TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 September 2024, Nurdin Halid menjadi pimpinan Munaslub Kadin Indonesia yang melengserkan Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum Kadin. Nurdin mengungkapkan pelengseran Arsjad karena melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tidak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

“Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah, itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” kata Nurdin Halid, setelah Munaslub Kadin berlangsung.

Nurdin mengungkapkan, desakan agar Arsjad Rasjid dicopot sebagai Ketua Umum Kadin datang dari bawah dan tidak bisa terhindarkan. Bahkan, keluhan pelanggaran Arsjad sudah datang sejak 4 bulan yang lalu. Posisi Arsjad pun kini telah diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Profil Nurdin Halid

Nurdin Halid lahir pada 17 November 1958 di Watampone, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di IKIP Ujung Pandang (sekarang Universitas Negeri Makassar) pada 1977-1982. Selanjutnya, ia bekarier dalam berbagai bidang, yaitu koperasi, sepak bola, dan politik.

Nurdin sudah jatuh cinta pada koperasi sejak kecil. Lalu, pada 1983, ketika menjadi Manajer Penyuluh Koperasi Kabupaten Gowa, ia mulai meniti karier dalam koperasi. Dua tahun kemudian, ia pindah tempat ke Sidenreng Rappang yang disusul pengangkatannya menjadi kepala perwakilan Puskud Hasanudin, Kabupaten Pinrang pada 1987. Kemudian, pada 1992, ia ditunjuk menjadi Direktur Utama Puskud Hassanuddin. Lalu, pada 1998, posisinya di koperasi semakin tinggi dengan dibuktikan menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Jakarta.

Berdasarkanthenurdinhalidinstitute, Nurdin juga berkontribusi menjadi pionir sekaligus peletak dasar sepak bola Indonesia modern. Pada 1999-2004, ia diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PSSI. Selain itu, ia juga menangani PSM Makassar musim 1995-1996 yang berhasil membawa tim ini merebut gelar juara Liga Indonesia pada 2001 dan menembus babak 8 Besar Liga Champions. Lalu, pada 2003-2011, ia diangkat sebagai Ketua Umum PSSI. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komite Tetap Asian Football Confederation pada 2005-2011.

Tak hanya aktif dalam dunia koperasi dan sepak bola, Nurdin juga terjun ke politik. Ia mengawali karier dalam politik lebih dahulu daripada sepak bola, yaitu pada 1988 melalui Partai Golkar. Keberhasilan dalam dunia koperasi dan sepak bola membuatnya terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 1997. Setelah itu, ia mendapatkan jabatan strategis dalam Partai Golkar, yaitu Ketua DPP bidang Pemilu Sulawesi, Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, dan Ketua Panitia Pengarah Munas “rekonsiliasi” Partai Golkar.

Keberhasilan Nurdin Halid memimpin Munas Golkar mendapat apresiasi yang membuat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mempercayainya menjadi Ketua Harian Partai Golkar. Setelah itu, ia mendapatkan restu maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan pada 2018. Namun, pada Pilgub 2018 tersebut, ia harus mengakui keunggulan pasangan calon lain dari PDIP, yaitu Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman.

RACHEL FARAHDIBA R | OYUK IVANI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi mendaftar calon ketua umum DPP Partai Golkar, Senin (19/8/2024). Bahlil mengeklaim didukung oleh 469 dari 558 pemilik suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusag pada Selasa (20/8/2024).

Selain Bahlil, steering committee gelaran munaslub juga menerima pendaftaran dari anggota Dewan Pakar Partai GolkarmRidwan Hisyam. Bahlil menyampaikan, ada dua alasan penting mengapa dirinya maju dalam bursa caketum Partai Golkar.

Pertama, kata Bahli, adalah alasan pribadi. Dia bercerita, sekitar 10 tahun lalu pernah mengucap janji untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. "Saya menuntaskan ikhtiar saya. Kurang lebih 10 tahun, empat bulan lalu, saya pernah menyampaikan, kalau ada kompetisi yang dibuka Partai Golkar (untuk posisi ketua umum) maka saya akan ikut," ucap Bahlil usai mendaftar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin malam WIB.

