BRI kembali menghadirkan program BRI Fellowship Journalism 2025. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan BRI Fellowship Journalism melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training hingga pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan. Jurnalis juga diberi kesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

Adapun Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media yang sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," ungkap Hendy dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya mengapresiasi program BRI Fellowship Journalism 2025 untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," ujar Agung.

Menurut Agung, hadirnya BRI Fellowship Journalism 2025 memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ia mengatakan jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis.

Hadirnya program ini juga memberikan peluang bagi para jurnalis untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Adapun nantinya lewat program ini, iklim media di Indonesia akan semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Sebagai informasi, program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism berlangsung hingga 30 November 2024. Informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism dapat diakses melalui website resmi BRI https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Dewan Persusuan Nasional (DPN) memberikan gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Indonesia kepada Almarhum. Letjen TNI (Purn) Bustanil Arifin. Bustanil Arifin pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi era pemerintahan Soeharto.

Pemberian gelar tersebut diterima dan dihadiri oleh seluruh anak-anak Bustanil Arifin. Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana mengatakan pemberian gelar ini sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa mendiang selama menjabat sebagai Menteri Koperasi era orde baru. Adapun pemilihan hari ini, 10 Oktober bertepatan dengan hari lahirnya Bustanil Arifin.

"Sejak zaman Belanda sampai saat ini dari pengamatan yang dilakukan diperoleh suatu indikasi bahwa peternakan sapi perah rakyat, dan koperasi susu mengalami perkembangan secara signifikan terjadi di tahun 1978 atau dapat dikatakan bahwa tahun 1978 sebagai tonggak kemajuan usaha peternakan sapi perah rakyat, dan koperasi susu di tanah air kita. Yang bermula ketika Pak Bustanil Arifin diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Koperasi dan tetap merangkap sebagai Kepala Bulog," kata Teguh dalam acara Persembahan Gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Indonesia, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan langkah kebijakan pertama yang diambil Bustanil Arifin, yakni memutuskan industri pengelolaan susu untuk menyerap susu dari peternak sapi perah rakyat dengan tingkat harga antara Rp150-180 per liter. Sebelumnya, ada beberapa industri pengolahan susu yang menyerap susu peternak harga hanya Rp 60 per liter.

Dengan adanya kebijakan tersebut membuat kepastian pasar dan harga yang layak. Alhasil, dapat menggerakkan peternak sapi perah rakyat dan koperasi susu untuk bangkit.

Kebijakan tersebut disusul dengan kebijakan memberikan kredit murah dengan skim kredit 72/Kop dari BRI dan dijamin oleh Lembaga Jaminan Kredit Kopreradsi ( LJKK) yang didirikan oleh Ditjen Koperasi saat itu.

"Langkah berani dari Pak Bustanil Arifin terus menggelinding dan selanjutnya kebijakan dikukuhkan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian pada tahun 1983. Dalam SKB ini antara lain ditetapkan peraturan yang menetapkan ekualisasi di mana besaran impor susu oleh IPS dikaitkan dengan penyerapan susu segar melalui wadah koperasi/Koperasi Unit Desa," terangnya.

Lebih lanjut, hasil positif dalam pengembangan peternakan sapi perah dan wadah koperasi susu semakin diperkuat dengan payung hukum yang lebih tinggi levelnya dan semakin kokoh. Pada 1985, untuk semakin menjamin perkembangan peternakan sapi perah dan persusuan khususnya sapi perah rakyat dan koperasi susu, diterbitkan Inpres No. 2 tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan
Pengembangan Persusuan Nasional.

Dia menjelaskan dalam Intruksi Presiden tersebut secara jelas tersurat pengembangan persusuan ditujukan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi persusuan dalam negeri sehingga terjadi peningkatan produksi susu untuk mememnuhi permintaan dalam negeri, mengurangi impor, sekaligus meningkatkan pendapatan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak.

