Bisnis.com, JAKARTA - Google dikabarkan bakal menggelontorkan US$110 juta atau Rp1,71 triliun guna mendukung industri jurnalisme California, Amerika Serikat, yang saat ini tengah berjuang untuk tetap 'hidup'.

Diketahui, industri surat kabar Amerika Serikat telah mengalami kemerosotan selama beberapa dekade karena iklan tradisionalnya beralih ke situs digital.

Sekolah Jurnalisme Medill Universitas Northwestern menyampaikan penurunan pendapatan industri surat kabar di AS telah membuat lebih dari 2.900 surat kabar — hampir semuanya mingguan lokal — tutup sejak 2005 hingga saat ini.

Pada saat yang bersamaan, Google dan Facebook termasuk di antara perusahaan internet yang mengeruk keuntungan, dengan menarik berita secara gratis bagi pengguna dan menjual iklan seputar berita tersebut.

Mengenai kondisi itu, Anggota Majelis Negara Bagian Buffy Wicks telah menyepakati pakta dengan Google dan Gubernur California pada akhir Agustus.

Pakta tersebut melahirkan kerangka kerja tertulis, di mana beberapa ketentuan utama masih dalam proses. Kesepakatan termasuk perihal dukungan Google untuk membangun jurnalisme berkualitas.

"Kerangka kerja ini merupakan kesepakatan paling berdampak yang dapat kita capai di tengah realitas politik saat ini. Dan ini baru permulaan — saya melihatnya sebagai dasar, bukan batas, dan saya berharap dengan upaya kita untuk mendukung jurnalis California,” " kata Wicks dikutip dari Bloomberg, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui Wicks merupakan seorang Demokrat dari Oakland yang sedang mendiskusikan kesepakatan dengan Google. Beberapa waktu lalu Wicks menelepon kantor Gubernur California Gavin Newsom untuk mendapatkan dukungannya sebesar $70 juta dari para pembayar pajak. Dukungan tersebut meningkat.

Universitas California di Berkeley ditunjuk sebagai calon administrator dana jurnalisme baru yang akan dibentuk oleh perjanjian tersebut.

Adapun kesepakatan itu jauh dari undang-undang agresif yang diusulkan oleh Wicks dan anggota parlemen lain yang berusaha menagih Google Alphabet Inc. ratusan juta dolar setiap tahun untuk mendukung industri berita di California.

Wicks, Google, dan gubernur telah menggembar-gemborkan kesepakatan tersebut, tetapi banyak pihak di industri jurnalisme California mengkritik negara bagian tersebut karena gagal memeras lebih banyak uang dari raksasa teknologi tersebut, sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk menjaga berita lokal tetap berkembang.

Pihak lain mengatakan masuknya uang tunai adalah hal terbaik yang dapat diharapkan oleh para jurnalis dalam pertikaian dengan salah satu dari lima perusahaan paling bernilai di dunia, yang telah mengisyaratkan kesediaannya untuk memutus akses berita lokal bagi 40 juta warga California.

"Saya tidak percaya perusahaan teknologi berutang apa pun kepada kita karena mereka menciptakan teknologi yang lebih baik yang mengalahkan iklan surat kabar. Kami berharap ini menghasilkan lebih banyak uang bagi kami, tetapi mengapa Anda menolak uang yang diperolehnya? Itu akan membantu saya membayar wartawan saya tahun depan,” kata Neil Chase, kepala eksekutif lembaga nirlaba berita California CalMatters.

Sementara itu, Google bersikeras pada pendanaan pembayar pajak untuk membuat preseden yang dapat digunakannya dalam pembicaraan dengan negara bagian lain yang mencari kesepakatan serupa.

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, menyatakan bahwa kebebasannya diperoleh bukan karena sistem hukum bekerja, tetapi karena ia mengaku bersalah atas jurnalisme— yang disebutnya sebagai fondasi masyarakat bebas.

Setelah 14 tahun hidup dalam pelarian dan mendekam di penjara, Assange akhirnya dibebaskan pada Juni lalu.

