REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Munaslub Partai Golkar akan dilaksanakan pada Selasa (20/8/2024). Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Nusron Wahid tak menampik bila Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar.

“Sejauh ini iya,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, seluruh kader Partai Golkar juga mendukung Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari kursi ketua umum. Dia tak menampik pula ketika ditanya apakah Bahlil akan terpilih secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar yang baru pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar. “Sejauh ini iya,” katanya.

Dia pun mengaku tak keberatan jika Bahlil menduduki kursi ketua umum Partai Golkar, namun dia menyebut akan mengikuti keputusan mayoritas. “Ya oke-oke saja. Kalau sudah keputusan ya oke, kalau sudah disepakati mayoritas, oke, gitu saja,” tuturnya.

Namun, dia membantah ketika disinggung soal dugaan cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Enggak ada (cawe-cawe). Enggak ada arahan Bapak Presiden. Ada-ada saja,” kata dia.

Sebelumnya, penampilan Bahlil pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 menjadi sorotan lantaran mengenakan dasi warna kuning. Di Ruang Sidang, nama Bahlil bahkan juga sempat disinggung oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet usai dirinya menyapa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak?” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Adapun pada Kamis (15/8/2024), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum.

"Jadi, kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum. Kami akan bangun kesepakatan," kata Bamsoet, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Golkar tak mempersoalkan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan bergabung dalam kepengurusan partai berlambang beringin tersebut. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya adalah faksi politik terbuka. Kata dia, siapapun yang berwarga negara Indonesia, boleh bergabung dan menjadi pemimpin Partai Golkar, termasuk Jokowi.

“Golkar itu partai terbuka, siapapun kalau mau masuk silakan. Tidak ada larangan bagi siapapun setiap warga Indonesia masuk ke dalam partai,” begitu kata Dave di Kompleks MPR/DPR, di Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Kata dia, wacana di publik yang merecoki Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar, semestinya tak menjadi permasalahan yang serius. Sebab kata dia, pun Jokowi berhak untuk bergabung dengan partai manapun yang sesuai dengan visi-misi politiknya.

“Memang ada masalah dengan Jokowi? Tadi kan sudah saya bilang, siapapun boleh masuk ke Golkar,” begitu ujar Dave.

Namun begitu, kata Dave, tentu saja seseorang yang akan bergabung dengan tujuan memimpin Partai Golkar, tentunya akan ditentukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sudah diputuskan akan digelar 20 Agustus 2024 mendatang. Kata dia, dalam munaslub itu nantinya yang akan menentukan.

“Jadi dalam munas atau munaslub, semua hal bisa diambil, karena itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam Partai Golkar. Segala hal akan diputuskan dalam munaslub Partai Golkar nanti,” ujar Dave.

Termasuk, kata dia, apakah dalam munaslub itu nantinya akan membahas soal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Juga masalah-masalah lain menyangkut ketua umum defenitif.

Munaslub Partai Golkar sudah diputuskan akan digelar pada 20 Agustus 2024 mendatang. Forum tertinggi partai tersebut, digelar menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai gelaran munaslub kelar.

Menuju ke tanggal main munaslub, sejumlah spekulasi beredar terkait dengan nama-nama yang akan dijagokan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti Bahlil Lahadalia, pun juga Agus Gumiwang sendiri.

Namun, ada juga spekulasi yang beredar tentang nama Presiden Jokowi yang akan didorong untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Bahkan beredar pula partai pohon beringin tersebut akan menggaet Gibran Rakabuming untuk bergabung dalam kepengurusan partai.

Namun wacana bapak-anak untuk bergabung dan mengambil alih Partai Golkar disebut-sebut terganjal dengan aturan internal kepartaian. Sebab itu, muncul juga desakan agar pada munaslub, terlebih dahulu akan mengubah AD/ART yang mengakomodir masuknya Jokowi atuapun Gibran ke Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Jusuf Hamka atau Babah Alun memutuskan untuk mengundurkan diri dari partainya pada Senin (12/8/2024). Langkah itu dilakukan usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya di partai berlogo pohon beringin itu.

Jusuf Hamka mengeklaim mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga mundur dari ketua umum DPP Golkar. "Oh denger banyak, i know to much, but i don't want talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)," kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar. Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga.

Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut. Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Jusuf menilai, Partai Golkar mencapai kejayaan sejak reformasi di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyebutkan, Airlangga berhasil menaikkan perolehan suara partai secara nasional di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jadi zaman reformasi sampai sekarang suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20 persen dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu harus kita akui," kata dia.

Sebelumnya, Airlangga resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui rekaman video yang diterima wartawan di Jakarta, pada Ahad. Dalam rekaman itu, Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Airlangga.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari kursi ketua umum karena tersandung kasus korupsi.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi yang bersangkutan. Ia menyebut langkah Airlangga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Ari menegaskan bahwa Airlangga saat ini masih menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. "Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar pada tahun 2017, mengumumkan pengunduran dirinya ke publik dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Dia menyebut mundur sejak Sabtu malam (10/8/2024).

Dalam rekaman video yang sama, dia menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas di tengah masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudian dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009. Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari ketua umum karena kasus korupsi.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.