Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, pada September 2024, GOTO sempat terlibat dalam uji coba program makan siang bergizi. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi.

Paket makan siang bergizi tersebut nantinya akan dikirimkan dari tempat UMKM beroperasi ke titik lokasi makan siang bergizi.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia

“Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo.

Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

“Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo)meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia

“Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo.

Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

“Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Meskipun pemerintah tengah menggagas program makan siang bergizi, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PBID, Lukman Hakim, mengaku belum dapat memastikan apakah perusahaan akan terlibat dalam penyediaan kemasan untuk program tersebut.

Lukman menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima sosialisasi lebih lanjut mengenai program ini, sehingga belum berani mengeluarkan pernyataan apakah produk kemasan PBID akan digunakan untuk program makan siang bergizi tersebut.

“Kami belum tahu bentuk program ini, termasuk apakah membutuhkan kemasan atau tidak. Jadi, belum berani memberikan statement pasti,” ujar Lukman kepada KONTAN, Senin (28/10).

Sementara itu, Panca Budi tetap berfokus pada dukungan untuk UMKM, di mana produknya banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil di pasar tradisional dan industri makanan dan minuman. Menurut Lukman, produk-produk kemasan Panca Budi, seperti plastik kemasan untuk sayuran dan makanan siap saji, telah lama diandalkan oleh UMKM di berbagai daerah.

"Kami lebih mendukung UMKM, karena produk kami banyak digunakan di pasar tradisional untuk membungkus berbagai jenis makanan, dari soto hingga bakso,” jelasnya.

Lukman menambahkan, meskipun kemasan PBID banyak digunakan oleh UMKM, perusahaannya tidak mengembangkan kemasan high-end seperti yang digunakan di restoran kelas atas.

“Produk kami lebih terjangkau dan sesuai untuk UMKM, bukan untuk restoran high class. Jadi, kami mendukung sektor yang lebih masuk akal,” ungkapnya.

Dengan PBID sebagai salah satu pemimpin pasar di segmen ini, Lukman yakin bahwa produk kemasan mereka sudah dikenal luas oleh pelaku UMKM.

Ke depan, PBID tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan menyediakan solusi kemasan yang terjangkau bagi masyarakat luas, sementara menunggu kepastian mengenai keterlibatan perusahaan dalam program makanan bergizi pemerintah

“Sebagai market leader, produk kami sudah banyak digunakan UMKM makanan dan minuman, jadi tidak perlu dikenalkan lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.

“Jika ada skema semacam contract farming, anak muda akan tertarik menjadi petani milenial, sehingga bisa menambah jumlah petani muda di indonesia,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Maka dari itu, menurut Eliza, pemerintah perlu membangun backward linkage langsung dengan kelompok tani, sehingga bisa menampung hasil panen.

Backward linkage atau keterkaitan ke belakang merupakan sebuah konsep dalam ekonomi untuk menunjukkan sejauh mana suatu sektor produksi bergantung pada sektor lain untuk mendapatkan input atau bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksinya.

Dalam hal ini, peningkatan hasil panen sangat bergantung dengan ketersediaan petani.

Mengacu Hasil Pencacahan Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) mencapai 29,34 juta unit atau turun 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31,7 juta unit. Sedangkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) sebanyak 28,42 juta rumah tangga, atau naik 8,74% dari tahun 2013 yang sebanyak 26,13 juta rumah tangga.

Adapun sejalan dengan adanya program MBG, Eliza menilai pemerintah harus meningkatkan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi). Hanya saja, perluasan tanah ini harus mengorbankan keberadaan hutan.

Jika ditanam di lahan rawa, lanjut dia, maka rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar.

Sayangnya, Eliza mengungkap bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah mayoritas kualitas sawah makin menurun akibat dampak pembangunan konversi sawah. Di mana, pembangunan konversi sawah ini merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, peningkatan hama dan penyakit, dan kurangnya penerapan praktek pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, Eliza juga menyoroti jika terjadi penambahan jumlah petani di tengah kondisi penurunan luasan lahan. Menurutnya, kondisi ini akan berujung menjadi permasalahan.

“Karena makin rendah lagi produktivitas sektor pertanian, makin banyak orang yang menggarap lahan sempit ini akan makin tidak efisien dan produktif,” jelasnya.

Eliza menyebut bahwa hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman.

Untuk peningkatan produktivitas, misalnya, bisa dilakukan dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, hingga tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan untuk indeks pertanaman, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi.

Menurutnya, jika pemerintah bisa mendorong penerapan inovasi dan teknologi secara masif oleh petani di berbagai daerah. “Maka kita bisa meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk program MBG sekalipun tanpa perlu mengorbankan lahan hutan yang tersisa,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terang Hashim.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA- Puluhan siswa SMAN 270 Jakarta mengapresiasi makan siang yang diberikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mendadak.

