Bisnis.com, JAKARTA - Besaran nilai investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, kendati upah minimum terus ditekan.

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat bahwa regulasi yang menekan kenaikan upah minimum secara signifikan terbukti tidak membawa kenaikan serapan tenaga kerja.

Tim Celios mencoba menghitung elastisitas investasi terhadap tenaga kerja dan menunjukkan bahwa pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 orang tenaga kerja. Sementara pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 orang tenaga kerja.

“Kualitas investasi yang terus menurun menunjukkan korelasi yang tidak lurus antara upah rendah dengan investasi yang lebih padat karya,” dikutip Sabtu (9/11/2024).

Celios mengatakan selama ini pemerintah belum memanfaatkan policy tools pengupahan sebagai strategi mendorong konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi domestik. Kebijakan pengupahan seringkali hanya berpihak pada pengusaha yang berasumsi bahwa upah

rendah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan menarik investasi baru.

Sementara itu, dalam buku David Card berjudul Myth and Measurement: The New Economics of Minimum Wage menemukan situasi dimana wilayah yang memiliki kenaikan upah minimum lebih tinggi akan menciptakan lapangan kerja baru.

Temuan Card membuat upah minimum yang rendah dapat mendorong perusahaan merekrut lebih banyak karyawan dipatahkan. Justru dengan upah minimum yang tinggi, maka rumah tangga akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan pada akhirnya akan dibelanjakan lebih banyak ke pelaku usaha domestik.

Siklus perputaran uang dari pekerja yang upahnya naik lebih tinggi sehingga memiliki disposable income yang besar akan menstimulus ekonomi lokal.

Tim Celios menjelaskan hal ini berbeda dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya banyak memberikan pemangkasan pajak PPh badan untuk korporasi, hingga insentif perpajakan yang belum tentu hasil penghematan bayar pajak yang dinikmati perusahaan akan diinvestasikan kembali ke dalam negeri.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik. Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

"Iya dong [naik], masa nggak naik," kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah nantinya.

Paylater kini menjadi salah satu pilihan pendanaan masyarakat Indonesia. Dikutip dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan Paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40% yoy.

Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1% pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Nailul Huda, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, mengatakan, "Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)." Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh Paylater.

"Meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo, menyatakan bahwa Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya, "Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nailul Huda. "Setiap instrumen keuangan, termasuk Paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, Paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya, khususnya produk perbankan. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko Paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari Paylater," jelas Huda.

Dari uraian tersebut, Huda menuturkan bahwa terdapat tiga peran penting dari Paylater. Pertama, Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked. Kedua, membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel. Ketiga, memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan. Optimalkan dampak positif penggunaan, penyedia Paylater perlu prioritaskan manajemen risiko Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan Paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif. Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa NPF (non-performing financing) gross Paylater mencapai 2,60% pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

"Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat bahwa kenaikan NPF Paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah 5%. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia Paylater untuk prioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir," tanggap Huda.

Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri. "Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal," jelas Indina.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melihat upaya Indonesia untuk bergabung dalam aliansi yang beranggotakan 5 negara besar diantaranya Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) tidak akan menjawab kebutuhan untuk mejadi negara maju di 2045.

Direktur China-Indonesia Desk CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan hingga saat ini belum ada urgensi Indonesia untuk bergabung dengan grup ekonomi BRICS. Hal itu mengingat keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

"Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," ungkap Zulfikar dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan presiden Jokowi karena beberapa pertimbangan. Di antaranya kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Di sisi lain, negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh. Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Keputusan bergabungnya Indonesia kedalam BRICS juga akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

"Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil," ujarnya.

Peneliti CELIOS Yeta Purnama juga menambahkan belum lama ini saat Indonesia sedang merayakan pelantikan presiden, kapal China membuat heboh masuk ke wilayah yuridiksi di Natuna Utara. Hal itu juga belum ada tanggapan langsung dari Presiden Indonesia terkait isu tersebut.

"Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tengah bimbang bersikap di tengah keinginan bergabung ke BRICS," ujarnya.

Dibandingkan BRICS, menurut Yeta urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China. Energi dan fokus pemerintahan baru jika harus bergabung dalam banyak kerjasama multilateral akan sangat mahal termasuk soal biaya keanggotaan.

"Jauh lebih efektif fokus ke kemitraan yang sudah ada," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 20 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Disusul, ada 108 orang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Berikutnya, Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi....