Berdasarkan catatan detikcom, di masa pemerintahan Soeharto, Bustanil menjadi Menteri Koperasi/Kepala Bulog pada Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 21 Maret 1988) dan Menteri Koperasi/Kepala Bulog Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988 - 17 Maret 1993).

BADUNG, iNews.id - Dewan Pers bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (DIiskominfo) Kabupaten Badung menggelar acara bertajuk 'Media Literasi: Mewujudkan Kemitraan yang Berkualitas, Menjalin Hubungan yang Proporsional, dan Profesional dengan Media' di Ruang Rapat Gita Gosana, Diskominfo Badung, Kamis (3/10/2024).

Media literasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Sekaligus menyikapi praktik penyalahgunaan profesi wartawan yang dikeluhkan masyarakat di era yang serba digital ini. 

Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya menjelaskan, bahwa kegiatan media literasi adalah upaya Dewan Pers dalam menangani permasalahan pers. Masyarakat juga dapat melaporkan kepada ahli pers terkait pemberitaan yang merugikan. 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah ikut serta dalam mendukung kegiatan media literasi yang penting dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan pers di era digital saat ini. 

“Terlebih lagi, kami memiliki dua agenda penting di Bali yakni, literasi media dan penyegaran ahli pers, dimana Dewan Pers itu memiliki ahli yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Ketika masyarakat maupun institusi merasa dirugikan terkait pemberitaan yang diterbitkan oleh media, dapat langsung melaporkan ke ahli pers tersebut untuk ditindaklanjuti,” kata Agung Dharmajaya.

Agung Dharmajaya berharap media literasi yang dilaksanakan hari ini dapat terus berlanjut ke depannya.

“Semoga kegiatan ini tetap berlanjut, agar peran media lebih banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menyajikan informasi,” ujanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra menuturkan, kegiatan media literasi sangat penting untuk diketahui perangkat daerah maupun masyarakat terkait dunia pers.

“Kegiatan literasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers di Pemkab Badung, kami rasa sangat positif untuk berbagi pengetahuan tentang dunia pers seperti, tujuan pers untuk masyarakat, berbagi organisasi jurnalistik, dinamika kehidupan pers, tantangan dunia pers, verifikasi perijinan pers, dan lain sebagainya," tuturnya. 

Hal tersebut, lanjutnya, sangat perlu diketahui oleh perangkat daerah sebagai pelaku teknis kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan agenda pembangunan.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung I Nyoman Sujendra dan dihadiri oleh Kepala Diskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, perwakilan setiap perangkat daerah, serta rekan media.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari petinggi Dewan Pers yaitu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Totok Suryanto dan Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Heriyadi Hendriana.

Editor: Anindita Trinoviana

Dalam menangani kasus pemberitaan yang diprotes masyarakat, Dewan Pers melakukan kolaborasi dengan kepolisian. Hal ini terkait banyaknya kasus dugaan pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke kepolisian.

“Memberikan informasi kepada publik bahwa ada satu kolaborasi antara Dewan Pers dengan institusi kepolisian,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat peluncuran buku Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers, Selasa (1/10).

Ninik mengatakan, bila ada yang keberatan dengan sebuah pemberitaan, maka penyelesaiannya melalui jalur etik di Dewan Pers. Kalau ada yang melaporkan sebuah karya jurnalistik kepada polisi maupun komisi penyiaran, para analis dari Dewan Pers yang akan menangani.

“Kalau kasus-kasus itu terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik maka itu penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian etik ya. Penyelesaian yang dilakukan oleh para analis di Dewan Pers yang memastikan bahwa teman-teman jurnalis bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak,” jelas Ninik.

Ninik lalu mengatakan, laporan masyarakat pada jurnalis maupun media bukan ranah Undang-undang ITE.

