Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya masih menunggu data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kenaikan upah di 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November, nanti jadi kita tunggu saja hasil daripada report dari BPS," kata Airlangga di kantornya, Kamis (3/10).

Perhitungan UMP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Dalam hal ini ada tiga variabel perhitungan upah ini diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Airlangga Hartarto mendapatkan amanah jabatan baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Selain Airlangga, Presiden Jokowi juga menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy jadi Plt Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Oh iya, kan Pak Menko (Airlangga) jadi Menaker (dan) Menko PMK jadi Mendes. Jadi 20 hari ini kita merangkap Menaker,” kata Susi usai Media Briefing Perayaan Lima tahun Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (2/10).

Kata Susi, setelah menjabat sebagai Plt Menaker, Airlangga langsung memanggil Sekretaris Jenderal Kemnaker juga beberapa Dirjen Kemnaker untuk mendalami masalah-masalah ketenagakerjaan. Alasannya karena pemerintah harus bergegas menyiapkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Tadi kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa Dirjen mengenai kebijakan ketenagakerjaan kita seperti apa, termasuk siklusnya setiap waktu per November itu kan menetapkan upah minimum,” tambah Susi.

Menurut dia, Airlangga ingin kebijakan kenaikan upah, termasuk formulasi yang digunakan tahun ini dipersiapkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak.

“Kita paham sudah ada regulasi semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja buruh sehingga kita akan cari jalan keluarnya,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga elite Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku belum mengikuti detail soal dirinya yang diisukan menjadi calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Dia hanya menjelaskan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar akan dilaksanakan pada 20 Agustus, dan menyinggung soal mekanisme yang berlaku.

"Saya sendiri belum ikuti terlalu detail, ya. Nanti kan Munas-nya itu akan dilakukan tanggal 20 (Agustus). Pendaftarannya itu yang saya dapat laporan bahwa akan dilakukan di tanggal 19. Jadi mungkin nanti setelah pendaftaran baru kita bisa tahu bagaimana mekanismenya," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Hal itu disampaikannya ketika ditemui usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024. Lebih lanjut, Bahlil meminta publik untuk menunggu penyelenggaraan Munas ketika ditanya soal dirinya yang diklaim mendapat dukungan dari 34 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi mendukung untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya saya, nanti kita lihat lah, ya. Munas-nya kan tanggal 20. Nanti kita lihat," ucapnya.

Dia juga meminta publik untuk menunggu penyelenggaraan Munas ketika ditanya soal dirinya yang disebut akan berembuk dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita untuk bermufakat soal pencalonan ketua umum.

"Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya. Munasnya nanti kita lihat ya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Nusron Wahid tak menampik bila Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar.

“Sejauh ini iya,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia tak menampik pula ketika ditanya apakah Bahlil akan terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar.

Adapun pada Kamis (15/8/2024), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum.

Sementara itu, Selasa (13/8/2024), Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Idrus Marham mengklaim 34 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi mendukung Bahlil Lahadalia mencalonkan diri sebagai ketua umum (Ketum) menggantikan Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GolkarBahlil Lahadalia buka suara soal potensi dirinya menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur.

Bahlil menyebut, dia menginginkan proses itu berjalan alami. Hal tersebut dikatakan Bahlil usai menerima Gelar Tanda Kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

"Saya pikir proses saja lah, ya. Saya juga kan bukan kader yang dari pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sekarang. Jadi alamiah saja," kata Bahlil.

Bahlil lantas mengaku sejatinya belum mengikuti secara langsung dinamika yang terjadi di DPP Golkar.

Oleh karena itu, dia memilih menunggu perkembangan lebih dulu dan menyerahkan mekanisme pergantian ketua umum melalui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

"Nanti saja waktu munas, kita lihat perkembangannya," ujar Menteri Investasi tersebut.

Di sisi lain, Bahlil kembali menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla tidak membahas perihal dinamika yang terjadi pada Partai Golkar.

Dia mengungkapkan, pertemuan itu adalah silaturahmi biasa. Bertemu Presiden Jokowi pun adalah hal wajar karena dirinya adalah menteri yang membantu pekerjaan presiden.

Lebih lanjut, Bahlil enggan berspekulasi apakah Presiden Jokowi merestuinya menjadi Ketum Partai Golkar.