Sebagian besar waktu tersebut ia habiskan di Kedutaan Besar Ekuador di London atau di Penjara Belmarsh, Inggris, akibat menerbitkan ribuan dokumen rahasia pemerintah AS yang terkenal dengan nama Wikileaks.

"Saya bebas hari ini bukan karena sistemnya berhasil. Saya bebas hari ini setelah bertahun-tahun dipenjara karena saya mengaku bersalah atas jurnalisme," ujarnya dalam pernyataan publik pertamanya setelah bebas, saat berbicara di hadapan Dewan Eropa di Strasbourg, Prancis.

Assange menegaskan bahwa ia menghadapi ancaman hukuman 175 tahun penjara karena pekerjaannya sebagai jurnalis. "Jurnalisme bukanlah kejahatan. Ini adalah pilar masyarakat yang bebas dan terinformasi," tambahnya, seperti dikutip dari AFP.

Dokumen-dokumen yang dirilis oleh Wikileaks memuat laporan rahasia tentang pembunuhan di luar hukum dan aktivitas intelijen AS terhadap sekutu-sekutunya.

Assange menilai kasusnya sebagai bukti keterlibatan lembaga intelijen kuat dalam penindasan transnasional terhadap para musuh.

Assange juga menyoroti bagaimana kebebasan berekspresi semakin terancam selama masa penahanannya.

"Kita melihat lebih banyak impunitas, lebih banyak kerahasiaan, dan pembalasan terhadap mereka yang mengungkapkan kebenaran," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia pun menyerukan komitmen untuk mempertahankan kebebasan, dan memastikan suara kebenaran tidak dibungkam oleh kepentingan segelintir orang.

Kasus Assange menuai kontroversi. Para pendukung memandangnya sebagai simbol kebebasan berbicara, sementara para pengecam menuduhnya membahayakan nyawa dengan membocorkan informasi sensitif.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya menyebut Assange sebagai teroris, namun Assange tetap berjuang untuk mendapatkan pengampunan presiden terkait hukumannya di bawah Undang-Undang Spionase AS.

Wikileaks adalah situs yang menyadap kawat-kawat diplomatik dari Kedubes AS di seluruh dunia untuk dilaporkan ke Washington. Percakapan diplomat-diplomat asing tentang Indonesia, termasuk Presiden SBY, juga dibocorkan di Wikileaks.

Bahkan Presiden SBY pada 2014 meminta pemerintah Australia mengklarifikasi laporan Wikileaks yang menyebut dirinya dan mantan presiden Megawati terlibat kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas Indonesia di Australia.

"Saya meminta Australia mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Megawati dan saya tidak dicemarkan, dan agar tidak mencemarkan nama baik pejabat Indonesia lainnya. Kita ingin dengar langsung dari Australia," kata SBY dikutip dari BBC.

Dalam menangani kasus pemberitaan yang diprotes masyarakat, Dewan Pers melakukan kolaborasi dengan kepolisian. Hal ini terkait banyaknya kasus dugaan pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke kepolisian.

“Memberikan informasi kepada publik bahwa ada satu kolaborasi antara Dewan Pers dengan institusi kepolisian,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat peluncuran buku Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers, Selasa (1/10).

Ninik mengatakan, bila ada yang keberatan dengan sebuah pemberitaan, maka penyelesaiannya melalui jalur etik di Dewan Pers. Kalau ada yang melaporkan sebuah karya jurnalistik kepada polisi maupun komisi penyiaran, para analis dari Dewan Pers yang akan menangani.

“Kalau kasus-kasus itu terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik maka itu penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian etik ya. Penyelesaian yang dilakukan oleh para analis di Dewan Pers yang memastikan bahwa teman-teman jurnalis bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak,” jelas Ninik.

Ninik lalu mengatakan, laporan masyarakat pada jurnalis maupun media bukan ranah Undang-undang ITE.

