Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita IKN (OIKN) mendapat kucuran hibah dari tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) senilai US$7,6 juta atau senilai Rp120,45 miliar (Asumsi kurs: Rp15.849).

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa aliran hibah dari kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi AS itu bakal digunakan untuk membangun Command Center fase II di IKN.

“Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC [proof of concept] Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” kata Ali dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/11/2024).

Adapun, tujuh perusahaan teknologi asal AS tersebut di antaranya Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, hingga Motorola.

Masing-masing perusahaan tersebut akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien guna memperkuat fondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Perinciannya, Amazon Web Services bakal menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Lebih lanjut, kolaborasi ini dipastikan bakal menghadirkan infrastruktur dan keamanaan PoC Comand Center dan bakal menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, perjanjian hibah tersebut merupakan langkah konkret yang melanjutkan grant agreement antara Otorita IKN, yang sebelumnya ditandatangani oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dan United States Trade and Development Agency (USTDA), yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir pada September 2024 lalu.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Achmad Iskandar, sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Selain Iskandar, KPK juga memanggil Bagus Wahyudyono, Staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur periode yang sama.

"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, Jl Raya Bandara Juanda Nomor 38, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

KPK juga memanggil enam orang saksi dari pihak swasta, yaitu Khoirul Asnam, Usman Balok, Muchamad Munawir, Syamsuddin, M. Busro Mun'im, dan Achmad Yahya.

Selain itu, tiga orang saksi dari pihak wiraswasta juga dipanggil, yaitu Ahmad Affandy, RA. Wahid Ruslan, dan Ahmad Heriyadi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

"Dalam Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi," jelas Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa menambahkan bahwa tiga dari empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya adalah staf penyelenggara negara tersebut.

Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta, sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Terbaru, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta di tiga rumah dan satu kantor yang berlokasi di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo.

Rangkaian penggeledahan ini dilakukan sejak tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita satu unit mobil Toyota Innova, uang tunai sekitar Rp 50 juta, serta barang bukti elektronik berupa handphone, flashdisk, laptop, dokumen, catatan, kuitansi, BPKB, dan STNK kendaraan, serta barang bukti lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Terkait Korupsi Dana Hibah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/12495041/kpk-panggil-eks-wakil-ketua-dprd-jatim-terkait-korupsi-dana-hibah.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 rumah atau bangunan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam Konferensi Pers yang dihelat di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/10/2024).

“Bahwa sejak tanggal 30 September 2024 s.d 03 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah ataubangunan yang berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep,” tutur Tessa.

Dari penggeledahan, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penyitaan yang terdiri sebagai berikut.

1. Kendaraan : 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit avanza, 1 unit merk isuzu,
2. Jam tangan Rolex (1 buah), Cincin Berlian (2 buah),
3. Uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 milyar,
4. Barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop, serta;
5. Dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kwitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya

Lebih lanjut, KPK juga telah menetapkan sebanyak 21 tersangka, yang meliputi 4 tersangka penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi.

Adapun, dari 4 tersangka penerima, sebanyak 3 orang merupakan Penyelenggara Negara dan 1 lainnya adalah staf dari Penyelenggara Negara.Sementara, untuk 17 tersangka pemberi, 15 pemberi adalah pihak swasta dan 2 lainnya adalah Penyelenggara Negara.

Pemerintah Australia memberikan dana hibah untuk 56 penelitian di Indonesia melalui Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia, Koneksi, sejak 2023. Mayoritas penelitian atau riset tersebut terkait keberlanjutan dan perubahan iklim.

Head of Strategic Communication and Public Discourse Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan program yang diselenggarakan antara pemerintah Indonesia dan Australia tersebut melibatkan 118 institusi. Riset yang akan mendapatkan bantuan harus memenuhi tiga unsur.

Pertama adalah harus memiliki kemitraan dari lembaga atau institusi dari Indonesia dan Australia. Unsur kedua adalah inklusivitas atau riset harus memperhatikan beberapa unsur seperti kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kemudian yang ketiga adalah riset setidaknya harus memberikan dampak dan memberikan solusi.

