JAKARTA, KOMPAS.com -Dana pariwisata (tourismfund) masih belum terealisasi sejak disebut-sebut akan rampung pada Agustus 2024, lalu mundur ke Oktober 2024.

"Tadinya kita harapkan (selesai) sebelum 20 Oktober, tapi ini udah masuk minggu terakhir, paling tidak prosesnya sudah berjalan, dan bisa diwujudkan di 2025. Bola terakhir ada di Setneg (Sekretariat Negara), jadi nanti ini akan di tandatangani Presiden," kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dilaporkan Kompas.com, Selasa (15/10/2024).

Nyatanya, sampai pergantian presiden dari era pemerintahan Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dana pariwisata ini masih terus dibahas.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan kementerian keuangan karena bicara soal wadah dan jumlahnya," kata Airlangga.

Bersamaan dana pariwisata, ia menuturkan, tarif pesawat domestik juga menjadi bahasan rapat para menteri.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," kata Airlangga.

• Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata
• Indonesia Akan Bentuk Dana Pariwisata, Ini Tujuannya
• Kemenparekraf Dorong Dana Kreator Konten, Apa Itu?

Kompas.com/Krisda Tiofani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah saat jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun kisaran dana kelolaan awal yang disebutkan Menparekraf Sandiaga Uno akan mencapai Rp 2 miliar.

Dana pariwisata itu rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," ucap Sandiaga.

Dana pariwisata ini nantinya akan digunakan untuk menunjuang penyelenggaraan acara, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

"Untuk mengundang misalnya ada konferensi besar dunia, seperti kemarin ada Water World Conference yang besar di Bali, besok itu bisa digunakan, atau kegiatan yang mem-bidding event-event sport besar, seperti FIFA World Cup," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

• Menparekraf Bantah Akan Ada Pungutan Dana Pariwisata kepada Wisatawan
• Waspada Penipuan Dana Hibah Pariwisata dan BIP Kemenparekraf
• Pemerintah Siapkan Dana Rp 4,55 Triliun untuk Pemulihan Pariwisata

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bisnis.com, JAKARTA - Regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung rampung.

Ada dugaan pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penyebab regulasi ini tak juga diterbitkan.

Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menduga, rancangan regulasi dana pariwisata ini ditunda dan kemungkinan dikaji ulang mengingat implikasi pemecahan Kementerian cukup besar.

“Dugaan saya kenapa ini tertunda itu karena ada nomenklatur baru ya, ada pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Chusmeru kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dampaknya, kata dia, kinerja Kementerian Pariwisata menjadi terhambat, terutama yang berkaitan dengan promosi pariwisata internasional, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan nation branding. Apalagi, dana abadi pariwisata salah satunya digunakan sebagai promosi event internasional dan juga nation branding.

“Jadi ya memang ini akan menjadi kendala tentunya,” ujarnya.

Lantaran belum juga diterbitkan, Chusmeru mengharapkan agar beleid itu nantinya secara jelas menentukan sumber dana yang jelas untuk dana abadi pariwisata. Kemudian, perlu ditentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut, serta peruntukannya, mengingat hingga saat ini dana tersebut belum jelas peruntukannya.

“Jadi tiga poin itu menjadi penting agar nanti tidak overlapping dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ungkapnya.

Awalnya, lanjutnya, dana ini awalnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyelenggaran event, konser musik, hingga kegiatan olahraga berskala internasional.

Sementara, kata dia, kegiatan-kegiatan ini kemungkinan akan dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dia khawatir, akan terjadi tumpang tindih jika rancangan regulasi dana abadi pariwisata tidak dikaji ulang.

Regulasi terkait dana pariwisata telah dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Widi berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Dia juga akan fokus pada perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Maulana Yusran menyampaikan, kehadiran dana pariwisata ini diharapkan tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan destinasi superprioritas seperti Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, tetapi juga kepentingan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Jadi harus benar-benar yang digunakan untuk kepentingan pengembangan pariwisata seluruh Indonesia. Itu yang paling penting dulu konsepnya,” kata Maulana kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dia menuturkan, Indonesia sangat membutuhkan dana khusus untuk melakukan promosi di sektor pariwisata. Mengingat, selama ini dana promosi pariwisata sangat terbatas.