“Ini juga memperlihatkan bagaimana kerja kita bersama Komisi Penyiaran agar mereka tahu bahwa ranah pemberitaan adalah ranah Dewan Pers, bukan ranah UU ITE, bukan ranah penegakan melalui pidana,” ujarnya.

Maka, bila ada masyarakat yang ingin melaporkan sebuah pemberitaan oleh jurnalis atau media, mereka dapat langsung mendatangi Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Kini, pelayanan juga dilakukan secara online melalui website Dewan Pers.

“Kita mau menyampaikan kepada publik bahwa pengaduan Dewan Pers ini sekarang sudah difasilitasi dengan cara online ya, sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan,” ucapnya.

Sebagai bahan edukasi untuk jurnalis dan masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan penanganannya, Dewan Pers meluncurkan buku “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers”.

Buku ini menceritakan tentang kasus-kasus media yang dilaporkan ke Dewan Pers oleh masyarakat dan penanganannya. Buku ini diharap dapat menjadi pelajaran bagi jurnalis dan edukasi untuk masyarakat yang keberatan dengan sebuah pemberitaan.

Buku ini diluncurkan oleh Dewan Pers pada Selasa (1/10). Buku ini tak diperjualbelikan. Untuk yang ingin membacanya, dapat meminta langsung pada Dewan Pers atau mengakses e-Book di website Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta masyarakat untuk tak main hakim sendiri bila keberatan dengan sebuah pemberitaan di media. Masyarakat dapat melaporkannya ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Ninik meminta masyarakat untuk tak menggunakan kekerasan, membredel, dan meminta sendiri pada media tersebut untuk menurunkan beritanya.

“Ini memberikan informasi kepada publik bahwa kalau ada keberatan terhadap pemberitaan jangan mukul, jangan menghalang-halangi, jangan membredel atau meminta beritanya di-takedown gitu ya, tapi laporkan,” ujarnya di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10).

Pemberitaan media diatur dalam UU. Kesalahan pers adalah ranah Dewan Pers untuk menangani.

“Jadi, ini memberikan informasi petunjuk kepada masyarakat bahwa Dewan Pers seperti Pasal 15 menerima pengaduan masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis dalam pemberitaannya,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini pengaduan dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat yang punya keluhan bisa mengadukannya secara online di website Dewan Pers.

“Pengaduan Dewan Pers ini sekarang sudah difasilitasi dengan cara online ya, sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberitaan,” ujarnya.

Langkah-langkah ini adalah aksi nyata dari Dewan Pers dalam mengawasi para jurnalis untuk terus menjunjung kode etik jurnalistik.

“Banyak hal dalam pemberitaan ini yang kalau diperlihatkan betapa Dewan Pers ingin sekali menjaga pemberitaan-pemberitaan kita adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tuturnya.

“Jadi, tidak ada prasangka, tidak mencampurkan opini dengan fakta, kemudian tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak kredibel, dan kalau itu yang dilakukan, Dewan Pers pasti akan menjatuhkan sanksi terhadap medianya,” sambungnya.

Ninik juga berharap agar pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta tidak menghalangi kerja pers.

“Sebaliknya bagi aparatur pemerintahan ya, apa itu kepolisan, kejaksaan, Mahkamah Agung, penyelenggara negara lah ya. Pemerintah, misalnya atau lembaga swasta pun, apabila menghalang-halangi, menutup informasi, itu juga kami pastikan bahwa itu tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Sebagai bahan edukasi untuk jurnalis dan masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan penanganannya, Dewan Pers meluncurkan buku “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers.

Buku ini menceritakan tentang kasus-kasus media yang dilaporkan ke Dewan Pers oleh masyarakat dan penanganannya. Buku ini diharap dapat menjadi pelajaran bagi jurnalis dan edukasi untuk masyarakat yang keberatan dengan sebuah pemberitaan.

Buku ini diluncurkan oleh Dewan Pers pada Selasa (1/10). Buku ini tak diperjual-belikan. Untuk yang ingin membacanya dapat meminta langsung pada Dewan Pers atau mengakses E-Book di website Dewan Pers.

