BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengidentifikasi ada sebanyak 60 titik tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang beroperasi secara ilegal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan TPA ilegal tersebut.

"Hal terpenting dalam mengatasi masalah sampah selain persoalan struktural dan kultural adalah soal penegakan hukumnya," kata Novrizal, saat ditemui usai kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung, di Kota Bogor, Sabtu (9/11/2024).

"Sejak dilantik, Pak Menteri sangat serius khususnya terkait isu sampah. Beliau serius dalam penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Sengelolaan Sampah," tambah dia.

Novrizal menjelaskan, di dalam Undang-undang itu, disebutkan secara tegas pengelolaan TPA sudah tidak boleh lagi dioperasikan menggunakan sistem open dumping (pembuangan terbuka).

Novrizal berharap, dengan adanya upaya tegas dan serius ini menjadi dorongan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran yang optimal dalam membenahi persoalan sampah di wilayahnya.

"Kriteria TPA ilegal itu kan salah satunya soal operasionalnya, tidak boleh open dumping," ujar dia. Minimal pengelolaannya dioperasikan menggunakan controlled landfill," ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel dan menutup TPA sampah ilegal di Kelurahan Limo, Kota Depok.

TPA ilegal itu berdiri di lahan milik PT Megapolitan Developments seluas kurang lebih 3,75 hektare sejak tahun 2022.

Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial J (58).

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding PT Kilang Pertamina Internasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mewujudkan dukungan terhadap Program Kali Bersih (Prokasih) Sungai Ciliwung yang diadakan di Saung Alkesa, Bogor pada Sabtu (9/11).

Kegiatan itu dimulai sejak pagi hari, dibuka oleh prosesi simbolik penyerahan perahu kepada komunitas oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dilanjutkan Live Tele Conference di beberapa titik dengan Komunitas Sungai Ciliwung, penanaman bibit pohon, serta bersih-bersih Sungai Ciliwung.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang hadir langsung menyampaikan, meski merupakan BUMN yang bergerak di sektor energi, Pertamina akan terus mendukung program pemerintah di bidang lingkungan.

"Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami juga merasakan sendiri betapa peran komunitas yang mengedukasi ke masyarakat juga sangat penting. Untuk itu kami akan terus hadir dan terus membantu mendukung program dari pemerintah dalam wujud tanggung jawab sosial yang kami lakukan," kata Simon.

Saat ini, Pertamina telah menjalankan sejumlah kegiatan seperti pemberdayaan komunitas, serta mendorong sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar ekonomi dapat bertumbuh dan wilayah dapat berkembang.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menyampaikan apresiasi atas peran Pertamina dalam Prokasih, yang juga melibatkan beragam komunitas. Dirinya mengungkapkan, Prokasih telah diadakan KLH secara rutin sejak tahun 1989.

Menurutnya, sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia, sehingga seluruh lapisan masyarakat diminta bekerja sama menjaga kebersihan sungai.

"Tadi saya merasakan membersihkan kali dan bisa merasakan betapa beratnya beban komunitas. Oleh karena itu, kita terus bekerjasama untuk support membersihkan kali ini karena air adalah sumber kehidupan manusia mulai dari peradaban jaman dulu hingga sekarang," ujar Diaz.

Diaz mengakui, aksi bersih sungai ini memang tidak sepenuhnya mengatasi masalah, tetapi melalui kegiatan tersebut, KLH bersama Pertamina terus mengedukasi masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi membersihkan lingkungan.

"Tentunya kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan tidak membuang sampah yang bisa mencemari sungai kita," pungkas Diaz.

Jakarta: Peruri memiliki komitmen untuk membantu program pemerintah dalam penurunan emisi guna mencapai target net zero emission pada 2060. Peruri melaksanakan penanaman 1.200 pohon di Kebun Bela Negara milik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur yang berlokasi di Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi tahun kedua antara PERURI, Anak Perusahaan Peruri Security Printing, UPN Veteran Jawa Timur, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini mengusung tema “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Penanaman pohon ini tidak hanya menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk mengurangi dampak global warming dan emisi karbon yang berdampak pada kehidupan kita semua,” ujar Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi dalam keterangannya, Kamis, 7 November 2024.

