Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, tengah memantapkan susunan kabinet untuk periode 2024-2029. Sebanyak 108 tokoh telah dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet yang akan datang.

Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, yaitu 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Diikuti oleh kalangan TNI/POLRI sebesar 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%.

"Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi," ungkap Galau, Kamis (17/10).

Di antara kandidat berlatar politisi, terdapat 45 orang yang terafiliasi dengan partai politik. Gerindra mendominasi dengan 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sebesar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang masing-masing mendapatkan jatah 8,9% atau 4 orang.

Celios menilai bahwa pengisian kabinet tersebut sarat dengan kepentingan balas budi politik, khususnya bagi aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat tercatat aktif dalam TKN, mulai dari posisi pengarah, penasihat, hingga koordinator relawan kampanye.

Secara keseluruhan, 72% dari kandidat yang dipanggil merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik," jelas Galau.

Lebih lanjut, Celios mencatat bahwa komposisi kabinet ini kurang inklusif. Hanya terdapat 10 kandidat perempuan atau 9,3%, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 90,7% atau 98 orang.

Galau juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat banyaknya posisi wakil menteri yang akan diisi.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya.

"Semua tanggungan ini semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak," tambah Galau.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah pemanggilan calon wakil menteri.

Usai bertemu Prabowo, Budiman mengatakan, dirinya mengaku diminta untuk memberantas kemiskinan.

"Pak Prabowo tadi mengatakan meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kelompok istana untuk mengkoordinasikan bagaimana memberantas kemiskinan se-Indonesia," kata Budiman di Kertanegara Jakarta, Selasa (15/10/20å24).

Pada kesempatan itu, Budiman mengungkap, Prabowo akan membentuk instansi setingkat kementerian. Dia mengatakan, institusi itu bertugas untuk memberantas kemiskinan.

"Tapi insyallah, katanya beliau ya, suatu insititusi setingkat menteri," katanya.

"Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insyallah lembaga baru tapi yang tanggungjawabnya memberantas kemiskinan," tambahnya.

Simak Video: Prabowo Ajak Indonesia Bersatu Hilangkan Kemiskinan-Kelaparan

[Gambas:Video 20detik]

Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran bicara terkait dengan rencana perombakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi superholding berbentuk Badan BUMN.

Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira mengatakan, hingga saat ini proses diskusi menyangkut rencana perombakan tersebut masih terus berjalan. Masih ada kemungkinan bahwa bentuknya masih tetap kementerian, sama seperti saat ini.

"Terakhir yang saya update kan memang ada tarik-menarik juga, walaupun memang dari awal kan sebenarnya ingin bergesernya ke superholding ya," kata Anggawira, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Tapi kan kita nggak tahu ya, secara lebih strategisnya karena kan kementeriannya sudah ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih sifatnya koordinatif saja gitu," sambungnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa fungsi kementerian/lembaga (KL) ini akan tetap berubah menjadi lebih koordinatif dengan perusahaan BUMN. Begitu pula dengan kementerian teknis juga akan terlibat dan punya wewenang lebih besar.

Ia pun mencontohkan, misalnya BUMN Karya yang menaungi bisnis konstruksi akan berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu ada BUMN di lingkup energi yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Aku belum bisa pastikan (tetap jadi Kementerian BUMN). Tapi yang jelas kewenangan daripada kementerian teknis akan punya kewenangan yang lebih besar untuk bisa mengakselerasi supaya ada sinkronisasi program," ujarnya.

Anggawira mengatakan, di lingkup internal sendiri pihak sudah melakukan pembahasan mendalam terkait rencana perombakan tersebut. Rencana ini berdasarkan pada fungsi dari BUMN sebagai motor, tapi juga jangan sampai bertabrakan dengan pihak swasta.

"Jadi misalnya berulang kali Pak Prabowo sampaikan, ngapain BUMN punya hotel gitu loh, itu kan bukan main bisnis lagi atau punya rumah sakit, kalau memang udah bisa dikelola ini diserahkan kepada swasta dan harus ada pengelompokannya," kata dia.

Secara garis besar, pihaknya berharap agar nantinya perubahan dalam bentuk apapun di lingkup BUMN ini akan menjadikannya lebih efisien, tidak bertabrakan dengan pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan konsepnya sebagai Indonesia Incorporated, BUMN harus masuk ke wilayah-wilayah yang pengusaha swasta belum bisa masuk.

"Jangan pengusaha swasta udah bisa masuk, BUMN-nya juga masuk juga. Jadi kan kita akan kalah bersaing dengan BUMN, karena BUMN kan walaupun bagaimana, uang negara, risiko dia kecil, dan juga ukuran-ukuran penilaian untuk para direksi BUMN, harusnya juga tidak semata-mata secara komersial, tapi juga ada penilaian lain dari PSO dan lain sebagainya," terangnya.

Di samping itu, rencana perombakan Kementerian BUMN sebagai superholding ini disebut juga akan turut merubah mekanisme pembagian dividen BUMN kepada negara. Anggawira mengatakan, skema pembagian dividen ini akan bergantung pada desain final perombakannya.

Bentuk superholding sendiri nantinya diharapkan kan membuat fokus perusahaan pelat merah menjadi dua bagian, yaitu pelayanan umum (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

"(Skema pembagian dividen) tergantung ini. Ini yang perlu kita perjelas, jadi memang yang akan ada fokus BUMN mana yang memang itu PSO dan mana yang memang hanya mencari keuntungan," ujar Anggawira.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -YOGYAKARTA. Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau dalam rentang 2014-2024, begitu banyak proyek infrastruktur yang digarap. Tentunya ini semua bakal dilanjutkan di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Muladi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi dinilai punya prestasi baik.

“Misalnya proyek pembangunan jalan tol di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara eskalatif,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (21/9).

Pasalnya, pembangunan jalan tol yang masif di era Jokowi ini mampu mempersingkat waktu perjalanan.

Viva yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja pembangunan Jokowi juga menunjukkan nilai yang positif.

Untuk itu, lanjut Viva, semangat pembangunan infrastruktur di rezim Jokowi tersebut bakal dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang dalam waktu kurang dari satu bulan lagi akan dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden.

“Prabowo-Gibran akan melanjutkan dan menyempurnakan beberapa program yang baik, bermanfaat bagi masyarakat sekaligus melakukan evaluasi atas program-program pemerintahan sekarang agar lebih sempurna lagi,” ungkap Viva.

Viva menyebutkan, beberapa proyek yang bakal dilanjutkan antara lain pembangunan jalan tol yang belum selesai di seluruh wilayah Indonesia.

“Lalu pembangunan pelabuhan di beberapa pulau untuk mendukung konektivitas ekonomi, serta pembangunan infrastruktur di wilayah food estate agar dapat menunjang keberhasilan program,” pungkasnya.