JAKARTA, KOMPAS.com - Jika menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, calon gubernur (cagub) nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat judi online (judol).

"Untuk warga Jakarta sendiri dan kalau memang ada di pemerintahan Jakarta kalau saya jadi gubernur apalagi itu ASN, pasti saya akan memberikan sanksi yang keras," ucap Pramono saat ditemui di Universitas Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Pramono mengatakan, pihak yang memiliki wewenang untuk memberantas judol sebenarnya pemerintah pusat.

Namun, karena semakin marak, judol harus diberantas dari atas sampai bawah.

Jadi, bukan hanya pemerintah pusat yang harus bekerja, melainkan pemerintah daerah juga harus mengambil bagian dalam pemberantasan judi online.

"Karena judol ini harus diberantas, dan siapa yang memberantas? Harus dari ujung sampai ke bawah," ucap Pramono.

Pramono juga mengingatkan, tak ada satu pun ajang judol yang bisa membuat orang menang secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, pemberantasan judol menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena meresahkan masyarakat.

Pemberantasan situs judol memang sedang digalakkan Presiden RI, Kapolda, dan Kapolri.

Arahan ini kemudian mengarahkan polisi menemukan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi ribuan situs judol di Indonesia.

Mereka beroperasi hingga membangun kantor satelit ilegal di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan "membina" 1.000 situs judol.

Tak hanya itu, Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok juga mengungkap situs judi online (judol) di kontrakan daerah Sukmajaya, Kota Depok, yang telah aktif selama dua tahun.

Ada lima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R yang ditangkap pada Senin (4/11/2024) malam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana tidak dapat memastikan apakah lima tersangka ini juga termasuk dalam "lingkaran perlindungan" Komdigi.

"Apakah (tersangka) setor ke sana atau tidak, tentu bisa ditanyakan ke penyidikan di Polda," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Beroperasinya situs judol yang diungkap Polres Depok dianggap masih berlevel kaki tangan atau bawahan.

Sedangkan komunikasi tersangka situs judol dengan Komdigi bisa dianggap sebagai kasus level tinggi.

"Tetapi yang dari mereka (tersangka) sampaikan, mereka masih menyampaikan ini setornya ke orang yang di atasnya lagi (bandar). Yang di atasnya lagi ini masih kita dalami," tutur Arya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana menyampaikan, pihaknya tengah memburu tersangka situs judi online lainnya yang beroperasi di Sukmajaya, Kota Depok.

“Dan ada tersangka yang memang tidak di wilayah Depok, adanya di Jakarta Barat. Jadi, setelah kita tangkap di sini, kita kembangkan dan ini ada di wilayah Jakarta Barat,” kata Arya kepada wartawan, Rabu (5/11/2024).

Tidak hanya itu, polisi juga sedang mengembangkan perkara ini untuk menemukan bandarnya.

“Ini juga masih akan kita kembangkan lagi ke yang di atasnya (bandar) lagi karena ini tidak berhenti sampai di sini. Namanya judi online itu pasti ada yang lebih tinggi dan ini sedang kita dalami,” ungkap Arya.

Sejauh ini, lima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R yang telah ditangkap berperan sebagai pemegang situs judol, promotor, dan pembuat tautan menuju situs judol.

Mereka beroperasi bersama menjalankan situs ilegal ini selama kurang lebih dua tahun dengan perputaran uang per harinya sekitar Rp 9-15 juta.

Modus operandinya memancing calon korban melalui iklan promosi yang dipasang di media sosial Instagram dan Facebook.

Nantinya, korban akan diajak berkomunikasi melalui direct message (DM) untuk memperoleh akses tautan menuju situs judol.

“Dari bandar yang mengelola situs judol ini akan meminta orang-orang untuk memasukkan sejumlah uang sebagai deposit,” tutur Arya.

Setelah uang masuk ke rekening pelaku, mereka sengaja membiarkan korban untuk menang dan kalah di babak permainan judol berikutnya.

Hal itu telah disusun menggunakan sistem dengan perbandingan 1:10 dengan penjelasan satu kali menang, 10 kali kalah.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa delapan ponsel dan e-banking (dompet digital).

Kelimanya dikenakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara.

DEPOK, KOMPAS.com – Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana mengungkapkan modus operandi situs judi online (judol) yang beroperasi di Sukmajaya, Kota Depok.

Situs tersebut menarik calon korban dengan memberikan "jebakan" kemenangan di awal permainan sebelum akhirnya membuat mereka kalah terus-menerus.

“Nah ketika bermain itu perbandingannya 1:10 ya. Jadi satu kali menang, 10 kali kalah, kebanyakan demikian,” kata Arya dalam jumpa pers, Selasa (5/11/2024).

Sistem permainan ini otomatis berjalan setelah pemain memasukkan dana deposit yang ditransfer ke rekening dompet digital situs tersebut.

Transaksi dilakukan setelah promotor judol menghubungi calon korban melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram.

“Nanti pada saat mereka masuk ke dalam promosi tersebut, berkomunikasi baik melalui DM ataupun inbox, mereka akan dibagikan link (tautan). Link ini nanti begitu diklik akan muncul situs untuk nanti orang-orang akan bermain sesuai dengan permainan yang diinginkan,” ujar Arya.

Polisi saat ini tengah mendata jumlah korban yang terjebak dalam modus tersebut. Situs judol yang sudah beroperasi selama sekitar dua tahun ini diperkirakan memiliki perputaran uang mencapai Rp 9-15 juta per hari.

Aktivitas tersebut melibatkan lima tersangka yang telah ditangkap, yaitu TZ, CP, MK, HI, dan R. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan operasi.

“Ada yang berperan sebagai bandar pemegang situs linknya yaitu TZ. Lalu sebagai promotor ini ada tiga orang yaitu CP, juga MK dan HI. Dan yang memegang situsnya serta yang membuat linknya adalah R,” jelas Arya.

Polisi juga menyita delapan ponsel yang digunakan para tersangka untuk mengoperasikan situs judi online dan dompet digital.

Kelimanya dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.