Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan naik sampai dengan akhir 2024 meskipun kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukan indikasi yang kurang sehat.

Pada 2023, pendapatan iuran DJK mencapai senilai Rp151,69 triliun. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Kondisi ini memburuk dibandingkan pada 2022, di mana pendapatan iuran senilai Rp144,04 triliun masih mampu menutup jumlah beban klaim mencapai Rp113,47 triliun.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien mengungkap sampai saat ini untuk iuran masih terus berproses perhitungan teknokratis bersama pemangku kepentingan terkait.

“Sampai akhir tahun 2024 iuran tidak akan mengalami perubahan, sama seperti sekarang ini,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan, Muttaqien menegaskan DJSN, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan sampai saat ini masih terus memonitoring perkembangan dari sisi pendapatan maupun pengeluaran DJS Kesehatan.

“Dari sisi pendapatan tentu diharapkan BPJS dapat melakukan pengumpulan iuran dan investasi lebih baik. Dari sisi pengeluaran diharapkan BPJS dapat melakukan secara optimal kendali mutu dan kendali biaya,” katanya.

Selain DJS, BPJS Kesehatan sebelumnya juga melaporkan penurunan aset sebesar 7,26% pada Juni 2024 dibandingkan periode yang sama pada 2023. Aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%.

Hal tersebut disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya juga menyinggung soal iuran yang perlu dievaluasi. Terlebih dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung.

"Kami masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tapi memang sudah waktunya [iuran] tuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, iuran BPJS Kesehatan terakhir naik pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Di sisi lain, kondisi klaim kesehatan semakin menantang ketika terjadi inflasi medis, di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Iuran BPJS Kesehatan disebut-sebut berpeluang pada 2025. Peluang Kenaikan iuran ini akan terjadi untuk kelas I dan kelas II seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa berpendapat kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan kantong masyarakat ke depan.

Suharso mengatakan besaran iuran yang ditetapkan oleh BPJS sudah diperhitungkan dengan baik sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat. Sehingga layanan BPJS Kesehatan dapat tetap prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Nggak dong, nggak (memberatkan keuangan masyarakat) dong. Itu kan yang penting layanan kesehatannya tetap prima ya kan. Itu kan soal insurance saja kan, soal hitungan insurance saja," ujar Suharso usai Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso mengaku berapa besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini karena ketetapan itu di luar wewenangnya. Namun menurutnya langkah ini perlu dilakukan mengingat pengeluaran BPJS yang sangat besar untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat, terutama untuk klaim penyakit-penyakit katastropik.

"Itu detailnya boleh anda tanya ke BPJS, kenapa iurannya seperti itu hitungannya. Karena anda bayangkan sekarang banyak penyakit-penyakit katastropik, penyakit-penyakit berat, itu yang menguras banyak dari BPJS," terang Suharso.

"Dari sisi jumlah pasiennya itu sedikit, tapi dari sisi klaim BPJS-nya (penyakit katastropik) luar biasa dominannya. Jadi itu mau diperbaiki structure-nya," tambahnya.

Saat ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran peserta PBI (penerima bantuan iuran) BPJS Kesehatan ini, ia hanya mengatakan perihal itu sudah masuk dalam RAPBN 2025.

"Sudah, sudah di luar itu semua (masuk dalam hitungan RAPBN 2025). Ya kita kan sekarang punya BPJS dari sisi jumlah penduduk yang di-coverage kan luar biasa besarnya kan. Sudah oke ada 50% dari jumlah penduduk 270-an juta, luar biasa," ucap Suharso.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan adanya kemungkinan kenaikan iuran kepesertaan pasca layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.

"Bisa, bisa naik (iuran). Saya kira ini sudah waktunya naik ya. Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," ujar Ghufron kepada wartawan di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (8/8/2024) sebagai dikutip dari detikHealth.

Menurut Ghufron, potensi kenaikan hanya akan ada untuk kelas 1 dan 2. Sementara, masyarakat di kelas 3 dipastikan tidak akan dibebankan kenaikan iuran.

"Kalau kelas 3 nggak akan naik. Kelas 3 itu kan, mohon maaf, umumnya penerima bantuan iuran (PBI) kan kelas 3," ucapnya.

Sementara itu, saat detikcom mencoba konfirmasi perihal ini kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers RAPBN 2025 hari ini, ia menyerahkan perihal itu pada pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Iuran BPJS kelas 1,2 ada kenaikan?)
Wooooaaah itu mesti tanya pemerintah tahun depan," jawabnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberi sinyal iuran BPJS kelas I dan II akan naik saat KRIS berlaku atau mulai tahun depan.

Ghufron menjelaskan peran pembiayaan kesehatan tidak hanya dipegang pemerintah saja, tapi termasuk pihak swasta. Dia mencontohkan pembiayaan bersama itu bisa dilakukan ketika peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas II atau I ingin mendapat pelayanan VIP maka ada asuransi tambahan melalui skema Coordination of Benefit atau CoB.

CoB adalah sistem yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab pembayaran untuk klaim kesehatan apabila individu memiliki lebih dari satu penjamin, seperti misalnya memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi swasta yang dianggap sebagai asuransi kesehatan tambahan atau top-up payer.

Saat ini, pemerintah melalui amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 sedang melakukan standarisasi rumah sakit pelajanan peserta JKN dengan 12 standar yang diatur di dalam beleid tersebut.

Maka abalila standar tersebut sudah berlaku, Ghufron memastikan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Bisa. Bisa naik [iuran BPJS Kesehatan]. Saya kira ini sudah waktunya naik juga," kata Ghuforn saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Besaran iuran hingga paket manfaat BPJS Kesehatan yang diberikan nantinya akan diatur detail di dalam Peraturan Presiden.

Adapun, untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Ghufron memastikan tidak ada kenaikan iuran untuk kelas III yang mayoritas adalah kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau III gak akan naik. Kelas III itu kan mohon maaf, umumnya kelas III PBI, kan kelas III. Kenapa dia PBI, tidak mampu. Masak tidak mampu mau kelas VIP pindah, ini gak mampu beneran apa?" kata Ghufron.

Ghufron sebelumnya menyebut bahwa penyesuaian tarif KRIS saat ini menunggu evaluasi. Setelah adanya evaluasi, baru ditentukan seperti apa manfaat layanan, tarif, hingga iuran.

Namun, dia belum bisa memastikan Perpres yang mengatur iuran dan paket manfaat KRIS tersebut akan terbit di tahun ini atau 2025 nanti.