"Saya tidak bisa menjawab (soal restu) itu karena tanyakan kepada yang berhak memberikan restu," kata Bahlil.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memberi kode bahwa Bahlil Lahadalia akan maju sebagai calon Ketum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Hal tersebut disampaikan Agus ketika menanggapi sikap 34 dari 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I atau tingkat Provinsi Golkar yang disebut setuju jika Bahlil menjadi Ketum Golkar.

Namun, Agus yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian enggan berkomentar apakah Bahlil akan menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sebab, pemilihan Ketum Golkar secara definitif bakal dilakukan dalam munas yang digelar di Jakarta pada 20 Agustus 2024.

“Insya Allah. Jawaban saya insya Allah,” ujar Agus Gumiwang.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dito Ariotedjo juga mengungkapkan telah mendengar aspirasi dari pengurus Golkar yang mengerucut pada nama Bahlil Lahadalia.

"Kita akan melihat bagaimana pastinya untuk munas, kan ada proses pendaftaran calon ketua umum. Nanti kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum nantinya calon tunggal atau tidak," ujar Dito saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa malam.

"Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil,” katanya melanjutkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Perekonomian PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sedih mengetahui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Jusuf Hamka mundur dari partai berlambang pohon beringin itu. Ia pun tidak tahu mengapa keduanya mundur.

"Ya saya agak sedih juga," ujar Ahok kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Dia mengaku menjalin pertemanan dengan Jusuf Hamka. Ahok pun juga pernah dihubungi Jusuf Hamka untuk membahas Pilkada DKI Jakarta 2024. "Pak Jusuf Hamka, kan teman juga ya. Waktu itu beliau sudah kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya seperti ini, ya mungkin saja tulisan skenario akan lawan," katanya.

Menurutnya, Jusuf Hamka adalah sosok yang memiliki sifat kesetiaan dan loyalitas tinggi. Oleh karena itu, ia tidak bisa menilai terlalu jauh dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar.

"Tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan, loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan gitu. Kita punya integritas dan diharapkan kita ada kesetiaan," jelas Ahok.

"Kalau kita masih sepakat ya. Kan tidak mungkin kita berjalan berdua kalau kita tidak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Jusuf Hamka," lanjutnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam (10/8).

“Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.

Dalam siaran yang sama, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, dia juga berterima kasih kepada sejumlah senior Golkar, di antaranya Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Muhammad Hatta.

“Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini,” kata Airlangga.

“Hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini,” sambung dia.

Dalam pengujung pengumumannya itu, Airlangga menutup dengan satu bait Hymne Partai Golkar. “Hiduplah Golongan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) pada Selasa (13/8/2024). Penunjukan itu dilakukan melalui rapat pleno yang dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar pada hari yang sama.

Selain menunjuk plt ketum, Partai Golkar juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketum definitif. Rencana, Munas ke-11 Partai Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga Selasa malam, belum ada kader partai yang secara resmi mengajukan diri untuk maju sebagai calon ketum. Namun, ia meyakini dalam satu hari ke depan akan ada sosok yang muncul mejadi calon ketum Partai Golkar.

"Ya mungkin mulai hari ini atau malam ini, besok, mulai ada yang muncul menjadi calon ketua umum," kata dia, Selasa malam.

Menurut dia, sosok yang akan menjadi calon ketum tentunya adalah kader Partai Golkar. Karena, hal itu merupakan syarat utama untuk menjadi calon ketum partai berlambang pohon beringin itu. Selain itu, terdapat sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi calon ketum.

Artinya, tidak ada peluang bagi pihak dari luar partai untuk menjadi calon ketum Partai Golkar. Bahkan, untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketum Golkar.

"Syarat untuk menjadi ketua umum itu adalah menjadi anggota permanen dari kader-kader Partai Golkar," kata dia saat ditanya peluang Jokowi atau Gibran menjadi pimpinan Partai Golkar.

Sementara itu, Waketum Partai Golkar Adies Kadir menilai, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Gibran akan menjadi calon ketum. Menurut dia, peluang bagi putra sulung Jokowi itu juga hampir tidak ada untuk menjadi calon ketum Partai Golkar.

"Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti Sowan ke Golkar. Pasti konsolidasi dengan DPD 1, sampai saat ini tidak ada," kata dia.

