Sumber: Kompas TV | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kalau lembaga antirasuah itu terus menyelidiki dugaan mark up atau menaikkan harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Diperkirakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 294,5 miliar.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya sedang mencari bukti-bukti baru terkait kasus tersebut yang diduga melibatkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Saat ini, kami terus melakukan pengumpulan bukti serta pendalaman terhadap informasi yang relevan," kata Tessa kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Tessa menjelaskan, pengusutan terkait skandal impor beras itu akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Pengusutan kasus dugaan korupsi terkait impor beras masih dalam proses dan sedang berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ungkap Tessa.

Ia pun secara tegas menepis ada lobi-lobi perkara antara Pimpinan KPK dan Arief Prasetyo Adi untuk menghentikan pengusutan skandal tersebut.

"KPK berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, pihaknya tidak pernah punya kontrak impor beras dengan perusahaan Vietnam.

Penyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan dugaan mark up impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul "KPK Pastikan Terus Selidiki Skandal Impor Beras yang Diduga Rugikan Negara Rp294,5 Miliar", Klik untuk baca: https://www.kompas.tv/nasional/547556/kpk-pastikan-terus-selidiki-skandal-impor-beras-yang-diduga-rugikan-negara-rp294-5-miliar

JAKARTA, investor.id  - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat pejabat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024)..

JAKARTA, investor.id – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Keempatnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024), sekitar pukul 19.45 dengan mengenakan rompi oranye.

Sejumlah pegawai KPK maupun aparat keamanan tampak turut mengawal kedatangan mereka di markas lembaga antikorupsi tersebut. 

Keempatnya langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut, dan memilih bungkam saat sejumlah awak media bertanya.

Diketahui, total ada ada enam orang yang diamankan tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para pihak yang diamankan ada yang dari swasta maupun pejabat penyelenggara negara.

“Untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024). 

Tessa menyampaikan, pada umumnya OTT yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan suap-menyuap. Hanya saja, dia masih irit bicara terkait detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan kali ini. KPK berencana mengumumkan secara resmi rilis dari OTT kali ini besok, Selasa (8/10/2024).

“Untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap-menyuap. Tentunya apakah suap menyuap nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini,” ucap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kedua tersangka yang ditahan KPK yakni Budi Sylvana (BS) dan Satrio Wibowo (SW).

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Dirut PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik (AT); pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (BS); dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo (SW).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 3 Oktober 2024 sampai 22 Oktober 2024. Budi ditahan di rumah tahanan negara (rutan) KPK pada Gedung ACLC, sedangkan Satrio ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, barang, hingga uang terkait penyidikan kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020. Kasus tersebut kini dalam penyidikan KPK. 

“Bahwa penyidikan perkara ini bergulir sejak September 2023, KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Disampaikan Tessa, tim penyidik KPK terus menelusuri aset-aset yang diduga bersumber dari korupsi APD. Upaya penyitaan pun telah dilakukan pada Juni 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menetapkan tersangka terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menggeledah rumah eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

“Informasi yang kami dapatkan bukan sprindik umum. Jadi sudah ada tersangkanya, ada beberapa tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Tessa mengungkapkan, KPK melakukan penggeledahan di Kaltim sejak Sabtu (21/9/2024). Kegiatan penyidikan tersebut sampai saat ini masih berlangsung.

Namun, Tessa masih belum mengumumkan secara resmi terkait perkara apa penggeledahan ini dilakukan serta temuan apa saja yang berhasil diperoleh. Materi itu akan disampaikan ketika penggeledahan telah rampung.

“Tentunya setelah kegiatan tersebut selesai, kita akan share lagi baik itu hasil penggeledahan maupun spill terkait apa kegiatan tersebut dilangsungkan,” ujar Tessa.

Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango juga membenarkan KPK melakukan penggeledahan di Kalimantan Timur, di antaranya menggeledah rumah eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Menurut Nawawi kegiatan penyidikan tersebut terkait kasus baru yang sedang ditangani KPK.