Janji satu dekade lalu, kata Bahlil, baru dapat diupayakan saat ini melalui jalur resmi pendaftaran caketum. "Saya menuntutaskan ikhtiar saya dengan ikut kompetisi sesuai dengan aturan," kata mantan ketua umum Hipmi tersebut.

Alasan kedua, menurut Bahlil, perihal utang budi. Bahlil mengaku, karier politik yang mengantarkannya sebagai menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tentu atas jasa dari Partai Golkar. Menurut Bahlil, berkat Golkar, ia harus membayar dengan membawa partai Pohon Beringin itu menjadi lebih besar dan lebih baik daripada sekarang.

"Saya adalah anak kandung yang dilahirkan dari rahim Partai Golkar. Dan saya akan kembali ke Partai Golkar yang melahirkan saya," ujar Bahlil.

Politikus asal Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat itu menegaskan, banyak yang menuding dirinya bukanlah kader Golkar. Padahal, Bahlil menegaskan, sudah lama merupakan kader Golkar yang pernah menjadi pengurus partai di Papua. Bahlil mengakui, meskipun tak pernah menjadi pengurus di tingkat DPP, namun karier politiknya dibangun dari bawah bersama-sama Golkar.

Partai Golkar akan menggelar Munaslub di JCC pada Selasa (20/8/2024) dan Rabu (21/8/2024). Munaslub merupakan forum tertinggi partai untuk memilih ketua umum periode 2024-2029, untuk menggantikan Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Munaslub Partai Golkar akan dilaksanakan pada Selasa (20/8/2024). Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Nusron Wahid tak menampik bila Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar.

“Sejauh ini iya,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, seluruh kader Partai Golkar juga mendukung Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari kursi ketua umum. Dia tak menampik pula ketika ditanya apakah Bahlil akan terpilih secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar yang baru pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar. “Sejauh ini iya,” katanya.

Dia pun mengaku tak keberatan jika Bahlil menduduki kursi ketua umum Partai Golkar, namun dia menyebut akan mengikuti keputusan mayoritas. “Ya oke-oke saja. Kalau sudah keputusan ya oke, kalau sudah disepakati mayoritas, oke, gitu saja,” tuturnya.

Namun, dia membantah ketika disinggung soal dugaan cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Enggak ada (cawe-cawe). Enggak ada arahan Bapak Presiden. Ada-ada saja,” kata dia.

Sebelumnya, penampilan Bahlil pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 menjadi sorotan lantaran mengenakan dasi warna kuning. Di Ruang Sidang, nama Bahlil bahkan juga sempat disinggung oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet usai dirinya menyapa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak?” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Adapun pada Kamis (15/8/2024), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum.

"Jadi, kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum. Kami akan bangun kesepakatan," kata Bamsoet, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Golkar tak mempersoalkan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan bergabung dalam kepengurusan partai berlambang beringin tersebut. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya adalah faksi politik terbuka. Kata dia, siapapun yang berwarga negara Indonesia, boleh bergabung dan menjadi pemimpin Partai Golkar, termasuk Jokowi.

“Golkar itu partai terbuka, siapapun kalau mau masuk silakan. Tidak ada larangan bagi siapapun setiap warga Indonesia masuk ke dalam partai,” begitu kata Dave di Kompleks MPR/DPR, di Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Kata dia, wacana di publik yang merecoki Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar, semestinya tak menjadi permasalahan yang serius. Sebab kata dia, pun Jokowi berhak untuk bergabung dengan partai manapun yang sesuai dengan visi-misi politiknya.

“Memang ada masalah dengan Jokowi? Tadi kan sudah saya bilang, siapapun boleh masuk ke Golkar,” begitu ujar Dave.

Namun begitu, kata Dave, tentu saja seseorang yang akan bergabung dengan tujuan memimpin Partai Golkar, tentunya akan ditentukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sudah diputuskan akan digelar 20 Agustus 2024 mendatang. Kata dia, dalam munaslub itu nantinya yang akan menentukan.

“Jadi dalam munas atau munaslub, semua hal bisa diambil, karena itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam Partai Golkar. Segala hal akan diputuskan dalam munaslub Partai Golkar nanti,” ujar Dave.

Termasuk, kata dia, apakah dalam munaslub itu nantinya akan membahas soal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Juga masalah-masalah lain menyangkut ketua umum defenitif.

