Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) aktif memberantas aktivitas judi onlinedemi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan sejak September 2023 sampai dengan Juli 2024, BNI telah melakukan blokir sebanyak 1.842 rekening yang terbukti disalahgunakan sebagai sarana judi online.

“Dalam pemberantasan judi online, [ada beberapa] langkah-langkah yang telah dilakukan BNI,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Selasa (15/10/2024)

Pertama, perseroan melakukan pengamanan melalui Cyber Patrol dengan memantau secara pro aktif website perjudian daring yang menggunakan rekening BNI (web crawling) untuk mendeteksi situs yang menyalahgunakan rekening BNI

Selanjutnya, penguatan kebijakan penanganan judi online melalui kewajiban memelihara profil Nasabah secara terpadu (single Customer Identification File), mitigasi risiko transaksi yang dilakukan melalui Payment Gateway dan layanan Virtual Account.

“Karena beberapa transaksi judi online dilakukan antara lain dengan payment gateway, QRIS, virtual account, maupun top up e-wallet,” ucapnya.

Selain itu, kata Okki, perseroan memiliki system pemantauan dengan parameter yang dapat mendeteksi pola-pola transaksi judi online dan terus menerus dilakukan enhancement dengan pola-pola transaksi judi online terkini.

Kemudian, memasukkan data pemilik rekening yang diblokir sebagai daftar pantau pada aplikasi KYC on Board, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi membuka rekening baru di BNI.

Lebih lanjut, Okki menuturkan pihaknya terus menyampaikan edukasi maupun literasi terkait larangan jual beli rekening melalui beberapa platform atau media publikasi, mengingat rekening yang diperjualbelikan tersebut dapat disalahgunakan untuk kejahatan keuangan salah satunya judi online.

Dalam pemberantasan judi online, BNI juga Berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan kelembagaan terkait lainnya sehingga tindak lanjut yang dibutuhkan dapat segera dilakukan secara efektif.

Melalui upaya yang konsisten, BNI berupaya menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah, melindungi nasabah dari kerugian finansial dan dampak negatif

“Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, agar integritas system keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat terjaga,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik judi online atau judol masih menjamur di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, tanpa disadari sejumlah orang justru membantu judol tetap ada di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sampai saat ini masih ditemui praktik di mana masyarakat menjual data nomor induk kependudukannya (NIK) untuk membuka rekening bank kepada pihak lain.

Data tersebut digunakan oleh oknum untuk membuka rekening penampung dana transaksi judi online di Tanah Air.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Trining of Trainers bagi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (20/4/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya kerap kali menerima aduan dari masyarakat yang mengaku data pribadinya telah dicuri.

Akan tetapi, hasil verifikasi OJK menunjukan temuan berbeda.

"Ternyata ada yang secara sukarela menggunakan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang kami lindungi," tutur dia, dalam konferensi pers, secara daring, Selasa (1/10/2024).

"Mereka yang terlibat dalam hal tersebut bersama-sama menggunakan rekening untuk melakukan kejahatan," sambung wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Praktik "jual beli rekening" untuk kegiatan judi online itu memang sudah ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai bentuk tipu daya para bandar yang kerap mengganti rekening penampungan bank dalam menjalankan bisnisnya, sebagai modus menghindari kejahatan agar tidak terendus pihak berwajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik judi online atau judol masih menjamur di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, tanpa disadari sejumlah orang justru membantu judol tetap ada di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sampai saat ini masih ditemui praktik di mana masyarakat menjual data nomor induk kependudukannya (NIK) untuk membuka rekening bank kepada pihak lain.

Data tersebut digunakan oleh oknum untuk membuka rekening penampung dana transaksi judi online di Tanah Air.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Trining of Trainers bagi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (20/4/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya kerap kali menerima aduan dari masyarakat yang mengaku data pribadinya telah dicuri.

Akan tetapi, hasil verifikasi OJK menunjukan temuan berbeda.