Baca juga: Pemanfaatan Big Data dan AI Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik, Begini Caranya

Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan Peruri terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui kegiatan ini Peruri telah menunjukkan komitmennya sebagai agen perubahan yang aktif dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai bidang, termasuk lingkungan.

“Penurunan emisi adalah langkah penting untuk melindungi bumi dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Peruri terus berupaya mengurangi jejak emisi karbon, di antaranya secara aktif bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan,” kata dia.

Melalui kerja sama yang terus berlanjut, Peruri dan UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan memperbanyak ruang terbuka hijau di kawasan yang membutuhkan. Kolaborasi ini juga dilakukan guna mendukung Indonesia yang berkelanjutan.

“Pentingnya kolaborasi ini bagi masa depan Indonesia. Kolaborasi ini bukan hanya soal menanam pohon, tetapi tentang menanam harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Akhmad Fauzi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel pabrik baja PT Sumber Abadi Steel di Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan ini disebabkan perusahaan itu tak mengantongi perizinan lingkungan dan kajian teknis.

Saat ditanya Tempo di lokasi, Hanif Faisol mengatakan perusahaan itu bermasalah dari berbagai aspek, dari produksi tanpa izin hingga limbah yang mencemari lingkungan. Pabrik itu beroperasi tanpa menerapkan standar dalam proses produksi hingga pengolahan limbah. “Kami sulit mengampuninya,” kata Hanif di sela-sela peninjauan, Senin, 4 November 2024.

Limbah yang dihasilkan PT Sumber Abadi Steel terutama adalah particulate matter (PM) atau partikel udara sisa produksi. Hanif mengatakan, pabrik baja itu memproduksi limbah PM2.5, yakni partikel udara dengan diameter 2,5 mikroneter atau kurang. Limbah ini, menurut dia, dapat menyebabkan penyakit untuk warga sekitar.

“Kalau saya sebagai menteri, kesimpulan saya sebaiknya ini ditutup. Tapi saya tidak mau mendahului penyelidikan," kata Hanif kepada wartawan usai meninjau pabrik itu.

Hanif Faisol mengatakan, operasional pabrik baja ini telah menimbulkan banyak korban. Ia belum dapat memastikan jumlah pasti korban yang ditumbulkan karena tercemar limbah. Namun, ia memastikan akan mengejar sanksi yang berat bagi pemilik perusahaan itu, baik pidana maupun perdata.

Dalam waktu dekat, Hanif Faisol mengatakan kementeriannya akan memanggil pimpinan perusahaan untuk dimintai keterangan.

Sebelum disegel Hanif Faisol, Zulkifli Hasan pernah mendatangi tempat itu pada Kamis, 26 September 2024, saat masih menjabat Menteri Perdagangan. Ia bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita 11 ribu ton besi siku yang tak memenuhi Standar Nasional (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Total nilai temuan itu mencapai Rp 11 miliar.

“Ini membahayakan pemakai, karena ini bahan konstruksi. Kalau bangun jalan tol, dua minggu goyang jalan tolnya,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dari perusahaan ini, Satgas menyita 192–193 besi siku. PT Sumber Abadi Steel diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kepada perusahaan itu, Zulhas mengatakan akan memberlakukan penindakan administratif. Dia akan meminta perusahaan melebur lagi besi siku itu untuk diproses kembali sesuai ketentuan.

Hanif membenarkan Zulhas yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan pernah mendatangi tempat itu. Menurut dia, Zulhas telah menegur perusahaan itu.

KOMPAS.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia (RI) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan Green Zakat Framework di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Green Zakat Framework merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat.

Kerangka kerja tersebut didesain dengan pemahaman bahwa zakat tidak hanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peluncuran Green Zakat Framework ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh Deputi I Baznas RI Bidang Pengumpulan M Arifin Purwakananta, dan Senior Vice President (SVP) ESG Group BSI Rima Dwi Permatasari.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Ketua Dewan Penasihat WZWF yang juga Pimpinan Baznas RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Zainulbahar Noor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) World Zakat and Waqf Forum (WZWF) Datuk Mohd Ghazali bin Mohd Noor, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kementerian Agama (Kemenag) RI Waryono Abdul Ghafur.

