dan berharap agar keputusan ini tidak menghalangi upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di Tanah Air.

"Kami mendesak pihak rektorat Unair untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini demi kepentingan bersama. Kami berharap pernyataan sikap ini dapat menjadi perhatian bagi semua pihak terkait dan mendorong terciptanya iklim akademik yang lebih baik dan berkeadilan," jelasnya.

Baca juga: Dekan FK Unair Dipecat, Dirjen Dikti 'Sentil' Rektor Soal Kebebasan Mimbar Akademik

(CEU)