Salah satu siswa SMAN 270, Alwan Rasyad mengaku belum mengetahui bahwa bakal ada acara makan siang gratis dari sekolah dan diberi serta dipantau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Orang tua belum tahu [acara makan gratis]. Saya suka, makanannya enak. Ada ayam, sayur toge, tumis, wortel, susu sama buah. Pengen setiap hari," tuturnya di sela-sela acara makan siang gratis di SMAN 270 Jakarta, Rabu (23/10).

Sementara itu, Siswi SMAN 270, Qween juga mengaku senang mendapatkan makan siang gratis dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung.

Qween mendoakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan serta terus memberikan makan siang gratis ke setiap sekolah.

"Semoga Bapak Gibran lancar terus dan sehat terus selalu ya pak, amiin. Untuk makanannya enak banget pak," katanya.

Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya akan terus meninjau ujicoba makan gratis ke setiap sekolah.

"Ya ini hampir sama seperti kemarin ya. Kita akan melakukan ujicoba makan bergizi dan gratis terus ke sekolah," ujarnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan program ambisius makan siang bergizi gratis, yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan, terutama di bidang perunggasan.

Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI), Anton J. Supit, mengungkapkan bahwa program ini akan memacu peningkatan konsumsi ayam dan telur secara drastis.

Anton menjelaskan bahwa program ini, yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat kurang mampu, memiliki dampak ekonomi yang sangat positif.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, program makan bergizi seperti yang dicanangkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

"Program ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk perunggasan, khususnya ayam dan telur. Kami di GAPPI siap berkolaborasi dengan para pelaku UKM untuk memenuhi kebutuhan ini,” katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10).

Menurut Anton, jika program ini berjalan sesuai rencana, konsumsi daging ayam diperkirakan akan bertambah hingga 0,5 Juta Ton per tahun, sementara kebutuhan telur bisa mencapai 200 Ribu Ton.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi kemanusiaan, tetapi juga sebagai dorongan ekonomi bagi sektor pertanian, perunggasan, dan usaha kecil menengah (UKM) yang akan terlibat dalam distribusi makanan bergizi.

Di sisi lain, Direktur Corporate Affairs JAPFA, Rachmat Indrajaya, menyambut positif program ini. Ia mengungkapkan bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan protein hewani, yang otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap produk ayam dan telur kami,” jelas Rachmat beberapa waktu lalu.

JAPFA telah melakukan riset terkait kecukupan gizi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Edufarmers dan Universitas Indonesia. Studi ini menguji berbagai model penyediaan makanan bergizi kepada lebih dari 1.000 anak di lima kota.

Rachmat menekankan bahwa JAPFA berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memperluas distribusi produk olahan mereka, termasuk daging dan telur ayam.

Rachmat juga optimistis bahwa program makan siang gratis ini akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya asupan protein hewani.

“Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat, kami yakin permintaan protein hewani akan terus meningkat,” ujarnya. JAPFA sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk memperkuat segmen hilir dan memperluas distribusi produk mereka di pasar-pasar tradisional.

Dengan semakin stabilnya harga ayam di pasaran, program ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - SOLO. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa uji coba program makan siang bergizi gratis di luar Pulau Jawa mengalami sejumlah kendala logistik.

Saat ini, program ini dilaksanakan di beberapa wilayah, termasuk Makassar dan Lampung.

"Ada di beberapa tempat tapi belum saya kunjungi. Ada di Makassar, Lampung, dan lain-lain. Tapi, belum sempat saya kunjungi. Nanti ya," kata Gibran, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/10/2024).

Ketika ditanya mengenai kendala pelaksanaan uji coba tersebut, Gibran menjelaskan bahwa terdapat beberapa persoalan yang telah dilaporkan kepadanya.

"Kami lihat kalau di luar Jawa ada harga tidak masalah. Terus ada beberapa penguatan di menu ikan, misalnya. Logistik ada yang beberapa tempat sulit. Kita tekel dengan mitigasi khusus ya," ungkapnya.

Gibran juga menambahkan bahwa ia telah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta di SMAN 70 pada Rabu (9/10/2024).

"Ya namanya uji coba kan bereksperimen ya. Dicoba di jam berbeda dengan menu berbeda," ujar dia.

Diundang Ia juga menyebutkan adanya penyesuaian jam pelaksanaan, di mana makan siang sebelumnya dialihkan menjadi sarapan.