Editor buku Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers, Indria Purnamahadi, membeberkan jumlah kasus yang diterima oleh Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2022, sebanyak 615 kasus pengaduan ditangani komisi tersebut. Mereka menerima laporan media yang diduga melanggar etik dari masyarakat. Dalam kepemimpinan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, sebesar 95,9% kasus dapat ditangani.

“Pada tahun 2022 kita ada 600 sekian kasus, 615 kasus dan alhamdulilah komisi pengaduan di bawah Pak Yadi berhasil menyelesaikan 95,9%,” jelas dia di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10).

Setahun setelahnya, jumlah kasus media yang diadukan oleh masyarakat meningkat hingga 813 kasus.

“Dan kemudian di tahun 2023 kasusnya meningkat pengaduannya 813. Tetapi dengan kekuatan para analis yang sudah senior kalau tidak boleh dibilang tua, kami di komisi pengaduan berhasil menyelesaikan dengan capaian 97,7%,” ungkapnya.

Buku yang diluncurkan Dewan Pers ini menceritakan tentang laporan-laporan masyarakat dan cara penanganannya.

Indria juga membeberkan alasan peluncuran buku ini. Menurutnya buku tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran pada jurnalis agar memegang teguh kode etik jurnalistik.

“Tujuan penulisan ini, tulisan buku ini dimaksudkan tadi mungkin sempat disebutkan oleh moderator bahwa kita bermaksud memberikan sebagai pembelajaran bagi kita wartawan media sehingga dalam menulis tetap bertanggung jawab, dalam artian tidak lari dari kode etik jurnalistik UU 40 Tahun 1999, dan supaya terhindar dari pengaduan,” ujarnya.

Selain itu, buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dewan Pers ingin masyarakat yang hendak melaporkan pemberitaan di media tahu tahapan untuk melaporkannya ke Dewan Pers.

“Sekaligus juga kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan panduan bagi masyarakat bagaimana mereka menyikapi pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang,” tuturnya.

Kini, buku tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Bagi yang ingin membaca, tak perlu mengeluarkan kocek sepeser pun. Masyarakat bisa meminta pada Dewan Pers atau mengakses E-book di laman website Dewan Pers.

Tim Komisi Pengaduan Dewan Pers menulis buku berjudul “Mengadu(kan) Pers: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers".

Buku ini diluncurkan secara simbolis oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bersama Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana di gedung Dewan Pers, Selasa (1/10) pagi.

Dalam sambutannya, Ninik menjelaskan bahwa buku tersebut memiliki 227 halaman dan enam bab, yang menceritakan tentang sejumlah kasus yang ditangani Dewan Pers.

“Buku dengan tulisan sebanyak 227 halaman, kalau ditambah dengan lampiran dan lain-lain, 324, ada enam bab,” ujarnya saat peluncuran buru di gedung Dewan Pers.

Menurutnya, buku ini layak dibaca agar insan pers maupun masyarakat dapat mengetahui dua sisi yang dihadapi wartawan, yaitu harus menjunjung tinggi etik dan menghadapi pengaduan dari pihak yang keberatan untuk diberitakan.

“Ini semuanya layak untuk dibaca dan dicermati satu per satu bagaimana pers di satu pihak ingin menegakkan kode etik jurnalistik dalam karya-karya jurnalistik insan pers,” ujarnya.

“Di sisi lain, bagaimana merespon pihak-pihak yang keberatan atas pemberitaan itu. Tentu disana-sini yang menarik adalah bagaimana teman-teman pers sekarang tidak hanya dihadapkan pada upaya menjalankan kode etik, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip hukum dan lainnya,” sambungnya.

Ia pun berharap buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk para pelaku jurnalistik.

“Semoga bisa menjadi wahana belajar bagi kita semua,” tutupnya.

