Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tokoh yang digadang-gadang mengisi posisi menteri dan wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto mulai hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

Diketahui Presiden Prabowo malam ini akan mengumumkan secara resmi nama-nama yang bakal mengisi pos kementeriannya di periode 2024-2029.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya siap menerima tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Dia pun menyebut jumlah kementerian yang bakal membantu Prabowo mencapai lebih dari 40.

“Kita pokoknya siap menerima tugas berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara. (Jumlah Kementerian) saya ngga tahu jumlahnya, tapi yang pasti ada 47 atau 48,” ujar Budi.

Sementara itu, politisi Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa arahan Prabowo telah jelas yakni menyongsong swasembada pangan, energi dan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada, jadi lebih dalam lagi,” kata Airlangga.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

“Katanya sih Menko Hukum dan HAM,” terangnya.

Yusril mengatakan bahwa salah satu yang menjadi sorotan Prabowo mengenai hukum yang harus ditegakkan. Untuk itu, dia bilang, ini menjadi tugas bersama untuk mewujudkan hal tersebut. “Memang hukum harus ditegakkan dan itu sudah jadi tugas kita bersama,” tandasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, tengah memantapkan susunan kabinet untuk periode 2024-2029. Sebanyak 108 tokoh telah dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet yang akan datang.

Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, yaitu 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Diikuti oleh kalangan TNI/POLRI sebesar 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%.

"Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi," ungkap Galau, Kamis (17/10).

Di antara kandidat berlatar politisi, terdapat 45 orang yang terafiliasi dengan partai politik. Gerindra mendominasi dengan 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sebesar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang masing-masing mendapatkan jatah 8,9% atau 4 orang.

Celios menilai bahwa pengisian kabinet tersebut sarat dengan kepentingan balas budi politik, khususnya bagi aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat tercatat aktif dalam TKN, mulai dari posisi pengarah, penasihat, hingga koordinator relawan kampanye.

Secara keseluruhan, 72% dari kandidat yang dipanggil merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik," jelas Galau.

Lebih lanjut, Celios mencatat bahwa komposisi kabinet ini kurang inklusif. Hanya terdapat 10 kandidat perempuan atau 9,3%, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 90,7% atau 98 orang.

Galau juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat banyaknya posisi wakil menteri yang akan diisi.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya.

"Semua tanggungan ini semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak," tambah Galau.