“Ini juga memperlihatkan bagaimana kerja kita bersama Komisi Penyiaran agar mereka tahu bahwa ranah pemberitaan adalah ranah Dewan Pers, bukan ranah UU ITE, bukan ranah penegakan melalui pidana,” ujarnya.

Maka, bila ada masyarakat yang ingin melaporkan sebuah pemberitaan oleh jurnalis atau media, mereka dapat langsung mendatangi Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Kini, pelayanan juga dilakukan secara online melalui website Dewan Pers.

“Kita mau menyampaikan kepada publik bahwa pengaduan Dewan Pers ini sekarang sudah difasilitasi dengan cara online ya, sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan,” ucapnya.

Sebagai bahan edukasi untuk jurnalis dan masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan penanganannya, Dewan Pers meluncurkan buku “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers”.

Buku ini menceritakan tentang kasus-kasus media yang dilaporkan ke Dewan Pers oleh masyarakat dan penanganannya. Buku ini diharap dapat menjadi pelajaran bagi jurnalis dan edukasi untuk masyarakat yang keberatan dengan sebuah pemberitaan.

Buku ini diluncurkan oleh Dewan Pers pada Selasa (1/10). Buku ini tak diperjualbelikan. Untuk yang ingin membacanya, dapat meminta langsung pada Dewan Pers atau mengakses e-Book di website Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta masyarakat untuk tak main hakim sendiri bila keberatan dengan sebuah pemberitaan di media. Masyarakat dapat melaporkannya ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Ninik meminta masyarakat untuk tak menggunakan kekerasan, membredel, dan meminta sendiri pada media tersebut untuk menurunkan beritanya.

“Ini memberikan informasi kepada publik bahwa kalau ada keberatan terhadap pemberitaan jangan mukul, jangan menghalang-halangi, jangan membredel atau meminta beritanya di-takedown gitu ya, tapi laporkan,” ujarnya di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10).

Pemberitaan media diatur dalam UU. Kesalahan pers adalah ranah Dewan Pers untuk menangani.

“Jadi, ini memberikan informasi petunjuk kepada masyarakat bahwa Dewan Pers seperti Pasal 15 menerima pengaduan masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis dalam pemberitaannya,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini pengaduan dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat yang punya keluhan bisa mengadukannya secara online di website Dewan Pers.

“Pengaduan Dewan Pers ini sekarang sudah difasilitasi dengan cara online ya, sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan,” ujarnya.

Langkah-langkah ini adalah aksi nyata dari Dewan Pers dalam mengawasi para jurnalis untuk terus menjunjung kode etik jurnalistik.

“Banyak hal dalam pemberitaan ini yang kalau diperlihatkan betapa Dewan Pers ingin sekali menjaga pemberitaan-pemberitaan kita adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tuturnya.

“Jadi, tidak ada prasangka, tidak mencampurkan opini dengan fakta, kemudian tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak kredibel, dan kalau itu yang dilakukan, Dewan Pers pasti akan menjatuhkan sanksi terhadap medianya,” sambungnya.

Ninik juga berharap agar pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta tidak menghalangi kerja pers.

“Sebaliknya bagi aparatur pemerintahan ya, apa itu kepolisan, kejaksaan, Mahkamah Agung, penyelenggara negara lah ya. Pemerintah, misalnya atau lembaga swasta pun, apabila menghalang-halangi, menutup informasi, itu juga kami pastikan bahwa itu tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Sebagai bahan edukasi untuk jurnalis dan masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan penanganannya, Dewan Pers meluncurkan buku “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers.

Buku ini menceritakan tentang kasus-kasus media yang dilaporkan ke Dewan Pers oleh masyarakat dan penanganannya. Buku ini diharap dapat menjadi pelajaran bagi jurnalis dan edukasi untuk masyarakat yang keberatan dengan sebuah pemberitaan.

Buku ini diluncurkan oleh Dewan Pers pada Selasa (1/10). Buku ini tak diperjual-belikan. Untuk yang ingin membacanya dapat meminta langsung pada Dewan Pers atau mengakses E-Book di website Dewan Pers.