Buku ini bercerita tentang kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pengaduan Dewan Pers. Isinya, bercerita tentang kasus-kasus di mana masyarakat mengadukan pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis dari berbagai media.

Salah satu editor dalam buku ini, Indria Purnamahadi, menjelaskan bagaimana buku ini bisa lahir. Menurutnya, ide buku ini terpantik dari ucapan ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendiriana.

“Jadi, itu ketika di awal-awal masa jabatan Pak Yadi di tahun 2022, Pak Yadi sempat ngomong, ayo kita buat sesuatu untuk katakan lah sebagai portofolio atau legacy untuk komisi pengaduan. Dan ide itu ditangkap oleh semua teman-teman analis dan kemudian dibuatkan dalam sebuah tulisan,” ungkapnya.

Proses pembuatan buku ini dimulai pada November 2023 lalu.

“Buku ini dimulai, keluarnya ide mungkin sekitar bulan November tahun lalu dan kemudian kita proses kencangnya kita gas,” tuturnya.

Ia pun mengatakan bahwa tujuan pembuatan buku ini adalah untuk pembelajaran pada para insan pers. Selain itu, buku ini juga bertujuan memberi edukasi untuk masyarakat.

“Kita bermaksud memberikan sebagai pembelajaran bagi kita wartawan media sehingga dalam menulis tetap bertanggung jawab dalam artian tidak lari dari kode etik jurnalistik UU Nomor 40 Tahun 1999 dan supaya terhindar dari pengaduan,” tuturnya.

“Sekaligus juga kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan panduan bagi masyarakat bagaimana mereka menyikapi pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang,” sambungnya.

Selanjutnya, salah satu perewakilan penulis sekaligus Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Herutjahjo menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam buku ini.

Menurutnya, penulis buku ini semuanya adalah analis dari Komisi Pengaduan yang juga merupakan wartawan-wartawan senior.

“Saya melihat analis-analis itu adalah, ya baru kali itu saya melihat. Kok semua adalah wartawan-wartawan senior yang pengalamannya 30-40 tahun bekerja. Ini mesti pintar-pintar menulis semuanya,” ujarnya.

“Disitu ada (wartawan senior), semua berkumpul di situ. Kenapa tidak diberi kesempatan untuk menulis? Nah, waktu itu saya mengajukan ide itu. Dan terima kasih disambut oleh Ketua Komisi Pengaduan,” sambungnya.

Ia pun kemudian mengambil peran sebagai penulis dari buku ini. Kemudian, ia mengatakan bahwa menulis buku adalah mahkota wartawan.

“Pak Rosihan Anwar itu mengatakan begini. Menulis buku itu adalah mahkotanya wartawan. Jadi saya teringat itu, maka perlu menulis buku. Itu yang pertama,” ujarnya.

“Yang kedua, membaca. Membaca itu bagian dari kehidupan wartawan. Kalau wartawan tidak membaca, habis,” sambungnya.

Dewan Pers mengukuhkan 11 anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme atau komite Publisher Rights dan sudah menetapkan empat bidang kerja organisasi. Instansi ini akan memprioritaskan kerja sama media dengan perusahaan platform digital.

Selain itu, Komite Publisher Rights akan berfokus mendorong platform teknologi mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Komite Publisher Rights Suprapto Sastro Atmojo bakal bertemu platform digital untuk mendata hal yang sudah mereka lakukan dan apa yang bisa dikerjakan ke depan.

Publisher Rights mengatur tentang kerja sama penyedia platform teknologi seperti Google, Facebook dan Instagram dengan perusahaan media.

Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas Sasmito menambahkan, instansi bakal berfokus pada pelatihan wartawan untuk mendorong kerja sama antara media dan perusahaan teknologi.

