Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah faktor ditengarai bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 5% pada 2025. Target pertumbuhan itu sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2024, disebut bahwa ekonomi tahun depan akan didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

Selain itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal yang efektif akan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan langkah reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, serta daya saing, akan menjadi kunci mendorong kinerja investasi 2025,” tertulis di beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Pada saat yang sama, di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih stagnan, pemerintah berencana untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor. Termasuk di dalamnya pengembangan produk hilirisasi lanjutan.

Sementara untuk ekspor jasa, pemerintah juga mendorong melalui internet (digital delivered services export) seperti animasi, desain, audio dan video, musik dan film, games, jasa konsultansi bisnis, periklanan, dan lainnya. “Diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujarnya.

Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% yang akan masih ditopang oleh permintaan domestik.

"Ekonomi 2025 didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, juga termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi akan mendorong ekonomi menuju target 5,2% (year on year/YoY) tahun depan.

Meski demikian, sejumlah lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank atau Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), meramalkan ekonomi Indonesia tahun depan mentok di angka 5,1%.

Bahkan, IMF meprediksikan dalam lima tahun ke depan atau hingga 2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% YoY. Jauh dari target Prabowo yang mencapai 8%.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih di 5,1%. Angka ini jauh lebih rendah dari target yang dicanangkannya sebesar 7-8%

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkiraan dari IMF itu belum memperhitungkan strategi dan program-program unggulan pemerintahan baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kan mereka baru mengeluarkan (perkiraan pertumbuhan ekonomi RI), kita belum mengeluarkan jurus (strategi dan program strategis) kita," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Airlangga mengatakan sejumlah 'jurus' yang sudah disiapkan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi mulai dari mendorong ekspor, perkuat cadangan devisa, hingga hilirisasi dan lain sebagainya.

"Tentu kita bicara mengenai rencana jangka menengah, arahan Presiden mendorong ekspor. Kedua memperkuat cadangan devisa. Ketiga yaitu hilirisasi. Keempat tentu ada R&D (research and development) dan inovasi. Ada beberapa hal lain yang akan kita dorong ke depan," terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di 5,1% pada 2029 atau era terakhir Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 juga diperkirakan tetap 5% atau stagnan dari tahun lalu. Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang berjudul 'Policy Pivot, Rising Threats' yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Padahal Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Ia sangat optimistis target itu bisa dicapai.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%.

Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jumat (18/10/2024), menyebutkan ekonomi tahun depan akan masih ditopang oleh permintaan domestik.

"Ekonomi 2025 didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers.

Selain itu, juga termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi akan mendorong ekonomi menuju target 5,2% (year on year/YoY) tahun depan.

Bukan tanpa sebab, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) pun berencana menggeser kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari yang sebelumnya pro-growth menjadi pro-job.

Di mana BI memberikan insentif kepada perbankan yang mengucurkan kredit ke sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja atau pro-job mulai 1 Januari 2025.

KLM merupakan jamu manis dari BI—berupa penurunan giro wajib minimum (GWM) yang besarannya tergantung besarnya kredit yang dikucurkan—bagi perbankan untuk mengucurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang telah ditentukan.

Sebelumnya, BI memberikan insentif likuiditas demi mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Di mana sektor yang menjadi prioritas adalah hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Mulai tahun depan, sektor prioritas mengarah kepada pertanian, UMKM, perkebunan, yang menyerap banyak tenaga kerja. Harapannya, dengan semakin besarnya kucuran kredit ke sektor-sektor tersebut akan meningkatkan permintaan barang/jasa dan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Adapun, target pemerintah yang telah disahkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2025 tersebut nyatanya tidak berbeda dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Untuk tahun ini, kinerja sektor manufaktur dan perdagangan menjadi penopang utama pertumbuhan dari sisi produksi, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan nilai tambah dan output produksi.

"Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 diprakirakan tumbuh 5,1% [YoY]," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, anggaran belanja negara yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebenarnya masih kurang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Drajad menyebut, pertumbuhan ekonomi 2025 minimal harus sebesar 5,8 atau 5,9 persen untuk bisa mencapai target pertumbuhan selanjutnya yakni 8 persen.

