REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat pimpinan sementara untuk membahas usulan nama penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta pada Rabu (11/9/2024). Pasalnya, masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, sudah ada undangan untuk pembahasan hal itu kepada masing-masing fraksi partai politik. Dalam rapat itu, setiap fraksi akan mengusulkan nama calon pj untuk menggantikan posisi Heru.

"Tentu ada ketentuan, syarat, yang berlaku. Misalnya, harus eselon 1. Kan enggak banyak di Jakarta. Kalau ini levelnya nasional, barangkali bisa banyak pilihan eselon 1 dari berbagai instansi," kata Khoirudin di Jakarta, umat (6/9/2024).

Menurut Khoirudin, Heru tak bisa kembali menjabat sebagai pj gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, Heru telah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 atau hampir dua tahun. Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, jabatan pj gubernur hanya berlaku maksimal dua tahun.

"Dua kali masa perpanjangan, aturannya begitu. Dua kali perpanjangan, jadi tidak untuk yang ketiga. (Heru) memang sudah enggak bisa diperpanjang lagi, harus ada orang lain," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.

Khoirudin mengatakan, Fraksi PKS akan meninventarisasi sejumlah nama yang berpeluang dicalonkan menjadi pj gubernur DKI Jakarta. Dia menilai, sosok itu tak harus berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Yang lebih penting, kata Khoirudin, sosok pj gubernur DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Prioritasnya bukan ke-DKI, tapi rekam jejak, prestasi, dan visioner ya. Jangan menanggap walaupun beberapa bulan, cuma sebagai transisi, tidak. Ini kan yang dipimpin warga Jakarta 10,8 juta, menunggu perhatian Pemerintah DKI," kata Khoirudin.

Masa jabatan seorang pj gubernur diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam aturan itu disebutkan bahwa masa jabatan pj gubernur satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS Achmad Yani dan anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak ditunjuk menjadi pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta. Hal itu sembari menunggu pimpinan definitif DPRD DKI periode 2024-2029 ditetapkan di kemudian hari.

"Achmad Yani dari PKS sebagai Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dan Jhonny Simanjuntak dari PDIP sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Saria DAG Sinaga dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2024).

Komposisi pimpinan sementara DPRD itu, sambung Saria, terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Keduanya berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota mengatur bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi belum terbentuk, maka DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

Lalu, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 serta 100 tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4/3395 tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029, telah ditetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

PKS mendapatkan sebanyak 1.012.028 suara dan mengumpulkan 18 kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. PKS berhak menduduki kursi ketua DPRD periode 2024-2029. Sementara PDIP memperoleh 850.174 suara dan meraup 15 kursi.

Achmad Yani mengatakan, ia dalam waktu dekat akan melaksanakan beberapa tugas. Di antaranya, memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Dia menyebutkan, tugas dan tanggung jawab legislator tidak ringan di tengah dinamika dan kompleksitas perkembangan kota Jakarta yang bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dan visi dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Kita semua dituntut bekerja dengan integritas, profesionalisme dan semangat kolaborasi yang tinggi. Harapan masyarakat Jakarta agar DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, pengawasan dan pelayanan publik menjadi komitmen yang harus kami pegang teguh," kata Yani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara resmi menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024. "Kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam rapat pleno hari ini," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, setelah nama disahkan, berikutnya disampaikan ke Sekretariat Dewan (Setwan) DKI Jakarta agar dapat dilantik pada 26 Agustus 2024. "Semoga bisa dilantik sesuai jadwal," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, penetapan juga dilakukan setelah sengketa antara Partai Demokrat dan Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta selesai dihitung. Sengketa itu dimenangkan Demokrat hingga terjadi perubahan kursi.

Demokrat yang sebelumnya delapan kursi kini mendapatkan sembilan kursi. Nasdem dari 11 kursi turun menjadi 10 kursi. "Perubahan beda satu kursi, berganti kursi Demokrat dengan kursi Nasdem," kata Wahyu.

Untuk perolehan suara di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, PKB 10 kursi, Partai Gerindra 14 kursi, PDIP 15 kursi, Partai Golkar 10 kursi, Partai Nasdem 10 kursi, PKS 18 kursi, PAN 10 kursi Partai Demokrat 9 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan PPP 1 kursi.

Wahyu menjelaskan, sebanyak 106 anggota dewan terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen. Sementara untuk latar belakang pendidikan 29 orang SMA, satu orang D3, 44 orang strata satu, 29 orang S2 dan tiga orang S3.