Editor buku Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers, Indria Purnamahadi, membeberkan jumlah kasus yang diterima oleh Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2022, sebanyak 615 kasus pengaduan ditangani komisi tersebut. Mereka menerima laporan media yang diduga melanggar etik dari masyarakat. Dalam kepemimpinan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, sebesar 95,9% kasus dapat ditangani.

“Pada tahun 2022 kita ada 600 sekian kasus, 615 kasus dan alhamdulilah komisi pengaduan di bawah Pak Yadi berhasil menyelesaikan 95,9%,” jelas dia di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10).

Setahun setelahnya, jumlah kasus media yang diadukan oleh masyarakat meningkat hingga 813 kasus.

“Dan kemudian di tahun 2023 kasusnya meningkat pengaduannya 813. Tetapi dengan kekuatan para analis yang sudah senior kalau tidak boleh dibilang tua, kami di komisi pengaduan berhasil menyelesaikan dengan capaian 97,7%,” ungkapnya.

Buku yang diluncurkan Dewan Pers ini menceritakan tentang laporan-laporan masyarakat dan cara penanganannya.

Indria juga membeberkan alasan peluncuran buku ini. Menurutnya buku tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran pada jurnalis agar memegang teguh kode etik jurnalistik.

“Tujuan penulisan ini, tulisan buku ini dimaksudkan tadi mungkin sempat disebutkan oleh moderator bahwa kita bermaksud memberikan sebagai pembelajaran bagi kita wartawan media sehingga dalam menulis tetap bertanggung jawab, dalam artian tidak lari dari kode etik jurnalistik UU 40 Tahun 1999, dan supaya terhindar dari pengaduan,” ujarnya.

Selain itu, buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dewan Pers ingin masyarakat yang hendak melaporkan pemberitaan di media tahu tahapan untuk melaporkannya ke Dewan Pers.

“Sekaligus juga kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan panduan bagi masyarakat bagaimana mereka menyikapi pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang,” tuturnya.

Kini, buku tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Bagi yang ingin membaca, tak perlu mengeluarkan kocek sepeser pun. Masyarakat bisa meminta pada Dewan Pers atau mengakses E-book di laman website Dewan Pers.

Tim Komisi Pengaduan Dewan Pers menulis buku berjudul “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers".

Buku ini diluncurkan secara simbolis oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bersama Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10) pagi.

Dalam sambutannya, Ninik menjelaskan bahwa buku tersebut memiliki 227 halaman dan enam bab, yang menceritakan tentang sejumlah kasus yang ditangani Dewan Pers.

“Buku dengan tulisan sebanyak 227 halaman, kalau ditambah dengan lampiran dan lain-lain, 324, ada enam bab,” ujarnya saat peluncuran buru di gedung Dewan Pers.

Menurutnya, buku ini layak dibaca agar insan pers maupun masyarakat dapat mengetahui dua sisi yang dihadapi wartawan, yaitu harus menjunjung tinggi etik dan menghadapi pengaduan dari pihak yang keberatan untuk diberitakan.

“Ini semuanya layak untuk dibaca dan dicermati satu per satu bagaimana pers di satu pihak ingin menegakkan kode etik jurnalistik dalam karya-karya jurnalistik insan pers,” ujarnya.

“Di sisi lain, bagaimana merespon pihak-pihak yang keberatan atas pemberitaan itu. Tentu disana-sini yang menarik adalah bagaimana teman-teman pers sekarang tidak hanya dihadapkan pada upaya menjalankan kode etik, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip hukum dan lainnya,” sambungnya.

Ia pun berharap buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk para pelaku jurnalistik.

“Semoga bisa menjadi wahana belajar bagi kita semua,” tutupnya.

Buku ini bercerita tentang kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pengaduan Dewan Pers. Isinya, bercerita tentang kasus-kasus di mana masyarakat mengadukan pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis dari berbagai media.