Deputi I Baznas RI Bidang Pengumpulan M Arifin Purwakananta mengatakan bahwa Green Zakat Framework bertujuan mendorong perubahan paradigma zakat yang lebih peduli lingkungan.

"Zakat diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung kesejahteraan lingkungan, selaras dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab menjaga alam,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/11/2024).

Arifin menambahkan bahwa program tersebut akan melibatkan masyarakat dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam isu ekonomi hijau, aksi iklim, dan pelestarian alam.

Program tersebut, kata dia, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui instrumen zakat.

“Para mustahik diharapkan mendapatkan akses ke program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan," jelasnya.

Arifin berharap Green Zakat Framework dapat menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga dapat diarahkan pada program yang menjaga keseimbangan ekologi, seperti energi terbarukan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.

Sementara itu, SVP ESG Group BSI Rima Dwi Permatasari mengatakan bahwa peluncuran Green Zakat Framework memperkuat citra zakat hijau dengan menekankan pentingnya zakat yang berwawasan lingkungan.

Ia menilai bahwa program tersebut dapat meningkatkan relevansi zakat di kalangan masyarakat modern dengan menghubungkannya dengan isu-isu lingkungan global.

"Kami berharap kolaborasi BSI dan Baznas ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," tutur Rima.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan bergerak cepat mengatasi pencemaran sungai di Jakarta. Hanif juga berencana membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal serta memeriksa ketaatan industri dalam pengelolaan limbah.

Ditemui usai melakukan aksi bersih sungai di Jakarta, Hanif mengatakan pencemaran di Kali Cipinang kebanyakan berasal dari sampah domestik atau rumah tangga yang dibuang warga sekitar.

"Jadi, nanti kami harus menyusun IPAL komunal wajib kalau sudah rumah tangga. Tapi kami akan mengecek kembali outlet dari semua usaha besar, usaha yang ada di sini," ujar Hanif dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024.
Untuk pemeriksaan ketaatan tersebut, unsur penyidik dan penegakan hukum yang ada di Kementerian LH saat ini akan mendalami sejumlah kasus di lapangan. Dia juga memastikan mengaktifkan kembali laboratorium Kementerian LH untuk memeriksa baku mutu lingkungan dan mencari sumber pencemaran sungai.

"Jadi, kami sudah siapkan dalam dua bulan ini, Insyaallah Januari kami mulai mengetahui asal limbah-limbah itu," kata Hanif.

Menurut dia, pelaku yang terbukti mencemari sungai akan ditindak. Penegakan hukum dilakukan termasuk pemberian denda sesuai aturan perundang-undangan.

Kementerian LH mencatat indeks kualitas air (IKA) nasional pada 2023 mencapai 54,59 poin. Naik dari 53,88 poin pada 2022. Khusus untuk wilayah Jakarta, IKA pada 2023 sebesar 40,76 atau turun dari 41,17 pada 2022.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif rencana evaluasi bursa karbon Indonesia yang bakal ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi ini bakal diikut dengan upaya peningkatan jumlah pengguna jasa bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bursa karbon perlu dievaluasi secara menyeluruh karena memiliki peran penting dalam meraih pengurangan emisi dan ekonomi berkelanjutan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia saja, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," ucapnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/24).

Inarno menambahkan masih ada banyak potensi perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan di bursa karbon Indonesia meskipun bursa ini masih relatif baru dan memiliki volume transaksi yang belum terlampau besar,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan jumlah pengguna jasa bursa karbon diyakini terus meningkat hingga mencapai 100 penggguna pada akhir 2024. Adapun pengguna jasa karbon saat ini mencapai 81.

Namun, dia memandang terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya. terkait keselarasan regulasi serta dukungan dari pemerintah dan berbagai sektor terkait.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kami optimistis bursa karbon akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutur Iman.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pentingnya mempercepat pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Sejauh ini, perdagangan karbon di Tanah Air dianggap belum optimal.

"Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan kebijakan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon, antara lain penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, serta menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Jakarta: Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein Sastranegara melaksanakan program Sosialisasi Modul Konservasi Tanaman Langka Saninten (MOKA Saninten). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini diadakan di Sekolah Dasar Negeri 091 Cibeureum, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Aviation Fuel Terminal Manager Husein Sastranegara Sularno mengatakan, program ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan, meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga kelestarian alam khususnya dalam mengenal Saninten sebagai tanaman endemik Jawa Barat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pegembangan rasa empati yang mengajarkan anak-anak untuk menghargai makhluk hidup lain, seperti tanaman, hewan, dan ekosistem. Ini membentuk empati mereka, yang berdampak positif pada hubungan mereka dengan sesama dan lingkungan,” ucap Sularno dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Program ini dihadiri oleh 40 siswa SD kelas 5 dengan penjelasan mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan mengenali keunikan serta manfaat dari pohon Saninten. Siswa-siswi tidak hanya belajar namun juga mengikuti serangkaian permainan yang interaktif dan edukatif seperti menebak gambar tanaman langka di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Bitumen, Aspal Cair Bahan Vital Pembangunan

Selain kegiatan interaktif, AFT Husein Sastranegara juga membagikan buku yang berjudul "Teknik Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan dan Tanaman Langka" yang disusun oleh PT Pertamina Region Jawa Bagian Barat. Kegiatan MOKA Saninten juga dinilai selaras dengan tujuan sekolah untuk menanamkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan.

Pada akhir acara, seluruh peserta mendapatkan bibit tanaman di kebun sekolah. Pemberian bibit tanaman tersebut tidak hanya menjadi simbol Pertamina AFT Husein Sastranegara dalam mendukung anak-anak menjaga alam sejak dini, namun juga mendukung penghijauan yang sedang dilakukan oleh para guru dan murid di SDN 091 Cibeureum.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional JBB Eko Kristiawan menyampaikan, dalam program ini, siswa-siswi diberikan bimbingan agar dapat lebih memahami pentingnya peran tanaman bagi lingkungan. Ia menegaskan, rangkaian kegiatan ini tentunya juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Tentunya rangkaian kegiatan ini hadir untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan. Ini juga menunjukan komitmen kami dalam memberikan edukasi terkait keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan dengan edukasi ini siswa-siswi bisa mendapatkan ilmu tentang pentingnya menjaga kelestarian,” tutup Eko.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

PALEMBANG, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan sebagian gugatanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap PT Kosindo Supratama terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lokasinya yakni lahan yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

Gugatan ini dilayangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang teregistrasi pada tanggal 8 Januari 2024 dengan nomor perkara Nomor : 5/Pdt.G/LH/2024/PN. Plg di PN Palembang. 

Gugatan ini juga bisa dilihat di website sipp-pn-palembang.go.id. Untuk letak lahan yang dikuasai dan/atau diusahakan PT Kosindo Surpratama yakni seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam putusan yang dilihat di situs PN Palembang tersebut, PT Kosindo Supratama harus membayar ganti rugi kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan dengan total ganti rugi dana pemulihan sejumlah Rp601 miliar sesuai gugatan perkara nomor 5/Pdt.G/LH/2024/PN Plg KLHK.

Majelis Hakim PN Palembang yang diketuai Agus Pancara memutuskan dengan mengadili kasus kebakaran lahan di Sumsel sepanjang Juni hingga September 2023 dengan menghukum tergugat PT Kosindo Supratama membayar denda hingga Rp 601 miliar. Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada Rabu (30/10/2024).

"Dikabulkan sebagian," tulis keterangan di laman PN Palembang dikutip Kamis (31/10/2024).

Majelis hakim dengan anggota Zaenal Arif dan Chris Sahat tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan gugatan ganti kerugian dan tindakan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Gugatan ini bermula sejak Agustus hingga Oktober 2023, KLHK mendeteksi titik panas (hotspot) di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat yang berada di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan melalui citra satelit.

