Semarang: PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk lebih masif dalam mengembangkan jargas rumah tangga. Sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan substitusi gas tabung, yaitu dengan menggunakan jargas. Pemerintah juga memiliki harapan yang sama dengan PGN supaya jargas bisa semakin menjangkau berbagai wilayah, seiring dengan pembangunan infrastruktur transmisi maupun distribusi gas bumi.

Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, saat ini pipa transmisi dari Semarang ke Batang sudah dibangun. Pipa tersebut mengalirkan gas dari berbagai macam sumber seperti JTB dan Jawa Timur (Jatim). Harapan pemerintah adalah jaringan pipa dapat menyambung dari Aceh sampai Jatim. Supaya nanti kelebihan gas yang ada di Aceh ataupun Jatim bisa dialirkan ke tempat yang ada kelangkaan LPG.

"Pak Menteri (ESDM) juga sudah mencanangkan, tolong untuk Pulau Jawa dimaksimalkan untuk jaringan gas ke rumah tangga, supaya bisa mengurangi penggunaan LPG yang sebagian besar masih impor. Kalau kita bisa memakai jargas untuk rumah tangga, maka masyarakat bisa menikmati gas bumi sebagaimana menikmati air PDAM," ujar Iwan dalam workshop BPH Migas Goes to Campus di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kamis, 7 November 2024.

Kegiatan BPH Migas Goes to Campus juga menjadi ajang edukasi PGN kepada mahasiswa UNNES mengenai peran PGN dalam pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengutarakan peran PGN yang cukup krusial dalam pengembangan jargas. PGN juga memastikan bahwa dalam setiap tahap pengembangan jargas, PGN senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah.

"LPG sebagian besar masih impor, ini yang menjadi concern pemerintah bahwa bebannya semakin lama semakin tinggi sehingga mengakibatkan deficit fiscal. Dengan semakin banyak jargas, maka akan mengurangi impor LPG," ujar Harry.

Harry menyampaikan bahwa PGN menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025. Jargas tersebut merupakan program jargas yang dibangun sejak tahun 2021, menggunakan investasi mandiri PGN atau biasa disebut dengan nama produk GasKita.

Secara nasional, PGN telah membangun dan mengelola jargas untuk rumah tangga kurang lebih 820.000 SR. Jika disandingkan dengan LPG, besaran volumenya sekitar 83.000 mton per tahun.

Harry mengatakan bahwa PGN melakukan survei dimana sekitar 56 persen masyarakat masih nyaman menggunakan LPG. Kemudian sebesar 17 persen berkaitan harga yang disandingkan dengan LPG bersubsidi.

"Ini menjadi PR bersama bagaimana mengarahkan masyarakat yang memakai LPG bersubsidi ke jargas," katanya.

Sinergi PGN dengan BPH Migas telah terjalin erat selama ini dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Kolaborasi juga terjalin untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas gas bumi. PGN selalu berkoordinasi dengan BPH Migas yang mana di sektor hilir, BPH Migas selaku regulator dan PGN pelaksana.

"PGN selalu berkomitmen untuk pengembangan bisnis penyaluran gas bumi yang kami yakin, gas bumi akan menjadi sumber energi alternatif yang baik bagi masyarakat. Pemanfaatan gas bumi diharapkan juga lebih terjangkau dan mendukung pemerintah menuju Indonesia emas 2045," tutup Harry.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan potensi pipa baja buatan Indonesia untuk membangun infrastruktur gas pengganti liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia atau jaringan gas (jargas).

Hal itu disampaikan Faisol dalam acara seremonial peluncuran pabrik pipa baja seamless (tanpa sambungan) hasil kerja sama antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP IGI) di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Faisol, kelak pembangunan jargas di Jawa bisa menggunakan pipa baja produksi pabrik yang terletak Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten tersebut.

"Pembangunan jargas untuk Jawa, yang saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa. Terutama yang seamless," kata Faisol.

Dia berpendapat jika pembangunan jargas didukung pasokan pipa baja produksi dalam negeri, maka impor pun bisa ditekan. Tercatat, saat ini nilai impor pipa baja mencapai Rp15 triliun per tahun. Di sisi lain, Faisol optimistis jika proyek jargas bisa terus dikembangkan, maka harga gas juga bisa ditekan.

"Dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas. Subsidi kita sampai hari ini sudah hampir atau lebih dari Rp400 triliun untuk sektor migas ini, Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," imbuh Faisol.

Lebih lanjut, Faisol menuturkan, saat ini kebutuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pabrik pipa baja seamless baru tersebut terhitung sudah menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Dia menyebut pemenuhan TKDN sudah mencapai 43%.

“Tapi kita berharap [TKDN] bisa sampai 100%. Dia berkomitmen untuk membangun hulu supaya menyediakan bahan baku baja untuk perusahaannya yang sekarang," kata Faisol.

Oleh karena itu, dia berharap dengan terbangunnya salah satu pabrik itu mampu mendorong Indonesia menjadi negara sebagai produsen pipa baja seamless terbesar di Asia Tenggara.

“Jadi kami berharap akan tumbuh lagi perusahaan-perusahaan baru yang bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, CEO PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes mengungkapkan pembangunan pabrik pipa baja seamless di Banten itu memiliki nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.

Dia memerinci pabrik itu memiliki kapasitas produksi mencapai 200.000 ton per tahun untuk Hot Roll Mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment.

"Tetapi kembali lagi komitmennya kami tidak berhenti di sini saja, kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai ke hulunya,” kata Jose.

Dia juga mengatakan bahwa pabrik tersebut sebagian besar akan memasok kebutuhan infrastruktur migas dalam negeri.

“Yang terbesar itu memang di sektor migas tetapi seperti yang kami tadi sudah jelaskan, pipa ini bukan hanya untuk migas tetapi buat industrial, buat defense juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali penggunaan daripada pipa tersebut,” jelasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen mendukung target pemerintah mencapai swasembada energi dengan mendorong pemanfaatan gas bumi nasional.

Komisaris Independen PGN Tony Setyo Boedi Hoesodo mengatakan, PGN mendorong transformasi bisnis dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan implementasi teknologi.

"PGN juga fokus pada regulasi yang ada dalam menjawab tantangan bisnis gas bumi," ujar Toni dalam siaran pers, Jumat (1/11).

Serikat Pekerja (SP) PGN dalam Rakernas 2024 menggelar Forum Diskusi Terarah (FDT) yang bertujuan untuk untuk memperkuat sinergi antara pekerja dan manajemen dalam menjaga peran dan kontribusi PGN serta gas bumi dalam keberlangsungan layanan energi nasional dan perannya dalam ketahanan energi nasional.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama mengatakan, perubahan lingkungan bisnis khususnya di sisi pasokan harus menjadi perhatian bagi seluruh pekerja PGN.

"Cepat atau lambat, ke depannya manajemen akan memasuki babak baru yaitu pembangunan infrastruktur LNG dan trading LNG," jelas Rachmat.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam paparannya menyampaikan bahwa PGN memiliki ambisi besar untuk industri gas nasional.

“Fokus utama kita adalah memastikan PGN tetap eksis dan berkontribusi bagi negara hingga tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukan berbagai transformasi, baik dari sisi bisnis maupun sumber daya manusia,” ujar Rosa.

Selain membahas transformasi bisnis, forum ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti ketersediaan pasokan gas, pengembangan infrastruktur gas, transformasi energi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Para peserta diskusi aktif memberikan masukan dan ide-ide segar untuk mengatasi tantangan yang ada.

Rosa memastikan, PGN terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi gas. Pembangunan infrastruktur gas di berbagai wilayah, terutama di Indonesia Tengah dan Timur, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target bauran energi yang lebih baik.

Menurutnya, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina memiliki komitmen yang kuat untuk membangun energi di Indonesia, khususnya pemanfaatan energi gas bumi, yang sejalan dengan program Swasembada Energi dalam Asta Cita Pemerintah 2024–2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"PGN juga berupaya menjawab tantangan unbalance supply-demand dengan berjuang untuk mendapatkan pasokan gas yang ada di Indonesia mulai dari gas domestik hingga ke sumur marginal termasuk upaya mendapatkan pasokan LNG dari berbagai wilayah global," sambung Rosa.

Rosa menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengamankan penyediaan gas bumi ke pelanggan sehingga meningkatkan penyerapan gas bumi serta menjadikan gas sebagai energi pilihan di masa transisi energi saat ini.

