Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP No. 27 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Aturan ini ditujukan untuk para nasabah UMKM bank-bank Himbara dengan sejumlah syarat.

Sebelum adanya aturan ini, terdapat kebimbangan bagi bank-bank milik negara jika nantinya kredit yang dihapus tagih dianggap sebagai kerugian negara. Oleh karena itu, aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit yang telah lama macet.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menandatangani aturan terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketentuan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) sore. Turut menyaksikan penandatanganan itu sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan, yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menandatangani tiga berkas Perpres, yang terbagi atas bidang perikanan dan kelautan, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta bidang UMKM.

Selanjutnya, Kepala Negara melanjutkan prosesi penyerahan dokumen secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani dan nelayan, di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Aturan Perlu Segera Terbit

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa ketentuan hapus buku dan hapus kredit macet UMKM, termasuk petani dan nelayan sudah diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam hal ini, bank-bank umum milik negara dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih dari kredit UMKM.

Ketentuan yang dimaksud memang hanya berlaku untuk hapus buku dan hapus tagih kredit/pembiayaan macet UMKM yang disalurkan oleh bank BUMN dan non-bank BUMN. UU PPSK menerangkan bahwa hapus buku dan hapus tagih yang dimaksud bukan merupakan kerugian negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyatakan, OJK sebagai pengawas dan regulator sektor perbankan siap mendukung kebijakan pemerintah itu, kendati memang sebenarnya OJK sudah memiliki aturan yang membahas mengenai hapus tagih dan hapus buku.

“Kami berharap amanat dari UU PPSK yang kembali diketengahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan tim pemerintah sebagai prioritas memang sudah tepat. Dan kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama. Karena sejak UU itu sendiri sampai sekarang, sudah hampir dua tahun diterbitkan tapi peraturan mengenai hal ini masih atau sedang dirumuskan,” urai Mahendra.

Menurut dia, payung hukum berupa RPP itu mesti segera diterbitkan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan seluruh UMKM, termasuk petani dan nelayan. Lebih dari itu, aturan yang dimaksud juga dipercaya dapat medukung berbagai sektor prioritas laindari pemerintah seperti untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong program 3 juta rumah. Hapus buku dan hapus tagih kredit macet ini bakal memperkuat hal-hal tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Pemerintah masih menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet di perbankan pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara) untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar bank BUMN bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

"Sehingga dengan hapus buku, hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali," ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Soal finalisasi regulasi bakal segera dirampungkan. Airlangga memastikan tidak membutuhkan waktu lama untuk merampungkan aturan yang dimaksud.

“Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” tuturnya.

Dia mengakui, jumlah kredit yang bermasalah di Himbara sudah cukup besar, sehingga apabila tidak diberlakukan aturan itu dipastikan para UMKM tidak bisa mendapatkan fasilitas pendanaan dari bank BUMN.

"Jadi ini murni untuk mendukung Himbara, karena jumlahnya sudah cukup besar, dia bisa hapus buku tapi tidak bisa hapus tagih," beber dia.

Adapun, hapus buku merupakan tindakan administratif untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, tanpa menghapus hak tagih.

Sedangkan, hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para penyusun Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu,29-30 Oktober 2024.

Langkah ini merupakan kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu Upaya strategis bagi BPIP dalam bergotong royong guna melaksanakan proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.
Dirinya bahkan menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

“Langkah ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional,” terangnya.

Implementasi Pendidikan Pancasila dengan penerapan BTU Pendidikan Pancasila secara sistematis dan berkesinambungan menjadi fondasi dalam pembangunan SDM yang unggul serta untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tentu, Implementasi Pendidikan Pancasila ini sangat relevan pada era kontemporer ini, karena menghadapi sejumlah tantangan sosial, budaya yang dilematis, disrupsi bahkan ketidakpastian,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada penyusun buku berperan secara optimal sebagai agen-agen penggerak utama dalam menyampaikan pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila kepada tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan dari sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo mengapresiasi kepada BPIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut, bahkan ia berharap kerja kolaborasi ini terus dilakukan untuk masa depan Bangsa.

“Alhamdulillah kolaborasi intensif ini terus kita lakukan, banyak tantangan dan hambatan, karena proses pembuatan dan penyusunan buku ini tidaklah mudah, namun ini sudah menunjukan kesuksesan kita dalam Menyusun buku,” paparnya.

Ia bahkan mengaku Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila saat ini sudah digunakan 360 ribu satuan Pendidikan jenjang dasar sampai menengah di seluruh Indonesia baik melalui online maupun secara langsung

“Buku ini sudah digunakan di ratusan ribu sekolah di Indonesia, kita monitor terus, baik pembelian secara online atau secara langsung,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta sebagai penyusun untuk terus memonitor guru-guru agar terus menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, sebagai Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

“Saya juga mendorong kepada Bapak Ibu peserta untuk terus mengajak kepada satuan Pendidikan di daerahnya untuk menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

KOMPAS.com - Pada era digital yang serba cepat ini, informasi dapat diakses hanya dengan sekali klik.