Munaslub Partai Golkar sudah diputuskan akan digelar pada 20 Agustus 2024 mendatang. Forum tertinggi partai tersebut, digelar menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai gelaran munaslub kelar.

Menuju ke tanggal main munaslub, sejumlah spekulasi beredar terkait dengan nama-nama yang akan dijagokan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti Bahlil Lahadalia, pun juga Agus Gumiwang sendiri.

Namun, ada juga spekulasi yang beredar tentang nama Presiden Jokowi yang akan didorong untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Bahkan beredar pula partai pohon beringin tersebut akan menggaet Gibran Rakabuming untuk bergabung dalam kepengurusan partai.

Namun wacana bapak-anak untuk bergabung dan mengambil alih Partai Golkar disebut-sebut terganjal dengan aturan internal kepartaian. Sebab itu, muncul juga desakan agar pada munaslub, terlebih dahulu akan mengubah AD/ART yang mengakomodir masuknya Jokowi atuapun Gibran ke Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki pengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar masih belum terjawab. Sejumlah nama potensial seperti Agus Gumiwang, Bahlil Lahadalia, hingga Bambang Soesatyo digadang-gadang bakal mengisi posisi Golkar 1.

Prahara di internal partai berlambang pohon beringin itu akan segera menemui babak akhir pada saat diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar dalam waktu dekat.

Untuk sementara, Agus Gumiwang didapuk untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Airlangga Hartarto pada Minggu (11/8/2024).

Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) resmi menjadi Plt Ketum Partai Golkar pada Selasa (13/8/2024) usai diselenggarakannya rapat pleno.

“Dalam rapat pleno yang baru selesai dan musyawarah secara mufakat, saya diberikan amanat untuk memimpin Partai golkar sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar,” ujarnya saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Selasa (12/8/2024).

Dalam pidatonya sebagai Plt. Ketum, Menteri Perindustrian itu kemudian menjelaskan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa.

“Golkar merupakan partai yang pengalaman jam terbang begitu tinggi sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan apapun, tetap menjaga soliditas di antara kader dan internal Partai Golkar, ” pungkasnya

Agus juga menuturkan bahwa internal Partai Golkar tetap memiliki komitmen yang tidak berubah, termasuk menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2024.

"Partai Golkar siap menyukseskan pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029," ucap Agus.

Penentuan Posisi Golkar 1 di Munaslub

Agus Gumiwang mengumumkan jadwal Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Agustus 2024.

Agus menuturkan bahwa secara musyawarah dan mufakat, dia diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum. Adapun, tugas utamanya adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar.

“20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta,” jelasnya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Penentuan tanggal Rapimnas dan Munas ini menjadi keputusan pertama Agus Gumiwang ketika menjabat sebagai Plt Ketua Umum partai Golkar.

Agus Gumiwang melanjutkan, beberapa hal akan dibahas dalam Rapimnas dan Munas tersebut. Beberapa diantaranya yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar.

Agus Gumiwang pun sempat ditanya awak media soal nama-nama yang santer akan menjadi Ketua Umum Golkar salah satunya Bahlil Lahadalia. Namun demikian, Agus hanya merespon pertanyaan itu dengan jawaban normatif.

"Siapa yang akan jadi ketua umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas," tegas Agus.

Kendati demikian, Agus Gumiwang menuturkan bahwa dirinya tidak akan maju menjadi calon Ketua Umum (Caketum) di Munas pada 20 Agustus 2024 nanti.

“Saya tidak maju,” jelasnya.

Peluang Bahlil jadi Ketua Umum Golkar 1

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga.

Menurutnya, terdapat nama Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sementara Bobby yang disebut Agung kemungkinan merujuk ke Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi.

"Ya di situ ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo [Bamsoet], yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby [Adhityo Rizaldi], ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus," kata Agung Laksono dilansir dari Antara, Minggu (11/8/2024).

Terlepas dari usulannya itu, dia menegaskan bahwa semua tergantung pada pilihan yang disepakati saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar setelah Airlangga mundur.

Menurutnya, Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) untuk menentukan jadwal munas atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan pelaksana tugas (plt.) ketua umum.

"Itu terserah nanti di munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat, red.) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang," kata dia.

Namun, untuk nama Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Agung Laksono mengaku belum mendengar itu.