Berikut daftar 106 anggota DPRD DKI Jakarta:

Dapil Jakarta 1 1. Basri Basco dari Partai Golkar (21.823 suara) 2. Nuchbatillah dari Gerindra dengan (19.543 suara) 3. Muhammad Hasan Abdillah dari PKS (19.363 suara) 4. Dian Pratama dari Gerindra (15.236 suara) 5. Ismail dari PKS (14.480 suara) 6. Wa Ode Herlina dari PDI Perjuangan (14.013 suara) 7. Desie Christhyana Sari dari Partai Demokrat (13.279 suara) 8. Alwi Moehamad Ali dari PAN (9.293 suara) 9. Pandapotan Sinaga dari PDI Perjuangan (9.212 suara) 10. Riano P Ahmad dari Partai Nasdem (8.878 suara) 11. Elva Farhi Qolbina dari PSI (7.613 suara) 12. Heriu Kustanto dari PKB (5.402 suara)

Dapil Jakarta 2 1. Agustina H (Tina Toon) dari PDI Perjuangan (36.156 suara) 2. Dimaz Raditya dari Golkar (27.693 suara) 3. Ramly HI Muhammad (Golkar 23.320 suara) 4. Muhammad Idris dari Partai NasDem (17.263 suara) 5. Oman Rohman Rakinda dari PAN (17.050 suara) 6. Anggi Arando Siregar dari Gerindra (13.775 suara) 7. Suhud Alnudin dari PKS (12.336 suara) 8. Jhonny Simanjuntak dari PDI Perjuangan (10.845 suara) 9. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat (8.631 suara)

Dapil Jakarta 3 1. Hengky Wijaya dari PKB (17.768 suara) 2. Tri Waluyo dari PKB (17.590 suara) 3. Bebizie Sri Mulyati dari PAN (15.521 suara) 4. Imamuddin dari Partai NasDem (12.815 suara) 5. M Subki dari PKS (12.378 suara) 6. Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan (11.780 suara) 7. Brando Susanto fati PDI Perjuangan (11.506 suara) 8. Alief Bintang Haryadi dari Gerindra (11.364 suara) 9. Bun Joi Phiau dari PSI (9.451 suara)

Dapil Jakarta 4 1. M Taufik Zoelkifli dari PKS (28.531 suara) 2. Mayjen TNI Purn Ferrial Sofyan dari Demokrat (25.829 suara) 3. Muhammad Lefy dari PKB (19.159 suara) 4. Adnan Taufiq dari Gerindra (16.603 suara) 5. Syahroni dari PAN (16.230 suara) 6. Dwi Rio Sambodo dari Gerindra (14.645 suara) 7. Judistira Hermawan dari Golkar (13.919 suara) 8. Ghozi Zulasmi dari PKS (13.329 suara) 9. Muhammad Ongen Sangaji dari Nasdem (12.533 suara) 10. Josephine Simanjuntak dari PSI (5.154 suara)

Dapil Jakarta 5 1. Mujiyono dari Demokrat (20.454 suara) 2. Abdurrahman Suhaimi daru PKS (19.721 suara) 3. Nasdiyanto daru PKS (19.596 suara) 4. Zita Anjani dari PAN (18.544 suara) 5. Fuadi Luthfi dari PKB (14.309 suara) 6. Pantas Nainggolan dari PDI Perjuangan (13.214 suara) 7. Alia Noorayu Laksono dari Golkar (12.381 suara) 8. Ali Hakim Lubis dari Gerindra (9.619 suara) 9. Justin Adrian dari PSI (8.643 suara) 10. Fatimah Tania Nadira Alatas dari Nasdem (8.481 suara)

Dapil Jakarta 6 1. Muhammad Thamrin dari PKS (36.274 suara) 2. Matnoor Tindoan dari PKB (30.541 suara) 3. Ryan Kurnia Ar Rahman dari Gerindra (19.956 suara) 4. Misan Samsuri dari Demokrat (15.585 suara) 5. Ahmad Moetaba dari PKB (15.121 suara) 6. Muhammad Al Fatih dari PKS (12.844 suara) 7. Sardy Wahab Sadri dari Golkar (12.803 suara) 8. Bambang Kusumanto dari PAN (9.593 suara) 9. Manuara Siahaan dari PDI Perjuangan (9.037 suara) 10. Raden Gusti Arief dari Nasdem (5.300 suara)

Dapil Jakarta 7 1. Sutikno dari PKB (34.403 suara) 2. Wibi Andriono dari Nasdem (23.925 suara) 3. Khoirudin dari PKS (23.377 suara) 4. Dadiyono dari Golkar (21.619 suara) 5. Setyoko dari Gerindra (20.527 suara) 6. Ali Muhammad Johan dari Demokrat (16.828 suara) 7. Chica Koeswoyo dari Demokrat (15.578 suara) 8. Zahrina Nurbaiti dari PKS dengan 14.197 suara 9. Astrid Kuya dari PAN (13.404 suara) 10. Francine Eustacia dari PSI (10.000 suara)

Dapil 8 1. Nabillah Aboe Bakar Al Habsyi dari PKS (26.344 suara) 2. Yusuf dari PKB (22.718 suara) 3. Achmad Yani dari PKS (18.865 suara) 4. Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari PAN (17.332 suara) 5. Ade Suherman dari PKS (16.490 suara) 6. Nova Harivan Paloh dari Nasdem (15.441 suara) 7. Wahyu Dewanto dari Gerindra (14.831 suara) 8. Yuke Yurike dari PDI Perjuangan (12.302 suara) 9. Nurhasan dari Gerindra (11.631 suara) 10. Lazarus Simon Ishakdari Demokrat (10.506 suara) 11. Farah Savira dari Golkar (8.998 suara) 12. August Hamonangan dari PSI (8.275 suara)