Ia mengatakan, Munas ke-11 Partai Golkar telah dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Agustus 2024. Menurut dia, peluang untuk memenuhi syarat menjadi calon ketum sulit dilakukan oleh Gibran dengan sisa waktu yang ada.

"Saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden," kata Adies.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 AD/ART Partai Golkar, setidaknya terdapat tujuh syarat untuk menjadi ketua umum di partai yang identik dengan warga kuning itu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara.

2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

3.Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

6. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.

7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Nama Bahlil terus menguat

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, sosok yang kini paling potensial untuk menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan partai adalah Bahlil Lahadalia. Apalagi, Bahlil juga dinilai memenuhi semua persyaratan untuk menjadi ketum Golkar.

"Ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat. Nah ini saya terus terang yang membuat saya terpanggil secara organisasi sekaligus secara moral untuk menjelaskan ini," kata dia saat konferensi pers di IM Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Ia menilai, sejumlah pihak sengaja menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketum Partai Golkar. Padahal, AD/ART Partai Golkar telah jelas mengatur syarat untuk menjadi ketum.

Idrus menyebutkan, salah satu syarat mutlak untuk menjadi calon ketum adalah pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode atau organisasi pendiri, atau pengurus DPD Partai Golkar. Menurut dia, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Partai Golkar Papua.

Idrus juga sempat menunjukkan SK Bahlil yang bertugas sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Papua. SK itu diberikan ketika Idrus masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar di masa kepemimpinan Abu Rizal Bakrie.

"Ini jadi memenuhi syarat. Saudara Bahlil memenuhi syarat secara organisatoris seperti itu," kata dia.

Idrus menambahkan, Bahlil bukan hanya didukung oleh para elite Partai Golkar untuk jadi ketum. Ia mengeklaim, saat ini sudah ada lebih dari 30 DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang mendukung Menteri Investasi itu menjadi ketum.

"Sudah lebih (dari 30 DPD yang mendukung). Yang real kalau tidak salah sudah 34, yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata dia.

Ihwal klaim Idrus soal dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Bahlil, Adies enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku belum bertemu dengan para ketua DPD Partai Golkar untuk mengonfirmasi dukungan untuk Bahlil.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa Bahlil menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon ketum Partai Golkar. Orang dekat Presiden Jokowi itu juga dinilai memenuhi syarat untuk jadi ketum Partai Golkar.

"Pak Bahlil itu kan kalau tidak salah bendahara dari Papua Barat ya, Papua Induk ya. Jadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua Induk. Jadi seluruh kadar Partai Golkar boleh," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki pengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar masih belum terjawab. Sejumlah nama potensial seperti Agus Gumiwang, Bahlil Lahadalia, hingga Bambang Soesatyo digadang-gadang bakal mengisi posisi Golkar 1.

Prahara di internal partai berlambang pohon beringin itu akan segera menemui babak akhir pada saat diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar dalam waktu dekat.

Untuk sementara, Agus Gumiwang didapuk untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Airlangga Hartarto pada Minggu (11/8/2024).

Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) resmi menjadi Plt Ketum Partai Golkar pada Selasa (13/8/2024) usai diselenggarakannya rapat pleno.

“Dalam rapat pleno yang baru selesai dan musyawarah secara mufakat, saya diberikan amanat untuk memimpin Partai golkar sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar,” ujarnya saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Selasa (12/8/2024).

Dalam pidatonya sebagai Plt. Ketum, Menteri Perindustrian itu kemudian menjelaskan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa.

“Golkar merupakan partai yang pengalaman jam terbang begitu tinggi sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan apapun, tetap menjaga soliditas di antara kader dan internal Partai Golkar, ” pungkasnya

Agus juga menuturkan bahwa internal Partai Golkar tetap memiliki komitmen yang tidak berubah, termasuk menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2024.

"Partai Golkar siap menyukseskan pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029," ucap Agus.

Penentuan Posisi Golkar 1 di Munaslub

Agus Gumiwang mengumumkan jadwal Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Agustus 2024.

Agus menuturkan bahwa secara musyawarah dan mufakat, dia diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum. Adapun, tugas utamanya adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar.