Banyak orang cenderung memilih konten singkat, seperti video atau artikel ringkas untuk mendapatkan pengetahuan.

Namun, ternyata kebiasaan ini dapat menurunkan kemampuan literasi seseorang.

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, teknologi yang maju memberikan banyak kemudahan.

"Teknologi memiliki banyak cara membuat generasi sekarang, termasuk saya, diuntungkan," ujarnya ketika diwawancarai Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Kini, ada banyak platform dan aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari, menulis, dan meringkas informasi secara cepat.

Berbeda dari zaman dahulu, ketika teknologi belum berkembang pesat, orang-orang harus pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, artikel, atau penelitian.

Kebanyakan orang pada masa itu membaca buku untuk mendapatkan informasi sehingga mereka cenderung memiliki kemampuan literasi yang tinggi.

Sementara generasi muda sekarang, lebih memilih melihat konten di media sosial untuk mendapatkan informasi daripada membaca buku.

Contohnya, mereka sering menonton konten TikTok atau Instagram yang hanya berdurasi 10 detik, merangkum informasi yang dianggap benar.

"Kemampuan literasi orang lama itu tinggi, karena harus baca buku-buku yang tebalnya ratusan halaman. Sedangkan anak sekarang nonton TikTok saja cuma 10 detik, terus sudah merasa tahu," pungkas Rhenald.

Lebih jauh, membaca buku memberikan banyak manfaat, seperti melatih konsentrasi, daya ingat, berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan kemampuan penafsiran.

"Kalau membaca buku panjang, literasinya akan naik; kemampuan membaca, menafsirkan, dan menulis meningkat," tutur Rhenald.

"Anak muda sekarang jarang membaca buku, membuat kemampuan menafsirkannya jadi lemah," lanjutnya.

Oleh karena itu, meskipun kita hidup di era digital yang memudahkan akses informasi, membaca buku tetap penting untuk memperkaya pikiran dan memperdalam pemahaman kita.

JAKARTA,investor.id – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemutihan utang dari sekitar 6 juta petani dan nelayan yang tidak mampu membayar kepada bank. Sejumlah bankir pun masih menunggu adanya peraturan terkait kebijakan tersebut.

Pasalnya, wacana tentang hapus tagih utang UMKM di perbankan sudah digaungkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Namun, sampai masa jabatan Jokowi berakhir pun belum ada aturan tindak lanjut dari wacana tersebut.

Jakarta: Jika kamu pengoleksi buku, mempunyai rak buku di dalam rumah merupakan suatu kewajiban karena rak buku merupakan elemen penting dalam rumah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai dekorasi ruangan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta -

Dalam kehidupan sehari hari, penggunaan kartu sering dilakukan untuk berbagai transaksi. Dua jenis kartu yang paling umum digunakan adalah kartu debit dan kredit.

Meski sekilas tampak sama secara fisik, kedua kartu ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerjanya. Sehingga, memahami perbedaan antara kartu debit dan kredit sangat penting agar kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik.

Pengertian Kartu Debit

Kartu debit adalah kartu yang digunakan untuk pembayaran secara elektronik yang dikeluarkan oleh pihak Bank. Menurut buku Manajemen Strategi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya oleh Eni Candra Nurhayati, kartu ini difungsikan sebagai alternatif pembayaran selain uang tunai. Adapun acuan kartu debit adalah saldo tabungan pemilik bank yang digunakan.

Pengertian kartu kredit juga tercantum dalam PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dikatakan bahwa Kartu debit digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang menghimpun dana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Alat ini bisa digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit.

Menurut PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai.

Dalam hal ini kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit. Kemudian, pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun angsuran.

Perbedaan Kartu Debit dan Kartu Kredit

Agar lebih jelas mengetahui penggunaan kartu debit dan kredit, berikut perbedaan keduanya mengutip buku Praktikum Jasa Perbankan untuk Perguruan Tinggi Vokasi oleh Ir. Yusnita, M.Si, dkk, laman Bank Mega Syariah, dan Universitas Medan Sumatera Utara:

1. Kepemilikan

• Kartu debit: Kartu debit diterbitkan langsung oleh pihak bank ke pemilik rekening giro.
• Kartu kredit: Penerbitan dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejenis kepada pemegang kartu, tanpa ada keharusan memiliki rekening atau giro.

2. Pemakaian Kartu

• Kartu debit: Kartu ini dianggap sebagai bentuk ringkas dari rekening yang dimiliki. Pemilik kartu debit bisa menggunakannya sebagai alat tarik tunai dan alat pembayaran atau transfer ke rekening lain.
• Kartu Kredit: Bersifat pinjaman. Kartu kredit tidak bisa digunakan sebagai alat transfer dan tarik tunai.

