Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

JAKARTA, KOMPAS.com -Amelia Achmad Yani, putri dari pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani, mengungkapkan kenangan indah yang diingatnya sehari sebelum ayahnya meninggal dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Amelia bercerita, sehari sebelum peristiwa itu, Ahmad Yani mengajak seluruh anaknya untuk menonton pertunjukan di Istana Kepresidenan dalam rangka perayaan Hari ABRI (sekarang Tentara Nasional Indonesia /TNI) pada 5 Oktober.

Ajakan tersebut disampaikan Ahmad Yani sepulang kerja sekitar sore hari.

Amelia menceritakan, pada saat itu, ia bersama tiga saudara kandungnya menunggu kepulangan sang ayah, yang menjadi rutinitas mereka saat itu. Menyambut kepulangan sang ayah adalah rutinitas mereka di rumah.

"Kejadiannya (G30S) Jumat Legi, ini Kamis siang saya sama adik-adik saya berempat, saya selalu nunggu Bapak pulang dari kantor. Kalau Bapak ada di Jakarta ngantor seperti biasa, kita jemput di depan," ungkap Amelia dalam program Gaspol Kompas.com, dikutip Rabu (2/10/2024).

Setelah tiba di rumah, keempat anak tersebut menunggu Ahmad Yani berganti baju.

Selepas itu, Ahmad Yani menghampiri mereka dan mengajak untuk menonton pertunjukan dan arak-arakan pada Hari ABRI.

Amelia menambahkan, ayahnya sering mengajak mereka berlibur ke berbagai tempat, seperti Puncak Bogor dan Kebun Raya Bogor.

"Kita menghadap Bapak, Bapak berdiri, kita duduk. Itu (kenangan yang) sangat menyenangkan. (Bapak bilang), 'Nanti tanggal 5 Oktober Hari ABRI kabeh (semua) ikut Bapak ke Istana, ada arak-arakan'. Wah senang sekali rasanya, kok Bapak baik banget," kenang Amelia.

Pesan Terakhir yang Sang Ayah

Di hari yang sama, Amelia juga mengingat pesan terakhir yang disampaikan Ahmad Yani.

Pesan itu muncul ketika Ahmad Yani tidak sengaja menyenggol botol minyak wangi di atas meja, sehingga parfum itu tumpah.

Dia membereskannya dan menggunakan sisa minyak wanginya.

Selain digunakan sendiri, minyak wangi tersebut diusap ke tangan Amelia, yang menjadi anak tertua di antara tiga adiknya, pada momen tersebut.

"Diusapin ke saya sambil bilang begini, 'Kalau ada yang nanya dari mana wanginya, bilang dari bapak'. Itulah pesan terakhir, setelah itu kita enggak bicara lagi karena Bapak terus sibuk banyak tamu. Itu wanginya darimana? Bilang ya dari Bapak. Sangat indah sekali itu," tutur dia.

Amelia melanjutkan, pada hari itu, Ahmad Yani menerima tamu hingga sekitar pukul 22.00 WIB.

Malam itu, Ahmad Yani meminta semua ajudan yang melekat padanya untuk pulang karena akan menerima tamu penting —Presiden Soekarno— keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB.

Hanya sekitar 12 orang garnisun yang berjaga di pos penjaga.

Sekitar pukul 23.00 WIB hingga 23.30 WIB, Amelia mengingat, ada telepon yang menanyakan posisi Jenderal Ahmad Yani.

Ia dan saudara-saudaranya mengangkat telepon tersebut karena sang ayah sedang tidur.

Sementara itu, sang ibu sedang melakukan ibadah Nyepi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, dan baru kembali sekitar pukul 05.00 WIB keesokan harinya.

"(Ajudan) Yang melekat disuruh pulang. Ajudan pengawal, ada garnisun 12 orang (yang berjaga) 24 jam. Hampir jam 11 ada telepon, kan Bapak tidur. Ditanya gini 'Bapak ada?'. (Kami jawab) 'Ada, tapi sudah tidur'. 5-10 menit (telepon berdering), tanya lagi 'Bapak ada?'. (Kami jawab) 'Ada, tapi sudah tidur'. Kok ada telepon jam segini, setengah 12 malam," jelasnya.

Tragedi kelam G30S terjadi pada Jumat dini hari setelah deringan telepon berbunyi, diikuti dengan heningnya sambungan telepon.

Peristiwa ini menewaskan sejumlah perwira TNI AD dan Polri yang diculik malam itu.

Mereka juga berupaya menculik Menko Hankam Kasab Jenderal AH Nasution, namun Nasution berhasil melarikan diri. Sayangnya, anak perempuan Nasution yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudan Lettu Pierre Tendean harus menjadi korban.

Tujuh perwira TNI dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya di Jakarta Timur. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini melibatkan pasukan pengawal presiden Cakrabirawa. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI (G30S).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS Achmad Yani dan anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak ditunjuk menjadi pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta. Hal itu sembari menunggu pimpinan definitif DPRD DKI periode 2024-2029 ditetapkan di kemudian hari.

"Achmad Yani dari PKS sebagai Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dan Jhonny Simanjuntak dari PDIP sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Saria DAG Sinaga dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2024).

Komposisi pimpinan sementara DPRD itu, sambung Saria, terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Keduanya berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota mengatur bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi belum terbentuk, maka DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

Lalu, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 serta 100 tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4/3395 tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029, telah ditetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

PKS mendapatkan sebanyak 1.012.028 suara dan mengumpulkan 18 kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. PKS berhak menduduki kursi ketua DPRD periode 2024-2029. Sementara PDIP memperoleh 850.174 suara dan meraup 15 kursi.

Achmad Yani mengatakan, ia dalam waktu dekat akan melaksanakan beberapa tugas. Di antaranya, memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Dia menyebutkan, tugas dan tanggung jawab legislator tidak ringan di tengah dinamika dan kompleksitas perkembangan kota Jakarta yang bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dan visi dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Kita semua dituntut bekerja dengan integritas, profesionalisme dan semangat kolaborasi yang tinggi. Harapan masyarakat Jakarta agar DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, pengawasan dan pelayanan publik menjadi komitmen yang harus kami pegang teguh," kata Yani.