“Semenjak industri media mengalami guncangan disrupsi digital, aspek pelatihan menjadi lebih dibutuhkan. Dulu banyak inhouse training oleh media dan sifatnya terbatas, tidak semua wartawam punya akses terhadap pelatihan,” kata Sasmito di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (23/9).

Sementara itu, struktur organisasi, bidang kerja, dan program prioritas Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagai berikut:

• Ketua : Suprapto Sastro Atmojo
• Wakil Ketua : Indriaswati Dyah Saptaningrum

1. Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform

Koordinator: Herik Kurniawan, Guntur Syahputra Saragih, Damar Juniarto

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban keenam perusahaan platform digital, yakni bekerjasama dengan perusahaan pers.

2. Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Koordinator: Sasmito dan Fransiskus Surdiasis

Bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban ke-4 perusahaan platform digital, yaitu pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab.

3. Bidang Pengawasan, Mediasi, dan Arbitrase

Koordinator: Kristiono Setyadi dan Ambang Priyonggo.

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban pertama, kedua, ketiga, dan kelima perusahaan platform digital:

• Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai UU
• Membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers
• Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital
• Mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, dan UU.

4. Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga

Koordinator: Mediodecci Lustarini dan Alexander Carolus Suban

Bidang ini terutama bertanggung jawab atas penataan kelembagaan komite, penyusunan statuta, penyusunan kode etik dan pembentukan komite etik serta bentuk-bentuk kerja sama yang tidak secara spesifik diatur di bidang kerja yang lain, termasuk kerja sama antarlembaga.

Komite ini dibentuk atas Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Mereka menjalankan tugasnya secara independen.

Dewan Pers mengukuhkan 11 anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme atau komite Publisher Rights dan sudah menetapkan empat bidang kerja organisasi. Instansi ini akan memprioritaskan kerja sama media dengan perusahaan platform digital.

Selain itu, Komite Publisher Rights akan berfokus mendorong platform teknologi mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Komite Publisher Rights Suprapto Sastro Atmojo bakal bertemu platform digital untuk mendata hal yang sudah mereka lakukan dan apa yang bisa dikerjakan ke depan.

Publisher Rights mengatur tentang kerja sama penyedia platform teknologi seperti Google, Facebook dan Instagram dengan perusahaan media.

Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas Sasmito menambahkan, instansi bakal berfokus pada pelatihan wartawan untuk mendorong kerja sama antara media dan perusahaan teknologi.

“Semenjak industri media mengalami guncangan disrupsi digital, aspek pelatihan menjadi lebih dibutuhkan. Dulu banyak inhouse training oleh media dan sifatnya terbatas, tidak semua wartawam punya akses terhadap pelatihan,” kata Sasmito di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (23/9).

Sementara itu, struktur organisasi, bidang kerja, dan program prioritas Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagai berikut:

• Ketua : Suprapto Sastro Atmojo
• Wakil Ketua : Indriaswati Dyah Saptaningrum

1. Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform

Koordinator: Herik Kurniawan, Guntur Syahputra Saragih, Damar Juniarto

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban keenam perusahaan platform digital, yakni bekerjasama dengan perusahaan pers.

2. Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Koordinator: Sasmito dan Fransiskus Surdiasis

Bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban ke-4 perusahaan platform digital, yaitu pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab.

3. Bidang Pengawasan, Mediasi, dan Arbitrase

Koordinator: Kristiono Setyadi dan Ambang Priyonggo.

Bidang ini bertanggung jawab atas kewajiban pertama, kedua, ketiga, dan kelima perusahaan platform digital:

• Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai UU
• Membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers
• Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital
• Mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai nilai-nilai demokrasi, kebhinekaan, dan UU.

4. Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga

Koordinator: Mediodecci Lustarini dan Alexander Carolus Suban

Bidang ini terutama bertanggung jawab atas penataan kelembagaan komite, penyusunan statuta, penyusunan kode etik dan pembentukan komite etik serta bentuk-bentuk kerja sama yang tidak secara spesifik diatur di bidang kerja yang lain, termasuk kerja sama antarlembaga.