"Ternyata ada yang secara sukarela menggunakan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang kami lindungi," tutur dia, dalam konferensi pers, secara daring, Selasa (1/10/2024).

"Mereka yang terlibat dalam hal tersebut bersama-sama menggunakan rekening untuk melakukan kejahatan," sambung wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Praktik "jual beli rekening" untuk kegiatan judi online itu memang sudah ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai bentuk tipu daya para bandar yang kerap mengganti rekening penampungan bank dalam menjalankan bisnisnya, sebagai modus menghindari kejahatan agar tidak terendus pihak berwajib.

KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi judi online

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan industri perbankan untuk memerangi rekening judi online di perbankan.

Sampai dengan September 2024, OJK telah meminta kepada bank untuk memblokir 8.000 rekening terindikasi judi online.

"Termasuk rekening penampungan judi daring yang tersebar di berbagai bank," katanya.

Untuk melengkapi langkah pemblokiran, OJK juga mendorong perbankan untuk memperluas penguatan pengawasan atau enhanced due diligence (EDD) kepada nasabah terindikasi judol. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, bank diminta untuk berkoordinasi dengan PPATK.

"Serta membatasi atau menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia," ucap Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik judi online atau judol masih menjamur di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, tanpa disadari sejumlah orang justru membantu judol tetap ada di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sampai saat ini masih ditemui praktik di mana masyarakat menjual data nomor induk kependudukannya (NIK) untuk membuka rekening bank kepada pihak lain.

Data tersebut digunakan oleh oknum untuk membuka rekening penampung dana transaksi judi online di Tanah Air.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Trining of Trainers bagi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (20/4/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya kerap kali menerima aduan dari masyarakat yang mengaku data pribadinya telah dicuri.

Akan tetapi, hasil verifikasi OJK menunjukan temuan berbeda.

"Ternyata ada yang secara sukarela menggunakan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang kami lindungi," tutur dia, dalam konferensi pers, secara daring, Selasa (1/10/2024).

"Mereka yang terlibat dalam hal tersebut bersama-sama menggunakan rekening untuk melakukan kejahatan," sambung wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Praktik "jual beli rekening" untuk kegiatan judi online itu memang sudah ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai bentuk tipu daya para bandar yang kerap mengganti rekening penampungan bank dalam menjalankan bisnisnya, sebagai modus menghindari kejahatan agar tidak terendus pihak berwajib.

KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi judi online

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan industri perbankan untuk memerangi rekening judi online di perbankan.

Sampai dengan September 2024, OJK telah meminta kepada bank untuk memblokir 8.000 rekening terindikasi judi online.

"Termasuk rekening penampungan judi daring yang tersebar di berbagai bank," katanya.

Untuk melengkapi langkah pemblokiran, OJK juga mendorong perbankan untuk memperluas penguatan pengawasan atau enhanced due diligence (EDD) kepada nasabah terindikasi judol. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, bank diminta untuk berkoordinasi dengan PPATK.

"Serta membatasi atau menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia," ucap Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik judi online atau judol masih menjamur di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, tanpa disadari sejumlah orang justru membantu judol tetap ada di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sampai saat ini masih ditemui praktik di mana masyarakat menjual data nomor induk kependudukannya (NIK) untuk membuka rekening bank kepada pihak lain.

Data tersebut digunakan oleh oknum untuk membuka rekening penampung dana transaksi judi online di Tanah Air.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Trining of Trainers bagi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (20/4/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya kerap kali menerima aduan dari masyarakat yang mengaku data pribadinya telah dicuri.

Akan tetapi, hasil verifikasi OJK menunjukan temuan berbeda.

"Ternyata ada yang secara sukarela menggunakan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang kami lindungi," tutur dia, dalam konferensi pers, secara daring, Selasa (1/10/2024).