Sehingga ia memperhitungkan setidaknya masih ada kekurangan Rp 300 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan mendatang.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita tuh masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekarang itu kan untuk belanja negara (sekitar) Rp 3.600 (triliun). Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8 persen nanti suatu saat, itu enggak cukup," jelas Drajad saat berbicara pada forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8 atau 5,9 (persen). Supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6 sampai 7 persen kemudian ke 8. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun," tegasnya.

Lalu, Drajad menyinggung soal bagaimana cara pemerintah mendatang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun sementara APBN 2025 sudah disusun peruntukannya.

Yang mana 45 persen dari total APBN 2025 digunakan untuk debt service.

"Debt service kita itu Rp 1.353 (triliun). Our state revenue (pendapatan negara) kita itu sekitar Rp 3.003 (triliun). Barusan saya hitung 45 persen dari state revenue ya, itu jadi pajak maupun bukan pajak. Bukan dari belanja negara. 45 persen of total state revenue goes to debt services. Pokok maupun bunga," jelasnya.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui PPN (pajak pertambahan nilai). Tapi PPN itu, itu yang belum banyak kita diskusikan," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, anggaran belanja negara yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebenarnya masih kurang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Drajad menyebut, pertumbuhan ekonomi 2025 minimal harus sebesar 5,8 atau 5,9 persen untuk bisa mencapai target pertumbuhan selanjutnya yakni 8 persen.

Sehingga ia memperhitungkan setidaknya masih ada kekurangan Rp 300 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan mendatang.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita tuh masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekarang itu kan untuk belanja negara (sekitar) Rp 3.600 (triliun). Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8 persen nanti suatu saat, itu enggak cukup," jelas Drajad saat berbicara pada forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8 atau 5,9 (persen). Supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6 sampai 7 persen kemudian ke 8. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun," tegasnya.

Lalu, Drajad menyinggung soal bagaimana cara pemerintah mendatang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun sementara APBN 2025 sudah disusun peruntukannya.

Yang mana 45 persen dari total APBN 2025 digunakan untuk debt service.

"Debt service kita itu Rp 1.353 (triliun). Our state revenue (pendapatan negara) kita itu sekitar Rp 3.003 (triliun). Barusan saya hitung 45 persen dari state revenue ya, itu jadi pajak maupun bukan pajak. Bukan dari belanja negara. 45 persen of total state revenue goes to debt services. Pokok maupun bunga," jelasnya.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui PPN (pajak pertambahan nilai). Tapi PPN itu, itu yang belum banyak kita diskusikan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5,18% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, belakangan perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan terutama usai Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed menurunkan suku bunga hingga 50 basis point (bps) pada pekan lalu. Oleh sebab itu, perbaikan tersebut akan menjadi fondasi kuat untuk tahun depan.

"Tahun depan ini peluang, kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18%. Ya antara 5,15% sampai 5,2%," ujar Andry dalam acara Economic Outlook Bank Mandiri secara daring, Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, salah satu penopang pertumbuhan tersebut yaitu adalah daya konsumsi yang cenderung membaik sesuai big data Mandiri Spending Index.

Andry menunjukkan, indeks konsumsi membaik sepanjang kuartal III/2024. Menurutnya, terjadi kenaikan transaksi melalui kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS sejak awal Mei hingga awal Oktober ini.

"Ini konsumsi tumbuh di kuartal III, akan relatif lebih baik dibandingkan dengan kuartal II," jelasnya.

Sementara itu, sepanjang tahun ini Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08%.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menambah, konsumsi yang stabil didorong oleh perubahan gaya hidup terutama dari kelompok usia muda. Menurutnya, kelompok muda telah menjadi faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Perinciannya, Eka menunjukkan adanya peningkatan sektor-sektor terkait mobilitas seperti hotel dan restoran, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya seperti jasa-jasa hiburan.