“Iya sudah dalam proses penyidikan itu. Baru, kasus itu baru kita tangani,” kata Nawawi saat dijumpai di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

Nawawi mengamini kasus tersebut sudah di tahap penyidikan. Namun, dia masih irit bicara terkait detail konstruksi perkara maupun siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baru tersebut. 

“Yang bisa saya sampaikan barang kali memang sudah dalam proses penyidikan. Sudah di tingkat penyidikan,” ungkap Nawawi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada satu bakal calon kepala daerah (cakada) yang sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi. KPK tengah memproses surat soal cakada yang menjadi tersangka tersebut untuk disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Itu (surat ke KPU) masih dalam proses diskusi dan pembicaraan di internal. Baru satu (calon kepala daerah status tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kendati demikina, KPK belum membeberkan identitas bakal calon kepala daerah yang menjadi tersangka tersebut.

“Saya tidak bisa buka karena memang belum saatnya untuk dibuka,” ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK menegaskan proses hukum yang dijalankan pihaknya tidak akan mengganggu proses Pilkada 2024 yang tengah berlangsung. Proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang ada.

"KPK akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan tidak akan mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dikutip Rabu (4/9/2024).

Tessa juga menekankan, kerja-kerja KPK di bagian penindakan tidak akan digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu dalam proses Pilkada 2024. Penyelidikan maupun penyidikan akan dijalankan secara independen. 

Baa juga: Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah hingga Pilkada Selesai

Tessa menegaskan kerja-kerja KPK di bagian penindakan tetap akan berjalan sesuai jadwal. KPK memastikan tiap kerja-kerjanya tidak bermuatan politis.

"Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id  -  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Rumayar menyebut korupsi dana desa masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. “Selain capaian positif pembangunan desa atas pemanfaatan dana desa selama 10 tahun, juga terdapat beberapa permasalahan yang ke depannya perlu mendapatkan prioritas untuk ditangani, di antaranya, pertama kita sering mendengarkan kasus korupsi dana desa,” katanya dalam diskusi yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa (10/9/2024)..

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan seleksi calon pimpinan (capim) KPK serta calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK menghasilkan sosok terbaik untuk mengisi lembaga antirasuah ini. Karena itu, KPK berharap proses seleksi dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Kami juga berharap proses tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun dan kami meyakini bahwa itulah yang dilakukan oleh pansel,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

KPK pun menyerahkan proses seleksi ke pansel. Harapannya proses seleksi dapat berjalan secara lancar dan profesional.

“Saya pikir, seluruh insan KPK juga berharap nantinya akan terpilih capim dan Dewas yang terbaik,” ujar Tessa.

Diketahui, 40 orang calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta 40 orang calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK lolos tes tertulis. Mereka wajib mengikuti tahap berikutnya yakni profile assesment.

Kejagung Tarik 10 Jaksa Senior yang Bertugas di KPK

Dari total pendaftar capim sebanyak 230 orang yang lolos seleksi tertulis sebanyak 40 orang, sedangkan dari total 142 calon Dewas KPK yang ikut tes, 40 orang lolos tes tertulis.

“Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assesment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Yusuf Ateh di Gedung Setneg, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Disampaikan Ateh, profile assesment akan dilakukan oleh lembaga konsultan resmi. Nantinya akan dilakukan penilaian terkait potensi maupun kompetensinya.

Pansel KPK mengharapkan tanggapan masyarakat atas nama-nama peserta seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK yang lulus tes tertulis. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan ke sekretariat pansel sampai 24 Agustus melalui situs administrasi panitia seleksi elektronik (APEL) https://apel.setneg.go.id, atau melalui email pansel.capim.kpk@setneg.go.id dan pansel.cadewas.kpk@setneg.go.id.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia mencapai Rp 1,27 Triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, nilai kerugian negara itu berdasarkan hasil penghitungan sementara, setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

“Perkada di ASDP potensi kerugian negaranya sekitar Rp 1,27 Triliun, itu minimal,” ujar Tessa, Selasa (6/8/2024).

KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara sejak 11 Juli 2024.

Akuisisi dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry atau PT ASDP (Persero) tahun 2019 sampai 2022.

Meski begitu, Tessa belum mengungkap siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini maupun perbuatan mereka.

Dia hanya menyebutkan bahwa dugaan korupsi itu menyangkut pelanggaran Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal itu mengatur perbuatan melawan hukum yang membuat negara mengalami kerugian.

Sebelumhya, KPK juga telah memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut.

JAKARTA, investor.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari hasil penggeledahan dua rumah dan satu kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan sejak 31 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 tersebut terkait kasus pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, dari penggeledahan tersebut KPK menyita antara lain, uang tunai kurang lebih Rp 4,6 miliar, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan terdiri dari cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin.

KPK juga menyita barang bukti elektronik (BBE) berupa laptop dan hard disk serta beberapa dokumen.

KPK menduga barang-barang tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di LPEI yang tengah diusut saat ini. Lembaga antikorupsi itu selanjutnya akan mendalami lebih lanjut barang-barang yang disita.

“Semuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ungkap Tessa di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Diketahui, KPK mengumumkan telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Untuk diketahui bahwa per tanggal 26 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (31/7/2024).

Disampaikan Tessa, proses penyidikan dalam kasus tersebut masih terus dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi itu terus menggali keterangan saksi maupun menyita berbagai barang bukti.

Untuk kasus ini juga, KPK telah menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang. Mereka dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan, sehingga para pihak tersebut dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan KPK.

“Pada tanggal 29 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tujuh orang warga negara Indonesia. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari keterlibatan istri mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek. Nama Ernie kerap disebut dalam persidangan, dan diduga terlibat kasus gratifikasi dan pencucian uang.

“Setiap fakta yang muncul yang muncul dipersidangan akan dicermati oleh penuntut umum. apabila di didapatkan informasi, fakta persidangan, adanya seorang saksi yang memiliki peran lebih, dalam perkara tersebut, dapat dipertimbangkan untuk dibuka penyidikan yang baru,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci langkah pengusutan keterlibatan Ernie. Tessa menyebut penuntut umum akan melapor ke pejabat struktural maupun pimpinan KPK, terkait pengusutan ini.

“Dasar laporan pengembangan Penuntutan itu akan di teruskan menjadi surat perintah penyidikan, sekali lagi, ada prosesnya jadi kita tunggu saja,” ucap Tessa.
Dalam perkembangan kasus ini, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan pengembalian sejumlah aset Rafael. Kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang itu kini sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasusnya, Rafael dinyatakan bersalah telah menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dan divonis penjara 14 tahun. Dia juga diberikan hukuman denda Rp500 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau diganti dengan pemenjaraan selama tiga bulan.

Rafael juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519. Uang itu juga wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau harta bendanya bakal dirampas jaksa.

Jika harta bendanya tidak cukup hukuman penjara Rafael akan ditambah selama tiga tahun. Jaksa eksekutor KPK yang nantinya akan mengurus perampasan aset tersebut.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusup Sulaeman, pria yang mengaku bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yusup Sulaeman dibawa ke Polres Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/7/2024) dinihari.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Yusuf dibawa turun dari lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pada pukul 00.05 WIB dan langsung digirin ke mobil polisi untuk dibawa ke Bogor.

KPK menangkap Yusup yang diduga memeras pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Kamis (25/7/2024) siang.

“KPK telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai KPK yang melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis sore.

Awalnya, kata Tessa, KPK menerima informasi dari salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Bogor yang menyebut ada seseorang yang mengaku pegawai KPK yang meminta uang kepada pejabat tersebut.

“Setelah orang tersebut diketahui menerima uang dari pihak pelapor, tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mang Kabayan, Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB,” kata Tessa.

Tim KPK lalu membawa Yusup ke rumahanya di Kota Bogor kemudian ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani klarifikasi.

"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK,” ujar Tessa.

KPK menyita uang Rp 300 juta, satu handphone merek iPhone, dan satu unit mobil Porsche warna putih dengan nomor polisi B 1556 XD saat menangkap Yusup.

“Selanjutnya yang bersangkutan beserta uang, barang dan kendaraannya akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor,” kata Tessa.