Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak modus sewa dan jual beli rekening terkait dengan transaksi judi online (judol).

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan beberapa kali OJK menerima pengaduan masyarakat mengenai pencurian data pribadi.

Namun, setelah dilakukan verifikasi dan sebagainya, ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang secara sukarela memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan dari pembukaan rekening untuk transaksi kejahatan.

"Hati-hati dalam meminjamkan dan menerima imbalan dari pembukaan rekening karena kita tidak tahu rekening tersebut untuk apa," ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan September 2024, Selasa (1/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya senantiasa mengimbau kepada bank untuk terus melakukan sosialisasi terhadap nasabah akan risiko dari aktivitas jual beli rekening.

Mengingat setiap aktivitas yang dinilai mencurigakan, baik yang dilakukan calon nasabah atau nasabah pada saat pembukaan rekening maupun saat melakukan aktivitas transaksional wajib dilaporkan sebagai TKM ke PPATK. "Ini kita lakukan bersama seluruh kantor OJK di berbagai tempat di seluruh Tanah Air," ujar Dian.

Lebih jauh, Dian menyebutkan OJK telah meminta pemblokiran rekening yang terkait judi online sekitar 8.000 rekening. Jumlah ini termasuk rekening penampungan dana judi online yang tersebar di berbagai bank.

OJK pun juga telah meminta bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk melakukan enhanced due diligence atau melakukan pendalaman atas nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi daring.

Kemudian juga meminta bank melakukan analisis atas transaksi nasabah, kemudian melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK terkait judi daring, dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening di bank di Indonesia (blacklisting).

Tidak hanya sampai di situ, OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan rekening bank untuk kegiatan tindak pidana termasuk judi daring, antara lain melalui aktivitas pemeriksaan on-site yang mencakup penerapan anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

"Salah satunya dengan me-review sistem APUPPT bank agar dapat secara efektif mengidentifikasi anomali transaksi yang mengarah kepada indikasi transaksi keuangan mencurigakan, termasuk transaksi judi daring," jelas Dian.

Judi online masih menjamur di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut salah satu modus yang menyebabkan praktik ilegal tersebut tumbuh subur, yakni jual beli rekening.

Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta pihak bank menjamin sistemnya lebih agresif terhadap segala jenis kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

"Rupanya, memang kalau dari hasil pengamatan salah satu isu yang terjadi itu adalah bukan masalah perjudiannya saja, tapi juga isu yang terkait dengan perdagangan rekening bank. Bagaimana kita menjamin sistem perbankan kita itu sehingga lebih hostile, lebih bermusuhan terhadap segala jenis kejahatan ekonomi," kata Dian, dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

Pihaknya juga telah memblokir 7.000 rekening yang terlibat transaksi judi online (judol). Langkat tersebut sebagai salah satu upaya memberantas praktik judi online yang semakin menjamur di Indonesia. Dia pun berharap langkah ini dapat mencegah maraknya judi online.

"Kita sudah menutup sekitar ada 7000 rekening. Saya kira juga mudah-mudahan sih akan semakin deterrence," tambahnya.

OJK juga terus berkoordinasi dengan meminta pihak bank memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi judi online dan perilaku para nasabah yang menjual belikan rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dikirimkan ke setiap bank melalui platform milik OJK, SIGAP. Alhasil, para bank dapat menukarkan data-data pemilik rekening sehingga bisa dimasukkan ke daftar hitam.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu sehingga bank tahu semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judi online," jelasnya.

Sanksi Berat yang Terlibat Judi Online

OJK tak segan akan memberi sanksi keras kepada siapapun yang terlibat menyuburkan praktik ilegal tersebut. Dian mengatakan nama pelaku akan dimasukan ke dalam daftar hitam atau blacklist Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, pelaku tidak dapat membuka rekening bank lagi.

"Kira-kira yang terberat yang bisa diterapkan yang paling terbaru dari kita tentu adalah semacam blacklist SLIK. Hal ini berarti kita tidak akan memperbolehkan lagi mungkin warga negara Indonesia yang main judi untuk membuka rekening bank di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengingatkan hal yang sama. Dia mengatakan masyarakat yang turut terlibat dalam transaksi tersebut dapat terjerat hukum.

"Terutama risiko hukum bagi pemilik rekening, yaitu ketika dilakukan proses penegakan hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Kiki menyebut pemilik rekening itu belum dapat dipastikan mempunyai tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan. Untuk itu, OJK akan terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat tidak terlibat transaksi keuangan yang melanggar hukum, termasuk jual beli rekening bank untuk judi online. OJK tak segan akan memberi sanksi keras kepada siapapun yang terlibat menyuburkan praktik ilegal tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan nama pelaku akan dimasukan ke dalam daftar hitam atau blacklist Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, pelaku tidak dapat membuka rekening bank lagi.