Selain itu, PGN berkomitmen mengurangi jejak karbon dan bisnis green energy juga merupakan tujuan jangka panjang perseroan. Tak lupa upaya membuka peluang kerjasama termasuk dengan beragam instansi pemerintah terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia juga terus dilaksanakan.

Rosa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mewujudkan visi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) Arief S. Handoko mengatakan naiknya laba sepanjang 9 bulan 2024 didorong kemampuan mengelola volume gas bumi serta turunnya beban keuangan pascapelunasan obligasi perseroan.

PGAS mencatat laba bersih sebesar US$263,38 juta sepanjang Januari-September 2024. Torehan laba bersih itu naik 32,69% dari posisi yang sama tahun sebelumnya di level US$198,49 juta.

“Tantangan naturaldecline pasokan gas pipa dapat dimitigasi dengan baik dan penurunan beban keuangan setelah pelunasan obligasi merupakan salah satu faktor utama yang menyokong pencapaian kinerja keuangan ini,” kata Arief dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,81 miliar atau naik 4,67% dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$2,69 miliar.

Pendapatan itu berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengna kontribusi masing-masing sebesar US$913,97 juta dan US$1,9 miliar.

Adapun, sebagian besar pendapatan berasal dari niaga gas bumi dan penjualan minyak dan gas bumi kepada pihak ketiga dengan nilai masing-masing US$1,38 miliar dan US$212,46 juta.

Pendapatan niaga gas bumi ini mayoritas berasal dari pelanggan industri dan komersial dengan nilai mencapai US$1,85 miliar. Adapun, segmen pelanggan rumah tangga dan SPBG masing-masing mencatatkan nilai US$17 juta dan US$2,33 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan PGAS selama periode 9 bulan 2024 tercatat sebesar US$2,22 miliar, naik 2,8% dari posisi tahun sebelumnya.

Dari pos beban ini, PGAS mencatatkan penurunan dari sisi pembelian gas bumi (migas) dan aktivitas hulu migas masing-masing ke level US$1,35 miliar dan US$227,53 juta.

Sementara itu dari sisi kinerja operasi, PGAS mencatatkan kinerja volume penjualan niaga gas bumi sebesar 854 billion british thermal unit per day (BBtud), 57 BBtud niaga LNG serta terminal use aggrement (TUA) dan pemanfaatan kapasitas terminal LNG sebesar 69 BBtud.

Kemudian total volume transmisi gas bumi tercatat 1.527 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), dan minyak bumi sebanyak 150.716 barel oil equivalent per day (BOEPD).

Untuk bisnis lain yang dikelola anak perusahaan atau afiliasi PGN pencapaian tercatatnya dari lifting migas 20.074 BOEPD, regasifikasi LNG 144 BBTUD dan proses LPG 105 ton per hari.

“Upaya pemenuhan pasokan kami terus upayakan dari berbagai sumber baik gas pipa maupun CNG dan LNG melalui berbagai moda transportasi gas bumi baik pipeline maupun non-pipeline,” kata Arief.

Sementara itu, pelanggan industri pada periode ini tumbuh 3,8% dibandingkan dengan akhir 2023 atau sejumlah 3.222 pelanggan industri & komersial dan pelanggan kecil jumlahnya 2.608 atau bertumbuh 32%. Untuk rumah tangga, PGAS mencatat jumlah pelanggan sebanyak 808.334 sampai dengan akhir September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mencatat laba bersih sebesar US$263,38 juta sepanjang Januari-September 2024. Torehan laba bersih itu naik 32,69% dari posisi yang sama tahun sebelumnya di level US$198,49 juta.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,81 miliar atau naik 4,67% dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US$2,69 miliar.

Pendapatan itu berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar US$913,97 juta dan US$1,9 miliar.

Adapun, sebagian besar pendapatan berasal dari niaga gas bumi dan penjualan minyak dan gas bumi kepada pihak ketiga dengan nilai masing-masing US$1,38 miliar dan US$212,46 juta.

Pendapatan niaga gas bumi ini mayoritas berasal dari pelanggan industri dan komersial dengan nilai mencapai US$1,85 miliar. Adapun, segmen pelanggan rumah tangga dan SPBG masing-masing mencatatkan nilai US$17 juta dan US$2,33 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan PGAS selama periode 9 bulan 2024 tercatat sebesar US$2,22 miliar, naik 2,8% dari posisi tahun sebelumnya.

