REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada era disrupsi teknologi digital saat ini, perusahaan yang bergerak di bidang Inovasi Keuangan Digital (IKD) telah bertumbuh menjadi dua kali lipat selama lima tahun terakhir. Perkembangan ini perlu disikapi secara sigap oleh pemerintah, tidak hanya untuk meningkatkan potensi keuangan digital namun juga untuk menghadapi risikonya.

Termasuk pemanfaatan dan adaptasi terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi di Industri Jasa Keuangan. Terlebih lagi, pasca penetapan UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap aset digital serta perlindungan terhadap konsumennya.

Dengan adanya regulasi yang jelas, ITSK dan aset digital seperti aset kripto dan non-fungible token (NFT) akan memiliki panduan yang terarah untuk terus berkembang di Indonesia. OJK sebagai regulator juga dinilai perlu menerapkan pengetahuan yang adaptif, sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan inovasi teknologi terkini.

Di sisi lain sebagai bukti nyata, OJK juga sebagai penunjang ekosistem aset digital tela meluncurkan aplikasi yang berfungsi untuk melaksanakan dan memonitor proses perizinan bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan secara lebih cepat, mudah, serta efisien berlabel SPRINT (Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi).

“Aplikasi ini memudahkan pengajuan permohonan ke regulatory sandbox serta pendaftaran sebagai penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan di OJK,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi melalui keterangan yang diterima Kamis (25/7/2024).

Dengan berbagai macam upaya yang dilakukan OJK untuk berkontribusi terhadap ekosistem kripto membantu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan telah memberikan dampak positif pada volume perdagangan kripto di Indonesia. Exchange kripto yang memiliki volume perdagangan terbesar di Indonesia adalah INDODAX, dengan volume perdagangan 14.231.209 dolar AS dalam 24 jam terakhir saat berita ini dibuat.

Ini menjadikannya sebagai exchange crypto dengan volume perdagangan terbesar di Indonesia. Selain itu, exchange crypto di Indonesia lainnya mencatatkan volume perdagangan sebesar 10.616.385 dolar AS dalam periode yang sama menurut CoinGecko.

Oscar Darmawan, CEO Indodax, mengatakan Indodax telah berhasil memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para investor dan trader kripto di Indonesia. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna,” ujarnya.

Selain itu, Indodax juga selalu berkomitmen untuk menyediakan platform yang aman, mudah digunakan, dan terpercaya. Keamanan dana dan informasi pengguna adalah prioritas utama. “Kami terus memperbarui teknologi serta sistem keamanan untuk memastikan perlindungan yang optimal. Selain itu, kami juga berfokus pada edukasi dan peningkatan literasi keuangan digital di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan risiko investasi kripto,” tambahnya.

Sebagai market leader, Indodax juga terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para member, seperti fitur ‘Earn (staking),’ dan fitur ‘Investasi Rutin.’ dengan fokus pembuatan program edukasi dan literasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi kripto.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) yang dirancang khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pedoman tersebut mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat digunakan dalam meminimalisasi gangguan pada aspek ketersediaan (availability), integritas (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) atas data dan informasi yang dikelola oleh Penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Dia menerangkan, pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia.

Peluncuran pedoman ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK adalah penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber.

Oleh karena itu, OJK mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan Indonesia agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, Hasan mengatakan, OJK juga terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan kompetensi pegawainya terkait keamanan siber. Setelah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber, acara dilanjutkan dengan kegiatan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang juga merupakan kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy).

Cyber Bootcamp ini merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

Cyber Bootcamp akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai expert di bidang Keamanan Siber. OJK berharap program ini dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News