Dapil 9 1. William Aditya Sarana dari PSI (39.720 suara) 2. Inggard Joshua dari Gerindra (29.295 suara) 3. Lukmanul Hakim dari PAN (23.023 suara) 4. Lauw Siegvrieda dari PDI Perjuangan (21.019 suara) 5. Gias Kumari Putra dari Nasdem (19.525 suara) 6. Nur Afni Sajim dari Demokrat (19.169 suara) 7. Sholikhah dari PKS (18.958 suara) 8. Ahmad Ruslan dari PKB (13.762 suara) 9. Dina Masyusin dari Partai Perindo dengan 12.019 10. Andri Santosa dari Golkar (11.615 suara) 11. Hilda Kusuma dari PDI Perjuangan (11.420 suara) 12. Rany Mauliani dari Gerindra dengan 11.152 suara

Dapil 10 1. Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan (28.479 suara) 2. Hardiyanto Kenneth dari PDI Perjuangan (26.168 suara) 3. Jupiter dari Nasdem (25.765 suara) 4. Abdul Aziz dari PKS (22.006 suara) 5. Yudha Permana dari Gerindra dengan 20.107 suara 6. Jamilah Abdul Gani dari Gerindra (16.664 suara) 7. Wita Susilowaty dari Demokrat (15.887 suara) 8. Inad Luciawaty dari PKS (12.331 suara) 9. Syafi Fabio Djohan dari Golkar (12.060 suara) 10. Kevin Wu dari PSI (12.033 suara) 11. Husen dari PAN (11.694 suara) 12. Uwais El Qoroni dari PKB (6.549 suara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 14 Februari 2024. Mereka akan mengabdi selama periode 2024 sampai 2029.

"Hari ini kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam rapat pleno hari ini," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan setelah dilakukan pengesahan maka nama-nama ini akan disampaikan ke Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta agar dapat dilantik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yakni 26 Agustus 2024. "Semoga bisa dilantik sesuai jadwal," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, setelah sengketa antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta membuat terjadi perubahan kursi. KPU Jakarta pun akhirnya mengesahkannya melalui rapat pleno pada Jumat ini. Kursi Demokrat pun menjadi sembilan dari sebelumnya delapan.

Adapun kursi Nasdem dari 11 menjadi 10. "Perubahan beda satu kursi, berganti kursi Demokrat dengan kursi Nasdem," kata Wahyu.

Sebanyak 106 anggota Dewan ini terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen. Sementara untuk latar belakang pendidikan 29 orang SMA, satu orang D3, 44 orang strata satu, 29 orang S2 dan tiga orang S3.

Ke-106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, yakni:

Dapil Jakarta 1 1. Basri Basco dari Partai Golkar (21.823 suara) 2. Nuchbatillah dari Gerindra dengan (19.543 suara) 3. Muhammad Hasan Abdillah dari PKS (19.363 suara) 4. Dian Pratama dari Gerindra (15.236 suara) 5. Ismail dari PKS (14.480 suara) 6. Wa Ode Herlina dari PDI Perjuangan (14.013 suara) 7. Desie Christhyana Sari dari Partai Demokrat (13.279 suara) 8. Alwi Moehamad Ali dari PAN (9.293 suara) 9. Pandapotan Sinaga dari PDI Perjuangan (9.212 suara) 10. Riano P Ahmad dari Partai Nasdem (8.878 suara) 11. Elva Farhi Qolbina dari PSI (7.613 suara) 12. Heriu Kustanto dari PKB (5.402 suara)

Dapil Jakarta 2 1. Agustina H (Tina Toon) dari PDI Perjuangan (36.156 suara) 2. Dimaz Raditya dari Golkar (27.693 suara) 3. Ramly HI Muhammad (Golkar 23.320 suara) 4. Muhammad Idris dari Partai NasDem (17.263 suara) 5. Oman Rohman Rakinda dari PAN (17.050 suara) 6. Anggi Arando Siregar dari Gerindra (13.775 suara) 7. Suhud Alnudin dari PKS (12.336 suara) 8. Jhonny Simanjuntak dari PDI Perjuangan (10.845 suara) 9. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat (8.631 suara)

Dapil Jakarta 3 1. Hengky Wijaya dari PKB (17.768 suara) 2. Tri Waluyo dari PKB (17.590 suara) 3. Bebizie Sri Mulyati dari PAN (15.521 suara) 4. Imamuddin dari Partai NasDem (12.815 suara) 5. M Subki dari PKS (12.378 suara) 6. Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan (11.780 suara) 7. Brando Susanto fati PDI Perjuangan (11.506 suara) 8. Alief Bintang Haryadi dari Gerindra (11.364 suara) 9. Bun Joi Phiau dari PSI (9.451 suara)