"Kira-kira yang terberat yang bisa diterapkan yang paling terbaru dari kita tentu adalah semacam blacklist SLIK. Hal ini berarti kita tidak akan memperbolehkan lagi mungkin warga negara Indonesia yang main judi untuk membuka rekening bank di Indonesia," kata Dian dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

Dia menekankan permasalahan perjudian sekarang bukan hanya praktiknya saja yang menjadi sorotan. Namun, juga isu terkait dengan perdagangan rekening bank. Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening online.

"Mungkin ini akan bisa memberikan edukasi kepada publik untuk tidak menjual belikan rekening dan tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang melanggar hukum seperti judi online maupun jenis-jenis transaksi lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengingatkan hal yang sama. Dia mengatakan masyarakat yang turut terlibat dalam transaksi tersebut dapat terjerat hukum.

"Terutama risiko hukum bagi pemilik rekening, yaitu ketika dilakukan proses penegakan hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Kiki menyebut pemilik rekening itu belum dapat dipastikan mempunyai tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan. Untuk itu, OJK akan terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan adanya praktik jual beli rekening untuk judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan oknum pelaku judi online ini datang ke kampung-kampung menyasar warga untuk membuka rekening dan diberi imbalan uang tunai Rp 100 ribu. Hal ini disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). Ivan mengatakan ada rekening yang dibuat sendiri oleh pengepul menyasar warga.

"Kasus judi online ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening, pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan," kata Ivan dalam rapat, dikutip dari detikNews.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik yang bisa membuat judi online tumbuh subur. Praktik tersebut adalah jual beli rekening bank untuk judi online.

Oleh sebab itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta pihak bank menjamin sistemnya lebih agresif terhadap segala jenis kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

"Rupanya, memang kalau dari hasil pengamatan salah satu isu yang terjadi itu adalah bukan masalah perjudiannya saja, tapi juga isu yang terkait dengan perdagangan rekening bank. Bagaimana kita menjamin sistem perbankan kita itu sehingga lebih hostile, lebih bermusuhan terhadap segala jenis kejahatan ekonomi," kata Dian, dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

Dia juga menyebut sekitar 7.000 rekening yang terindikasi judi online sudah ditutup. Penutupan rekening diharapkan semakin menekan pertumbuhan judi online.

"Kita sudah menutup sekitar ada 7.000 rekening yang ini saya kira juga mudah-mudahan sih akan semakin deterrence," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, modus transaksi judi online semakin beragam. Paling anyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya praktik jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan oknum pelaku judi online ini datang ke kampung-kampung menyasar warga untuk membuka rekening dan diberi imbalan uang tunai Rp 100 ribu. Hal ini disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). Ivan mengatakan ada rekening yang dibuat sendiri oleh pengepul menyasar warga.

"Kasus judi online ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening, pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan," kata Ivan dalam rapat, dikutip dari detikNews.

OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang masyarakat yang melakukan jual beli rekening belum dapat dipastikan memiliki tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan.

Oleh sebab itu, OJK terus berkoordinasi dengan intens kepada pihak bank dan pihak terkait, untuk memastikan customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) berjalan dengan baik.

“OJK mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik dan terus menyempurnakan sistem IT untuk dapat mendeteksi transaksi fraud dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Rabu.

Friderica menyebutkan bahwa pemilik rekening yang melakukan jual beli rekening memiliki risiko hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke perusahaan perbankan untuk meminta mereka memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi-transaksi terindikasi judi online, termasuk perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud, dan lain sebagainya.

“Kemudian, kami meminta agar bank mengintensifkan upaya untuk meminimalisir terjadinya jual beli rekening. Ini tentu terkait juga dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh teman-teman perbankan kepada para nasabahnya dan edukasi mengenai hak dan kewajibannya ketika dia mendapatkan rekening bank itu,” kata Dian.

Terkait masalah jual beli rekening, Dian mengakui sulitnya untuk mendeteksi indikasi kegiatan tersebut pada saat nasabah membuka rekening di bank. Mengingat hal itu, langkah edukasi kepada nasabah harus lebih ditonjolkan.

Dian mengatakan, parameter untuk pendeteksian indikasi judi online terus disempurnakan dengan mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem anti-fraud yang sudah dimiliki oleh bank.

Menurut dia, pemberantasan aksi jual beli rekening dan judi online memiliki parameter yang sangat khusus, berbeda dengan parameter yang dipakai untuk pendeteksian pencucian uang yang skalanya besar.

“Kalau transaksi judi online kadang-kadang hanya melibatkan uang Rp10 ribu, dan ini yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sekarang parameter itu sudah kita pakai, untuk transaksi yang kecil tetapi sering dan dilakukan penarikan yang segera, itu juga salah satu indikator,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024