“20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta,” jelasnya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Penentuan tanggal Rapimnas dan Munas ini menjadi keputusan pertama Agus Gumiwang ketika menjabat sebagai Plt Ketua Umum partai Golkar.

Agus Gumiwang melanjutkan, beberapa hal akan dibahas dalam Rapimnas dan Munas tersebut. Beberapa diantaranya yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar.

Agus Gumiwang pun sempat ditanya awak media soal nama-nama yang santer akan menjadi Ketua Umum Golkar salah satunya Bahlil Lahadalia. Namun demikian, Agus hanya merespon pertanyaan itu dengan jawaban normatif.

"Siapa yang akan jadi ketua umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas," tegas Agus.

Kendati demikian, Agus Gumiwang menuturkan bahwa dirinya tidak akan maju menjadi calon Ketua Umum (Caketum) di Munas pada 20 Agustus 2024 nanti.

“Saya tidak maju,” jelasnya.

Peluang Bahlil jadi Ketua Umum Golkar 1

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga.

Menurutnya, terdapat nama Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sementara Bobby yang disebut Agung kemungkinan merujuk ke Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi.

"Ya di situ ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo [Bamsoet], yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby [Adhityo Rizaldi], ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus," kata Agung Laksono dilansir dari Antara, Minggu (11/8/2024).

Terlepas dari usulannya itu, dia menegaskan bahwa semua tergantung pada pilihan yang disepakati saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar setelah Airlangga mundur.

Menurutnya, Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) untuk menentukan jadwal munas atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan pelaksana tugas (plt.) ketua umum.

"Itu terserah nanti di munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat, red.) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang," kata dia.

Namun, untuk nama Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Agung Laksono mengaku belum mendengar itu.

"Saya belum tahu. Kita lihat ke depan," kata Agung Laksono.

Di lain pihak, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa kedua nama tersebut bisa menjadi representatif dari Airlangga Hartarto yang mendadak mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Menurut Adi, jika ada suksesor Partai Golkar nama yang paling sering muncul ke publik adalah Bambang Soesatyo atau Bamsoet dan Bahlil Lahadalia.

"Biasanya kalau ada suksesi Partai Golkar, nama yang paling sering muncul adalah Bambang Soesatyo dan Bahlil Lahadalia. Kedua orang ini punya kapasitas dan rekam jejak yang baik di Partai Golkar," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Kendati kedua nama itu memiliki pengaruh yang cukup kuat di Partai Golkar, namun kunci untuk meraih kursi ketua umum ada di tangan DPD Partai Golkar tingkat I dan II.

"Mereka berdua itu harus bisa mendapat dukungan politik dari mayoritas DPD Partai Golkar. Jadi tinggal tunggu saja siapa yang bisa meyakinkan DPD tingkat I dan II," kata Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bahwa Partai Golkar harus segera memilih ketua umum baru setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Bahkan, menurut Agung, Golkar harus segera memiliki ketua umum (ketum) definitif sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27-29 Agustus 2024.

Untuk memilih ketum definitif maka Golkar disebut memang harus menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

“Memang harus segera ditetapkan ketum definitif menimbang pendaftaran pilkada itu 27-29 Agustus, harus ketum definitif sehingga Golkar ini berkejaran dengan waktu untuk dapat ketum yang sah, untuk bisa nanti tanda tangan di formulir itu (pendaftaran calon kepala daerah). Kalau tidak ya repot,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

Apalagi, Agung mengatakan, rekomendasi Golkar pasti diperebutkan oleh kandidat calon kepala daerah karena merupakan partai politik pemenang kedua pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meskipun, sejumlah elite Golkar di pusat dan daerah kompak mengatakan tidak ada perubahan pemberian rekomendasi calon kepala daerah meskipun Airlangga mundur dari poisisi ketum.

“Dalam konteks hari ini kan rekomendasi dari Golkar itu diperebutkan dan menentukan peta politik di sejumlah porivinsi, kota, dan kabupaten. Jadi, mau enggak mau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) harus bergegas untuk memastikan bahwa munaslub bisa berlangsung sebelum pendaftaran dibuka 27-29 Agustus 2024,” ujar Agung.

Atas dasar itu, Agung berpendapat bahwa rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa malam ini tidak akan berlangsung alot. Sebab, para elite partai menyadari bahwa posisi mereka terdesak mendekati pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024.