<!--more-->

1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

"Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Indonesia periode 2024-2029," katanya mengawali pengumuman nama-nama menteri dengan didamping Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," kata Prabowo. Tim ekonomi Presiden Prabowo terdiri atas 3 menteri koordinator dan 19 menteri. Berikut Tim Ekonomi Prabowo

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi....

<!--more-->

3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi, Tapi Tak Bahas Deflasi dan Kelas Menengah

Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

“Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden, Ahad, 20 Oktober 2024 di kompleks Senayan, Jakarta.

Selain membahas soal kemiskinan, Prabowo juga membahas beberapa topik ekonomi lainnya. Ia sempat menyebutkan soal pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi. Di tengah keadaan politik dunia yang tidak stabil, Prabowo menilai perlu adanya kemandirian ekonomi Indonesia, terkhusus di sektor pangan dan energi.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Sebut Banyak Anggaran Bocor, Prabowo: Kolusi Pejabat dengan Pengusaha Nakal, Tidak Patriotik

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, tengah memantapkan susunan kabinet untuk periode 2024-2029. Sebanyak 108 tokoh telah dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet yang akan datang.

Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, yaitu 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Diikuti oleh kalangan TNI/POLRI sebesar 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%.

"Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi," ungkap Galau, Kamis (17/10).

Di antara kandidat berlatar politisi, terdapat 45 orang yang terafiliasi dengan partai politik. Gerindra mendominasi dengan 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sebesar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang masing-masing mendapatkan jatah 8,9% atau 4 orang.

Celios menilai bahwa pengisian kabinet tersebut sarat dengan kepentingan balas budi politik, khususnya bagi aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat tercatat aktif dalam TKN, mulai dari posisi pengarah, penasihat, hingga koordinator relawan kampanye.

Secara keseluruhan, 72% dari kandidat yang dipanggil merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik," jelas Galau.

Lebih lanjut, Celios mencatat bahwa komposisi kabinet ini kurang inklusif. Hanya terdapat 10 kandidat perempuan atau 9,3%, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 90,7% atau 98 orang.

Galau juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat banyaknya posisi wakil menteri yang akan diisi.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya.

"Semua tanggungan ini semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak," tambah Galau.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat .

Untuk diketahui, pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp 64,03 triliun. Angka ini turun 1% secara year-on-year(YoY) dibandingkan Rp 64,68 triliun pada Agustus 2023.

Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp 51,08 triliun. Angka ini juga turun 3,94% secara YoY dibanding Rp 53,18 triliun pada Agustus 2023.

Menanggapi hal ini, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa pola dari penyaluran pembiayaan multifinance untuk usaha mikro dan kecil semakin melambat dibandingkan dengan tahun lalu.

“Memang terlebih usaha mikro yang sudah mengalami pertumbuhan penyaluran pembiayaan minus mulai dari Maret 2024. Paling parah di bulan Juni 2024 yang minus hingga 19,6%. Sedangkan untuk usaha kecil saya rasa masih bisa dibilang baik kondisinya, karena baru Februari dan Agustus 2024 yang pertumbuhan pembiayaan minus," kata Nailul kepada KONTAN, Selasa (15/10).

Huda mengatakan, dengan situasi ekonomi seperti saat ini, ditambah daya beli yang masih lesu, perusahaan pembiayaan akan sangat selektif dalam mengucur dana ke segmen mikro kecil karena memiliki risiko yang tinggi.

“Dengan demikian, perusahaan pembiayaan akan berpikir dua kali ketika memberikan pembiayaan ke usaha mikro,” imbuhnya.

Sementara itu, pembiayaan kepada segmen usaha menengah justru mengalami kenaikan saat segmen mikro dan kecil kompak lesu.

Sebagai informasi, pembiayaan ke sektor usaha menengah mengalami penguatan secara tahunan, yakni per Agustus 2024 sebesar Rp 67,01 triliun. Angka ini nakl 36,04% (YoY) dibanding Rp 49,25 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini membuat pembiayaan usaha menengah merangsek ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan sektor usaha besar.

“Jadi untuk usaha menengah memang tumbuh ekspansif, saya rasa ini berkaitan dengan pola penyaluran perusahaan pembiayaan. Tahun 2023, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah tumbuh minimal. Namun, memasuki Desember 2023 hingga saat ini, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah cukup eksponensial," ungkap Nailul.