Adanya dana khusus ini, lanjutnya, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman), melalui kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hingga konser internasional. Pasalnya, kegiatan-kegiatan ini merupakan strategi cepat untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia.

Adapun, regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok aturan terkait dana abadi pariwisata yang akan diimplementasikan pada 2025.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan aturan dana abadi pariwisata tersebut pasti rampung pada 2024.

"Dua minggu lalu saya sudah paraf, dari kami (Kemenparekraf) sudah ready to go, ada beberapa kementerian yang harus menyampaikan masukan dan parafnya. Jangan khawatir, ini pasti selesai tahun ini, untuk diimplementasikan pada 2025." ujarnya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Sandiaga mengatakan pada awalnya, regulasi dana abadi pariwisata tersebut ditargetkan selesai sebelum 20 Oktober 2024.

Namun, saat ini prosesnya masih terus berjalan, dan proses penandatanganan terakhir nantinya akan berada di Kementerian Kesekretariatan Negara, sebelum ditandatangani oleh Presiden.

Adapun kementerian yang terlibat dalam rancangan dana kepariwisataan yakni Kemenparekraf, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Tadinya kita harapkan (selesai) sebelum 20 Oktober, tapi ini udah masuk minggu terakhir, paling tidak prosesnya sudah berjalan, dan bisa diwujudkan di 2025. Bola terakhir ada di Setneg, jadi nanti ini akan di tandatangani Presiden," tutur Sandi.

Sebagai informasi, dana abadi pariwisata adalah dana yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan acara/event, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

Kisaran dana awal

Sebelumnya, Sandiaga menuturkan dana kelolaan awal akan mencapai Rp 2 triliun. Hal itu ia sampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Saat itu, dia menuturkan dana abadi tersebut akan dialokasikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Menurut rencana, dana itu akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Nantinya, dana hasil kelolaan akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memiliki kriteria mampu mengangkat ekonomi, menggerakkan wisatawan, dan memiliki aspek keberlanjutan.

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," kata Sandiaga.

JAKARTA, Investor.id -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memastikan penerapan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di sektor pariwisata tidak akan gantikan peran manusia.

Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Agustini Rahayu menerangkan, kemajuan AI justru memberikan kemudahan dan sudah terbukti sangat membantu berbagai pelayanan pada sektor pariwisata. Hal ini terutama dalam bidang pemasaran dan promosi, pelayanan pada wisatawan, serta keamanan dan pengelolaan wisata. “Jadi, sifatnya lebih membantu si AI ini. Jadi, teknologi AI ini diperlukan. Jadi, banyak nih relevansi dan penerapan kemajuan AI dalam sektor pariwisata,” ucap dia pada acara Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2025 yang digelar Forwaparekraf di Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana abadi pariwisata akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, dana awal sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

“IQTF ini Rp2 triliun akan dimasukkan di RAPBN 2025,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, dana tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Sandi menuturkan bahwa pada 2025, Kemenparekraf bersama dengan kementerian/lembaga akan menyusun dan mengusulkan daftar kegiatan untuk mendapat pendanaan IQTF. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.

“[Ini] Diusulkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menentukan event mana yang akan didukung,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini sebelumnya mengungkapkan, penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana abadi pariwisata rampung pada Agustus 2024.

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah memastikan, dana pariwisata ini tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan nusantara (wisnus) lantaran sumber dana untuk tahap awal sepenuhnya berasal dari APBN.

Dia mengharapkan, beleid itu dapat terbit sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan regulasi Dana Pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) rampung Agustus 2024.

