JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, calon gubernur (cagub) nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat judi online (judol).

"Untuk warga Jakarta sendiri dan kalau memang ada di pemerintahan Jakarta kalau saya jadi gubernur apalagi itu ASN, pasti saya akan memberikan sanksi yang keras," ucap Pramono saat ditemui di Universitas Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Pramono mengatakan, pihak yang memiliki wewenang untuk memberantas judol sebenarnya pemerintah pusat.

Namun, karena semakin marak, judol harus diberantas dari atas sampai bawah.

Jadi, bukan hanya pemerintah pusat yang harus bekerja, melainkan pemerintah daerah juga harus mengambil bagian dalam pemberantasan judi online.

"Karena judol ini harus diberantas, dan siapa yang memberantas? Harus dari ujung sampai ke bawah," ucap Pramono.

Pramono juga mengingatkan, tak ada satu pun ajang judol yang bisa membuat orang menang secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, pemberantasan judol menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena meresahkan masyarakat.

Pemberantasan situs judol memang sedang digalakkan Presiden RI, Kapolda, dan Kapolri.

Arahan ini kemudian mengarahkan polisi menemukan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi ribuan situs judol di Indonesia.

Mereka beroperasi hingga membangun kantor satelit ilegal di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan "membina" 1.000 situs judol.

Tak hanya itu, Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok juga mengungkap situs judi online (judol) di kontrakan daerah Sukmajaya, Kota Depok, yang telah aktif selama dua tahun.

Ada lima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R yang ditangkap pada Senin (4/11/2024) malam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana tidak dapat memastikan apakah lima tersangka ini juga termasuk dalam "lingkaran perlindungan" Komdigi.

"Apakah (tersangka) setor ke sana atau tidak, tentu bisa ditanyakan ke penyidikan di Polda," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Beroperasinya situs judol yang diungkap Polres Depok dianggap masih berlevel kaki tangan atau bawahan.

Sedangkan komunikasi tersangka situs judol dengan Komdigi bisa dianggap sebagai kasus level tinggi.

"Tetapi yang dari mereka (tersangka) sampaikan, mereka masih menyampaikan ini setornya ke orang yang di atasnya lagi (bandar). Yang di atasnya lagi ini masih kita dalami," tutur Arya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan jajarannya tidak ada yang terlibat melindungi judi online.

Dia pun menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus judi online.

Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus judi online sangat memprihatinkan.

"Bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK," kata Stevano saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, dilansir Antara.

Dia mengatakan, negara saat ini tengah gencar-gencarnya dalam memberantas judi online.

Oleh karena itu, dia meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum memberangus penyebaran judi online.

"Jadi isu judi online, sudah jadi wabah penyakit yang mengancam kehidupan kita," katanya.

Dia menilai penyebaran judi online bahkan disebut tidak lagi menyasar wilayah-wilayah maju, tetapi juga sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan.

Ia menyebut judi online sudah masuk menyebar di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara Timur.

Padahal, NTT merupakan wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dengan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan.

Dia pun menuturkan bahwa di NTT ada kasus seorang bapak yang menjual anaknya di platform media sosial hanya untuk mendapatkan uang agar bisa bermain judi online.

Untuk itu, dia menekankan jika bahaya judi online benar-benar tengah mengancam Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai Rp283 triliun.

Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester pertama saja sudah melampaui jumlah transaksi pada tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh tahun 2022. Artinya, ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," kata Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membeberkan bahwa jumlah tersangka kasus judi online telah bertambah, kini menjadi 16 tersangka dari yang sebelumnya 14 tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan bahwa dua orang tersangka itu salah satunya adalah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan satu orang lagi dari sipil.

Dia menjelaskan bahwa dua tersangka baru tersebut sudah diamankan dan langsung dilakukan penahanan terhadap keduanya.

"Kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi total jumlah tersangka saat ini ada 16 orang tersangka," kata Satya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menilai bahwa tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para tersangka saja, tetapi juga akan memburu aset tersangka yang terkait dengan kasus judi online.

"Kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan," ujarnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online (Judol), malahan membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam lamanya dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online.

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan pemeriksaan oknum pegawai tersebut. Dia hanya mengemukakan bahwa saat ini penyidik masih menggali keterangan untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini. Apalagi kasus judi online telah menyedot atensi publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri," pungkasnya.

Adapun, jenderal Polisi bintang satu ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online di Tanah Air.

Hal tersebut sejalan dengan instruksi presiden dalam mendukung program pemerintahan atau Asta Cita Prabowo Subianto.

"Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir tiga virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Mengutip informasi dari laman Amazon, Kamis (1/8/2024), VPN membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. Koneksi jaringan ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik.

Nantinya, VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

Adapun, cara kerjanya koneksi VPN akan mengalihkan paket data dari mesin pengguna ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa Kemenkominfo sudah menerapkan kebijakan untuk memblokir VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia.

Kemenkominfo akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Alhasil, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ungkapnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Budi berdalih, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim hukum Polri menegaskan, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri masih menyelidiki kasus judi daring (online) yang menyeret artis Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. Bareskrim Polri memastikan kasus itu tidak dihentikan.

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Viktor Sihombing menyebutkan, semua dalil Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki) sebagai pemohon praperadilan yang menganggap adanya penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak beralasan.

"Kami mohon majelis hakim berkenan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Irjen Viktor dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (24/7/2024).

Penyelidikan oleh Polri terkait situs judi daring SAKTI123 yang dipromosikan oleh kedua artis itu, menurut Viktor, sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, kata Viktor, penyelidikan atas informasi dalam Laporan Polisi Nomor: R/LI/2105/VIII/2023/Dittipidsiber pada 7 September 2023 juga telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh penyidik di lingkungan Polri.

Di sisi lain, tim hukum Polri menilai gugatan praperadilan kali ini merupakan nebis in indem atau pengulangan permohonan yang telah diajukan di PN Jakarta Selatan dan sudah diputus. Viktor menyebut, tidak terdapat hal baru dalam permohonan praperadilan pemohon.

"Dengan demikian, permohonan tidak dapat disengketakan ulang di pengadilan sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk memeriksa kembali perkara ini," ucapnya.

Sebelumnya, LP3HI dan Kemaki mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan dugaan penghentian penyidikan kasus judi daring oleh Polri yang melibatkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani di PN Jakpus, Senin (22/7/2024). Dalam gugatan, Polri dinilai tidak menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam promosi judi daring.

Hal itu dianggap LP3HI bahwa Polri telah menghentikan penyidikan. Untuk itu, para pemohon meminta Ketua PN Jakpus untuk memerintahkan Satgas Judi Online untuk mengambil alih penyidikan guna mempercepat penyidikan.

Selain itu, LP3HI dan Kemaki juga memohon agar Satgas Judi Online maupun Polri bisa segera menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk segera diajukan ke persidangan.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Barat (Jakbar) beserta polsek-polsek di bawahnya, atas keberhasilan dalam mengungkap 23 kasus tindak pidana perjudian online selama satu bulan terakhir, dari Sabtu (8/6/2024) hingga Kamis (11/7/2024).

“Keberhasilan mengungkap kasus perjudian online ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melacak dan memantau aktivitas judi online (judol), serta menganalisis pola dan modus operandi sindikat-sindikat yang terlibat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Menurut Fahira, keberhasilan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya besar negara untuk memberantas praktik perjudian online yang telah menyebabkan banyak korban.

Ia juga memberikan pesan kepada semua bandar dan sindikat judi online untuk segera bertobat dan menghentikan aktivitas mereka.

“Sudah terlalu banyak penderitaan dan korban akibat praktik judi online yang kalian (bandar dan sindikat) jalankan,” ujar Senator Jakarta ini di Komplek Parlemen, Senayan.