Nailul memprediksi, dengan faktor perusahaan pembiayaan yang semakin ketat dalam mendanai sektor usaha mikro kecil karena daya beli turun, ditambah kebutuhan pembiayaan terus naik, maka tren pertumbuhan ke sektor usaha menengah akan terus naik ke depannya.

“Saya melihat kebutuhan pendanaan memang semakin tinggi, menyusul memburuknya perekonomian. Mereka butuh mungkin bukan untuk ekspansi, tetapi untuk bisa bertahan," tandasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kualitas investasi dalam sepuluh tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin menurun. Hal itu tercermin dari menurunnya serapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat pada tahun 2014 setiap Rp 1 triliun investasi baik PMA dan PMDN mampu menyerap 3.313 orang tenaga kerja. Sementara tahun 2023 setiap Rp 1 triliun realisasi investasi hanya mampu serap 1.283 orang tenaga kerja.

"Itu tandanya makin turun kualitas investasinya," ungkap Bhima kepada Kontan, Selasa (15/10).

Bhima mengatakan investasi dalam sepuluh tahun terakhir semakin berorientasi pada padat modal dengan besarnya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Secara nominal cukup besar investasi yang masuk, tetapi lapangan kerja justru semakin besar di sektor informal.

Pada Feb 2014 menurut data BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9% dari total penduduk bekerja. Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17%.

"Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.

Menurut Bhima hal itu artinya ada permasalahan soal kualitas investasi yang masuk. Selain itu investasi yang masuk juga disertai dengan meningkatnya impor mesin dan barang modal.

"Jadi janji transfer teknologi juga tidak terbukti," ucapnya.

Adapun, Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi telah mencapai Rp 9.117,4 triliun. Selama sepuluh tahun terakhir realisasi investasi memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja. Hingga 2024 ini penyerapan tenaga kerja telah mencapai13,83 juta orang.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal membagi satu kementerian menjadi dua hingga tiga untuk menambah jumlah kabinet. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ yang beredar, menunjukkan akan ada 46 kementerian yang akan bermitra dengan DPR RI.

Berdasarkan dokumen tersebut beberapa kementerian tampak dipecah, seperti misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibagi menjadi tiga kementerian di bawah komisi X. Ada pula pemisahan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah komisi VII dan Kementerian Koperasi yang dipisah dengan Kementerian UMKM.

Rencana tersebut dinggap bakal memperumit tata kelola pemerintahan Prabowo. Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar memperkirakan, setengah masa jabatan kabinet Prabowo bakal disibukkan dengan penyesuaian pegawai. Saat beberapa kementerian dipecah, ia mengatakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, butuh waktu panjang untuk mengatur kembali ASN.

“Proses mutasi dari PNS satu kementerian ke kementerian lain dan pengisian jabatan, waktunya sekitar 2 sampai 3 tahun. Kerjanya (efektif) ya tinggal dua tahun, apa yang bisa dikerjakan?” kata dia kepada Tempo Selasa, 14 Oktober 2024.

Selain itu, jumlah kementerian yang bertambah bakal turut menaikkan alokasi belanja pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp 460,8 triliun atau 18 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tahun depan estimasi belanja gaji dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun atau naik 19,1 persen dari total belanja.

Operasional teknis kementerian menurut Askar akan semakin banyak, begitu pula fasilitas infrastrukturnya. Kantor kementerian yang awalnya satu akan dibagi menjadi dua atau tiga. “Alokasi rumah dinas, mobil dinas, pos-pos anggaran di masing-masing kantor, akhirnya kan dipecah-pecah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons kabar kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti yang tercantum dalam dokumen mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian masih dihitung.

Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai target waktu yang sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.

Di sisi lain, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan terhadap kemiskinan terus bertambah mencapai 137,5 juta jiwa. Untuk mengatasi fenomena ini, literasi keuangan dan investasi menjadi strategi krusial dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

"Kelas menengah saat ini terhimpit akibat kenaikan tarif PPN, harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, kelas menengah tidak jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak.

Dia menilai kelas menengah ini dia tidak naik ke atas, tapi tidak terlalu jeblok ke bawah, yakni ke golongan miskin.

"Sementara kelas menengah itu ternyata dapat dikatakan pindah dari kelas menengah ke rentan miskin," imbuhnya.

Selama pandemi Covid-19, Huda menjelaskan bantuan sosial lebih banyak diterima oleh kelas miskin, sementara kelas menengah justru berjuang untuk bertahan di tengah penurunan pendapatan. Selain itu, kenaikan PPN pada 2025 juga bisa semakin mempersulit keadaan.

Huda menilai pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah laju kenaikan harga barang. Akibatnya, banyak dari mereka yang mulai terpaksa menggunakan tabungan untuk menjaga pola konsumsi tetap berjalan.

Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN dan mempertahankan subsidi yang ada.

Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang ada.

Di sisi lain, Huda juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat. Meskipun minat investasi meningkat, banyak orang masih terjebak dalam keputusan yang kurang tepat karena tergoda iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai investasi, agar mereka bisa membuat keputusan yang bijak di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini.

Meski minat investasi meningkat, banyak masyarakat yang masih terjebak pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Oleh karena itu, tekannya, masyarakat juga harus memahami dasar-dasar investasi sebelum terjun ke dalam ekosistem digital yang kompleks ini dan lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang investasi melalui berbagai platform yang tersedia.

Benny Sufami, Co-Founder Tumbuh Makna, melihat perkembangan ini sebagai kesempatan bagi masyarakat kelas menengah untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan harga barang dan suku bunga, pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan investasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Benny menekankan bahwa dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat kini lebih siap dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan keuangan seperti pinjaman online ilegal atau keputusan finansial impulsif lainnya.

Ia juga menyoroti pentingnya berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Investasi seperti obligasi ritel bisa menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan, teru tama di tengah fluktuasi inflasi.

Masyarakat Indonesia terlihat semakin sering mengambil utang baik di pinjaman online maupun di layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Hal ini terjadi di tengah daya beli yang menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding pinjaman online (pinjol) atau peer to peer (P2P) lending di Indonesia di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62% yoy mencapai Rp 71,03 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 23,97% yoy.

Untuk piutang pembiayaan Pay Later oleh Perusahaan Pembiayaan atau multifinance per Agustus 2024 juga meningkat sebesar 89,20% yoy menjadi Rp 7,99 triliun. Besaran ini naik dari bulan lalu, yang mencatatkan kenaikan 73,55% yoy per Juli 2024.

Kenaikan ini terjadi di tengah deflasi lima bulan beruntun yang terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month to month/mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%.

Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan tren utang yang meningkat merupakan salah satu tanda daya beli yang menurun. Dia menyebut total penyaluran pinjol selama enam tahun terakhir lebih dari Rp 700 triliun. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

"Sebagian besar untuk kebutuhan konsumsi yang berarti masyarakat terpaksa meminjam uang karena penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, deflasi disebabkan demand pull inflation-nya rendah. Artinya sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Adapun tanda daya beli lainnya, yakni disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita semakin turun. Menurutnya, hal ini menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan masyarakat rata-rata menurun.

Selain itu, semakin banyak masyarakat bekerja di sektor informal, seperti ojek online atau kurir paket. Hal ini terjadi lantaran menyusutnya lapangan kerja formal, khususnya di sektor industri.

"⁠Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat rata-rata tabungan rumah tangga tiap rekening bank tercatat senilai Rp 4,28 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,3% (YoY). Indikator masyarakat makan tabungan," terangnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan transaksi pinjol, paylater, bahkan judi online (judol) meningkat pesat usai pandemi.

"Setelah pandemi fenomena peningkatan secara pesat kalau transaksi pinjaman online, paylater termasuk judi online. Susah untuk meng-counter bahwa kondisi sekarang
daya beli masyarakat tidak turun," katanya kepada detikcom.

Selain itu, dia juga bilang indikator daya beli menurun, seperti jumlah tabungan mengalami penurunan, terutama di rekening di bawah Rp 100 juta. Menurutnya, 99% tabungan masyarakat Indonesia di bawah Rp 100 juta.

"Jumlah spending masyarakat kelas menengah itu turun. Dari range kelas menengah antara 2-10 juta ke kelas di bawah 2 juta. Turun hampir 10 juta orang. Ada juga upah riil di semester pertama 2024 tumbuh hanya 0,07%, angkanya bawah jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Bahkan di tahun 2023 kontraksi, minus. Jadi, dari sekian banyak indikator bisa disimpulkan pemerintah perlu membalikkan keadaan," imbuhnya.