Dapil Jakarta 4 1. M Taufik Zoelkifli dari PKS (28.531 suara) 2. Mayjen TNI Purn Ferrial Sofyan dari Demokrat (25.829 suara) 3. Muhammad Lefy dari PKB (19.159 suara) 4. Adnan Taufiq dari Gerindra (16.603 suara) 5. Syahroni dari PAN (16.230 suara) 6. Dwi Rio Sambodo dari Gerindra (14.645 suara) 7. Judistira Hermawan dari Golkar (13.919 suara) 8. Ghozi Zulasmi dari PKS (13.329 suara) 9. Muhammad Ongen Sangaji dari Nasdem (12.533 suara) 10. Josephine Simanjuntak dari PSI (5.154 suara)

Dapil Jakarta 5 1. Mujiyono dari Demokrat (20.454 suara) 2. Abdurrahman Suhaimi daru PKS (19.721 suara) 3. Nasdiyanto daru PKS (19.596 suara) 4. Zita Anjani dari PAN (18.544 suara) 5. Fuadi Luthfi dari PKB (14.309 suara) 6. Pantas Nainggolan dari PDI Perjuangan (13.214 suara) 7. Alia Noorayu Laksono dari Golkar (12.381 suara) 8. Ali Hakim Lubis dari Gerindra (9.619 suara) 9. Justin Adrian dari PSI (8.643 suara) 10. Fatimah Tania Nadira Alatas dari Nasdem (8.481 suara)

Dapil Jakarta 6 1. Muhammad Thamrin dari PKS (36.274 suara) 2. Matnoor Tindoan dari PKB (30.541 suara) 3. Ryan Kurnia Ar Rahman dari Gerindra (19.956 suara) 4. Misan Samsuri dari Demokrat (15.585 suara) 5. Ahmad Moetaba dari PKB (15.121 suara) 6. Muhammad Al Fatih dari PKS (12.844 suara) 7. Sardy Wahab Sadri dari Golkar (12.803 suara) 8. Bambang Kusumanto dari PAN (9.593 suara) 9. Manuara Siahaan dari PDI Perjuangan (9.037 suara) 10. Raden Gusti Arief dari Nasdem (5.300 suara)

Dapil Jakarta 7 1. Sutikno dari PKB (34.403 suara) 2. Wibi Andriono dari Nasdem (23.925 suara) 3. Khoirudin dari PKS (23.377 suara) 4. Dadiyono dari Golkar (21.619 suara) 5. Setyoko dari Gerindra (20.527 suara) 6. Ali Muhammad Johan dari Demokrat (16.828 suara) 7. Chica Koeswoyo dari Demokrat (15.578 suara) 8. Zahrina Nurbaiti dari PKS dengan 14.197 suara 9. Astrid Kuya dari PAN (13.404 suara) 10. Francine Eustacia dari PSI (10.000 suara)

Dapil 8 1. Nabillah Aboe Bakar Al Habsyi dari PKS (26.344 suara) 2. Yusuf dari PKB (22.718 suara) 3. Achmad Yani dari PKS (18.865 suara) 4. Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari PAN (17.332 suara) 5. Ade Suherman dari PKS (16.490 suara) 6. Nova Harivan Paloh dari Nasdem (15.441 suara) 7. Wahyu Dewanto dari Gerindra (14.831 suara) 8. Yuke Yurike dari PDI Perjuangan (12.302 suara) 9. Nurhasan dari Gerindra (11.631 suara) 10. Lazarus Simon Ishakdari Demokrat (10.506 suara) 11. Farah Savira dari Golkar (8.998 suara) 12. August Hamonangan dari PSI (8.275 suara)

Dapil 9 1. William Aditya Sarana dari PSI (39.720 suara) 2. Inggard Joshua dari Gerindra (29.295 suara) 3. Lukmanul Hakim dari PAN (23.023 suara) 4. Lauw Siegvrieda dari PDI Perjuangan (21.019 suara) 5. Gias Kumari Putra dari Nasdem (19.525 suara) 6. Nur Afni Sajim dari Demokrat (19.169 suara) 7. Sholikhah dari PKS (18.958 suara) 8. Ahmad Ruslan dari PKB (13.762 suara) 9. Dina Masyusin dari Partai Perindo dengan 12.019 10. Andri Santosa dari Golkar (11.615 suara) 11. Hilda Kusuma dari PDI Perjuangan (11.420 suara) 12. Rany Mauliani dari Gerindra dengan 11.152 suara

Dapil 10 1. Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan (28.479 suara) 2. Hardiyanto Kenneth dari PDI Perjuangan (26.168 suara) 3. Jupiter dari Nasdem (25.765 suara) 4. Abdul Aziz dari PKS (22.006 suara) 5. Yudha Permana dari Gerindra dengan 20.107 suara 6. Jamilah Abdul Gani dari Gerindra (16.664 suara) 7. Wita Susilowaty dari Demokrat (15.887 suara) 8. Inad Luciawaty dari PKS (12.331 suara) 9. Syafi Fabio Djohan dari Golkar (12.060 suara) 10. Kevin Wu dari PSI (12.033 suara) 11. Husen dari PAN (11.694 suara) 12. Uwais El Qoroni dari PKB (6.549 suara)

[tanggal] => 2024-08-23 14:05:44 [timestamp] => 1724397002 [status] => 1 [kind] => 2 [status_rol] => 1 [halaman_1] => 0 [halaman] => 0 [kolom] => 0 [user_id] => 97 [revisi] => 0 [type] => 0 [ref_id] => 5ce63886c101aacc263d6fb52880ab72 [lead_time_sec] => 0 [city] => [writer] => Antara [channel] => Umum [names] => Erik purnama putra [jabar] => [jogja] => ) --> 5 menit lalu | Antara | Umum | 6400 Karakter

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 14 Februari 2024.? "Hari ini kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam ...