Termasuk, kemungkinan merevisi atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait pelaksanaan munaslub dan pemilihan ketum.

“Mau enggak mau, di internal ya mau enggak mau harus paham situasi politiknya karena memang harus menghadapi pilkada, jangan sampai malah (Golkar) enggak bisa ikut pilkada kan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar

Menyikapi mundurnya Airlangga, DPP Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa malam ini. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pleno akan fokus pada agenda pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar.

Selain itu, menurut dia, rapat pleno sekaligus membahas penentuan Pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.

"Penentuan jadwal Rapimnas (rapat pimpinan nasional), penentuan jadwal Munaslub,” kata Meutya pada 12 Agustus 2024.

Sementara itu, dalam rapat pleno disebut juga akan dibahas mengenai AD/ART Partai Golkar.

Dalam rapat pleno itu akkhirnya disepakati Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketum Golkar.

"Menunjuk Plt Ketum. Saya kenalkan dulu. Rapat pleno mengesahkan Plt Ketum yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita," ujar Meutya Hafid dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa malam.

"Secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah untuk memimpin partai Golkar sebagai Plt Ketum Golkar dan tugas utama saya sebagai Plt Ketum Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11," kata Agus menimpali.

Rekomendasi pilkada tak berubah

Sementara itu, terkait rekomendasi pilkada, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada perubahan meskipun terjadi perubahan di pucuk pimpinan partai.

Idrus menjelaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 merupakan keputusan institusional Partai Golkar, bukan hanya keputusan Airlangga selaku ketua umum

"Keputusan-keputusan yang sudah diambil itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Airlangga Hartarto. Karena itu keputusan partai, tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan ketua umum," kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Idrus juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan mengenai rekomendasi paslon yang sudah dikeluarkan dengan adanya plt ketum.

Sebab, plt ketum tetap melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Airlangga, meskipun tetap saja akan ada catatan tertentu.

"Kecuali mungkin ada catatan-catatan. Tapi, di tingkat KIM (Koalisi Indonesia Maju), dan yang paling penting dibicarakan dengan calon-calon yang sudah ditetapkan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut tetap mendapat posisi di partai beringin jika Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar.

"Saya punya keyakinan bahwa ke depan ini di internal Golkar, katakanlah Bahlil jadi ketua umum, pasti nanti Airlangga juga akan mendapatkan posisi tertentu," ujar Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Menurut Idrus, Bahlil bisa saja memberikan posisi kepada Airlangga di Dewan Penasihat atau Dewan Pembina Golkar.

Selain itu, Idrus yakin bahwa Bahlil tetap menginginkan Airlangga menduduki kursi menteri.

"Bahlil pasti tetap menginginkan Airlangga tetap di dalam kabinet," terang dia.

Keyakinan Idrus tersebut berangkat dari kontribusi Airlangga ketika memimpin Golkar.

Salah satunya ketika Airlangga bersama Golkar menjadi inisiator lahirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau kita melihat, lahirnya KIM ini, Golkar salah satu partai yang menjadi inisiator dan inspirator lahirnya KIM," ujar Idrus.

Idrus juga berkeyakinan bahwa mundurnya Airlangga tidak akan memperlemah internal Golkar ke depan.

Mengingat, mundurnya Airlangga sendiri mempunyai orientasi untuk memperkuat pemerintahan ke depan.

"Karena itu dengan pergantian ini, tidak memperlemah, itu semakin memperkuat dan bagian dari strategi itu," imbuh dia.

Sebagaimana diberitakan, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua umum Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," katanya.

Usai mundurnya Airlangga, berhembus isu bahwa Bahlil akan menjadi Ketua Umum Golkar periode berikutnya. Namun, rekam jejak kepengurusan Bahlil di partai beringin menjadi sorotan oleh sejumlah elite Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) diagendakan menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Rapat pleno itu dilakukan usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, ada tiga fokus pembahasan dalam rapat pleno itu. Pertama, dalam rapat itu akan dilakukan pembacaan surat pengunduran diri Airlangga. Surat itu nantinya akan disahkan dalam rapat.

"Nanti disahkan di sini dan itu menjadi de jure Pak Airlangga telah berhenti secara de jure," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Ia menambahkan, pembahasan kedua adalah penetuan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Setelah itu, baru akan dilakukan pembahasan untuk menentukan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Meutya mengatakan, pembukaan rapat pleno itu akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Setelah itu, baru para peserta rapat akan berembuk untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Golkar.