Komite ini dibentuk atas Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Mereka menjalankan tugasnya secara independen.

Dewan Pers melantik 11 orang anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas. Anggota ini terdiri dari unsur Dewan Pers, pakar, dan unsur pemerintah.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan penetapan anggota komite merupakan bagian komitmen Dewan pers memastikan perusahaan platform digital berperan adil dan bertanggungjawab dalam ekosistem media di Indonesia. Menurutnya, langkah ini juga bisa memperkuat keberlanjutan jurnalisme di era digital.

“Kami berharap dengan terbentuknya Komite ini, jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi, smeentara hak jurnalis dan media tetap terjaga,” ujar Ninik seperti dikutip Jumat (30/8).

Selanjutnya komite akan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Februari lalu. Penetapan ini dilakukan lewat sidang pleno Dewan Pers pada Senin (19/8) malam.

Berikut daftar 11 anggota Komite untuk Jurnalisme Berkualitas

Anggota Komite dari Unsur Dewan Pers

• Alexander Carolus Suban
• Fransiskus Surdiasis
• Herik kurniawan
• Sasmito Madrim
• Suprapto

Anggota Komite dari Unsur Pakar

• Ambang Priyonggo (Akademisi Universitas Multimedia Nusantara)
• Damar Juniarto (Eks Direktur SAFENet)
• Guntur Syahputra Saragih (Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
• Indriaswati Dyah Saptaningrum (Akademisi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, pakar hukum dagang internasional)
• Kristiono Setyadi (Akademisi Universitas Gadjah Mada, pakar teknologi algoritma dan iklan)

Anggota Komite dari Unsur pemerintah

• Mediodecci Lustarini (Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Tim seleksi juga menetapkan dua cadangan dari wakil Dewan Pers, yakni Bekti Nugroho dan Pasaoran Simanjuntak. Sementara itu, cadangan dari Kemenko Polhukam adalah Arif Satria dan Didin Muhafidin.

Selain menetapkan anggota komite, pleno Dewan Pers ini juga menyetujui beberapa dokumen penting hasil kerja Gugus Tugas yang bakal jadi pedoman pelaksanaan tugas komite. Dokumen ini berisi kerangka dan mekanisme kerja, tata kelola, SOP mediasi, perjanjian, lisensi kontek dan bagi hasil, serta SOP pengawasan pelaksanaan.

Beredar dugaan video doorstop atau wawancara cegat yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di akun Instagram merupakan rekayasa atau palsu. Dewan Pers belum mengetahui tentang hal ini.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu belum mengetahui fakta kegiatan doorstop itu, apakah memang dilakukan oleh ASN Biro Pers dan Media Istana atau benar-benar dari wartawan.

Kendati demikian, dalam menjalankan tugasnya, jurnalis perlu mendapat transparansi dari seluruh lembaga negara. Pers wajib dilayani sebaik-baiknya karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Hal ini supaya kawan-kawan media bisa menyampaikan pada masyarakat. Sebab, publik berhak tahu. Tidak bisa diganti dan diambil negara, sekalipun dan hak ini diwakili kawan-kawan jurnalis,” kata Ninik di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (30/8).

Ia pun berharap seluruh lembaga pemerintahan tidak membatasi akses dan informasi bagi wartawan. “Misalnya, ada aktivitas yang ditutupi, dihambat, dihalangi, Dewan Pers yang menaungi perusahaan pers dan media untuk kepentingan warga, tentu kami menyesalkan itu,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, tidak ada gimmick ataupun settingan dalam video doorstop Presiden Jokowi.

“Bukan kah itu dalam rangka memberikan keterangan pers,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (30/8).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Jokowi membagikan dua pernyataan pers berupa video dalam sepekan terakhir. Keduanya yakni:

• 21 Agustus: Presiden Jokowi berkomentar terkait dinamika revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada.

