Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD) 2024-2028. Peta jalan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan IAKD di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi mengatakan, sebagai tahap awal, perilisan peta jalan pengembangan dan penguatan IAKD 2024-2028 mengusung tema ‘menyongsong masa depan keuangan digital, meletakkan pondasi pengawasan yang efektif dan berimbang’.

Hasan menyebut, pengembangan dan penguatan yang akan dilakukan setidaknya dalam lima tahun ke depan akan berfokus pada empat pilar. “Pilar pertama, pengaturan dan pengembangan. Pilar kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Pilar ketiga, perizinan dan informasi. Pilar keempat, pengembangan inovasi,” kata Hasan dalam sambutannya di acara Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Adapun implementasi atas keempat pilar tersebut, Hasan menuturkan akan diimplementasikan dalam beberapa program strategis melalui sejumlah fase yang saling berkesinambungan dalam kurun waktu hingga 2028 mendatang.

“Tujuan strategis yang ingin kita capai bersama melalui program strategis dan rencana aksi tersebut adalah pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - CEO INDODAX Oscar Darmawan menuturkan bahwa berbagai inovasi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membantu menumbuhkan optimisme para pelaku industri kripto, termasuk pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

Ia mengatakan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa upaya OJK memperluas implementasi teknologi digital tersebut ke bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD) dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi dalam industri jasa keuangan.

Hal tersebut dikarenakan aplikasi SPRINT dapat memfasilitasi proses perizinan bagi penyelenggara ITSK secara lebih cepat, mudah, serta efisien.

Tidak hanya mempermudah para penyedia layanan jasa keuangan, ia menilai bahwa langkah OJK tersebut telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap volume perdagangan kripto di Indonesia.

Sesuai CoinGecko, platform penyedia analisis pasar kripto, volume perdagangan di INDODAX mencapai 14.231.209 US dolar (Rp232,1 miliar, kurs 1 dolar AS = Rp16.309) dalam sehari per data pada 22 Juli 2024.

Oscar menyatakan bahwa data tersebut menunjukkan kepercayaan pasar serta ekspektasi para investor dan trader kripto yang positif terhadap kinerja perseroan.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan platform transaksi kripto yang aman, mudah digunakan, dan terpercaya, mengingat keamanan dana dan informasi pengguna adalah prioritas utama dalam industri tersebut.

Pihaknya pun terus berupaya memperbarui teknologi serta sistem keamanan untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap kedua hal tersebut.

Tidak hanya meningkatkan sistem keamanan, Oscar menuturkan bahwa pihaknya juga terus berinovasi untuk menambahkan berbagai fitur yang dapat memudahkan para pengguna, seperti fitur ‘Earn (staking),’ dan ‘Investasi Rutin.’

“Selain itu, kami juga berfokus pada edukasi dan peningkatan literasi keuangan digital di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan risiko investasi kripto,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) yang dirancang khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pedoman tersebut mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan yang dapat digunakan dalam meminimalisasi gangguan pada aspek ketersediaan (availability), integritas (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality) atas data dan informasi yang dikelola oleh Penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Dia menerangkan, pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia.

Peluncuran pedoman ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK adalah penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber.

Oleh karena itu, OJK mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan Indonesia agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, Hasan mengatakan, OJK juga terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan kompetensi pegawainya terkait keamanan siber. Setelah meluncurkan Pedoman Keamanan Siber, acara dilanjutkan dengan kegiatan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang juga merupakan kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy).

Cyber Bootcamp ini merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

Cyber Bootcamp akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai expert di bidang Keamanan Siber. OJK berharap program ini dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News