Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut: belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun," ujar Jokowi.

Kepala negara merinci total belanja tersebut akan terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi
anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi menjelaskan pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Artinya, pemerintah mematok defisit APBN 2025 sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 dari produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerinthan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming atau pada 2025 sebesar 5,2%.

Hal ini disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ungkapnya.

Melihat target tersebut, terpantau tidak berubah dari target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam APBN 2024, yakni juga sebesar 5,2%.

Jokowi beralasan, target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

"Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik," lanjutnya.

Pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, target pemerintah tersebut lebih optimistis dari prediksi lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis pada Rabu (7/8/2024), IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Meski demikian, IMF mengingatkan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.