Jokowi mengatakan dirinya menghormati keputusan dari masing-masing lembaga, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi alias MK maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," kata Jokowi dalam siaran pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (21/8).

• 27 Agustus: Jokowi kembali mengunggah video keterangan soal aksi demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada. Ia menyinggung DPR yang tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Saya mengapresiasi langkah cepat DPR dalam merespons situasi yang sedang berkembang. Semoga kecepatan ini juga bisa diterapkan pada RUU Perampasan Aset yang juga penting untuk pemberantasan korupsi di Tanah Air,” ujarnya dilansir dari Instagram resmi Jokowi.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, kedua video itu menampilkan tiga hingga empat gawai. Selain itu, hanya ada satu mikrofon untuk menangkap suara Kepala Negara, namun tidak ada cube yang kerap dipasang pada mikrofon sebagai penanda saluran televisi.

KOMPAS.com - Dewan Pers menetapkan anggota Komite Pelaksana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau disebut juga "Publisher Rights".

Ada 11 anggota yang ditetapkan dan berasal dari berbagai unsur. Sebanyak lima nama berasal dari Dewan Pers atau masyarakat pers, lima orang mewakili ahli dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan seorang perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Penetapan ini dilakukan sekitar enam bulan setelah Presien Joko Widodo mengesahkan "Publisher Rights" Februari lalu.

Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers mengatakan penetapan ini adalah bagian dari komitmen Dewan Pers untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital, akan berperan secara adil dan bertanggung jawab dalam ekosistem media di Indonesia.

“Kita berharap dengan terbentuknya komite ini, jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi sementara hak-hak jurnalis dan media tetap terjaga,” kata Ninik dalam keterangan resmi Dewan Pers yang diterima KompasTekno, Sabtu (24/8/2024).

Ia menambahkan penetapan ini akan memperkuat keberlanjutan jurnalisme di era digital. Adapun penetapan ini dilakukan melalui sidang pleno Dewan Pers yang menerima laporan akhir dari tim seleksi (Timsel).

Dalam prosesnya, Timsel mengundang semua pihak secara terbuka melalui berbagai saluran, termasuk situs web Dewanpers.or.id.

Kemudian, dilakukan seleksi jejak digital berdasarkan curriculum vitae (CV), lalu mempublikasikan nama-nama yang memenuhi kriteria. Terakhir, Timsel melakukan wawancara, sebelum menetapkan 11 anggota komite.

Selain menetapkan anggota komite, Dewan pers juga menyetujui beberapa
dokumen penting hasil kerja Gugus Tugas yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas komite.

Adapun dokumen tersebut berisi tentang kerangka dan mekanisme kerja
komite, tentang tata kelola komite, Prosedur Operasi Standar (SOP) mediasi komite pengawasan, tentang perjanjian, lisensi konten dan bagi hasil, serta SOP pengawasan pelaksanaan.

Penetapan ini sudah sesuai dengan surat nomor B-165/KI.01/08/2024 yang diteken Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, tentang nama-nama anggota Komite mewakili unsur ahli dari Kemenko Polhukam disertai kapasitas masing-masing.

Mereka adalah Ambang Priyonggo, MA yang memiliki perspektif pada keberlanjutan perusahaan pers dan jurnalisme berkualitas era digital digital dan akademisi UMN.

Kemudian Damar Juniarto mantan Direktur SAFEnet yang memiliki pengalaman dalam bernegosiasi dengan platform global, serta Dr. Guntur Syahputra Saragih memiliki pemahaman dan pengalaman dalam negosiasi dan anti-monopoli.

Lalu ada Indriaswati Dyah Saptaningrum yang menguasai perkembangan hukum dagang internasional, dan terakhir Kristiono Setyadi pakar perkembangan teknologi algoritma dan iklan.

Berikut daftar 11 anggota Komite Pelaksana Perpres No.32/2024 atau "Publisher Rights".