Sementara itu, sektor manufaktur yang terdiri dari program hilirisasi industri logam dasar tetap konsisten tumbuh tinggi. Beberapa sektor manufaktur yang berorientasi pada pasar domestik, lanjutnya, juga tumbuh dengan relatif baik yaitu industri makanan dan minuman, dan industri kimia-farmasi.

"Namun, sektor manufaktur yang berorientasi ekspor seperti garmen, furnitur, kayu, dan elektronik mengalami tekanan karena pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor. Ke depan, kami harapkan sektor manufaktur berorientasi ekspor harusnya membaik seiring dengan peningkatan ekonomi global pasca era suku bunga tinggi," tutup Eka pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono buka-bukaan soal target pertumbuhan ekonomi yang pemerintah rancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang sebesar 5,2%.

Thomas menyebutkan realisasi dari target tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Apakah kita akan mencapai target dari 5,2% APBN 2025? Biarlah kabinet Pak Prabowo bekerja. Yang penting kita sudah punya landasan yang sangat baik," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Adapun, target pemerintah yang telah disahkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2025 tersebut nyatanya tidak berbeda dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Tommy, sapaannya, menegaskan bahwa untuk mencapai angka 5,2% ataupun angka yang lebih tinggi sebagaimana target Prabowo sebesar 8%, perlu mesin pertumbuhan ekonomi baru.

"Enggak mungkin kita mencapai angka-angka yang lebih tinggi dari yang dicanangkan kalau enggak mencari growth engine yang baru. Itulah menjadi PR besar Kabinet Pak Prabowo yang akan datang," lanjutnya.

Adapun, saat ini pemerintah juga tengah mendalami sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak terbatas pada hilirisasi. Namun, pada pendalaman dari hilirisasi tersebut untuk berbagai sumber daya alam lainnya.

Selain itu, Tommy mendorong adanya investasi-investasi baru di sektor-sektor selain pertambangan untuk mendorong konsumsi. Di mana konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

"Pak prabowo sering bercerita mengenai [investasi] energy transition. Tapi ketahanan pangan tadi dampaknya luas," jelas Tommy.

Melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, pemerintah telah menetapkan tujuh industri prioritas yang akan mendongkrak produk domestik bruto (PDB).

Pertama, industri berbasis sumber daya hayati. Kedua, industri berbasis mineral penting. Ketiga, industri dasar kimia dan logam.

Keempat, industri berteknologi menengah-tinggi seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga kedirgantaraan. Kelima, industri barang konsumsi berkelanjutan. Ketujuh, industri berbasis inovasi dan riset. Terakhir, industri kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) turun jadi 6% disambut gegap gempita oleh pasar dan pelaku ekonomi. Optimisme kian menguat, bahwa dampak penurunan suku bunga akan positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Langkah BI yang memangkas suku bunga acuan 25 bps itu dipandang berani dan taktis oleh Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto. Bagaimana tidak, ada pertaruhan BI yang mengeluarkan keputusan sekitar 12 jam sebelum pengumuman Fed Fund Rate (FFR) atau suku bunga The Fed.

Apabila The Fed menahan suku bunganya, risiko besar membayangi perekonomian Indonesia karena selisih BI Rate dengan FFR semakin melebar. Namun, terawangan BI tepat, sinyal dovish direspons dengan pelonggaran moneter.

"Dikatakan berani dan taktis karena keputusan ini dilakukan mendahului keputusan The Fed yang baru akan memutuskan apakah akan menurunkan atau menahan suku bunga Fed [FFR] pada pertemuan 20—21 September nanti," ujar Ryan, Rabu (18/9/2024).

Ryan meyakini bahwa keputusan menurunkan BI Rate sudah tepat waktu. Selain momentum yang pas dengan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), kondisi domestik pun ada dalam indikator yang baik, seperti inflasi rendah, nilai tukar rupiah menguat, dan lainnya.

Dia berharap suku bunga perbankan juga ikut menyesuaikan diri sehingga perekonomian kembali pulih dan membaik.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, setidaknya ada lima alasan bank sentral berani mengambil langkah lebih awal untuk menurunkan suku bunga acuan. Salah satunya, BI melihat bahwa arah penurunan suku bunga The Fed sudah lebih jelas, baik waktu maupun besarannya.