"Saya belum tahu. Kita lihat ke depan," kata Agung Laksono.

Di lain pihak, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa kedua nama tersebut bisa menjadi representatif dari Airlangga Hartarto yang mendadak mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Menurut Adi, jika ada suksesor Partai Golkar nama yang paling sering muncul ke publik adalah Bambang Soesatyo atau Bamsoet dan Bahlil Lahadalia.

"Biasanya kalau ada suksesi Partai Golkar, nama yang paling sering muncul adalah Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia. Kedua orang ini punya kapasitas dan rekam jejak yang baik di Partai Golkar," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Kendati kedua nama itu memiliki pengaruh yang cukup kuat di Partai Golkar, namun kunci untuk meraih kursi ketua umum ada di tangan DPD Partai Golkar tingkat I dan II.

"Mereka berdua itu harus bisa mendapat dukungan politik dari mayoritas DPD Partai Golkar. Jadi tinggal tunggu saja siapa yang bisa meyakinkan DPD tingkat I dan II," kata Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) telah melakukan rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024) malam. Salah satu hasil keputusan dalam rapat pleno itu adalah menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat pleno untuk mengesahkan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar. Selain itu, dalam rapat pleno itu juga disepakati bahwa Agus Gumiwang akan menjadi Plt Ketum Partai Golkar.

"Rapat pleno telah mengesahkan plt ketua umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita," kata dia usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa malam.

Sementara itu, Agus mengatakan, rapat pleno itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk menunjuk dirinya sebagai pimpinan baru Partai Golkar. Sebagai plt ketum, ia menyebutkan, tugasnya adalah menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) untuk menentukan ketua umum secara definitif.

"Tugas utama saya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar," kata dia.

Ia menambahkan, dalam rapat pleno itu juga telah ditentukan jadwal pelaksanaan Rapimnas dan Munas Partai Golkar. Rencananya, dua kegiatan itu akan dilaksanakan pada 20 Agustus 2024 di Jakarta.

"20 Agustus kami rencanakan pembukaan rapimnas di pagi hari kemudian malam harinya, 20 Agustus malam, kami rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta digelar di Jakarta," kata Agus.

Menurut dia, rapat pleno yang kondusif menunjukkan bahwa Golkar merupakan partai yang dewasa dalam menghadapi masalah. Karena itu, Partai Golkar tetap bisa menjaga soliditas internal dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

Menteri Perindustrian itu juga menyatakan, partainya tetap akan memiliki komitmen yang sama, terutama dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPRD, hingga pelantikan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. "Prinsipnya itu tetap kita jaga dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk menyukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran menuju Indonesia maju," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa Partai Golkar harus segera memilih ketua umum baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Bahkan, menurut Agung, Golkar harus segera memiliki ketua umum (ketum) definitif sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27-29 Agustus 2024.

Untuk memilih ketum definitif maka Golkar disebut memang harus menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

“Memang harus segera ditetapkan ketum definitif menimbang pendaftaran pilkada itu 27-29 Agustus, harus ketum definitif sehingga Golkar ini berkejaran dengan waktu untuk dapat ketum yang sah, untuk bisa nanti tanda tangan di formulir itu (pendaftaran calon kepala daerah). Kalau tidak ya repot,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

Apalagi, Agung mengatakan, rekomendasi Golkar pasti diperebutkan oleh kandidat calon kepala daerah karena merupakan partai politik pemenang kedua pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meskipun, sejumlah elite Golkar di pusat dan daerah kompak mengatakan tidak ada perubahan pemberian rekomendasi calon kepala daerah meskipun Airlangga mundur dari poisisi ketum.

“Dalam konteks hari ini kan rekomendasi dari Golkar itu diperebutkan dan menentukan peta politik di sejumlah porivinsi, kota, dan kabupaten. Jadi, mau enggak mau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) harus bergegas untuk memastikan bahwa munaslub bisa berlangsung sebelum pendaftaran dibuka 27-29 Agustus 2024,” ujar Agung.

Atas dasar itu, Agung berpendapat bahwa rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa malam ini tidak akan berlangsung alot. Sebab, para elite partai menyadari bahwa posisi mereka terdesak mendekati pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024.

