Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 327 triliun hingga akhir Oktober 2024. Adapun rinciannya anggaran subsidi sebesar Rp139,6 triliun dan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 115,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 13.476,6 ribu kiloliter atau naik 1,1% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3 Kg realisasinya mencapai 6.131,6 juta Kg dan tumbuh 1,3% dari periode sama tahun lalu.Terakhir, subsidi listrik mencapai 41,3 juta pelanggan atau meningkat 4,3% dari periode sama tahun lalu.

"Keseluruhan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan agar harga listrik dan BBM kita dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dengan harga listrik dan harga BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 72,3 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 246,6 triliun atau meningkat 21,9% dengan debitur KUR berjumlah 4,3 juta orang atau tumbuh 17,4%. Kemudian, realisasi subsidi pupuk telah mencapai 5,9 juta ton atau tumbuh 13,8%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin.

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Dia pun memastikan pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sri Mulyani kembali menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," imbuhnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.

Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan skema subsidi Elpiji 3 Kg tidak berubah.

Hal ini diputuskan pemerintah dalam rapat yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (4/11/2024) dan dihadiri di antaranya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bahlil menjelaskan, dengan ini artinya pemerintah masih menggunakan skema subsidi Elpiji berbasis barang atau subsidi terbuka.

Namun, subsidi akan tetap disalurkan menggunakan pendaftaran berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Adapun pendaftaran subsidi Elpiji 3 Kg menggunakan NIK telah dimulai sejak 1 Januari 2024 untuk mendata penerima subsidi Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran.

Bahlil menargetkan pendataan ini akan selesai paling lambat Kuartal I 2025. “Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin.

Namun, kata Bahlil, keputusan skema subsidi Elpiji 3 Kg ini masih perlu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk diterapkan tahun depan.

“Yang jelas kami sudah memutuskan untuk Elpiji, untuk Elpiji kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa,” kata Bahlil.

Dia mengungkapkan alasan pemerintah tidak mengubah skema subsidi Elpiji 3 Kg karena banyak digunakan oleh UMKM dan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

“Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat,” jelasnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyaluran subsidi yang lebih tepat.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem blending atau pencampuran kedua skema tersebut.

Bahlil menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tuturnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Pemerintah mencatat sebanyak Rp 100 triliun subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak atau masyarakat mampu.

Bahlil mengatakan, nilai ini setara 20%-30% dari total alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Bahlil menjelaskan, Dari laporan PT Pertamina, PT PLN dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal menggelar rapat terkait dengan skema penyaluran subsisi energi agar lebih tepat sasaran pada pekan depan.

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

“Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energimasih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

“Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola baik lah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Bahlil menuturkan, Prabowo agar kebijakan skema baru penyaluran subsidi harus dikaji terlebih dahalu sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar menguntungkan rakyat.

“Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” tutur Bahlil.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

"Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi," jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani," katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Patra Niaga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam upaya penindakan atas penyalahgunaan LPG 3 kg. Ini disampaikan Heppy dalam keterangan persnya pasca konferensi pers Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis (17/10) di Halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Heppy mengatakan, Pertamina Patra Niaga mendukung penuh tindakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan oleh para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Heppy dalam siaran pers, Jumat (18/10).

Penyalahgunaan LPG Subsidi dilakukan dengan pelaku membeli LPG 3 kg bersubsidi dari pangkalan, kemudian dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg. Kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Heppy menambahkan, selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, upaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dilakukan Pertamina Patra Niaga dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

“Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran,” jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk turut mengawasi penyaluran distribusi LPG 3 kg dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Heppy menjelaskan, konsumen dapat mengenali produk LPG 3Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung. Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi kompensasi energi mencapai Rp 61,1 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan kompensasi yang sudah dibayarkan dari Januari hingga Agustus 2024 sebesar Rp 61,6 triliun.

Kompensasi tersebut terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 43,8 triliun dan listrik Rp 17,8 triliun.

"Kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik," ungkap Isa kepada Kontan, Rabu (9/10).

Isa menjelaskan kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik karena belum dilakukannya penyesuaian harga sesuai dengan harga keekonomian.

Sedangkan untuk LPG tabung 3 kilogram, selisih harga keekonomian dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seluruhnya dibebankan melalui subsidi.

Hingga akhir tahun 2024, Isa memproyeksikan kompensasi energi sampai diperkirakan akan melampaui pagu yang telah ditetapkan dalam APBN. Meski begitu kebutuhan anggaran kompensasi masih akan sangat dinamis.

"Masih mengikuti perkembangan ICP dan nilai tukar rupiah," ujarnya.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 329,9 triliun untuk kompensasi energi pada tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 189,1 triliun untuk subsidi energi.

Perinciannya, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp 87,45 triliun, kemudian listrik Rp 75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp 25,82 triliun.

Sementara realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024. Penggunaan subsidi energi di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu. Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 4.744,7 juta Kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu. Terakhir, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengalihan subsidi energi menjadi bentuk bantuan langsung tunai menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran negara.

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Berdasarkan hitung-hitungan tim penasihat ekonomi Prabowo, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, diberitakan Reuters pekan lalu.

Burhanuddin menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Adapun, dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi sebesar Rp1,1 triliun menjadi Rp203,4 triliun dari RAPBN awal sebesar Rp204,5 triliun. Penyesuaian tersebut seiring perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang disepakati dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Secara terperinci, total anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun, sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun dan anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandang positif wacana yang digulirkan oleh tim presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana Prabowo tersebut sejatinya sama dengan tujuan pemerintah saat ini, yaitu agar penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

“Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya,” kata Agus kepada wartawan dikutip, Minggu (29/9/2024).

Namun, Agus mengaku belum ada pembicaraan mengenai rencana perubahan skema penyaluran subsidi BBM, LPG, maupun listrik menjadi bantuan langsung tunai antara pemerintah dengan tim presiden terpilih.

Saat ini, Agus mengatakan bahwa penyaluran subsidi BBM dan lainnya masih berbasis komoditas. Artinya, harga BBM, LPG, dan listrik yang diberikan subsidi.

Sementara itu, pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai merupakan jenis subsidi tertutup atau berbasis penerima manfaat.

“Kalau sistem terbuka itu harganya masih yang disubsidi. Kalau subsidi langsung yang disubsidi orangnya. Orang yang tidak mampu disubsidi untuk punya kemampuan membayar barang sesuai dengan harganya,” ujarnya.

Untung Rugi

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai wacana tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema penyaluran subsidi menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dicermati dengan saksama.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum serta dapat mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.