BI meyakini bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga hingga tiga kali tahun ini, yakni pada September, November, dan Desember 2024; lalu empat kali pada 2025. Penurunan tersebut masing-masing 25 bps.

Turunnya suku bunga The Fed, menurut Perry, dapat berdampak pada kondisi makroekonomi Indonesia, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana penurunan suku bunga BI bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Perry mencontohkannya dari berbagai sisi, baik secara makro dari sisi kredit perbankan dan sektor ritel, maupun lebih khusus terkait geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Suku bunga yang lebih rendah dapat memacu permintaan maupun penyaluran kredit. Perry menilai bahwa denyut perekonomian akan berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terdorong.

"Kebijakan sekarang, makroprudensial, sistem pembayaran, moneter memang sudah mulai [menunjukkan dorongan] untuk pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya moneter kan lebih pro-stability, sekarang sudah lebih balance antara stability and growth. Sementara makroprudensial dan sistem pembayaran sejak awal sudah pro-growth," ujar Perry pada Rabu (18/9/2024).

BI tidak mengubah proyeksinya atas pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun beberapa waktu lalu terjadi pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi global. BI tetap memperkirakan ekonomi RI tumbuh 4,7%—5,5% pada 2024, dengan nilai tengah 5,1%.

Batas atas proyeksi BI bahkan lebih tinggi dari terawangan pemerintah, dan tidak berkurang saat rupiah melemah.

"Untuk tahun ini memang kami perkirakan 5,1% masih bisa tercapai," ujar Perry.

Adanya pemangkasan suku bunga dan stimulus fiskal bahkan membuat Perry yakin bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 bisa lebih tinggi dari proyeksi nilai tengah BI.

Bank sentral menilai bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Kemudian ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun juga diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik, khususnya pada kuartal IV/2024.

Berbagai indikator terkini, termasuk hasil survei Bank Indonesia, menunjukkan kegiatan ekonomi pada kuartal III/2024 yang baik, sebagaimana tecermin pada keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif, serta impor barang modal dan penjualan semen yang meningkat.

Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

Peluang BI Turunkan Suku Bunga Lagi

Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menyampaikan kemungkinan tersebut, terlebih BI Rate telah dipangkas sebesar 25 bps dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin.

"Kami pikir BI seharusnya dapat menurunkan suku bunga lagi bulan depan dengan asumsi rupiah menguat di bawah Rp15.000 per dolar, bukan tidak mungkin terjadi karena indeks dolar DXY saat ini berada di ambang penurunan di bawah 100, sebuah level teknis utama," tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, langkah pemangkasan oleh The Fed tersebut bersifat dovish. Di mana indeks dolar merosot hampir -1% karena The Fed memberikan arahan yang dovish.

Dolar yang secara efektif memberikan momentum penguatan bagi mata uang negara berkembang. Imbal hasil obligasi AS yang stabil setelah pengumuman FOMC menandakan suasana risk-on, karena penurunan suku bunga sejauh ini tidak ditafsirkan sebagai pandangan suram The Fed terhadap prospek ekonomi AS.

Sejalan dengan hal tersebu, Satria memperkirakan negara-negara di Asean, termasuk Indonesia akan mendapatkan momentum aliran modal asing.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat dari dot plot yang menunjukkan penurunan suku bunga FFR sebesar 50bps lagi tahun ini.

"Dot plot mengindikasikan bahwa 19 anggota FOMC, baik yang memberikan suara maupun yang tidak memberikan suara, melihat suku bunga acuan Fed Funds di 4,4% di akhir tahun ini, setara dengan kisaran target 4,25% hingga 4,50%," ujarnya.

Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho menjelaskan, pihaknya memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada bulan ini dan bulan depan. Oleh sebab itu, dia meyakini BI akan mengambil keputusan serupa.

"Kami pikir penurunan suku bunga sebesar 25 bps lagi akan terjadi bulan depan, sejalan dengan sudut pandang The Fed," ujar Luthfi dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Untuk sementara, Indo Premier Sekuritas memperkirakan total penurunan suku bunga acuan oleh BI sebanyak 50 bps hingga akhir tahun ini.

