Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumpulkan sejumlah dokumen yang diduga sebagai alat bukti di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 19.22 WIB, di salah satu ruangan KLHK terlihat dua boks yang diduga berisi dokumen yang disita penyidik. Salah satu box itu bertuliskan "Ruang Dirgakum Pidana blok 4 lantai 10".

Dalam ruangan itu, sejumlah tim penyidik tengah merapikan beberapa dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu.

"Masih ada beberapa boks lagi ya," ujar salah satu penyidik Kejagung di lokasi.

Sebelumnya, kabar penggeledahan itu dibenarkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar.

"Setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," kata Harli saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamos (3/10/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara mendetail terkait pemeriksaannya itu. Namun demikian, menurutnya, penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi kelapa sawit 2016-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (3/10/2024). Giat penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus baru yang tengah Kejagung bidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan kantor KLHK tersebut berkaitan dengan kasus kelapa sawit. 

"Iya kasus baru," ucapnya saat dihubungi Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Harli tak membeberkan secara detail kasus tersebut. Harli hanya mengungkapkan, kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2016-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," kata dia. 

Dia menambahkan, saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Harli meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut.

"Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," kata dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat terkait dengan kasus dugaan korupsi hari ini, Kamis (3/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 17.10 WIB, suasana kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu nampak sepi. Sebab, waktu sudah menunjukkan jam pulang karyawan.

Selain itu, tidak terlihat kegiatan yang mencolok di lokasi saat penggeledahan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Bahkan, petugas keamanan hingga sejumlah karyawan mengaku tidak mengetahui informasi penggeledahan itu.

"Wah tidak tahu ya [ada penggeledahan]," kata petugas keamanan saat ditemui di lokasi, Kamis (3/10/2024).

Perbesar

Namun demikian, di lokasi terdapat dua mobil dari pihak kejaksaan, yakni Toyota Innova berplat Kejaksaan dan Toyota Rush berlambang korps Adhyaksa di badan mobilnya. Selain itu, nampak juga tiga orang tim Jampidsus tengah menunggu di mobil Innova.

Sebelumnya, kabat penggeledahan itu dibenarkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar.

"Setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," kata Harli saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamos (3/10/2024).

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara mendetail terkait pemeriksaannya itu. Namun demikian, menurutnya, penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi kelapa sawit 2016-2024).

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," pungkasnya.