Jakarta (ANTARA) -

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 14 Februari 2024.

"Hari ini kami tetapkan 106 anggota Dewan terpilih dan nama-nama sudah disampaikan dalam rapat pleno hari ini," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan setelah dilakukan pengesahan maka nama-nama ini akan disampaikan ke Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta agar dapat dilantik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yakni 26 Agustus 2024. "Semoga bisa dilantik sesuai jadwal," kata dia.

Ia mengatakan setelah sengketa antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DKI Jakarta terjadi perubahan kursi dan akhirnya pada hari ini dapat disahkan melalui rapat pleno.

"Perubahan beda satu kursi, berganti kursi Demokrat dengan kursi Nasdem," kata dia. Sebanyak 106 anggota Dewan ini terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen. Sementara untuk latar belakang pendidikan 29 orang SMA, satu orang D3, 44 orang strata satu, 29 orang S2 dan tiga orang S3.

Ke-106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, yakni:

Dapil Jakarta 1 1. Basri Basco dari Partai Golkar (21.823 suara) 2. Nuchbatillah dari Gerindra dengan (19.543 suara) 3. Muhammad Hasan Abdillah dari PKS (19.363 suara) 4. Dian Pratama dari Gerindra (15.236 suara) 5. Ismail dari PKS (14.480 suara) 6. Wa Ode Herlina dari PDI Perjuangan (14.013 suara) 7. Desie Christhyana Sari dari Partai Demokrat (13.279 suara) 8. Alwi Moehamad Ali dari PAN (9.293 suara) 9. Pandapotan Sinaga dari PDI Perjuangan (9.212 suara) 10. Riano P Ahmad dari Partai Nasdem (8.878 suara) 11. Elva Farhi Qolbina dari PSI (7.613 suara) 12. Heriu Kustanto dari PKB (5.402 suara)

Dapil Jakarta 2 1. Agustina H (Tina Toon) dari PDI Perjuangan (36.156 suara) 2. Dimaz Raditya dari Golkar (27.693 suara) 3. Ramly HI Muhammad (Golkar 23.320 suara) 4. Muhammad Idris dari Partai NasDem (17.263 suara) 5. Oman Rohman Rakinda dari PAN (17.050 suara) 6. Anggi Arando Siregar dari Gerindra (13.775 suara) 7. Suhud Alnudin dari PKS (12.336 suara) 8. Jhonny Simanjuntak dari PDI Perjuangan (10.845 suara) 9. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat (8.631 suara)

Dapil Jakarta 3 1. Hengky Wijaya dari PKB (17.768 suara) 2. Tri Waluyo dari PKB (17.590 suara) 3. Bebizie Sri Mulyati dari PAN (15.521 suara) 4. Imamuddin dari Partai NasDem (12.815 suara) 5. M Subki dari PKS (12.378 suara) 6. Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan (11.780 suara) 7. Brando Susanto fati PDI Perjuangan (11.506 suara) 8. Alief Bintang Haryadi dari Gerindra (11.364 suara) 9. Bun Joi Phiau dari PSI (9.451 suara)

Dapil Jakarta 4 1. M Taufik Zoelkifli dari PKS (28.531 suara) 2. Mayjen TNI Purn Ferrial Sofyan dari Demokrat (25.829 suara) 3. Muhammad Lefy dari PKB (19.159 suara) 4. Adnan Taufiq dari Gerindra (16.603 suara) 5. Syahroni dari PAN (16.230 suara) 6. Dwi Rio Sambodo dari Gerindra (14.645 suara) 7. Judistira Hermawan dari Golkar (13.919 suara) 8. Ghozi Zulasmi dari PKS (13.329 suara) 9. Muhammad Ongen Sangaji dari Nasdem (12.533 suara) 10. Josephine Simanjuntak dari PSI (5.154 suara)

Dapil Jakarta 5 1. Mujiyono dari Demokrat (20.454 suara) 2. Abdurrahman Suhaimi daru PKS (19.721 suara) 3. Nasdiyanto daru PKS (19.596 suara) 4. Zita Anjani dari PAN (18.544 suara) 5. Fuadi Luthfi dari PKB (14.309 suara) 6. Pantas Nainggolan dari PDI Perjuangan (13.214 suara) 7. Alia Noorayu Laksono dari Golkar (12.381 suara) 8. Ali Hakim Lubis dari Gerindra (9.619 suara) 9. Justin Adrian dari PSI (8.643 suara) 10. Fatimah Tania Nadira Alatas dari Nasdem (8.481 suara)

Dapil Jakarta 6 1. Muhammad Thamrin dari PKS (36.274 suara) 2. Matnoor Tindoan dari PKB (30.541 suara) 3. Ryan Kurnia Ar Rahman dari Gerindra (19.956 suara) 4. Misan Samsuri dari Demokrat (15.585 suara) 5. Ahmad Moetaba dari PKB (15.121 suara) 6. Muhammad Al Fatih dari PKS (12.844 suara) 7. Sardy Wahab Sadri dari Golkar (12.803 suara) 8. Bambang Kusumanto dari PAN (9.593 suara) 9. Manuara Siahaan dari PDI Perjuangan (9.037 suara) 10. Raden Gusti Arief dari Nasdem (5.300 suara)

Dapil Jakarta 7 1. Sutikno dari PKB (34.403 suara) 2. Wibi Andriono dari Nasdem (23.925 suara) 3. Khoirudin dari PKS (23.377 suara) 4. Dadiyono dari Golkar (21.619 suara) 5. Setyoko dari Gerindra (20.527 suara) 6. Ali Muhammad Johan dari Demokrat (16.828 suara) 7. Chica Koeswoyo dari Demokrat (15.578 suara) 8. Zahrina Nurbaiti dari PKS dengan 14.197 suara 9. Astrid Kuya dari PAN (13.404 suara) 10. Francine Eustacia dari PSI (10.000 suara)

Dapil 8 1. Nabillah Aboe Bakar Al Habsyi dari PKS (26.344 suara) 2. Yusuf dari PKB (22.718 suara) 3. Achmad Yani dari PKS (18.865 suara) 4. Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari PAN (17.332 suara) 5. Ade Suherman dari PKS (16.490 suara) 6. Nova Harivan Paloh dari Nasdem (15.441 suara) 7. Wahyu Dewanto dari Gerindra (14.831 suara) 8. Yuke Yurike dari PDI Perjuangan (12.302 suara) 9. Nurhasan dari Gerindra (11.631 suara) 10. Lazarus Simon Ishakdari Demokrat (10.506 suara) 11. Farah Savira dari Golkar (8.998 suara) 12. August Hamonangan dari PSI (8.275 suara)

Dapil 9 1. William Aditya Sarana dari PSI (39.720 suara) 2. Inggard Joshua dari Gerindra (29.295 suara) 3. Lukmanul Hakim dari PAN (23.023 suara) 4. Lauw Siegvrieda dari PDI Perjuangan (21.019 suara) 5. Gias Kumari Putra dari Nasdem (19.525 suara) 6. Nur Afni Sajim dari Demokrat (19.169 suara) 7. Sholikhah dari PKS (18.958 suara) 8. Ahmad Ruslan dari PKB (13.762 suara) 9. Dina Masyusin dari Partai Perindo dengan 12.019 10. Andri Santosa dari Golkar (11.615 suara) 11. Hilda Kusuma dari PDI Perjuangan (11.420 suara) 12. Rany Mauliani dari Gerindra dengan 11.152 suara

Dapil 10 1. Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan (28.479 suara) 2. Hardiyanto Kenneth dari PDI Perjuangan (26.168 suara) 3. Jupiter dari Nasdem (25.765 suara) 4. Abdul Aziz dari PKS (22.006 suara) 5. Yudha Permana dari Gerindra dengan 20.107 suara 6. Jamilah Abdul Gani dari Gerindra (16.664 suara) 7. Wita Susilowaty dari Demokrat (15.887 suara) 8. Inad Luciawaty dari PKS (12.331 suara) 9. Syafi Fabio Djohan dari Golkar (12.060 suara) 10. Kevin Wu dari PSI (12.033 suara) 11. Husen dari PAN (11.694 suara) 12. Uwais El Qoroni dari PKB (6.549 suara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan meminta Pemprov DKI menaikkan dana operasional kader dasawisma karena beban kerjanya cukup tinggi.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu mengatakan, tugas kader dasawisma selalu berada di tengah masyarakat dan menjadi ujung tombak layanan di tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Kalau selama ini mereka hanya menerima Rp 500.000, mungkin bisa menaikkan dana operasional mereka menjadi Rp 1 juta per bulan. Beban kerja mereka cukup luas," kata Ali dikutip dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Ali menuturkan, kader dasawisma menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta.

Setelah ditelaah, beban kader dasawisma cukup tinggi. Mereka bertanggungjawab kepada 10 hingga 20 rumah untuk menyampaikan informasi program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Saya harap, Pemprov bisa menyesuaikan dana operasional mereka karena memang beban kerjanya luas, wajar juga ada kenaikan OP bagi dasawisma," ujarnya.

"Tentu kenaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tambahnya.

Ali mengatakan, permintaan itu bukan tanpa alasan. Kata Ali, ia menerima banyak keluhan dari para kader dasawisma.

"Mereka mengeluhkan kecilnya dana operasional yang mereka terima. Ujung-ujung minta dinaikkan," ucapnya.

Untuk diketahui, kader dasawisma bertugas untuk mencegah tindak pidana dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2023 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

"Mereka selalu dituntaskan untuk mengingatkan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan," ujar Ali.

Kader dasawisma akan diberikan dana operasional jika memiliki surat tugas lurah, melaksanakan tugas dan fungsinya, dan melaporkan hasilnya ke sistem Carik Jakarta.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Zita Anjani membuka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (29/7/2024).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ketidakhadirannya pada rapat paripurna dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.