"Sehingga memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan juga Australia," ujar Adek saat ditemui di sela acara SDGs Annual Conference 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Adek mengatakan, program ini merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta. Program ini akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Dia mengatakan, sebanyak delapan dari 56 riset tersebut ditargetkan selesai Desember 2024.

Koneksi adalah inisiatif kolaboratif di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, Program ini mempromosikan kemitraan pengetahuan yang setara dan memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Koneksi dioperasikan dan dikelola oleh Cowater International.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan untuk program lingkungan hidup.

Kali ini, BNI bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya mengungkapkan, kerja sama antara BNI dan BPDLH tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan jasa perbankan dalam penyaluran dana hibah yang berfokus pada lingkungan hidup.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Made menjelaskan, Small Grant Program atau program hibah kecil di Indonesia merupakan salah satu program kerja sama antara pemerintah Norwegia dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan BPDLH.

Dalam hal ini, BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan yang bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi.

Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat.

“Dalam kerja sama ini, BNI menyiapkan mekanisme dari melakukan pembukaan rekening penerima bantuan, penyaluran, dan monitoring serta pencairan program Small Grant,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Made menyampaikan, untuk bisa mengajukan program bantuan Small Grant, kelompok calon penerima bantuan menyampaikan proposal bantuan kepada BPDLH melalui portal yang disediakan (berbasis aplikasi).

Kemudian, KLHK melakukan verifikasi, validasi, dan penyetujuan atas proposal yang disampaikan oleh calon penerima bantuan, serta menetapkan penerima bantuan.

Selanjutnya, BPDLH menyampaikan data penerima bantuan kepada BNI untuk dibukakan rekening penerimaan bantuan (BNI Kantor Cabang Menteng) dan melakukan pencairan dana ke masing- masing rekening penerima bantuan.

Made menyebutkan, sumber dana dari program tersebut berasal dari Dana Hibah Norwegia for The Implementation of FOLU Net Sink 2030 dan rekening dana tersebut sudah dikelola di BNI yang penyalurannya dilakukan secara bertahap kurang lebih 8.000 penerima bantuan dengan total dana Rp 800 miliar.

Tugas BNI adalah melakukan pembukaan rekening giro penerima dana layanan Small Grant proyek sesuai standing instruction BPDLH.

“Setelah semuanya lengkap, BNI menyampaikan ke BPDLH yang nantinya BPDLH akan mentransfer dana Small Grant melalui BNI Direct dan penerima dana bisa melakukan aktivasi dan pencairan dana Small Grant ke cabang BNI di seluruh Indonesia,” terang Made.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hibah anggaran daerah untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah terealisasi Rp 37,43 Triliun per 20 September 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, skema untuk pendanaan Pilkada 2024 ini menggunakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dengan begitu, anggaran pemerintah daerah (pemda) ini dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan Bawaslu daerah.

"Karena pelaksanaan Pilkada itu menggunakan anggaran daerah dan anggaran daerah itu dihibahkan kepada KPU daerah dan bawah seluruh daerah," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9).

Dalam paparannya, realisasi NPHD hingga 20 September 2024 telah mencapai Rp 37,43 Triliun atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp 37,52 Triliun.

Rinciannya adalah realisasi untuk KPU Daerah sebesar Rp 28,70 Triliun atau 99,78% dari anggaran Rp 28,76 triliun dan Bawaslu Daerah sebesar Rp 8,73 Triliun atau 99,66% dari Rp 8,76 Triliun.

"Dan per tanggal 20 September 2024 ini 99,75 persen dari hibah daerah sudah direalisasikan," katanya.