Berdasarkan data tersebut, pada 16 Oktober 2023 KLHK menugaskan tim untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa keadaan di lapangan dan mengambil sampel agar diteliti di laboratorium Indonesia Center for Biodeversity and Biotechnology Bogor (ICBB Bogor). 

Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan telah terjadi kebakaran lahan gambut di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat dengan luas lahan yang terbakar seluas 3.049,46 hektare. 

Kebakaran lahan disebabkan tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dini kebakaran lahan di lokasi dan sangat minimnya upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh tergugat.

Pada gugatannya, penggugat mengajukan petitum menghukum tergugat untuk mengganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp333.847.577.047,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah). Kemudian melakukan rangkaian tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan rencana biaya sebesar Rp809.265.074.569,00 (delapan ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), denda, uang paksa, dan putusan serta merta atau total sekitar Rp1,1 triliun.

Majelis Hakim dalam proses pembuktiannya, menyempatkan hadir untuk melihat langsung atau melaksanakan pemeriksaan setempat di lahan gambut Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikelola PT Kosindo Supratama. 

Di lapangan ditemukan fakta tidak terdapat sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan seperti embung air yang jumlahnya tidak memadai dari luas lahan yang dimiliki. Begitu juga dengan menara pemantau kebakaran lahan yang kondisinya juga sudah rusak. 

Majelis hakim lalu memeriksa perkara pada persidangan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan penggugat dan tergugat. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi, serta keadilan bagi penggugat dan tergugat, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam perkara ini;

3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp166.923.788.525,00 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dudengan rencana biaya sebesar Rp435.517.557.285,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya  perkara;

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Editor: Donald Karouw

Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.

“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.

Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.

Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.

“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.

Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.

Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.

Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden untuk Indonesia pada konferensi COP 29 ini," kata Hashim di Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Hari ini, dirinya telah mengadakan rapat persiapan untuk persiapan perundingan tersebut. Menteri yang hadir antara lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Saya kira semakin mateng, kita bikin masak-masak, dan saya optimis, tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai," terangnya.

Hashim mengatakan surat utusan itu baru ditandatangani Prabowo hari ini. "Saya dengar surat penunjukan saya hari ini ditandatangani pak Prabowo. (Akan dilantik?) Nggak ada, saya bekerja aja nggak usah upacaralah," lanjutnya.

Kemudian, terkait perdagangan karbon, Hashim mengatakan juga akan dipromosikan di dunia internasional. Menurutnya pendapatan negara dari perdagangan karbon berpotensi sangat besar.

"Dari 2018-2020 sudah dihitung, kita bisa dapat suatu menawarkan kepda dunia, kurang lebih 577 juta ton karbon dioksida. Untuk itu 3 tahun, sedang dihitung sekarang 2021-2023 kurang lebih 600 juta ton. Jadi ini nanti ditawarkan oleh Pak Menteri kepada dunia internasional. Kontribusi nilai lumayan US$ 10 per ton. Saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN Rp 190 triliun," terangnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan adapun tugas utama Indonesia menghadiri perundingan itu untuk membahas bagaimana konsen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kemudian juga upaya-upaya kita kemudian memacu peningkatan semua sektor di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, salah satunya dari karbon trading juga sedang kita bangun. Arahan Pak Hashim dan Bu Dirjen kemudian akan menjajaki beberapa negara potensial contributor untuk bicara hal ini, itu misi-misi yang kita bawa di antaranya," terangnya.

Selain itu, dalam perundingan tersebut juga akan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menekan kenaikan suhu pada 1,5 derajat celcius. Hanif mengatakan dokumen terkait komitmen Indonesia itu tertuang dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC).

"Second NDC telah maju ke Pak Presiden, nanti akan mendapatkan arahan dari pak Presiden untuk kemudian kami submit ke UNFCC. Jadi ini adalah komitmen kita 2030-2035," pungkasnya.

Sebagai informasi, COP adalah konferensi yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konferensi itu mempertemukan negara-negara dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu perubahan iklim dan mencari solusi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (ada/ara)