"Pada hari itu juga bukan tugas saya untuk memimpin," kata Zita, dikutip dari siaran persnya, Kamis (1/8/2024).

Hal itu disampaikan Zita saat memimpin Rapat Paripurna di Ruang Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, Ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain.

"Anggota dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena pada hari itu juga ada tugas masing-masing. Tugas dewan ada tiga, yakni menyusun anggaran, legislasi, dan pengawasan. Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan turun langsung ke masyarakat," jelasnya.

Mengenai postingan di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.

"Kalau pada hari itu saya posting (pilates) jam satu siang, itu bukan berarti saya berkegiatan di jam segitu. Saya setiap hari olahraga, dan olahraga saya itu jam enam sampai delapan pagi. Kalau saya olahraga jam siang siang itu nggak mungkin karena biasanya saya sudah dua sampai tiga agenda selesai," paparnya.

Zita Anjani mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan bahwa tidak semua kegiatan yang ia lakukan di posting di media sosial.

"Sudah ada rapat, ketemu konstituen, dan nggak semua saya posting," pungkasnya.[]

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani meluruskan perihal politik dinasti usai namanya didorong untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta2024.

Dia mengeklaim, status sebagai putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak membuatnya diistimewakan jelang Pilkada serentak.

“Saya tuh tidak pernah dapat treatment khusus dari ayah saya. Sama saja,” katanya, menjawab pertanyaan Bisnis di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, perlakuan serupa bak kader lainnya itu tecermin selama proses Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024. Zita mengaku bahwa biaya kampanyenya didapatkan dengan merogoh koceknya sendiri.

Selain itu, sebelum menjadi Ketua DPP PAN seperti saat ini, dia menyebut telah melewati berbagai tahap, sehingga prosesnya tak instan.

“Mungkin saya kebetulan anaknya Zulkifli Hasan, tetapi di keluarga saya tidak menerapkan yang namanya politik dinasti. Karena semuanya berproses,” pungkas Zita.

Berdasarkan catatan Bisnis, PAN tetap mendorong Zita Anjani untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi usai Partai Golkar mengusulkan duet Kaesang Pangarep - Jusuf Hamka belum lama ini.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak akan ikut campur dengan urusan internal Golkar, termasuk usulan duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta 2024.

Namun, dia mengingatkan bahwa Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, hingga PSI sempat menyatakan ingin tetap bersama dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Lebih lagi, tak ada satu pun partai politik yang memungkinkan untuk mengusung jagoannya sendiri.

“PAN sejak awal telah mencalonkan kadernya sebagai calon wakil gubernur yaitu Zita Anjani," ujar Yoga saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani angkat bicara mengenai peluangnya maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Zita memilih menyerahkan keputusan itu kepada pimpinan PAN, yang salah satunya adalah sang ayah sendiri, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Kalau tanya saya pribadi, saya kan kader partai. Yang menentukan kan pimpinan partai, jadi apa pun hasilnya akan saya jalani,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, penentuan sosok yang akan diusung PAN dalam kontestasi Pilkada serentak merupakan ranah pimpinan.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menggarisbawahi akan adanya koalisi partai pengusung, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Nanti yang menentukan pimpinan partai, ada koalisi juga. Jadi bukan saya yang menentukan keputusannya,” terang Zita.

Berdasarkan catatan Bisnis, PAN tetap mendorong Zita Anjani untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi usai Partai Golkar mengusulkan duet Kaesang Pangarep - Jusuf Hamka belum lama ini.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak akan ikut campur dengan urusan internal Golkar termasuk usulan duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta 2024.

Namun, dia mengingatkan bahwa Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, hingga PSI sempat menyatakan ingin tetap bersama dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Lebih lagi, tak ada satu pun partai politik yang memungkinkan untuk mengusung jagoannya sendiri.

“PAN sejak awal telah mencalonkan kadernya sebagai calon wakil gubernur yaitu Zita Anjani," ujar Yoga saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPRDDKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani ditegur sejumlah Dewan akibat memberikan klarifikasi mengenai masalah pribadinya di rapat paripurna hari ini, Kamis (1/7/2024).

Klarifikasi itu Zita sampaikan atas ketidakhadirannya di rapat paripurna beberapa waktu lalu. Warganet di media sosial menyoroti putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan karena menguggah kegiatan olahraga berbarengan dengan agenda tersebut.

Mulanya, Zita menjadi pimpinan rapat paripurna mengenai Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono juga hadir dalam rapat itu.

Usai paparan Pj Gubernur, Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim kemudian menginterupsi jalannya forum dan meminta Zita memberikan klarifikasi.

“Ada yang perlu menjadi catatan di sini. Ini khusus ditujukan kepada Wakil Pimpinan Zita Anjani yang beberapa hari belakangan ini viral soal tidak hadir paripurna, konon katanya karena pilates. Tolong dijelaskan supaya enggak ada kekeliruan di sini,” katanya dalam rapat.

Selagi tampak membaca teks, Zita kemudian mengungkapkan klarifikasinya. Dirinya berkilah bahwa agenda rapat sebelumnya bukan merupakan pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan apabila hanya dikomando oleh satu orang pimpinan.