"Mereka yang terlibat dalam hal tersebut bersama-sama menggunakan rekening untuk melakukan kejahatan," sambung wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Praktik "jual beli rekening" untuk kegiatan judi online itu memang sudah ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai bentuk tipu daya para bandar yang kerap mengganti rekening penampungan bank dalam menjalankan bisnisnya, sebagai modus menghindari kejahatan agar tidak terendus pihak berwajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik judi online atau judol masih menjamur di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, tanpa disadari sejumlah orang justru membantu judol tetap ada di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sampai saat ini masih ditemui praktik di mana masyarakat menjual data nomor induk kependudukannya (NIK) untuk membuka rekening bank kepada pihak lain.

Data tersebut digunakan oleh oknum untuk membuka rekening penampung dana transaksi judi online di Tanah Air.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Trining of Trainers bagi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (20/4/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya kerap kali menerima aduan dari masyarakat yang mengaku data pribadinya telah dicuri.

Akan tetapi, hasil verifikasi OJK menunjukan temuan berbeda.

"Ternyata ada yang secara sukarela menggunakan data diri seperti NIK untuk pembukaan rekening dengan imbalan. Ini bukan sesuatu yang kami lindungi," tutur dia, dalam konferensi pers, secara daring, Selasa (1/10/2024).

"Mereka yang terlibat dalam hal tersebut bersama-sama menggunakan rekening untuk melakukan kejahatan," sambung wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Praktik "jual beli rekening" untuk kegiatan judi online itu memang sudah ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Hal ini sebagai bentuk tipu daya para bandar yang kerap mengganti rekening penampungan bank dalam menjalankan bisnisnya, sebagai modus menghindari kejahatan agar tidak terendus pihak berwajib.

KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi judi online

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan industri perbankan untuk memerangi rekening judi online di perbankan.

Sampai dengan September 2024, OJK telah meminta kepada bank untuk memblokir 8.000 rekening terindikasi judi online.

"Termasuk rekening penampungan judi daring yang tersebar di berbagai bank," katanya.

Untuk melengkapi langkah pemblokiran, OJK juga mendorong perbankan untuk memperluas penguatan pengawasan atau enhanced due diligence (EDD) kepada nasabah terindikasi judol. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, bank diminta untuk berkoordinasi dengan PPATK.

"Serta membatasi atau menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia," ucap Dian.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan Indonesia untuk memblokir 8.000 rekening terkait dengan perjudian daring alias judi online. Jumlah tersebut meningkat dari angka 6.000 rekening berdasarkan penyampaian pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa jumlah itu termasuk rekening penampungan dana judi daring yang tersebar di berbagai bank, meskipun tak membeberkan perinciannya.

“OJK juga telah meminta bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk melakukan apa yang disebut sebagaienhanced due diligenceuntuk memperdalam nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi daring,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, bank juga diminta untuk melakukan analisis atas transaksi nasabah dan melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat temuan terkait judi online.

Nasabah yang terindikasi melakukan transaksi tersebut juga dapat dibatasi atau dihilangkan aksesnya terhadap pembukaan rekening perbankan di Indonesia, alias masuk dalam daftar hitam (blacklist).

“OJK mengimbau bank melakukan berbagai langkah mitigasi melalui surat pembinaan dan meminta bank senantiasa melakukancustomer due diligencesesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Dian.

Di samping itu, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga mengerahkan fokus kepada identifikasi dan upaya mempersempit ruang gerak pelaku, penampung, atau fasilitator judi daring. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pembekuan aset-aset bandar perjudian pada bank dalam bentuk rekening.

Adapun, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Awal September lalu, OJK juga menyatakan bahwa setiap bank di Tanah Air telah memiliki sistem yang mampu mendeteksi adanya rekening perjudian daring alias judi online.

Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal III/2024, yang melibatkan 93 bank responden untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan, serta arah/tendensi bisnis perbankan pada tiap kuartal.

“Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak modus sewa dan jual beli rekening terkait dengan transaksi judi online (judol).

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan beberapa kali OJK menerima pengaduan masyarakat mengenai pencurian data pribadi.

Namun, setelah dilakukan verifikasi dan sebagainya, ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang secara sukarela memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan dari pembukaan rekening untuk transaksi kejahatan.