Termasuk, kemungkinan merevisi atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait pelaksanaan munaslub dan pemilihan ketum.

“Mau enggak mau, di internal ya mau enggak mau harus paham situasi politiknya karena memang harus menghadapi pilkada, jangan sampai malah (Golkar) enggak bisa ikut pilkada kan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar

Menyikapi mundurnya Airlangga, DPP Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa malam ini. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar.

Selain itu, menurut dia, rapat pleno sekaligus membahas penentuan Pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.

"Penentuan jadwal Rapimnas (rapat pimpinan nasional), penentuan jadwal Munaslub,” kata Meutya pada 12 Agustus 2024.

Sementara itu, dalam rapat pleno disebut juga akan dibahas mengenai AD/ART Partai Golkar.

Dalam rapat pleno itu akkhirnya disepakati Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketum Golkar.

"Menunjuk Plt Ketum. Saya kenalkan dulu. Rapat pleno mengesahkan Plt Ketum yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita," ujar Meutya Hafid dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa malam.

"Secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah untuk memimpin partai Golkar sebagai Plt Ketum Golkar dan tugas utama saya sebagai Plt Ketum Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11," kata Agus menimpali.

Rekomendasi pilkada tak berubah

Sementara itu, terkait rekomendasi pilkada, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada perubahan meskipun terjadi perubahan di pucuk pimpinan partai.

Idrus menjelaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 merupakan keputusan institusional Partai Golkar, bukan hanya keputusan Airlangga selaku ketua umum

"Keputusan-keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Airlangga Hartarto. Karena itu keputusan partai, tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan ketua umum," kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Idrus juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan mengenai rekomendasi paslon yang sudah dikeluarkan dengan adanya plt ketum.

Sebab, plt ketum tetap melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Airlangga, meskipun tetap saja akan ada catatan tertentu.

"Kecuali mungkin ada catatan-catatan. Tapi, di tingkat KIM (Koalisi Indonesia Maju), dan yang paling penting dibicarakan dengan calon-calon yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono menuturkan bahwa Plt. Ketua Umum Golkar berinisial 'A', pengganti Airlangga Hartarto, akan diumumkan malam hari ini, Selasa (13/8/2024).

"Apakah insialnya 'A' atau yang lain, nanti kita lihat ya," pungkasnya, ketika ditemui di DPP Golkar, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, siapapun Plt. Ketum Golkar pengganti Airlangga nanti akan diputuskan melalui rapat pleno dikarenakan perlu ada kesepakatan bersama.

Diterangkan bahwa Plt yang nantinya akan bertugas hanya satu. Dia tidak membeberkan nama terlebih dahulu, lantaran akan mendahului Rapat Pleno malam ini, yang dihelat di DPP Golkar, Jakarta.

"Nanti Plt. Ketum itu bertugas yaitu untuk melaksanakan munas (musyawarah nasional) dan kita targetkan [jadwal munas] nanti juga akan diputuskan di pleno," tuturnya.

Selain itu, dia mengungkapkan Plt Ketum nantinya juga memiliki peran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Walapun nanti pada saat Ketum definitifnya terpilih, beliau yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut," pungkasnya.

Menurutnya, munaslub Golkar harus dilakukan segera mungkin. Hal itu menimbang pendaftaran Pilkada serentak akan dimulai pada 27 Agustus 2024.

"Jadi sebelum itu [pendaftaran pilkada] harus sudah sudah selesai," jelasnya.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga.

"Ya di situ ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo [Bamsoet], yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby [Adhityo Rizaldi], ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus," kata Agung Laksono dilansir dari Antara, Minggu (11/8/2024).

Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sementara Bobby yang disebut Agung kemungkinan merujuk ke Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi.

Terlepas dari usulannya itu, dia menegaskan bahwa semua tergantung pada pilihan yang disepakati saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar setelah Airlangga mundur.

Bisnis.com, JAKARTA - Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia dinilai bisa menggantikan sosok Airlangga Hartartountuk menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa kedua nama tersebut bisa menjadi representatif dari Airlangga Hartarto yang mendadak mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Menurut Adi, jika ada suksesor Partai Golkar nama yang paling sering muncul ke publik adalah Bambang Soesatyo atau Bamsoet dan Bahlil Lahadalia.