Lebih lanjut, Luthfi menyambut positif keputusan BI pangkas suku bunga acuan karena akan semakin memperkuat perekonomian ke depan. Dia menjelaskan, sistem perbankan domestik tetap tangguh yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga di angka 25,4% di Agustus 2024.

Tidak hanya itu, capital adequacy ratio (CAR) alias rasio kecukupan modal tercatat sebesar 26,6% pada Juli 2024, dengan non-performing loan alias penjamin bermasalah pada 2,3% bruto/0,8% neto. Lebih jauh, pinjaman swasta turun tipis menjadi +11,4% secara tahunan pada Agustus 2024, dengan target 10%—12% yoy pada tahun fiskal 2024).

"Kami melihat penurunan suku bunga berdampak positif bagi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pemulihan daya beli rumah tangga," ujar Luthfi. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ada dua hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%—8%, sebagaimana yang ditargetkan presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menuturkan target perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8% salah satunya dengan memperkuat pasar dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Barang-barang dari luar [impor] masuk ke dalam itu sangat tidak terkendali. Bisa saja, UMKM, industri kita berguguran," ujar Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah harus memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia dengan cara mengendalikannya. Langkah ini dilakukan agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri.

"Dalam negeri kita perkuat, barang-barang harus dikendalikan agar adil kalau barang luar membanjiri kita, tanpa ada SNI, tanpa nilai jual, tanpa ada izin dari BPOM dan sertifikat, tentu kita akan kalah bersaing," jelasnya.

Selanjutnya, Zulhas menambahkan Indonesia juga harus menguasai pasar ekspor dunia agar target ekonomi yang dicanangkan Prabowo-Gibran tercapai, salah satunya dengan memperkuat perjanjian bilateral.

"Oleh karena itu, ini [perjanjian] harus ditata dan dikendalikan, negara lain juga begitu, baru ekonomi kita tumbuh," ujarnya.

Dengan begitu, Zulhas menilai jika perdagangan dalam negeri menguat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diimpikan.

"Kalau kita kuat dalam negeri, produktivitas kita naik dan perjanjian kita rapikan sehingga, kita bisa menyerbu atau memperluas pasar luar negeri kita, baru [ekonomi] kita bisa tumbuh 7%—8%,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berpotensi mencapai kisaran 4,8% hingga 5,6% dengan titik tengah pada level 5,2%.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah, Selasa (27/8/2024).

“Pertumbuhan ekonomi kami perkirakan pada 2025 kisarannya 4,8% hingga 5,6%, dengan titik tengahnya di 5,2%,” katanya.

Perry mengatakan, terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Pertama, yaitu kinerja ekspor yang menurut dia masih dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi meski kontribusinya diperkirakan lebih kecil dibandingkan periode 2024.

Pelemahan ekspor kata Perry sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan melambat, hanya tumbuh sebesar 2,8% pada 2025, dari pertumbuhan tahun ini yang diperkirakan sebesar 3,2%.

Dia merincikan, pertumbuhan yang melambat terutama disebabkan oleh perekonomian di negara maju, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sementara itu, Indonesia memiliki peluang peningkatan ekspor ke India yang perekonomiannya diperkirakan lebih baik pada 2025.

Faktor kedua, Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi domestik juga akan ditopang oleh investasi, khususnya penanaman modal asing. Dia menekankan, untuk menggenjot kinerja investasi, pemerintah perlu memastikan iklim usaha dan produktivitas dalam negeri yang lebih baik.

Selain itu, keberlanjutan hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor terkait minerba, tetapi perlu diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Faktor ketiga, Perry mengatakan, perekonomian domestik masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Akan tetapi, alih-alih hanya mengandalkan bansos untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, menurutnya pemerintah perlu memastikan adanya penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, dengan memprioritaskan investasi pada sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu menggelontorkan lebih banyak stimulus yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas sektor riil guna mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, upaya stimulasi produktivitas tersebut tidak banyak terlihat dalam rencana yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

"Kami tidak melihat banyak upaya stimulasi produktifitas tersebut. Selain eksekusi program refomasi struktural existing. Memang reformasi struktural existing dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, sejauh ini hal itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan output kinerja ekonomi yang kita inginkan," kata Shinta kepada Bisnis, baru-baru ini.

