Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut keberadaan jaringan gas (jargas) kota bisa menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya distribusi gas LPG. Diketahui, pemerintah mengeluarkan biaya mencapai Rp 830 triliun untuk mendistribusikan gas LPG.

Dalam diskusi terkait Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 pada Rabu (3/7), ia mengatakan kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Padahal, subsidi LPG dinilai akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

Guna menghemat anggaran pemerintah, pria yang akrab disapa Ifan ini mengaku akan mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota. Dengan begitu, pemerintah secara bertahap dapat mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut.

"Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ungkap Ifan dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Ia menjabarkan pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan target penggunaannya sampai 2024 mencapai 4 juta SR. Namun sayangnya, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

Ifan menambahkan, keterbatasan jaringan pipa gas juga menyebabkan konsumen bergantung pada LPG, khususnya kemasan 3 kg. Data menunjukkan konsumsi LPG kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata-rata dalam lima tahun terakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata-rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 triliun. Dengan demikian, sejak tahun 2019 total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 triliun. Mengingat mayoritas LPG berasal dari impor, dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 triliun.

Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp 373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77% dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.

Ifan menegaskan besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang substansial. Apalagi jika dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota. Menurutnya, tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, apabila 50% dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun. Tidak hanya ini melewati target RPJMN, ia menyebut peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Lebih lanjut, Ifan mengatakan skema jargas dapat dikembalikan ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Skema jargas juga dapat menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

"Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan," jelas Ifan.

Ifan menilai perlunya kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementerian ESDM untuk menunjang adopsi penggunaan jargas. Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

Dibutuhkan juga perimbangan harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial dengan harga gas hulu. Hal ini penting untuk menarik minat investasi badan usaha swasta dan BUMD.

Minat investasi perlu dibangun di daerah untuk mengembangkan jaringan retail gas terkoneksi dengan jaringan distribusi yang sudah berjalan dengan skema open access yang transparan dan non diskriminatif dengan pengaturan oleh BPH Migas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada.

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform