JAKARTA, investor.id  -  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Rumayar menyebut korupsi dana desa masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. “Selain capaian positif pembangunan desa atas pemanfaatan dana desa selama 10 tahun, juga terdapat beberapa permasalahan yang ke depannya perlu mendapatkan prioritas untuk ditangani, di antaranya, pertama kita sering mendengarkan kasus korupsi dana desa,” katanya dalam diskusi yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa (10/9/2024)..

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).