Dari pos beban ini, PGAS mencatatkan penurunan dari sisi pembelian gas bumi dan aktivitas hulu migas masing-masing ke level US$1,35 miliar dan US$227,53 juta.

Setelah dikurangi beban pokok pendapatan, PGAS mencatatkan laba bruto sebesar US$587,24 juta, naik 12,27% dari posisi September 2023 di angka US$523,04 juta.

Dari sisi neraca keuangan, PGAS membukukan total aset US$6,33 miliar atau terkoreksi 4,02% secara tahunan. Total liabilitas turut susut 9,66% ke angka US$2,76 miliar.

Di sisi lain, ekuitas perseroan tercatat sebesar US$3,57 miliar. Adapun, posisi kas dan setara kas akhir periode 30 September 2024 berada di angka US$1,185 miliar.

Jakarta: PT PGN Tbk selaku subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengurangan subsidi energi menjadi salah satu highlight dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk 'Gotong Royong Membangun Jargas', Selasa, 29 Oktober 2024.

Pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini, jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG.

Namun, di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan. Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM, Laode Sulaeman mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas, yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri, serta mekanisme beyond pipeline, khususnya oleh badan usaha.

"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuh Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas, Idham Baridwan.

Sejalan dengan pernyataan para regulator, "Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan, yaitu konsep KPBU, di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline. Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021-2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR.

Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk menbangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku siap mengikuti lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) tahun depan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengaku pihaknya sudah bersiap sejak wacana skema KPBU diguangkan pemerintah pada 2020 lalu. Perusahaan pun telah membuat kajian terkait di mana area-area yang menarik untuk diikutkan skema KPBU.

"Jadi apakah PGN siap? PGN tentu akan mendukung semua upaya pemerintah untuk dapat mengakselerasi ketersedian infrastruktur jargas. Kami akan ikut," kata Rosa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PGN memang perusahaan yang selama ini menggarap pembangunan jargas rumah tangga. Rosa mengungkapkan hingga saat ini jumlah pelanggan eksisting telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga (SR).

Pihaknya menargetkan tambahan sebanyak 117.000 SR sampai akhir 2024. Sedangkan, untuk 2025 PGN menargetkan tambahan 200.000 SR.

"Kalau kita bicara ketersediaan infrastruktur Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kami sudah memasukkan target committed itu 100.000 minimal per tahun," imbuh Rosa.

Pembukaan lelang jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mulai 2025 diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia mengatakan, untuk konstruksi SR sendiri bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan alasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia sepi peminat.

Pemerintah sendiri menargetkan sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR). Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 SR atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini. Padahal, pembangunan jargas sudah dikebut lebih dari 10 tahun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan salah satu alasannya adalah aspek sosial. menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap jargas masih rendah.

Hal ini pun dinilai memperlambat proses penetrasi dan peningkatan jumlah pelanggan jargas, khususnya di lokasi-lokasi baru pengembangan.

Laode menyebut masih ada beberapa masyarakat yang khawatir akan pemasangan jargas rumah tangga.

"Aspek sosial, baru mau masuk saja nih temen-teman PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah dihadapkan pada isu bahaya 'nanti meledak', wah hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," kata Laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan hambatan lainnya adalah aspek dari konsumsi masyarakat terhadap jargas. Umumnya, kata dia, pada wilayah-wilayah jargas juga masih menjadi wilayah target penyaluran LPG.

Selain itu, aspek koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga masih menjadi alasan penghambat pembangunan jargas, Laode menuturkan proses pemengembangan jargas tidak selalu mendapat fasilitas ataukemudahan izin dari pemda setempat.

"Begitu kita masuk oh ini ada pemda yang mendukung ada yang kurang mendukung, ini masalah, kadang mau bangun MRS [Metering and Regulating Station] saja tidak ada lokasinya dari pemda, ini yang jadi tantangan juga," kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode hambatan pengembangan jargas lainnya adalah aspek keekonomian dan finansial. Dia menjelaskan untuk mencapai kelayakan finansialnya membutuhkan fasilitas pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan proyek.

"Oleh karena itu bertahun2 semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak atik," imbuh Laode.