"Hati-hati dalam meminjamkan dan menerima imbalan dari pembukaan rekening karena kita tidak tahu rekening tersebut untuk apa," ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan September 2024, Selasa (1/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya senantiasa mengimbau kepada bank untuk terus melakukan sosialisasi terhadap nasabah akan risiko dari aktivitas jual beli rekening.

Mengingat setiap aktivitas yang dinilai mencurigakan, baik yang dilakukan calon nasabah atau nasabah pada saat pembukaan rekening maupun saat melakukan aktivitas transaksional wajib dilaporkan sebagai TKM ke PPATK. "Ini kita lakukan bersama seluruh kantor OJK di berbagai tempat di seluruh Tanah Air," ujar Dian.

Lebih jauh, Dian menyebutkan OJK telah meminta pemblokiran rekening yang terkait judi online sekitar 8.000 rekening. Jumlah ini termasuk rekening penampungan dana judi online yang tersebar di berbagai bank.

OJK pun juga telah meminta bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk melakukan enhanced due diligence atau melakukan pendalaman atas nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi daring.

Kemudian juga meminta bank melakukan analisis atas transaksi nasabah, kemudian melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK terkait judi daring, dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening di bank di Indonesia (blacklisting).

Tidak hanya sampai di situ, OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan rekening bank untuk kegiatan tindak pidana termasuk judi daring, antara lain melalui aktivitas pemeriksaan on-site yang mencakup penerapan anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

"Salah satunya dengan me-review sistem APUPPT bank agar dapat secara efektif mengidentifikasi anomali transaksi yang mengarah kepada indikasi transaksi keuangan mencurigakan, termasuk transaksi judi daring," jelas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membeberkan upaya asosiasi agar pinjaman online tidak dipakai untuk judi online (judol).

Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan dana pinjaman online digunakan untuk judi online. Ketua Bidang Humas AFPI, Kuseryansyah mengatakan asosiasi terus melakukan monitor memastikan penyaluran pinjaman online tidak dipakai utuk judi online.

"Kita memonitor. Kita sebenarnya platfrom punya mitigasi risiko, risk appetite kita itu punya," kata Kuseryansyah saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (11/9/2024).

Sepanjang 2023, PPATK mencatat 168 juta transksi judi online dengan akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun. Sejak 2017, akumulasinya mencapai Rp517 triliun.

Judi online ini dilakukan oleh 4 juta pemain, di mana 80.000 di antaranya adalah anak-anak di bawah 10 tahun, dan 440.000 atau 11% adalah mereka yang berusia 10 sampai 20 tahun.

Kuseryansyah menjelaskan, sebelum menyalurkan pinjaman, industri P2P lending pasti melakukan seleksi ketat terhadap profil risiko calon peminjam.

"Kita kan menyalurkan inginnya itu orang [peminjam] mengembalikan. Kalau kita pinjamkan ke orang yang judi, kemungkinan tinggi pengembaliannya rendah. Risikonya tinggi, kita tolak," kata Kuseryansyah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Pandu Sjahrir mengatakan mayoritas P2P lending yang menyalurkan pinjaman kepada pemain judi online adalah pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK.

Menurutnya, praktik judi online yang berkaitan dengan pinjaman online ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

"Penipuan judi online juga mengancam masa depan Indonesia dengan pemain judi online mencapai 4 juta orang, dan 80.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun. Dan 440.000 atau 11% berada di rentang usia 10-20 tahun. Ini tantangan yang harus kita tindak dengan langkah-langkah konkret," kata Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta bank untuk menyelesaikan aduan nasabah terkait pemblokiran rekening yang berhubungan dengan aktivitas perjudian daring atau judionline.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu langkah OJK dalam pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan Tanah Air.

“OJK telah meminta bank untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah terkait pemblokiran rekening sehubungan dengan aktivitas judi online dengan segera melakukanenhanced due diligence[EDD],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024 secara daring, Jumat (6/9/2024).

