IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengagendakan rapat bersama Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran Indonesia Tourism Fund (ITF).

Bersama kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan menyiapkan bentuk dan besaran nilai dari dana pariwisata berkelanjutan itu.

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan, karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih, Widiyanti Putri Wardhana, sebelumnya memastikan akan melanjutkan inisiatif ITF demi mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Alokasi dana ini disebut bakal mendukung kegiatan pariwisata berskala internasional, serta merancang sinergi dengan instansi kelas dunia dalam mewujudkan sekolah unggulan pariwisata bertaraf internasional.

"Kami masih mengkaji, tapi intinya akan diteruskan," kata Widiyanti pada Kamis (31/10/2024).

Inisiatif dana pariwisata telah dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, terdapat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah sampai di meja Presiden Jokowi, meski sampai saat ini belum diteken.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Maulana Yusran menyampaikan, kehadiran dana pariwisata ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan destinasi superprioritas seperti Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, tetapi juga kepentingan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Jadi harus benar-benar yang digunakan untuk kepentingan pengembangan pariwisata seluruh Indonesia. Itu yang paling penting dulu konsepnya,” kata Maulana kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dia menuturkan, Indonesia sangat membutuhkan dana khusus untuk melakukan promosi di sektor pariwisata. Mengingat, selama ini dana promosi pariwisata sangat terbatas.

Adanya dana khusus ini, lanjutnya, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), melalui kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hingga konser internasional. Pasalnya, kegiatan-kegiatan ini merupakan strategi cepat untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia.

Adapun, regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global jika pemerintah tak kunjung menerbitkan regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, tanpa adanya dukungan dana yang stabil, Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan-kegiatan berkualitas seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), konser internasional, serta kegiatan olahraga yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan ke Indonesia.

“Dampaknya dapat terlihat dari beberapa sisi,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Pertama, hilangnya devisa dan pendapatan. Tanpa adanya kegiatan bertaraf internasional, Taufan menuturkan, wisatawan mancanegara kemungkinan memiliki negara lain yang lebih siap menyelenggarakan acara tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor pariwisata.

Dia mengungkap, sektor MICE sendiri berkontribusi hingga 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara yang dikenal maju dalam bidang pariwisata.

“Potensi devisa yang hilang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun, tergantung pada besaran acara yang bisa digelar,” ungkapnya.

Kedua, nation branding yang melemah. Taufan menilai, Indonesia membutuhkan dukungan dana guna membangun citra sebagai destinasi berkualitas dunia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah memiliki program serupa. Hasilnya, program tersebut efektif menarik wisatawan kelas atas, investor, dan pelaku bisnis internasional melalui acara-acara prestisius.

Apabila dana abadi pariwisata ini tak kunjung terealisasi, industri pariwisata Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Dampak berikutnya yakni kerugian dalam penciptaan lapangan kerja. Dia mengatakan, setiap kegiatan MICE atau acara besar menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen bagi masyarakat setempat. Tanpa adanya dukungan dana, potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini dikhawatirkan dapat berkurang signifikan.

Sembari menunggu regulasi terbit, dia mengharapkan agar pemerintah dapat memerhatikan sejumlah poin krusial dalam kajian regulasi ini. Diantaranya, model pendanaan dan berkelanjutan, efektivitas alokasi dana, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengukuran dampak.

“Harus ada indikator dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan yang didanai terhadap peningkatan jumlah wisatawan, perputaran ekonomi, dan pembangunan infrastruktur penunjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana abadi pariwisata akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, dana awal sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

“IQTF ini Rp2 triliun akan dimasukkan di RAPBN 2025,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, dana tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Sandi menuturkan bahwa pada 2025, Kemenparekraf bersama dengan kementerian/lembaga akan menyusun dan mengusulkan daftar kegiatan untuk mendapat pendanaan IQTF. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.

“[Ini] Diusulkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menentukan event mana yang akan didukung,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini sebelumnya mengungkapkan, penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana abadi pariwisata rampung pada Agustus 2024.

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah memastikan, dana pariwisata ini tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan nusantara (wisnus) lantaran sumber dana untuk tahap awal sepenuhnya berasal dari APBN.

Dia mengharapkan, beleid itu dapat terbit sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan regulasi Dana Pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) rampung Agustus 2024.

Sandiaga menyatakan bahwa Dana Abadi Pariwisata atau IQTF akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sandiaga menyampaikan, arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menuturkan, anggaran awal dana abadi pariwisata sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Sandiaga menyebut IQTF nantinya akan dikelola oleh BLU di bawah naungan Kemenkeu. Pengelolaan dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai event-event yang mampu berdampak positif terhadap ekonomi nasional, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Selain itu, event-event yang didukung adalah event-event yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah hingga pengelolaan sampah yang baik.

Dalam rapat tersebut, lanjut Sandi, juga diputuskan bahwa event yang didanai oleh IQTF adalah event yang mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Nanti list daripada event itu diajukan kepada Presiden untuk Bapak Presiden yang akan menentukan event-event mana yang akan didanai, tentunya di 2025,” ujarnya.

Sandiaga mengharapkan, Indeks Pariwisata Indonesia terus meningkat, dengan lama tinggal kunjungan pariwisata lebih lama dan berkualitas.

“Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa dana kepariwisataan atau tourism fundditargetkan rampung pada Agustus 2024.

"Tourism fund baru saja diputuskan di rapat dengan presiden dan presiden terpilih, akan diluncurkan. Regulasinya ditargetkan final pada bulan Agustus (2024)," kata Sandiaga dalam program The Weekly Brief with Sandi Uni, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Ia menambahkan, target dana pada tourism fund sebesar Rp 2 triliun dianggarkan untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dan tidak menggunakan konsep iuran pariwisata.

Menambahkan dari Kompas.com (5/10/2023), tourism fund ialah dana yang dibentuk untuk mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam hal ini seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga, maupun juga MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Generasi Cuan (@gen.cuan)

Sandiaga menyampaikan, dana ini akan digunakan untuk nation branding atau mempromosikan pariwisata di Indonesia.

"Untuk mengundang misalnya ada konferensi besar dunia, seperti kemarin ada Water World Conference yang besar di Bali, besok itu bisa digunakan, atau kegiatan yang mem-bidding event-event sport besar, seperti FIFA World Cup," kata Sandi dikutip dari Kompas.com (5/10/2023).

Selain konferensi, tambahnya, konser juga termasuk acara yang menjadi tujuan dana pariwisata.

Menurutnya, setelah dihitung, setiap acara-acara besar berskala internasional digelar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 10-15 persen.

SHUTTERSTOCK/MELINDA NAGY Ilustrasi konser, penonton konser.

Diberitakan Kompas.com (8/7/2024) Sandiaga mengatakan bahwa dana Rp 2 triliun tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," kata Sandi seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dana kepariwisataan ini, katanya, akan digunakan untuk mendanai event-event yang memiliki kriteria mampu mengangkat ekonomi, menggerakkan wisatawan, dan memiliki aspek keberlanjutan.