Karenanya, pemerintah pun bakal membuka skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang bakal dilelang pada 2025. Hal ini demi menarik investor anak badan usaha swasta bergabung menggarap pembangunan jargas.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

JAKARTA, investor.id - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengurangan subsidi energi menjadi salah satu highlight dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas, Selasa, (29/10).

Pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG. Namun di sisi lain, kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.

"Kami (BPH Migas) mendukung pada sisi harga di rumah tangga dan pelanggan kecil, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuh Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga biaya akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline. Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta.

Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR. Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk membangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," tutup Rosa.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut mengintegrasikan pembangunan jaringan gas (jargas) dengan pembangunan perumahan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hal tersebut diperlukan agar pembangunan jargas rumah tangga kian masif. Apalagi target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR).

Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini.

"Kementerian Perumahan juga bagaimana mengintegrasikan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, ini kita perlu juga," kata laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Laode pun mengaku bakal segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun, surat tersebut terkait koordinasi antar kementerian.

Terlebih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki program untuk membangun 3 juta rumah.

Kendati, Laode mengatakan, pihaknya tak mengejar target sambungan jargas pada 3 juta rumah tersebut. Dia menyebut pihaknya hanya ingin mengejar target 2,5 juta sambungan jargas tahun ini.

"Karena itu sudah dicanangkan harus dicapai di RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] sebelumnya. Nah, sekarang kita belum sampai," ucapnya.

Selain koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan jargas.

Adapun, koordinasi itu untuk meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme subsidi jargas yang anggarannya dapat berasal dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Tak hanya itu, Laode juga mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dilakukan mulai 2025.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, untuk konstruksi sambungan rumah (SR) bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Dia pun mengatakan dengan skema di atas harga jargas bisa lebih kompetitif. Dengan begitu, jargas terjangkau di kalangan masyarakat. Menurutnya, harga jargas itu bisa turun ke level Rp10.000 per meter kubik.

"Tadi saya simulasi itu [harga jargas] ada Rp14.000, kayaknya itu agak berat. Makanya pakai KPBU dia bisa turun. Bisa turun di Rp10.000," katanya.

Laode menyebut, untuk mengimplementasikan skema KPBU pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dia pun memastikan revisi aturan tersebut bisa rampung maksimal dalam 100 hari kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nah kita harapkan, tadi saya bilang 100 hari kabinet sudah selesai," katanya.

Hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN.

Adapun, target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta SR. Namun, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga itu bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Laode pada Juni 2024 lalu.

Jakarta -

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap adanya potensi sumber LPG yang belum tergarap. Jika potensi itu dikembangkan, maka bisa menambah produksi LPG 1 juta ton per tahun dan bisa mengurangi impor.

"Kita sudah mengidentifikasi nanti potensi-potensi LPG itu ada di daerah mana saja.Ini sudah ada, sehingga kira-kira potensinya satu tahun kira-kira bisa nambah berapa," kata Dwi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Ini kalau kita memperlihatkan sekitar 1 juta ton tambahan produksi LPG setahun. Kalau ini bisa dikembangkan semua," tambahnya.

Dwi mengatakan, potensi LPG itu selama ini tidak dikembangkan karena beberapa alasan, salah satunya karena harga beli LPG yang relatif rendah.

"Sehingga orang mau investasi di sini menjadi tidak ekonomis. Nah, ini sekarang sudah oleh mereka, oleh Pak Menteri sudah diminta agar ada perbaikan," katanya.

Meski potensi itu tergarap, potensi LPG tersebut belum bisa menutup impor LPG. Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, konsumsi LPG per tahun sekitar 8 juta ton. Sementara, kapasitas produksi LPG dalam negeri sekitar 1,7 juta ton. Kemudian, impor LPG antara 6-7 juta ton.

Untuk mengurangi impor itu, salah satu cara yang bisa diterapkan ialah penggunaan gas pipa.

"(Produksi) 2 juta, nanti akan 1 juta.Program pemerintah yang lain adalah yang mengganti ini dengan CNG,dengan gas pipa. Oleh karena itu nanti akan didorong untuk siapa yang invest membangun jaringan gas pipa ini. Jadi kalau, dan tentu saja kita harapkan setiap kali pengembang,itu bukan hanya pipa air yang dibangun di situ,harusnya gas juga dibangun," paparnya.

(acd/ara)