"Saya nyoba di jam 7, ada yang pernah makan siang, ada yang dua kali, makan ringan dan makan berat. Pernah saya coba di Tangerang, namanya uji coba ya gitu," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gibran Sebut Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Luar Jawa Ada yang Terkendala di Logistik", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2024/10/11/175446378/gibran-sebut-uji-coba-makan-bergizi-gratis-di-luar-jawa-ada-yang-terkendala.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa terdapat 40 perusahaan termasuk koperasi yang menyatakan siap untuk mengimpor sapi perah dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dia mengaku bahwa pertimbangan membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta adalah untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging. Mengingat program andalan Prabowo Subianto itu menilai bahwa Indonesia kekurangan induk sapi.

“Kenapa kita kurang susu dan daging? Karena sapi induknya kurang. Maka kita buka ruang insyaallah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada 36—40 badan hukum baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/9/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Indonesia memang memerlukan impor sapi betina demi memenuhi kebutuhan produksi susu di dalam negeri tidak mencukupi. Apalagi, sekitar 80 persen kebutuhan susu domestik dipenuhi dari impor, sebagian besar dalam bentuk susu bubuk skim.

"Nah intinya begini, kita ini kan belum cukup susu dan dagingnya. Maka kita kalau bisa, dan arahannya jelas, jangan impor susu," ucapnya.

Meski begitu, politikus Partai Gerindra ini mengamini bahwa meskipun pemerintah melakukan impor sapi betina, tetapi langkah itu tak bisa langsung menyelesaikan kebutuhan lonjakan kebutuhan susu segar untuk program Makan Bergizi Gratis.

Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa butuh waktu beberapa lama hingga sapi siap memproduksi susu. Oleh sebab itu, pemerintah sempat mencanangkan untuk memproduksi susu ikan.

Menurutnya, sembari menunggu sapi betina yang diimpor mulai memproduksi susu, maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengupayakan sumber-sumber protein yang tersedia melimpah di dalam negeri.

“Kan kita kan sudah surplus, sudah swasembada di telur dan ikan, ayam, ya kan terus barangkali itu jadi sumber. Jadi subtitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain. Kita tidak arahkan ke sana, kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi telur ayam daging dan susu yang kita harus raih,” pungkas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terdapat 48 investor yang siap mendukung pengadaan susu sapi dalam program makan siang bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, 48 perusahaan tersebut telah komitmen untuk mengimpor sapi perah dan membudidayakannya di dalam negeri. Adapun, Kementan menargetkan impor sapi perah hingga 1 juta ekor dalam kurun waktu lima tahun ke depan hingga 2029.

"Untuk sapi perah sudah ada 48 perusahaan yang sudah tanda tangan di atas materai akan memasukkan [impor] sapi perah, tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku," ungkap Agung dalam diskusi publik, dikutip secara virtual, Jumat (30/8/2024).

Agung membeberkan, untuk budidaya sapi perah hingga 1 juta ekor dibutuhkan tambahan lahan hingga 500.000 hektare. Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengidentifikasi hingga 1 juta hektare lahan yang cocok untuk budidaya sapi perah dari target 1,5 juta hektare.

Lahan-lahan tersebut, kata dia, kebanyakan merupakan lahan milik pemerintah daerah, bank tanah, milik BUMN (PTPN) hingga Perhutani.

"Terakhir kami ke Sulawesi Tengah, namanya Lembah Napu di Kabupaten Poso, luas lahannya lebih dari 60.000 hektare, yang dimiliki oleh bank tanah 6.600 hektare itu sangat luar biasa dan tidak kalah dengan New Zealand dan Australia," bebernya.

Agung pun mengakui, intervensi dan stimulus pemerintah diperlukan untuk menarik lebih banyak minat investor masuk ke dalam ekosistem program makan bergizi gratis, baik untuk penyediaan susu maupun daging sapi. Dia menyebut, salah satu yang penting bagi investor adalah kepastian pasar dan keberlanjutan bisnis sektor peternakan di Indonesia.

Musababnya, Agung tidak menampik bahwa usaha di sektor peternakan memiliki risiko yang besar. Namun, dengan adanya stimulus dan upaya pemerintah memberikan kepastian berusaha di sektor peternakan, kata dia, menjadi hal krusial yang dinantikan para calon investor.

"Rata-rata mereka [calon investor] masih berat karena keberlanjutan di bisnis ini tidak mudah, risikonya sangat tinggi, keberlanjutan bisnisnya belum jelas," ucapnya.

Adapun, Agung mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 sebagai upaya memberikan regulasi yang mudah untuk pengadaan impor sapi dari sejumlah negara.

Selain itu, dia menyebut bahwa konsumsi daging dan susu di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Para pelaku usaha perlu diberi jaminan penyerapan pasar dengan harga di atas biaya produksi.

Di sisi lain, konsumen juga perlu diberikan jaminan keamanan pangan dengan dibentuknya standarisasi produk susu dan daging yang berkualitas.