Salah satu editor dalam buku ini, Indria Purnamahadi, menjelaskan bagaimana buku ini bisa lahir. Menurutnya, ide buku ini terpantik dari ucapan ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendiriana.

“Jadi, itu ketika di awal-awal masa jabatan Pak Yadi di tahun 2022, Pak Yadi sempat ngomong, ayo kita buat sesuatu untuk katakan lah sebagai portofolio atau legacy untuk komisi pengaduan. Dan ide itu ditangkap oleh semua teman-teman analis dan kemudian dibuatkan dalam sebuah tulisan,” ungkapnya.

Proses pembuatan buku ini dimulai pada November 2023 lalu.

“Buku ini dimulai, keluarnya ide mungkin sekitar bulan November tahun lalu dan kemudian kita proses kencangnya kita gas,” tuturnya.

Ia pun mengatakan bahwa tujuan pembuatan buku ini adalah untuk pembelajaran pada para insan pers. Selain itu, buku ini juga bertujuan memberi edukasi untuk masyarakat.

“Kita bermaksud memberikan sebagai pembelajaran bagi kita wartawan media sehingga dalam menulis tetap bertanggung jawab dalam artian tidak lari dari kode etik jurnalistik UU Nomor 40 Tahun 1999 dan supaya terhindar dari pengaduan,” tuturnya.

“Sekaligus juga kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan panduan bagi masyarakat bagaimana mereka menyikapi pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang,” sambungnya.

Selanjutnya, salah satu perewakilan penulis sekaligus Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Herutjahjo menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam buku ini.

Menurutnya, penulis buku ini semuanya adalah analis dari Komisi Pengaduan yang juga merupakan wartawan-wartawan senior.

“Saya melihat analis-analis itu adalah, ya baru kali itu saya melihat. Kok semua adalah wartawan-wartawan senior yang pengalamannya 30-40 tahun bekerja. Ini mesti pintar-pintar menulis semuanya,” ujarnya.

“Disitu ada (wartawan senior), semua berkumpul di situ. Kenapa tidak diberi kesempatan untuk menulis? Nah, waktu itu saya mengajukan ide itu. Dan terima kasih disambut oleh Ketua Komisi Pengaduan,” sambungnya.

Ia pun kemudian mengambil peran sebagai penulis dari buku ini. Kemudian, ia mengatakan bahwa menulis buku adalah mahkota wartawan.

“Pak Rosihan Anwar itu mengatakan begini. Menulis buku itu adalah mahkotanya wartawan. Jadi saya teringat itu, maka perlu menulis buku. Itu yang pertama,” ujarnya.

“Yang kedua, membaca. Membaca itu bagian dari kehidupan wartawan. Kalau wartawan tidak membaca, habis,” sambungnya.

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berupaya memperkuat kapasitas para pengelola zakat melalui "Pelatihan Kehumasan dan Jurnalisme Zakat" yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BAZNAS RI ini dibuka oleh Ketua BAZNAS RI Noor Achmad, dan turut hadir sebagai pembicara yaitu Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Irfan Junaidi, Kepala Biro Komunikasi Publik BAZNAS RI Ndari Rumi Widyawati, Kepala Bagian Humas BAZNAS RI Yudhiarma, serta dihadiri oleh perwakilan dari 20 BAZNAS Provinsi dan amil amilat BAZNAS RI.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Noor Achmad menegaskan pentingnya peran kehumasan dan jurnalisme dalam mendukung tugas pengelolaan zakat.

"Apa yang kita lakukan di BAZNAS ini adalah tugas mulia. Kami berharap para peserta yang mengikuti pelatihan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengomunikasikan program-program zakat, sehingga dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berzakat," ujarnya.

Kiai Noor menegaskan, apa yang perlu diungkapkan dalam kehumasan, pemberitaan, sekaligus juga marketingnya yaitu bagaimana menunjukkan sesuatu yang informatif dan sesuatu yang benar.