Sejatinya, jelas Shinta, APBN 2025 telah melacak dengan baik risiko-risiko yang mencancam pertumbuhan ekonomi tahun depan. Mulai dari tekanan geopolitik, persistensi lemahnya pertumbuhan global, hingga higher for longer global interest rate.

Kemudian, pemerintah juga dinilai memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan intervensi pasar mengantisipasi peningkatan beban terhadap daya beli masyarakat karena faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar ataupun fluktuasi harga komoditas pangan/energi.

Bahkan, bantalan sosial di dalam APBN 2025 mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta subsidi-subsidi lainnya tergolong sangat generous.

"Masalahnya, isu pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan bantalan sosial. Harus ada perputaran ekonomi yang lebih robust di sektor riil, khususnya di sektor formal, jika beban-beban pertumbuhan ekonomi eksternal dan internal mau diubah sehingga menciptakan level pertumbuhan dan kesejahteraan yang diinginkan," jelasnya.

Kondisi inilah yang kemudian dianggap mengharuskan APBN 2025 menciptakan lebih banyak stimulus peningkatan produktifitas sektor riil agar target-target pertumbuhan yang sudah dipatok menjadi lebih achievable.

Idealnya, tambah Shinta, pemerintah harus menciptakan inovasi kebijakan reformasi struktural yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing iklim usaha atau investasi nasional.

Inovasi kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas jangka pendek agar beban pembiayaan APBN tahun depan lebih manageable, tanpa menciptakan resiko ekonomi yang lebih besar dalam jangka menengah-panjang.

"Bila pemerintah tidak menciptakan driver-driver pertumbuhan produktivitas jangka pendek kurun 1 tahun sepanjang 2025, khususnya yang dapat memicu peningkatan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, pertumbuhan penerimaan FDI dan kinerja ekspor secara signifikan, kami khawatir banyak asumsi yang akan meleset," ujarnya.

Dampaknya, peningkatan rasio utang dan defisit APBN bisa melampaui batas target yang dianggap sehat alias prudent bagi resiliensi ekonomi makro serta keberlanjutan pembiayaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha dan industri menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 yang ditetapkan pemerintah bakal berhadapan dengan tantangan besar berupa eskalasi geopolitik global dan era suku bunga tinggi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai diperlukan beberapa langkah yang perlu diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Pertama, menghadirkan bauran kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi domestik serta menarik investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Upaya ini tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2025, tetapi juga sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045," kata Arsjad kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, proteksi stabilitas moneter guna mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya saing, serta memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

Ketiga, menghadirkan sejumlah kebijakan yang mempertimbangkan progres kewirausahaan anyar dan mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di level global. Khususnya, lewat insentif pembiayaan dan dorongan menjadi bagian global supply chain.

Keempat, meningkatkan investasi produktif bernilai tambah tinggi di Indonesia dengan fokus pada kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja potensial sebanyak mencapai 187 juta orang yang berpotensi mampu bersaing di pasar global.

"Kebijakan reskilling dan upskilling yang efektif akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi tenaga kerjanya, meningkatkan daya saing nasional, dan menarik lebih banyak investasi produktif bernilai tambah tinggi," kata Arsjad.

Lebih jauh menyoal upaya pengembangan sektor ketenagakerjaan, pebisnis mengimbau pemerintah menggelontorkan insentif kepada sektor swasta agar berinvestasi dalam program retraining dan upskilling. Termasuk, pembangunan pusat-pusat pelatihan.

Di sektor perdagangan, kontribusi industri manufaktur mendapat sorotan. Terutama, produk-produk berorientasi ekspor yang kini berkontribusi sebanyak 20,39% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sementara dalam konteks investasi, dunia usaha berharap pemerintah terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

"Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.