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023,enhanced due diligencemerupakan tindakan lebih mendalam daricustomer due diligence(CDD) yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

Penyedia jasa keuangan dapat menyelisik transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola dari pengguna jasa, termasuk yang berisiko tinggi.

Dian kemudian menjelaskan, bank mesti melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada pengawas OJK sekaligus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“[Pelaporan] dalam hal berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atas rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyebut bahwa masyarakat yang disinyalir terlibat transaksi judi online tidak akan lagi bisa menikmati layanan di sektor jasa keuangan, tak terkecuali kredit perbankan.

Menurutnya, regulator akan memasukkan nama-nama pelaku judi online ke dalam sistem informasi OJK sebagai bentuk efek jera, sebagaimana ketentuan yang ada.

“Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun, sehingga seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses,” katanya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Selain itu, dia menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Judi Online telah memblokir 6.000 rekening bank yang terlibat praktik lancung tersebut. Menurutnya, judi online merupakan bentukextraordinary crime, sehingga perlu dilakukan upaya ekstra dengan memutus rantai transaksi.

“Kami berkomitmen, kami akanbanneditu orang-orang yang terlibat di proses judi online, [sehingga] tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan,” tegas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap upaya untuk memberantas judi online.

OJK menyebut aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“OJK bersama perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal [APU, PPT, dan PPPSPM,” tulis OJK di Instagram resminya dikutip pada Sabtu (17/8/2024).

OJK menyebut penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring pun akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

“OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online,” kata OJK.

Salah satu upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online, meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Tidak hanya itu, OJK juga melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Apabila dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, OJK menyebut perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting). OJK juga terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT, dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud.

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Lalu, OJK juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening. Serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

OJK juga meminta bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000. Selain itu juga melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online.

“Lalu, memantau aktivitas transaksi lintas batas negara. Melakukan kampanye masif tentang pencucian uang, bekerja sama dengan perbankan dan pihak terkait,” tulis OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk memblokir rekening terkait transaksi judi online.

Wakil Direktur Utama Bank BTPN Darmadi Sutanto menyebut bahwa berdasarkan temuan OJK, terdapat sekitar 20 rekening layanan digital Jenius yang terindikasi digunakan untuk transaksi praktik perjudian daring tersebut.

“Kami mendapat surat dari OJK untuk melihat transaksi yang dianggap ada relasi dengan hal itu [judi online],” katanya kepada wartawan usai peluncuran produk anyar reksa dana Jenius di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Menanggapi hal tersebut, pihaknya langsung melakukan sejumlah langkah preventif seperti membekukan rekening terkait.

Selain itu, BTPN juga menyelisik behavior transaksi nasabah yang terindikasi terkait judi online dengan mekanisme tertentu, meskipun Darmadi enggan membeberkan detailnya.

Dirinya mencontohkan pola transaksi judi online dapat dilihat dari berbagai parameter seperti jumlah transaksi, besaran nominal, hingga rekening tujuan transaksi.

Meskipun demikian, pihaknya tetap meneliti kasus per kasus dan baru mengambil langkah pemblokiran ketika seluruh parameter tak lagi terbantahkan. “Kami juga ada yang namanya fraud management team. Jadi, mereka yang memonitor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, OJK menegaskan bahwa pelaku perjudian daring alias judi online bakal masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pihak bank memblokir sekitar 6.000 rekening yang memiliki rekam jejak transaksi judi online. OJK juga meminta adanya pelacakan hingga identitas pemilik rekening tersebut.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, berarti bisa-bisa untuk semua rekening orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun demikian, dia menyebut bahwa proses tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK bersama bank melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi komprehensif dari pemilik rekening bank yang telah diblokir.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwasanya pelanggaran transaksi judi online bermuara pada individu sebagai pelaku, bukan rekening yang digunakan.

“Pelanggar itu kan bukan rekening, pelanggar itu orang. Rekening yang diblokir adalah satu hal, tetapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” sambungnya.