Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan regulasi Dana Pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) rampung Agustus 2024.

Sandiaga menyatakan bahwa Dana Abadi Pariwisata atau IQTF akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sandiaga menyampaikan, arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menuturkan, anggaran awal dana abadi pariwisata sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Sandiaga menyebut IQTF nantinya akan dikelola oleh BLU di bawah naungan Kemenkeu. Pengelolaan dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai event-event yang mampu berdampak positif terhadap ekonomi nasional, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Selain itu, event-event yang didukung adalah event-event yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah hingga pengelolaan sampah yang baik.

Dalam rapat tersebut, lanjut Sandi, juga diputuskan bahwa event yang didanai oleh IQTF adalah event yang mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Nanti list daripada event itu diajukan kepada Presiden untuk Bapak Presiden yang akan menentukan event-event mana yang akan didanai, tentunya di 2025,” ujarnya.

Sandiaga mengharapkan, Indeks Pariwisata Indonesia terus meningkat, dengan lama tinggal kunjungan pariwisata lebih lama dan berkualitas.

“Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan iuran pariwisata pada tiket pesawat. Isu yang sempat ramai ditolak masyarakat ini menurutnya hanya sebuah wacana dan ide kebijakan yang tidak jadi ditindaklanjuti pemerintah.

Sandiaga mengakui ide itu memang sempat dibahas, namun pemerintah memutuskan untuk tidak mengimplementasikan ide tersebut sama sekali. Dia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya iuran pariwisata pada pembelian tiket pesawat.

"Itu cuma sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan bagi iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," beber Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sandiaga juga menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengarahkan agar ide kebijakan itu tidak usah ditindaklanjuti.

Pihaknya, maupun Kementerian Perhubungan juga menegaskan tidak mengusulkan ide kebijakan tersebut.

"Jadi itu sudah bisa dengan tadi arahan bapak presiden, sudah bisa dikatakan wacana itu yang juga memang tidak diusulkan oleh kami, tidak diusulkan oleh Kementerian Perhubungan," tegas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.