Sandiaga menyatakan bahwa Dana Abadi Pariwisata atau IQTF akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sandiaga menyampaikan, arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menuturkan, anggaran awal dana abadi pariwisata sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Sandiaga menyebut IQTF nantinya akan dikelola oleh BLU di bawah naungan Kemenkeu. Pengelolaan dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai event-event yang mampu berdampak positif terhadap ekonomi nasional, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Selain itu, event-event yang didukung adalah event-event yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah hingga pengelolaan sampah yang baik.

Dalam rapat tersebut, lanjut Sandi, juga diputuskan bahwa event yang didanai oleh IQTF adalah event yang mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Nanti list daripada event itu diajukan kepada Presiden untuk Bapak Presiden yang akan menentukan event-event mana yang akan didanai, tentunya di 2025,” ujarnya.

Sandiaga mengharapkan, Indeks Pariwisata Indonesia terus meningkat, dengan lama tinggal kunjungan pariwisata lebih lama dan berkualitas.

“Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Pemerintah sepakat membentuk dana abadi peningkatan kualitas pariwisata Indonesia (Indonesia Quality Tourism Fund/ IQTF). Hal itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan regulasi pendukung pada Agustus mendatang. Lalu, pemerintah akan menyiapkan modal awal sebesar Rp2 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Baru saja rapat memutuskan atas arahan bapak presiden (Jokowi) yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk. Bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp2 triliun," ujar Sandiaga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (8/7).

Alokasi dana abadi itu akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. Dengan dana itu, Sandiaga berharap Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yang akan mendorong pergerakan wisatawan dan mengangkat citra Indonesia di mata global.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden. Tadi juga rapat dihadiri presiden terpilih bapak Prabowo Subianto," ujar Sandiaga.

Selain aspek ekonomi dan wisata, pemanfaatan dana itu nantinya juga untuk memastikan kegiatan yang diselenggarakan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

"Jadi nanti pengelolaan sampahnya, pengurangan emisi karbon ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund. Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," jelas Sandiaga.

Pembahasan dana abadi pariwisata ini sudah intensif setidaknya sejak 2023 lalu. Bahkan, dibicarakan langsung bersama Presiden Jokowi.

"Tahun ini pemerintah akan menggelontorkan Rp2 triliun melalui dana khusus pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF)," klaim Sandi di akun X pribadinya pada 22 Februari 2024 lalu.

"Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan event-event lokal hingga internasional, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah wisatawan sehingga mampu membawa dampak penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi," tambahnya.

Namun, pembentukan dana abadi pariwisata ini sebelumnya sempat menuai kontroversi. Pasalnya, pemerintah sempat berwacana untuk memungut iuran tourism funddan memasukkannya ke dalam komponen harga tiket pesawat yang menuai protes masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk dana pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) yang akan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan acara/event, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan, pemerintah akan merampungkan regulasi pembentukan dana pariwisata pada Agustus tahun ini dengan dana kelolaan awal mencapai Rp 2 triliun.

"Baru saja rapat memutuskan atas arahan Bapak Presiden yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun," kata Sandiaga seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menuturkan, dana abadi tersebut akan dialokasikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Menurut rencana, dana itu akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Nantinya, dana hasil kelolaan akan digunakan untuk mendanai event-event yang memiliki kriteria mampu mengangkat ekonomi, menggerakkan wisatawan, dan memiliki aspek keberlanjutan.

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," ujar Sandiaga.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, event-event yang bisa didanai adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari presiden.

Oleh karena itu, rencana penggunaan dana tersebut perlu diajukan terlebih dahulu kepada presiden yang akan menentukan event mana saja yang perlu mendapat pendanaan.

Sandiaga menyebutkan, event yang mendapat pendanaan adalah event yang ramah lingkungan, berkualitas baik, berdampak ekonomi, membantu pergerakan wisatawan, serta mengangkat nation branding Indonesia.

"Pembeda daripada event-event kita adalah event yang green, yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah, pengelolaan sampah yang sangat baik, seperti yang kita beri case, studi kasus di konser yang kita lakukan, itu menjadi acuan," kata dia.