“Bahwa saat ini adalah masa kegiatan dewan-dewan terjun ke lapangan, bertemu masyarakat dan konstituen, sehingga pada paripurna kemarin banyak yang berhalangan hadir,” lanjut dia.

Belum selesai berbicara, Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi langsung mengambil alih forum.

“Saya sebagai Ketua DPRD. Ini adalah paripurna. Jadi kalau mau bikin klarifikasi, singkat saja,” kata Prasetyo.

Bak gayung bersambut, sejumlah anggota DPRD lainnya menyatakan setuju atas perkataan itu.

Ketika Zita hendak meneruskan penyampaiannya, anggota dewan lainnya turut bereaksi. Salah satunya ialah Anggota Fraksi Gerindra, Inggard Joshua yang meminta Zita menyampaikan klarifikasinya kepada wartawan usai rapat berakhir.

“Ya, Bung Hakim, saya mau menjawab, tapi mungkin teman-teman kurang berkenan. Jadi mungkin bisa saya jawab di depan sana. Sekali lagi terima kasih,” jawab Zita.

Rapat paripurna tersebut kemudian berlanjut kepada agenda penandatanganan pakta integritas antara Pj Gubernur dengan pimpinan DPRD DKI.

Sebelumnya, kabar mengenai ketidakhadiran Zita dalam rapat paripurna DPRD DKI viral di media sosial. Dirinya absen dalam rapat dengan agenda penyampaian pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 pada Kamis (26/7/2024) lalu.

Saat itu, hanya Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Khoirudin yang tampak hadir di kursi pimpinan. Sorotan lantas tertuju pada Zita yang pada saat bersamaan mengunggah konten aktivitas pribadi di akun media sosialnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (29/7/2024). Namun, rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu hanya dihadiri tak sampai 50 persen anggota dewan.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, hanya ada 43 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna itu. Bahkan, tak semua pimpinan datang dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin itu.

Salah satu pimpinan yang tak hadir adalah Zita Anjani. Alih-alih hadir rapat paripurna sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Putri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu justru memamerkan aktivitas sedang makan dan olahraga melalui akun Instagram @zitaanjani.

Khoirudin mengatakan, sepinya anggota dewan yang hadir rapat paripurna kemungkinan dikarenakan adanya kesibukan lain. Beberapa anggota dewan juga disebut sedang berada di luar negeri.

"Mungkin ada kesibukan lain. Di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri," kata Khoirudin kepada wartawan usai rapat paripurna, Senin.

Menurut dia, sedikitnya anggota dewan yang hadir rapat tak memiliki hubungan dengan hendak berakhirnya jabatan mereka. Namun, itu lebih dikarenakan anggota dewan memiliki kesibukan lain.

"Saya belum dapat indikasi itu (sepi karena menjelang akhir periode jabatan). Mungkin ada kesibukan lain barangkali. Selama ini juga begitu, tidak maksimal," kata Khoirudin.

Meski demikian, ia mengaku, akan melakukan pendisiplinan kepada para anggota dewan yang tak hadir rapat. "Ya ke depan kami disiplinkan," ujar Khairudin.

Dari catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna Senin siang itu, hanya ada 43 orang yang membubuhkan tanda tangan. Padahal, total anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 106 orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyoroti penurunan besaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang turun hingga Rp5 triliun dalam APBD Perubahan.

Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait mencatat bahwa APBD awal saat diketok berjumlah Rp83,7 triliun, tetapi menyusut menjadi Rp79,52 triliun dalam APBD Perubahan.

“Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi perolehan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau lebih 0,57% dari target Rp70,66 triliun.

Namun, Fraksi PDIP menganggap hal tersebut belum menjadi hasil kinerja maksimal dari Pemprov, terutama karena banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik.

“Apalagi ke depannya kita menghadapi Jakarta pasca-ibu kota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah,” ujar Sunggul.

Menanggapi evaluasi itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdalih bahwa penurunan APBD disebabkan oleh penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

Menurutnya, penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Sementara itu, dirinya mengeklaim bahwa alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

“Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah,” tandas Heru Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku setuju terhadap usulan untuk mengangkat 4.000 guru honorer menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta usai memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer yang menuai pro-kontra, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Tadi rekan-rekan DPRD menyampaikan, saya juga setuju [pengangkatan] 4.000 itu, tetapi nanti kita lihat prosesnya,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam menindaklanjuti usulan itu.

Heru Budi menyiratkan akan adanya penyesuaian anggaran Pemprov DKI untuk mengangkat 4.000 guru honorer, selisih jauh dari alokasi awal sebanyak 1.700 orang.

“Kemarin kan kita lihat anggarannya untuk 1.700 [orang], tetapi saya juga kemarin berpikir seperti usulan itu. Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa proses tersebut akan lebih baik jika tuntas pada 2024.

“Jadi kalau ini sudah setuju antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya, ya. Lebih baik seperti itu,” pungkas Heru Budi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Disdik DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemprov DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut. Kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan disebutnya dapat disesuaikan dalam APBD.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.