"Berarti kita sudah sangat siap untuk mengikuti Pilkada dan anggaran daerahnya telah dialokasikan dan telah diadministrasikan juga," imbuh Suahasil.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat kucuran dana hibah sebesar US$ 7,6 juta atau setara Rp 115,2 miliar (kurs Rp 15.160) dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai bukti kelayakan atau proof of concept percontohan teknologi pusat kendali (command center) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah antara PLT Kepala OIKN Basuki Hadimuljono didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir dengan pihak USTDA pada Jumat (20/9) lalu. USTDA merupakan lembaga independen pemerintah AS untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial AS di negara-negara berkembang.

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengekspresikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Negeri Paman Sam dalam pembangunan kota cerdas di IKN.

"Kami sangat menghargai dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai kota global, tentunya kami mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di proyek ini," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Rencananya, OIKN akan bekerja sama dengan 7 perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat, seperti Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, serta Motorola dalam pelaksanaan hibah percontohan teknologi Command Center di Nusantara.

Sementara itu,Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, mengatakan dana hibah ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap pembangunan kota cerdas IKN.

"Hibah ini merupakan pilot project yang mendemonstrasikan berbagai keunggulan teknologi pada pengelolaan kota cerdas" jelas Kamala.

Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi bersama Direktur USTDA, Enoh T. Ebong juga telah menandatangani perjanjian hibah sebesar US$ 2,49 juta pada 2 Mei 2024 di Los Angeles. Hibah tersebut digunakan untuk bantuan teknis terkait penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN. Alhasil, sampai saat ini total hibah yang diterima OIKN dari USTDA mencapai US$ 10,09 juta atau setara Rp 152,9 miliar.

MALANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tujuh orang terkait dugaan korupsi suap dana hibah DPRD Jawa Timur. Pemeriksaan dijadwalkan dilaksanakan di Polresta Malang Kota, Selasa (17/9/2024).

Informasi yang diperoleh iNews, pemeriksaan ini saksi ini dilakukan di Ballroom Sanikasatyawada, Polresta Malang Kota.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemeriksaan ini mengenai dugaan tindak pidana suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) DPRD Jatim.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujar Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi Selasa (17/9/2024) siang.

Menurutnya total ada tujuh saksi diperiksa dari beberapa kelompok masyarakat atau pokmas. Yakni Pokmas Manunggal, HRD dari Rukun Jaya, WRI dari Pokmas Sekar Arum dan MRD dari Pokmas Dadi Makmur.

"Kemudian DDI dari Jogomulyan, BML dari Kerto Gawe III, dan JMT dari Karya Tani I," katanya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Dari 21 tersangka, empat orang di antaranya merupakan tersangka penerima suap. Kemudian 17 lainnya tersangka pemberi suap. Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan 17 tersangka pemberi 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id  -  Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Rumayar menyebut korupsi dana desa masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan. “Selain capaian positif pembangunan desa atas pemanfaatan dana desa selama 10 tahun, juga terdapat beberapa permasalahan yang ke depannya perlu mendapatkan prioritas untuk ditangani, di antaranya, pertama kita sering mendengarkan kasus korupsi dana desa,” katanya dalam diskusi yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa (10/9/2024)..

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas penyelenggara negara yang merupakan seorang saksi dalam pengembangan perkara suap dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2019–2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kegiatan penggeledahan itu dilakukan di rumah miliki seorang penyelenggara negara berinisial AHI. Namun, dia tidak mengungkap lebih lanjut siapa sosok AHI itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AHI yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

"Bahwa pada Jum'at tanggal 6 September 2024, Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).

Dari penggeledahan tersebut, lanjut Tessa, penyidik menyita bukti berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun, dia juga tak memerinci berapa nilai uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

Untuk diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi berupa suap Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019–2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Kamis (22/8/2024).

Meski demikian, Abdul Halim Iskandar tidak banyak memberikan keterangan mengenai kemungkinan materi apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik KPK. Politikus PKB itu juga tidak menjelaskan apa saja persiapan untuk menghadapi pemeriksaan kasus tersebut.

"Ya apapun yang ditanya saya jawab, nanti sesuai dengan apa adanya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam catatan Bisnis, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).

Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 orang tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Yaitu empat tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagaia tersangka pemberi," ujar Tessa dalam keterangan terpisah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka. Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Tessa lalu menjelaskan penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.

Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia menerima hibah lima tahun senilai US$ 649 juta dari Amerika Serikat (AS). Hal tersebut diperoleh salah satunya melalui Program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC).

Inisiatif Compact II berfokus pada tiga komponen utama yang mencakup Proyek Advancing Transport and Logistic Accessibility Services (ATLAS), Proyek Pengembangan Pasar Keuangan, serta Pembiayaan UMKM.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan, kemitraan antara Indonesia dan MCC akan membantu Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah terkait pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan pembiayaan, infrastruktur transportasi dan logistik, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

“Indonesia perlu melakukan kolaborasi di semua sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui investasi pemerintah, partisipasi aktif sektor swasta, keterlibatan mitra internasional, dan dukungan dari setiap warga negara,” tutur Thomas dalam keterangan tertulis, Rabu (5/9).

Thomas menambahkan, program Compact II bukanlah kemitraan signifikan pertama antara Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui MCC.

Pada tahun 2013 hingga 2018, Indonesia terlibat dalam Millennium Challenge Compact I yang menunjukkan komitmen besar untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia melalui investasi dan reformasi strategis.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan pemikiran yang inovatif, investasi strategis, dan fokus tanpa henti pada tujuan jangka panjang.

“Kita harus terus memanfaatkan kemitraan seperti yang telah kita miliki dengan MCC,” ungkapnya.

Adapun dengan peluncuran Program Compact II tersebut, Ia mengajak kedua negara untuk bekerja sama membuka peluang baru, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan infrastruktur dan sistem keuangan Indonesia.

“Kami yakin bahwa Compact II akan memberikan dampak yang berarti dan membantu kita mencapai tujuan kita selama lima tahun ke depan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membentuk masa depan Indonesia. Tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kualitas hidup yang kita berikan kepada masyarakat kita dan warisan yang kita butuhkan untuk generasi mendatang,” kata Thomas.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah merencanakan pengelolaan dana hibah di tahun 2025 menjadi Rp 202,7 miliar, nilai tersebut meningkat 2.980,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2024.

Hal ini sebagaimana tertuang di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menjelaskan, dana hibah digunakan untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya tidak mengikat kemudian tidak rutin dilakukan tiap tahunnya dan bersifat fleksibel, bergantung dari tujuan kegiatan pemerintah tiap tahunnya.

“Dalam beberapa tahun terakhir dana hibah diberikan untuk berbagai bantuan kemanusiaan kemudian pembangunan infrastruktur sampai dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (23/8).

Yusuf mengungkapkan, pemberian dana hibah ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjaga hubungan dengan beberapa negara dengan pemberian dana hibah tertentu.

Menurutnya, tahun depan, alokasi dana hibah tidak terlalu berbeda dari tahun sebelumnya meskipun meningkat signifikan.

Dia bilang, peningkatan ini tidak terlepas dari program yang ingin dilakukan di antaranya pemerintah mencoba menangani penyakit HIV turbopolosis dan juga malaria dalam lingkup global.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghibahkan kepada negara-negara sahaluan (like minded countries) yang membutuhkan dan beberapa untuk pembangunan infrastruktur.

“Pemberian dana hibah ini salah satu bentuk pemerintah ikut dalam berbagai aktivitas global terkait berbagai isu dan sebagai sarana untuk memperkuat atau mempertegas standing position pemerintah dalam geopolitik global,” tandasnya.

Dengan begitu, kata Yusuf, nantinya Indonesia bakal punya peran dalam diplomasi secara global untuk mengangkat isu strategis. Meski demikian, dana hibah ini sifatnya tidak mengikat sehingga dibutuhkan pula evaluasi dalam alokasinya.

“Evaluasi ini nantinya tidak hanya dilakukan di akhir atau ketika program itu selesai tetapi juga bagaimana ketika program itu berjalan atau ketika berada dalam tahapan implementasi,” tuturnya.