3. Limit Pembayaran

• Kartu debit: Pembayarannya tergantung pada saldo tabungan. Jika saldo tidak mencukupi, maka transaksi mungkin ditolak.
• Kartu kredit: Pembayarannya tidak berhubungan dengan saldo tabungan. Limitnya ditentukan oleh lembaga penerbit kartu berdasarkan profil pemegang kartu, pendapatan, riwayat kredit, dan lain sebagainya.

4. Pembayaran Utang dan Bunga

• Kartu debit: Tidak melibatkan utang dan bunga, karena langsung ditarik dari saldo yang ada.
• Kartu kredit: Lembaga penerbit kartu kredit akan mengeluarkan tagihan bulanan berisi daftar transaksi yang dilakukan pemegang kartu dalam periode tersebut. Jika saldo tagihan tidak dibayar sepenuhnya di akhir periode tagihan, maka akan dikenakan bunga pada sisa saldo yang belum dibayar.

5. Fisik Kartu

• Kartu debit: Umumnya dicetak rata
• Kartu kredit: Umumnya terkesan lebih lux dibandingkan kartu debit. Informasi yang tercantum pada kartu kredit umumnya dicetak timbul. Selain itu, ada beberapa informasi yang ada di kartu kredit, tapi tidak ada di kartu debit.

Itulah pengertian dan beberapa perbedaan dari kartu debit dan kredit. Sekarang kamu sudah bisa membedakan keduanya bukan?

(elk/row)

Buku siswa dan buku guru IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka adalah buku yang disiapkan oleh pemerintah. Buku ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017.

Buku siswa dan buku guru ini digunakan secara terbatas pada Sekolah Penggerak. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Mengutip bukuMerdeka Belajar dan Implementasinya: Merdeka Guru Siswa, Merdeka Dosen Mahasiswa, Semua Bahagia, Ana Widyastuti, M.Pd, Kons (2022) Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar Kelas Tinggi (IV, V, VI) diajarkan secara bersamaan dengan nama Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAS).

Penyatuan ini ditujukan untuk membekali peserta didik sebelum mengukuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Kemdikbud menyediakan buku siswa dan buku guru secara gratis yang dapat diunduh oleh siswa dan guru.

Buku siswa dan buku guru IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka dapat diunduh melalui laman buku.kemdikbud.go.id. Melalui laman khusus buku tersebut, siswa dan guru dapat akses di mana pun, kapan pun.

Buku yang di unduh berformat PDF. Siswa dan guru dapat mengetik kata kunci pada kolom "Cari buku disini" kemudian memilih jenis buku yang dicari seperti, Kurikulum Merdeka, Teks K13, atau Nonteks dan masukan kata kunci buku siswa atau buku guru IPAS kelas 5.

Dalam website yang dikelola oleh Kemdikbud tersebut. Hingga saat ini sudah 6.520.063 kali buku dibaca dan 1.667.669 kali buku diunduh. Dari jumlah buku yang tersedia sejumlah 1.445 dan buku lulus penilaian sejumlah 22.410.

Buku siswa dan buku guru Kurikulum Merdeka adalah jenis buku teks pelajaran yang diterbitkan mulai tahun 2021. Jadi buku ini masih tergolong baru dan sesuai dengan kurikulum terkini sehingga sangat membantu pemenuhan kebutuhan penunjang pembelajaran siswa dan guru.

Demikian uraian cara unduh buku siswa dan buku guru IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. (ARD)

Buku paket merupakan salah satu jenis buku ajar yang digunakan pada implementasi Kurikulum Merdeka. Contohnya buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum Merdeka yang berisi materi pembelajaran dalam satu tahun ajaran.

Buku ajar adalah buku acuan wajib yang digunakan di sekolah. Buku ajar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dan memuat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk cetak.

Teks Laporan Percobaan merupakan materi yang terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum Merdeka. Dikutip dari buku Explore Bahasa Indonesia Jilid 3 untuk SMP/MTs Kelas IX, Erwan Rachmat (2019:3), berikut adalah contoh isi buku paket Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9.

Teks laporan percobaan adalah teks berisi laporan mengenai proses melakukan percobaan dan hasil yang dicapai dari percobaan tersebut.

Fungsi dari teks laporan percobaan adalah melaporkan kegiatan percobaan sehingga hasilnya tercatat secara ilmiah.

Ciri-ciri teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut.

Isi teks laporan percobaan adalah sebagai berikut.

Struktur teks laporan percobaan terdiri atas lima bagian, yaitu sebagai berikut.

Demikian contoh buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum Merdeka. Diharapkan artikel ini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi Teks Laporan Percobaan.(DK)