"Biasanya kalau ada suksesi Partai Golkar, nama yang paling sering muncul adalah Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia. Kedua orang ini punya kapasitas dan rekam jejak yang baik di Partai Golkar," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Kendati kedua nama itu memiliki pengaruh yang cukup kuat di Partai Golkar, namun kunci untuk meraih kursi ketua umum ada di tangan DPD Partai Golkar tingkat I dan II.

"Mereka berdua itu harus bisa mendapat dukungan politik dari mayoritas DPD Partai Golkar. Jadi tinggal tunggu saja siapa yang bisa meyakinkan DPD tingkat I dan II," kata Adi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu 11 Agustus 2024.

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

JAKARTA, investor.id – Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengundang banyak tanya. Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka menilai pengunduran diri Airlangga Hartarto berkaitan dengan powerfull di luar Partai Golkar. Menurutnya,  Airlangga sebenarnya bukan mengundurkan diri, tetapi jabatannya direbut oleh kekuatan powerfull.

"Kalau saya bisa katakan itu direbut, bukan perebutan menurut saya," ujar Jusuf Hamka kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Namun Jusuf Hamka mengaku tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan powerfull sehingga dapat merebut jabatan ketum dari Airlangga.

"Situ harus tahu, kalau direbut siapa sih yang bisa merebut? Itu pasti yang powerfull-lah, saya nggak berani ngomong saya juga belum tahu sebenarnya," ungkap Jusuf Hamka.

Diakui Jusuf Hamka, pengunduran diri Airlangga dari ketua umum terbilang aneh. Pasalnya, Airlangga mengundurkan diri di tengah keberhasilannya mengangkat suara Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2024.

"Kalau Pak Airlangga tidak berprestasi, mungkin bisa dibilang untuk diminta Munas dipercepat, padahal kan Munas sudah ada waktunya kan. Kalau sekarang kan munas dipercepat, saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Jadi saya berpikir Pak Airlangga sudah berprestasi dan Pak Airlangga bekerja terus, pasti ada sesuatu yang membuat dia mundur dulu," pungkas Jusuf Hamka.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Airlangga Hartarto menyampaikan alasan mundur dari Ketua Umum DPP Golkar lantaran ingin menjaga keutuhan partai saat masa transisi pemerintahan selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan dari video resmi Partai Golkar yang diterima Bisnis, pada Minggu (11/8/2024).

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata Airlangga.

Dia juga menambahkan bahwa keputusan pengunduran diri dirinya dari Partai Golkar telah disampaikan pada Sabtu (10/8/2024) malam.

Sebagai tindaklanjutnya, Golkar akan menyiapkan mekanisme yang sesuai dengan aturan aturan yang berlaku untuk memproses pengunduran diri tersebut.

Airlangga memastikan bahwa proses tersebut bakal dilakukan secara damai hingga menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

"Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," tambahnya.

Adapun, secara khusus dia berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian, Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Airlangga juga turut menyampaikan terimakasih kepada senior Partai Golkar seperti Jusuf Kalla; Aburizal Bakrie; Luhut Binsar Panjaitan; Akbar Tanjung, Agung Laksono ; dan Muhamad Hatta.

"Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Airlangga Hartarto menyampaikan alasan mundur dari Ketua Umum DPP Golkar lantaran ingin menjaga keutuhan partai saat masa transisi pemerintahan selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan dari video resmi Partai Golkar yang diterima Bisnis, pada Minggu (11/8/2024).

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata Airlangga.

Dia juga menambahkan bahwa keputusan pengunduran diri dirinya dari Partai Golkar telah disampaikan pada Sabtu (10/8/2024) malam.

Sebagai tindaklanjutnya, Golkar akan menyiapkan mekanisme yang sesuai dengan aturan aturan yang berlaku untuk memproses pengunduran diri tersebut.

Airlangga memastikan bahwa proses tersebut bakal dilakukan secara damai hingga menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

"Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," tambahnya.

Adapun, secara khusus dia berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian, Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Airlangga juga turut menyampaikan terimakasih kepada senior Partai Golkar seperti Jusuf Kalla; Aburizal Bakrie; Luhut Binsar Panjaitan; Akbar Tanjung, Agung Laksono ; dan Muhamad Hatta.

"Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini," pungkasnya.