"Dalam konteks pemberitaan intinya adalah bagaimana kita semua satu sebagai seorang amil. Dapat menjadi amanah seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, bisa memberikan ketentraman bagi muzaki dan kebahagiaan bagi mustahik," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Irfan Junaidi menyampaikan materi tentang Media Massa dan Jurnalisme Zakat di Era Digital.

Irfan menyampaikan pentingnya BAZNAS dalam membangun relasi yang baik dengan media, serta memahami prinsip-prinsip kerja media dalam menyebarkan informasi utamanya terkait zakat.

"Karena hanya medialah yang menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan informasi yang terverifikasi," ucapnya.

Hi!Pontianak - Pusat Studi Komunikasi Lingkungan (Pusdikomling) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Garda Animalia, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, telah menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Wildlife Journalism Competition (WJC) Sambang Kampus Pontianak, pada Selasa, 30 Juli 2024.

Acara ini mengusung tema "Interaksi Negatif Manusia-Satwa dari Sudut Pandang Jurnalisme Lingkungan” dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta dalam meliput isu-isu seputar konflik manusia-satwa liar.

Kegiatan berlangsung di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura dengan menghadirkan para pakar di bidang konservasi, jurnalisme lingkungan, dokter, dan medik veteriner.

Sejumlah 54 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak hadir dan berkesempatan memperdalam pemahaman mereka tentang kompleksitas interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, serta bagaimana kondisi hutan sebagai tempat tinggal satwa liar turut memengaruhi interaksi negatif tersebut.

"Hidup kita selalu terhubung dengan berbagai aspek di sekitar. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Interaksi kita dengan lingkungan dapat berdampak positif atau negatif. Sayangnya, ketidakseimbangan ini dapat memunculkan ancaman seperti zoonosis dan penyakit infeksius baru yang mengintai di sekitar kita, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam," kata Ali Rizqi Arasyi, salah satu narasumber yang merupakan Senior Technical Advisor-Surveillance and Risk Analysis FAO ECTAD Indonesia.

Selaras dengan yang disampaikan Ali, medik veteriner YIARI Wendi Prameswari juga menyampaikan pengetahuan kepada peserta mengenai bagaimana pendekatan One Health disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya zoonosis. Pembahasan menjadi semakin lengkap ketika dr. Simon menguraikan potensi zoonosis di Kalimantan Barat dari kacamata ahli mikrobiologi.

Acara turut dihadiri Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pontianak Adhi Suprihadi. Dalam kesempatannya, Adhi merunutkan bagaimana sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Ia pun menyebut, konfigurasi pengelolaan hutan meliputi tiga sektor utama, yaitu konservasi, produksi, dan perlindungan.

"Hutan bukan hanya tentang kayu, ada fungsi non-kayu dan nilai lain yang perlu diperhatikan, salah satunya satwa liar yang hidup di dalamnya," ujar Adhi.

Tidak hanya membahaskonflik manusia-satwa, dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat lokal, serta upaya mitigasi yang telah dilakukan, kegiatan juga dilanjutkan dengan pelatihan jurnalisme lingkungan melalui cerita foto yang disampaikan oleh Wildlife Journalist Victor Fidelis Sentosa.

Koordinator Pelaksana Wildlife Journalism Competition, Azizul Rahman, berharap kegiatan ini dapat mendorong perubahan positif dalam dunia jurnalisme.

"Kita hidup di era di mana informasi bergerak cepat dan berdampak luas. Harapan saya, para mahasiswa yang hadir di sini dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pentingnya keseimbangan ekosistem dan perlindungan terhadap satwa liar," ungkapnya.

Pontianak adalah kota keenam yang disambangi WJC dalam rangkaian roadshow setelah lima kota sebelumnya, yaitu Medan, Riau, Surabaya, Bali, dan Ambon. WJC 2024 mengajak jurnalis muda untuk peduli terhadap isu konservasi melalui cabang kompetisi dokumenter pendek, photo story, dan artikel feature.