REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS Achmad Yani dan anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak ditunjuk menjadi pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta. Hal itu sembari menunggu pimpinan definitif DPRD DKI periode 2024-2029 ditetapkan di kemudian hari.

"Achmad Yani dari PKS sebagai Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dan Jhonny Simanjuntak dari PDIP sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Saria DAG Sinaga dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2024).

Komposisi pimpinan sementara DPRD itu, sambung Saria, terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Keduanya berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota mengatur bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi belum terbentuk, maka DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

Lalu, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 serta 100 tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4/3395 tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029, telah ditetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

PKS mendapatkan sebanyak 1.012.028 suara dan mengumpulkan 18 kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. PKS berhak menduduki kursi ketua DPRD periode 2024-2029. Sementara PDIP memperoleh 850.174 suara dan meraup 15 kursi.

Achmad Yani mengatakan, ia dalam waktu dekat akan melaksanakan beberapa tugas. Di antaranya, memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Dia menyebutkan, tugas dan tanggung jawab legislator tidak ringan di tengah dinamika dan kompleksitas perkembangan kota Jakarta yang bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dan visi dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Kita semua dituntut bekerja dengan integritas, profesionalisme dan semangat kolaborasi yang tinggi. Harapan masyarakat Jakarta agar DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, pengawasan dan pelayanan publik menjadi komitmen yang harus kami pegang teguh," kata Yani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta banyak menerima laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah. Hal itu terjadi karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah sehingga hal itu ini harus menjadi perhatian pemerintah.

"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/7/2024).

Menurut dia, banyak orang tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah karena biaya pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar. Jhonny mengatakan, dari laporan yang masuk, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah di sekolah bahkan mencapai Rp 800 juta lebih.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasalnya, hal itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak memberikan akses pendidikan secara merata.

"Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak," kata Jhonny.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa di Jakarta, apabila ijazah tertahan. Hal itu karena otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau pun mencari pekerjaan.

"Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah," kata Merry.

Dia berharap program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.

Merry juga mendesak Disdik DKI segera menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.

"Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90," kata Merry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.