"Insya Allah sudah kami capai untuk musyawarah mufakat, lalu akan dipimpin plt ketum yang sudah dipilih untuk menentukan jadwal rapimnas, jadwal munas, dan lain-lain," kata dia.

Ia mengatakan, nantinya Plt Ketum Partai Golkar akan menentukan jadwal Rapimnas dan Munaslub sesuai pernyataan yang disampaikan Airlangga. Rencananya, dalam rapat pleno itu juga akan langsung ditentukan jadwal Munaslub Partai Golkar.

"Malam ini insya Allah sudah ada keputusan," ujar Meutya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham menyatakan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum (ketum) dilakukan tanpa ada desakan. Ia juga membantah anggapan Airlangga tersandera kasus hukum, sehingga memutuskan untuk mundur.

Idrus mengatakan, Airlangga mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar tanpa adanya tekanan. Apalagi, tekanan terkait masalah hukum yang dihadapinya beberapa tahun lalu di Kejaksaan Agung (Kejakgung).

"Saya kira teman-teman tahu bahwa yang paling banyak mengkritisi adalah angkatan saya. Ya, 2-3 tahun terakhir termasuk masalah hukum itu," kata dia di IM Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024)

Namun, setelah dilakukan kajian, masalah di Kejagung itu hanya sekadar opini publik. Alhasil, proses terkait kasus hukum itu telah berjalan dan pihak terkait kasus itu telah diberikan hukuman.

"Nah, saya punya keyakinan bahwa berdasarkan fakta yang ada, bukan alasan itu (Airlangga mundur)," ujar Idrus.

Alih-alih dapat tekanan, ia menilai, Airlangga ingin meninggalkan prestasi saat mundur dari Partai Golkar. Karena itu, Airlangga memilih untuk mundur daripada dimundurkan.

"Justru kita (Airlangga) tinggalin tempat karena punya prestasi. Nah, itulah sebabnya menggunakan kosa kata mundur, bukan dimundurkan. Kalau dia tidak prestasi, didorong, 'Hei, kau keluar, kau tidak punya prestasi'," kata Idrus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie menilai pengurus pusat Partai Golkar lebih baik menolak pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum untuk kepentingan Pilkada 2024. Alasannya, menurut Jimly, dukungan kepada bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah dari partai membutuhkan tanda tangan ketua umum definitif.

“Lebih baik lagi kalau dari kalangan internal Golkar ada gerakan menolak pengunduran diri ketum sampai diadakannya munas yang tinggal beberapa bulan lagi, karena secara formil, Airlangga masih tetap ketua umum sampai munas, terutama untuk kepentingan penandatanganan surat-menyurat terkait dukungan paslon pilkada mendatang,” kata Jimly saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Jimly, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat ini aktif sebagai Anggota DPD RI, dalam akun pribadi X-nya @JimlyAs, Senin (12/8/2024), menyayangkan mundurnya Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar. Namun, dia mengaku salut atas keputusan Airlangga itu.

“Mundurnya ketua umum Golkar mengagetkan padahal jadwal menuju munas tinggal menunggu bulan. Prihatin dan sayang, tetapi sekaligus salut kepada Airlangga yang berhati mulia dan berjiwa besar,” kata Jimly.

Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024), dalam sebuah rekaman video yang disiarkan oleh partai. Dia menyebut dirinya mundur sejak Sabtu malam (10/8/2024).

Beberapa pengurus partai pada Ahad malam langsung menggelar jumpa pers yang menyebut partai harus menggelar rapat pleno untuk mengambil sikap resmi dan menentukan status Airlangga selepas keputusannya mundur. Rapat pleno itu, yang diikuti seluruh pengurus DPP Partai Golkar, dijadwalkan berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada pukul 19.00 WIB.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid dalam siaran resmi partai di Jakarta, Selasa, menyebut ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat pleno malam ini, yaitu pembacaan surat pengunduran diri Airlangga sekaligus penentuan pelaksana tugas (plt.) ketua umum, penentuan jadwal rapimnas (rapat pimpinan nasional), dan penentuan jadwal musyawarah nasional luar biasa (munaslub).