Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah faktor ditengarai bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 5% pada 2025. Target pertumbuhan itu sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2024, disebut bahwa ekonomi tahun depan akan didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

Selain itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal yang efektif akan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan langkah reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, serta daya saing, akan menjadi kunci mendorong kinerja investasi 2025,” tertulis di beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Pada saat yang sama, di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih stagnan, pemerintah berencana untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor. Termasuk di dalamnya pengembangan produk hilirisasi lanjutan.

Sementara untuk ekspor jasa, pemerintah juga mendorong melalui internet (digital delivered services export) seperti animasi, desain, audio dan video, musik dan film, games, jasa konsultansi bisnis, periklanan, dan lainnya. “Diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujarnya.

Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% yang akan masih ditopang oleh permintaan domestik.

"Ekonomi 2025 didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, juga termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi akan mendorong ekonomi menuju target 5,2% (year on year/YoY) tahun depan.

Meski demikian, sejumlah lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank atau Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), meramalkan ekonomi Indonesia tahun depan mentok di angka 5,1%.

Bahkan, IMF meprediksikan dalam lima tahun ke depan atau hingga 2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% YoY. Jauh dari target Prabowo yang mencapai 8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ada dua hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%—8%, sebagaimana yang ditargetkan presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menuturkan target perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8% salah satunya dengan memperkuat pasar dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Barang-barang dari luar [impor] masuk ke dalam itu sangat tidak terkendali. Bisa saja, UMKM, industri kita berguguran," ujar Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah harus memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia dengan cara mengendalikannya. Langkah ini dilakukan agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri.

"Dalam negeri kita perkuat, barang-barang harus dikendalikan agar adil kalau barang luar membanjiri kita, tanpa ada SNI, tanpa nilai jual, tanpa ada izin dari BPOM dan sertifikat, tentu kita akan kalah bersaing," jelasnya.

Selanjutnya, Zulhas menambahkan Indonesia juga harus menguasai pasar ekspor dunia agar target ekonomi yang dicanangkan Prabowo-Gibran tercapai, salah satunya dengan memperkuat perjanjian bilateral.

"Oleh karena itu, ini [perjanjian] harus ditata dan dikendalikan, negara lain juga begitu, baru ekonomi kita tumbuh," ujarnya.

Dengan begitu, Zulhas menilai jika perdagangan dalam negeri menguat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diimpikan.

"Kalau kita kuat dalam negeri, produktivitas kita naik dan perjanjian kita rapikan sehingga, kita bisa menyerbu atau memperluas pasar luar negeri kita, baru [ekonomi] kita bisa tumbuh 7%—8%,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu menggelontorkan lebih banyak stimulus yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas sektor riil guna mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, upaya stimulasi produktivitas tersebut tidak banyak terlihat dalam rencana yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

"Kami tidak melihat banyak upaya stimulasi produktifitas tersebut. Selain eksekusi program refomasi struktural existing. Memang reformasi struktural existing dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, sejauh ini hal itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan output kinerja ekonomi yang kita inginkan," kata Shinta kepada Bisnis, baru-baru ini.

Sejatinya, jelas Shinta, APBN 2025 telah melacak dengan baik risiko-risiko yang mencancam pertumbuhan ekonomi tahun depan. Mulai dari tekanan geopolitik, persistensi lemahnya pertumbuhan global, hingga higher for longer global interest rate.

Kemudian, pemerintah juga dinilai memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan intervensi pasar mengantisipasi peningkatan beban terhadap daya beli masyarakat karena faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar ataupun fluktuasi harga komoditas pangan/energi.

Bahkan, bantalan sosial di dalam APBN 2025 mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta subsidi-subsidi lainnya tergolong sangat generous.

"Masalahnya, isu pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan bantalan sosial. Harus ada perputaran ekonomi yang lebih robust di sektor riil, khususnya di sektor formal, jika beban-beban pertumbuhan ekonomi eksternal dan internal mau diubah sehingga menciptakan level pertumbuhan dan kesejahteraan yang diinginkan," jelasnya.

Kondisi inilah yang kemudian dianggap mengharuskan APBN 2025 menciptakan lebih banyak stimulus peningkatan produktifitas sektor riil agar target-target pertumbuhan yang sudah dipatok menjadi lebih achievable.

Idealnya, tambah Shinta, pemerintah harus menciptakan inovasi kebijakan reformasi struktural yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing iklim usaha atau investasi nasional.

Inovasi kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas jangka pendek agar beban pembiayaan APBN tahun depan lebih manageable, tanpa menciptakan resiko ekonomi yang lebih besar dalam jangka menengah-panjang.

"Bila pemerintah tidak menciptakan driver-driver pertumbuhan produktivitas jangka pendek kurun 1 tahun sepanjang 2025, khususnya yang dapat memicu peningkatan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, pertumbuhan penerimaan FDI dan kinerja ekspor secara signifikan, kami khawatir banyak asumsi yang akan meleset," ujarnya.

Dampaknya, peningkatan rasio utang dan defisit APBN bisa melampaui batas target yang dianggap sehat alias prudent bagi resiliensi ekonomi makro serta keberlanjutan pembiayaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha dan industri menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 yang ditetapkan pemerintah bakal berhadapan dengan tantangan besar berupa eskalasi geopolitik global dan era suku bunga tinggi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai diperlukan beberapa langkah yang perlu diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Pertama, menghadirkan bauran kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi domestik serta menarik investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Upaya ini tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2025, tetapi juga sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045," kata Arsjad kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, proteksi stabilitas moneter guna mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya saing, serta memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

Ketiga, menghadirkan sejumlah kebijakan yang mempertimbangkan progres kewirausahaan anyar dan mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di level global. Khususnya, lewat insentif pembiayaan dan dorongan menjadi bagian global supply chain.

Keempat, meningkatkan investasi produktif bernilai tambah tinggi di Indonesia dengan fokus pada kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja potensial sebanyak mencapai 187 juta orang yang berpotensi mampu bersaing di pasar global.

"Kebijakan reskilling dan upskilling yang efektif akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi tenaga kerjanya, meningkatkan daya saing nasional, dan menarik lebih banyak investasi produktif bernilai tambah tinggi," kata Arsjad.

Lebih jauh menyoal upaya pengembangan sektor ketenagakerjaan, pebisnis mengimbau pemerintah menggelontorkan insentif kepada sektor swasta agar berinvestasi dalam program retraining dan upskilling. Termasuk, pembangunan pusat-pusat pelatihan.

Di sektor perdagangan, kontribusi industri manufaktur mendapat sorotan. Terutama, produk-produk berorientasi ekspor yang kini berkontribusi sebanyak 20,39% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sementara dalam konteks investasi, dunia usaha berharap pemerintah terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

"Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun pertama pemerinthan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming atau pada 2025 sebesar 5,2%.

Hal ini disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ungkapnya.

Melihat target tersebut, terpantau tidak berubah dari target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam APBN 2024, yakni juga sebesar 5,2%.

Jokowi beralasan, target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

"Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik," lanjutnya.

Pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, target pemerintah tersebut lebih optimistis dari prediksi lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis pada Rabu (7/8/2024), IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Meski demikian, IMF mengingatkan ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.