Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.

“Jika ada skema semacam contract farming, anak muda akan tertarik menjadi petani milenial, sehingga bisa menambah jumlah petani muda di indonesia,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Maka dari itu, menurut Eliza, pemerintah perlu membangun backward linkage langsung dengan kelompok tani, sehingga bisa menampung hasil panen.

Backward linkage atau keterkaitan ke belakang merupakan sebuah konsep dalam ekonomi untuk menunjukkan sejauh mana suatu sektor produksi bergantung pada sektor lain untuk mendapatkan input atau bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksinya.

Dalam hal ini, peningkatan hasil panen sangat bergantung dengan ketersediaan petani.

Mengacu Hasil Pencacahan Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) mencapai 29,34 juta unit atau turun 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31,7 juta unit. Sedangkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) sebanyak 28,42 juta rumah tangga, atau naik 8,74% dari tahun 2013 yang sebanyak 26,13 juta rumah tangga.

Adapun sejalan dengan adanya program MBG, Eliza menilai pemerintah harus meningkatkan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi). Hanya saja, perluasan tanah ini harus mengorbankan keberadaan hutan.

Jika ditanam di lahan rawa, lanjut dia, maka rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar.

Sayangnya, Eliza mengungkap bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah mayoritas kualitas sawah makin menurun akibat dampak pembangunan konversi sawah. Di mana, pembangunan konversi sawah ini merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, peningkatan hama dan penyakit, dan kurangnya penerapan praktek pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, Eliza juga menyoroti jika terjadi penambahan jumlah petani di tengah kondisi penurunan luasan lahan. Menurutnya, kondisi ini akan berujung menjadi permasalahan.

“Karena makin rendah lagi produktivitas sektor pertanian, makin banyak orang yang menggarap lahan sempit ini akan makin tidak efisien dan produktif,” jelasnya.

Eliza menyebut bahwa hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman.

Untuk peningkatan produktivitas, misalnya, bisa dilakukan dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, hingga tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan untuk indeks pertanaman, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi.

Menurutnya, jika pemerintah bisa mendorong penerapan inovasi dan teknologi secara masif oleh petani di berbagai daerah. “Maka kita bisa meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk program MBG sekalipun tanpa perlu mengorbankan lahan hutan yang tersisa,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terang Hashim.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah petani yang tergolong generasi Z (Gen Z) hanya 2,14% dari jumlah petani yang ada.

Di satu sisi, jumlah petani menurun dari 31,7 juta pada tahun 2013 menjadi 29,34 juta petani pada tahun 2023 atau menurun 7,45%.

Sementara, jumlah perusahaan pertanian bertambah dari 4.209 pada tahun 2013 menjadi 5.705 perusahaan pertanian pada tahun 2023.

"Makanya kalau dilihat data itu yang bertambah perusahaan di bidang pertanian. Tetapi jumlah petani semakin mengecil, semakin tidak diminati,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih kepada Kontan, Minggu (6/10).

Henry meminta pemerintah melakukan reforma agraria dengan mendistribusikan tanah kepada orang-orang tak bertanah di pedesaan supaya bisa menjadi petani. Jika tidak, orang – orang di pedesaan hanya menjadi buruh tani, buruh perkebunan atau jadi petani gurem.

“Reforma agraria tidak dilaksanakan. Pemerintah hanya melakukan sertifikasi tanah," kata Henry.

SPI menolak program food estate. Karena food estate bukan membagikan tanah kepada petani (reforma agraria). Akan tetapi membagikan tanah untuk perusahaan-perusahaan besar.

“Itu bukan membangun pertanian rakyat atau membuat usaha untuk jadi petani. Tapi orang didorong menjadi buruh tani di sana,” ucap Henry.

Hal ini ditambah dengan fakta bahwa jumlah petani gurem bertambah. Berdasarkan data BPS, jumlah petani gurem pada tahun 2013 sebanyak 14,25 juta petani. Lalu bertambah menjadi 16,89 juta petani gurem pada tahun 2023.

Henry menyebut, keuntungan yang didapat petani gurem sangat terbatas. Bahkan untuk sekadar menjadi penopang biaya hidup. Karena mereka rata – rata hanya mengelola lahan 0,3 hektare.

“Indeks gini untuk tanah ini kan timpang sekali. 70% tanah Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang saja,” kata Henry.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tiga persoalan pertanian yang mesti menjadi perhatian. Pertama, jumlah lahan baku sawah yang semakin menyusut karena ada pengurangan dari waktu ke waktu.

Ia menyebut, luas lahan baku pertanian Indonesia mencapai 45 juta hektare. Akan tetapi, pengurangan luas lahan baku pertanian mencapai sekitar 50.000 hektare sampai dengan 70.000 hektare setiap tahun.

Kedua, produktivitas pertanian yang juga menyusut dari waktu ke waktu. Ketiga, pelaku petani yang semakin menyusut. Usianya semakin menua dan anak muda yang kurang tertarik di sektor pertanian.

“Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh,” ucap Moeldoko.

Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Naswari mengatakan, Kementan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian memiliki program kegiatan petani milenial.

Melalui program ini, generasi muda atau petani milenial mendapat pelatihan-pelatihan terkait pertanian seperti smart farming dan lainnya.

Kementan juga sudah mengumpulkan komunitas-komunitas para pemuda untuk digerakkan ke daerah-daerah pembukaan areal baru tanpa bersusah payah dengan penanaman yang tradisional. Karena Kementan menawarkan intensifikasi peningkatan produktivitas dengan penggunaan mesin.

Inti menyebut dengan adanya program petani milenial, Kementan menetapkan target penambahan jumlah petani dari generasi muda.

“Soal pembukaan lahan sawah baru. Saat ini Kementerian Pertanian sedang bergerak untuk menambah areal sawah baru di Kalimantan Tengah dan Merauke,” kata Inti.