JAMBI, iNews.id - Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menyebut ada dua daerah yang mendapat perhatian khusus di Pilkada 2024 karena dinilai rawan konflik. Hal ini disampaikannya usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai 2024 di Lapangan Hitam, Polda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi, Jumat (22/8/2024).

"Kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang dalam sejarahnya sering terjadi konflik dan rawan yakni di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh," ujarnya, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya kedua wilayah ini mendapat perhatian khusus Polda Jambi.

"Kami juga tetap melihat wilayah-wilayah lain yang perlu diamankan secara optimal," katanya.

Kapolda mengungkapkan, polisi sudah memetakan dan menghitung-hitung kekuatan yang ada serta mempelajari semua wilayah berpotensi rawan konflik. Semua kekuatan yang ada di Polda Jambi akan dikerahkan untuk mempertebal pengamanan Pilkada 2024 di wilayah masing-masing.

"Ketika daerah tersebut dianggap rawan, maka akan kami turunkan personel dan ada penebalan," ucapnya.

Kapolda berharap Pilgub Jambi 2024 dan pilkada lainnya bisa berjalan aman, damai, jujur dan martabat. Untuk jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 5.400 orang melibatkan unsur TNI dan aparat lainnya.

Editor: Donald Karouw

JAMBI, iNews.id - Kapolda JambiIrjen Pol Rusdi Hartono tidak main-main dalam penegakan hukum terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengeluarkan maklumat berisi ancaman pidana bagi pelanggar aturan tersebut.

Dalam maklumat tersebut, terdapat sanksi tegas kepada siapa saja yang membakar lahan akan dipidana 15 tahun kurungan dan denda sebesar Rp5 miliar.

"Terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi hukum yang berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kapolda, Senin (29/7/2024). 

Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan juga aktivitas masyarakat. Aturan ini seperti yang tertuang dalam Pasal 78 ayat 3 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bunyinya 'Setiap orang dengan sengaja membakar hutan, sanksi pidana kurungan 15 tahun dan denda Rp15 miliar'.

Kasubbin Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan, maklumat Polda Jambi ini berisi tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Maklumat ini ditandatangani langsung Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono tanggal 25 Juli lalu.

Dia menambahkan, pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti flora dan fauna. 

"Selain itu dapat mengganggu kesehatan akibat asap dan juga gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian," katanya.

Dia menjelaskan, terhadap hutan dan lahan yang dibakar  akan dikenakan status quo.

"Sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan siapa pun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkrah)," ujar Amin.

Terpisah, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak guna menghadapi tantangan penanggulangan karhutla secara efektif.

“Komitmen TNI dalam mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan bencana lingkungan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya

Sementara Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan, bencana karhutla menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Selain juga kerusakan lahan hingga mengganggu kesehatan masyarakat.

"Saya menghimbau agar seluruh elemen harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla. Tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw