Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimatan Timur Dyaang Donna Walfiaries Tania (DDWT) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP).

Dayang merupakan satu dari dua orang yang memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini, Rabu (2/10/2024). Dia diperiksa di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur. Satu saksi lainnya yang hadir yaitu Zakarinyansyah Iban (ZI), seorang aparatur sipil negara (ASN).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, saksi yang hadir diperiksa terkait dengan perannya dalam pemberian IUP di Kalimantan Timur.

"Saksi lainnya didalami terkait perannya dalam pemberian izin IUP dan perpanjangannya," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Adapun sebenarnya ada lima orang yang dipanggil oleh KPK hari ini. Namun, hanya Donna dan Zakariyansyah yang hadir. Ketiga saksi lainnya yang tidak hadir yaitu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Wahyu Widhi Heranata (WWH); mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI); serta Rudy Ong Chandra (ROC), yang merupakan Komisaris di PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari dan PT Anugerah Pancaran Bulan. Rudy juga disebut merupakan pemegang saham 5% PT Tara Indonusa Coal.

Tessa menyebut Awang dan Rudy meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya, sedangkan Wahyu tidak hadir tanpa konfirmasi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian IUP di Kalimantan Timur. Kasus itu telah naik ke penyidikan sejak 19 September 2024. Lembaga antirasuah menduga ada pemberian hadiah atau janji ke penyelenggara negara terkait dengan IUP di Kalimantan Timur.

Sejalan dengan proses penyidikan, KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk tiga orang juga. Upaya cegah ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.1204/2024 untuk tiga orang berinisial AFI, DDWT dan ROC. Ketiganya merupakan pihak yang juga ditetapkan tersangka.

Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh Penyidik karena keberadaan tiga orang tersangka itu di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi yang tengah bergulir.

"Keputusan ini berlaku untuk enam bulan," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah.

Sekadar informasi, penyidik lembaga antirasuah sebelumnya menggeledah rumah mantan gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) di Jalan Sei Barito, Kalimantan Timur, Senin (23/9/2024).

"Betul Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Propinsi Kalimantan Timur," ujar Tessa pada kesempatan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur (Kaltim) serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim di Istana Garuda, Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Selasa (30/7/2024).

Ketua Umum Kadin Kaltim Donna Faroek menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas beberapa isu penting terkait keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan IKN.

Presiden Ke-7 RI itu, kata Donna mendukung peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN. Kepala Negara menekankan pentingnya peran Kadin dan Hipmi tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.

"Kami diminta untuk bisa menjadi bukan hanya sebagai subkon tapi sebagai pemain utama. Mudah-mudahan ini dan nanti Pak Basuki dengan Pak Pratik juga akan membantu untuk bisa mempermudah kami pengusaha lokal untuk bisa terjun lebih banyak lagi di dalam pembangunan IKN," tuturnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Donna juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Saat ini, provinsi tersebut masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi.

"Nah sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23.000 pekerja dan nanti akan tambah ASN lagi akan tambah TNI-Polri. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani mereka dalam hal pangannya," ujarnya.

Menurut Donna, terdapat potensi besar untuk pengembangan lahan pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan seluas sekitar 13.000 hektare tersebut diharapkan dapat dikelola lebih baik untuk mendukung kebutuhan pangan IKN.

"Harapan kami adanya IKN karena memang ini irisannya langsung dengan IKN, Penajam Paser Utara saya harap mungkin ini bisa ditindaklanjuti," imbuh.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah belum maksimal membantu para petani di Penajam Paser Utara.

Di sisi lain, Hipmi juga menyampaikan aspirasi mereka untuk berperan lebih aktif dalam proyek-proyek pembangunan IKN. Mereka mengharapkan peluang yang lebih besar, baik dalam hal perizinan maupun partisipasi dalam proyek-proyek utama.

"Saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan karena memang banyak teman-teman dari Hipmi dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, misalnya buka cafe, rumah makan karena memang itu tadi karena kebutuhan yang ada di IKN nanti tidak akan cukup kalau hanya tergantung di sepanjang jalan Sepaku," tandas Donna.

Sementara itu, Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat menambahkan bahwa Presiden juga menginstruksikan agar Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR segera menyelesaikan isu-isu terkait transportasi massal dan penyediaan air bersih untuk kota-kota penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan PPU.

Jokowi, kata Yaser menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan IKN harus diiringi dengan pembangunan yang merata di kota-kota penyangga sekitarnya.

"Karena intinya ialah berhasilnya IKN juga berhasilnya pembangunan kota penyangga yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Penajam. Itu yang akan diharapkan Bapak Presiden salah satunya itu," pungkas Yaser.