Untuk diketahui, salah satu kasus yang menonjol adalah penggerebekan sindikat judi online di sebuah apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakbar, yang berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Sindikat tersebut menggunakan berbagai teknik seperti meretas situs dan memanfaatkan optimisasi mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas situs mereka, serta menyewakan alamat situs kepada sindikat lain di luar negeri, termasuk di Kamboja.

Strategi berantas judol

Dalam kesempatan tersebut, Fahira mengungkapkan beberapa strategi penting untuk memberantas sindikat judi online.

Pertama, ia mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan mesin pencari untuk memblokir situs-situs yang terlibat dalam praktik judi online.

Menurutnya, sindikat judi online menggunakan search engine optimization (SEO) untuk meningkatkan visibilitas mereka di mesin pencari.

Hal tersebut, kata Fahira, bisa dicegah dengan efektif melalui pengembangan alat dan algoritma deteksi yang dapat mengidentifikasi situs yang telah diretas (defacing) dan digunakan untuk kegiatan ilegal.

Kedua, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional, terutama dengan Interpol dan otoritas penegak hukum di berbagai negara, untuk memutus rantai sindikat judi online yang beroperasi lintas negara.

Operasi bersama dan pertukaran informasi intelijen antar negara dianggap krusial dalam upaya melacak dan menangkap jaringan judi online di berbagai yurisdiksi.

Fahira juga memandang penelusuran aliran dana sebagai aspek krusial dalam upaya pemberantasan sindikat judi online.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama dengan lembaga keuangan penting untuk memantau transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas perjudian online, dan membekukan aset yang diduga berasal dari kejahatan tersebut.

Fahira menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dalam sindikat judi online.

Penerapan hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku dianggap sebagai langkah efektif untuk menekan aktivitas sindikat tersebut.

“Segala cara dan sumber daya harus dikerahkan dalam "perang" melawan praktik judi online yang merugikan ini,” jelas Fahira.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan sindikat judionlinedan pornografi jaringan Taiwan. Perputaran uang dalam jaringan tersebut mencapai Rp500 miliar dalam tiga bulan.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan pengungkapan itu dilakukan di enam wilayah Indonesia mulai dari Jakarta hingga Sulawesi Selatan (Sulsel).

Perinciannya, di DKI Jakarta ada dua TKP yaitu Jaksel dan Jakbar; Banten di Tangerang; Jawa Tengah di Semarang; Jawa Barat di Bandung; Bali di Klungkung dan Sulsel di Makassar.

"Masyarakat di mana perputaran uang pada sindikat judi internasional tersebut mencapai Rp500 miliar selama kurun waktu tiga bulan dan ini kita akan berkoordinasi dengan PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]," ujarnya di Bareskrim, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, Bareskrim telah menangkap delapan tersangka di antaranya CCW selaku marketing, SM selaku Customer Service, WAN selakun Agen. Sisanya, berinisial KA, AIH, NH, DT, ST sebagai host live streaming.

Jaringan ini dipimpin WN Taiwan berinisial K yang masih menjadi buron. Sindikat judionlineK memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional di Tangerang melalui dua situs yakni, hot51 dan 82gaming. Dua situs ini telah diblokir oleh Kemenkominfo.

Tersangka K mempekerjakan, WNI dengan peran yang berbeda-beda. Bahkan,hostsitus tersebut melakukan siarang langsunga taulivestreamingdengan berpakaian minim hingga berhubungan intim. Sementara, agen bertugas mengatur jam kerja setiaphost.

"Adapunhosttersebut melaksanakanlive streamingsambil berpakaian minim atau seksi sampai dengan tidak berpakaian dan berhubungan intim," ujar Djuhandhani.

Atas perbuatannya, delapan tersangka diancam jeratan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 ayat satu dan 3 jo 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1/2004 tentang perubahan kedua atas UU No.11/2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

"Untuk masyarakat jangan ragu untuk melaporkan pada pihak kepolisian bila mana didapatkan tindak pidana perjudianonlinemaupunofflinedi lingkungan anda sekalian. Kami memastikan untuk memproses tindak pidana tersebut secara tegas dan tuntas," pungkasnya.