"Kalau bisnis sapi potong dan sapi perah menguntungkan, pemerintah tidak perlu mengemis-ngemis kepada investor untuk melakukan investasi di bidang ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, membeberkan bahwa pihaknya telah dimintai untuk mendukung program susu gratis di pemerintahan selanjutnya itu dengan melakukan impor sapi.

Musababnya, kata Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan program populis tersebut. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan susu di kalangan industri saat ini pun, sebanyak 80% juga masih dipasok dari luar negeri alias impor.

"Ya beberapa produsen anggota Gapmmi diminta untuk mendukung program pengadaan sapi," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, kecocokan iklim dan lingkungan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimpor sapi perah. Indonesia yang merupakan wilayah tropis cenderung menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian wilayah Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kembali menerapkan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipayung 04 Pagi, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).

Ini merupakan ketiga kalinya Heru menjalani uji coba MBG. Pertama, ia memberikan makan di SDN Cideng 07 Jakarta Pusat, lalu di SDN Rawa Badak Utara 03 Jakarta Utara.

Dalam uji coba ketiga ini, Heru memberikan kepada makanan gratis untuk anak-anak di lima kelas. Dua di kelas satu A dan B, dan tiga di kelas dua A, B dan C.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar.

Seperti biasa, sebelum memberikan makanan, Heru menyapa anak-anak di tiap kelas. Ia menanyakan beberapa hal, termasuk makanan kesukaan.

Sembari Heru berbincang dengan anak-anak, Budi dan Anwar turut membagikan makanan dibantu oleh guru-guru dari SDN Cipayung 04.

Setelah menerima makanan, para siswa terlihat antusias. Terlebih lagi, Heru menawari adanya hadiah kotak pensil bagi kepada siswa yang berhasil menghabiskan makanannya.

Tawaran itu membuat para siswa semangat untuk menyantap makanannya tanpa sisa.

Sesuatu yang berbeda dalam program uji coba MBG ketiga ini yakni menu yang disajikan. Sebelumnya, Pemprov memberikan buah pisang. Pada uji coba ketiga, anak-anak diberikan buah anggur.

Untuk dana yang digelontorkan pada uji coba ketiga ini, Heru mengajak BUMD PAM Jaya ikut andil memberikan 800 kotak makanan ke semua siswa di sekolah tersebut.

Sebelumnya, Heru meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN Cideng 07, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Uji coba pertama menggunakan dana operasional Gubernur Jakarta sebesar Rp 8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa dengan rincian satu porsi Rp 15.000.

KOMPAS.com – Pemerintah menyadari pentingnya gizi sebagai fondasi kesehatan masyarakat dan terus berupaya memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap nutrisi yang dibutuhkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, digitalisasi menjadi kunci untuk mendukung implementasi program di Badan Gizi Nasional.

“Selamat kepada Prof Dadan yang telah terpilih sebagai kepala badan gizi yang baru, tetapi ini perlu kerja keras,” katanya dalam Audiensi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Anas mengatakan, pelaksanaan program Badan Gizi Nasional harus didukung dengan tata kelola dan proses bisnis yang baik serta dikontrol secara digital.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Anas bersama Dadan membahas skema program makan siang gratis yang menjadi cita-cita dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, ekonomi masyarakat juga akan berkembang dengan program tersebut karena bahan baku yang digunakan berasal dari petani lokal.

“Saya tadi sedang koordinasi bagaimana tata kelolanya, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya. Sungguh ini misi yang mulia, tentu perlu didorong dengan tata kelola dan eksekusi yang luar biasa,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat.

Anas juga memberi masukkan terkait pengelolaan SDM dan skema dalam implementasi program makan siang gratis.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan, pelaksanaan program Rantang Kasih yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Inovasi ini memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang sebatang kara, lanjut usia (lansia), dengan mengirim makanan gratis secara reguler,” jelasnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu berharap, program tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan didukung tata kelola yang baik.

“Mudah-mudahan program makan bergizi di sekolah-sekolah ini akan bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan tata kelola dan sistem yang disiapkan ini akan berjalan dengan lancar dengan baik,” jelas Anas.

Pada kesempatan itu, Dadan berterima kasih kepada Anas atas arahan yang diberikan. Menurutnya, banyak masukkan agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Terima kasih kepada Pak Menpan-RB, yang telah menerima kami dan banyak memberikan arahan terutama terkait apa yang harus kami jaga agar program ini bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak menyalahi aturan dan tetap di jalur yang benar,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.

Perpres tersebut menyebutkan, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; anak usia di bawah lima tahun; ibu hamil; dan ibu menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA — Gagasan keterlibatan ratusan perusahaan rintisan (startup) dalam program makan bergizi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki dampak positif dan negatif..

Program ini dinilai bisa membuat industri startup kembali bergairah selama mendapat peran yang signifikan dalam program tersebut.