Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus dugaan judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan dari penggeledahan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap laptop milik oknum Komdigi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut, kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menyampaikan, penggeledahan yang dilakukan pihaknya berada di lantai 2, 3, dan 8 Komdigi.

“Penggeledahan di lantai 2, 3, dan 8,” ujarnya.

Diketahui, Polisi mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaanjudi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan tidak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” paparnya kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.

Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, namun dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada yang DPO segala macam,” jelasnya.

BANJARMASIN, iNews.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, Selasa (8/10/2024). Proses penggeledahan berlangsung hampir lima jam. 

Dalam penggeledahan itu, KPK membawa sejumlah koper berisi barang bukti. Saat dikonfirmasi barang bukti apa saja, KPK enggan mengungkapkannya.

Pantauan di lokasi, para penyidik KPK langsung masuk ke mobil. Informasi yang dihimpun mereka menuju Mako Brimob Polda Kalsel.

Penggeledahan ruang Sahbirin ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel. 

Sebelumnya, KPK telah menangkap enam orang yang terlibat dalam OTT di Kalsel. Empat di antaranya, penyelenggara negara dan dua lainnya dari pihak swasta.

Mereka yang ditangkap, yaitu Kepala Dinas PUPR Kalsel, Kabid Cipta Karya, mantan ajudan gubernur dan staf Gubernur Kalsel serta dua orang dari pihak swasta.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (3/10/2024).

Penggeledahan yang berlangsung pada 09.00-23.00 WIB ini dilakukan terkait dugaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan dari 2005 hingga 2024, yang diduga merugikan keuangan negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar menyampaikan, meskipun penggeledahan telah dilakukan, pihaknya belum merinci berapa nilai kerugian yang ditimbulkan.

"Nanti ahli yang hitung, fokusnya masih mau periksa saksi-saksi dulu," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Dalam keterangan resmi, Kejaksaan Agung menyebutkan, beberapa ruangan di KLHK yang digeledah meliputi Sekretariat Jenderal, Satlakwasdal, Direktorat yang menangani PNBP, serta Pelepasan Kawasan Hutan, Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

"Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menyita empat kotak dokumen dan barang bukti elektronik terkait pelepasan kawasan hutan," tambah Harli.

Dia juga menegaskan, proses penggeledahan berlangsung lancar tanpa hambatan, dan pihak KLHK bersikap kooperatif.

Saat ini, tim penyidik fokus pada analisis barang bukti dan akan segera memanggil saksi-saksi untuk diperiksa.

"Kegiatannya kan masih baru makanya disebut akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi," ujarnya.

Ketika ditanya apakah saksi yang akan diperiksa berasal dari KLHK atau dari korporasi, Harli enggan memberikan rincian lebih lanjut.

"Nanti kita lihat, sesuai kebutuhan penyidikan," tambahnya.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit yang berlangsung selama hampir dua dekade.

"Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005 hingga 2024," tegasnya.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (3/10/2024). Giat penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus baru yang tengah Kejagung bidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan kantor KLHK tersebut berkaitan dengan kasus kelapa sawit. 

"Iya kasus baru," ucapnya saat dihubungi Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Harli tak membeberkan secara detail kasus tersebut. Harli hanya mengungkapkan, kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2016-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024," kata dia. 

Dia menambahkan, saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Harli meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut.

"Mengenai hasilnya belum dapat kami sampaikan," kata dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANGKALAN, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Bangkalan, Madura. Dari penggeledahan ini, KPK menyita tujuh mobil.

Ketujuh mobil ini kemudian dititipkan di halaman Mapolres Bangkalan. Mobil dengan beragam jenis itu terlihat dipasangi garis polisi. 

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan di wilayah Jawa Timur ini. Dia enggan menyebutkan secara detail mengenai penggeledahan tersebut.

Sementara itu, seorang polisi berpangkat perwira yang ada di Mapolres Bangkalan mengungkapkan mobil-mobil yang terparkir bukan hasil sitaan polisi. 

Hasil penelusuran, diketahui bahwa penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, salah satunya rumah anggota DPRD Bangkalan. 

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangkalan, Fathkurrahman saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya penggeledahan di rumah salah seorang kader partainya. Dia belum bisa mengonfirmasi secara pasti karena kader partainya yang juga anggota DPRD tersebut belum bisa dihubungi.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan sekuritas di Gedung Sudirman Sahid, Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi di PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa penggeledahan digelar pada Rabu (31/7/2024).

“Penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu kantor sekuritas di daerah Jakarta Pusat,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dari operasi senyap itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen atau surat dan barang bukti elektronik (BBE). Barang-barang itu diduga masih terkait dengan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.

“Terkait kegiatan transaksi, investasi PT Taspen,” tutur Tessa.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

KOTA BATU, iNews.id - Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris di klaster perumahan Jalan Hasanuddin Gang 26 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Selain itu, petugas gabungan tampak olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penjagaan di sekitar lokasi.

Pantauan iNews, terlihat petugas Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur (Jatin) tiba di lokasi bersama tim dari Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kamis (1/8/2024) pagi.

Garis polisi juga terpasang di sekitar rumah yang diduga dihuni terduga teroris. Jarak antara garis polisi yang terpasang dengan rumah sekitar 20 meter dengan penjagaan ketat polisi bersenjata lengkap.

Sampai pukul 09.22 WIB, olah TKP dan penggeledahan dari tim gabungan masih dilakukan. Petugas masih mencari beberapa barang bukti usai menangkap seorang terduga teroris pada Rabu (31/7/2024) pukul 20.00 WIB. 

Sementara aktivitas warga sekitar lokasi kejadian terlihat lengang dan disterilkan. Warga diminta untuk bertahan di rumah, hingga tidak diperkenankan masuk ke area perumahan selama proses penggeledahan dan identifikasi pencarian barang bukti.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Batu AKP Rudi Kuswoyo saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengamanan di lokasi. Namun apakah itu terduga teroris atau siapa, hal itu tidak diketahuinya.

"Benar infonya, kami hanya mengamankan lokasi saja sejak Rabu malam," ujar Rudi Kuswoyo, Kamis (1/8/2024).

Rudi menambahkan, untuk proses selanjutnya termasuk siapa dan apa saja yang diamankan, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Densus 88. Dia menegaskan hanya mengamankan lokasi sekitar area rumah.

"Kami hanya mengamankan rumah," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya senjata api yang dibawa penyidik saat menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, beberapa waktu lalu. Upaya paksa itu untuk mencari keberadaan buronan Harun Masiku.

“Penyidik KPK tidak pernah menggunakan senjata api atau membawa sepanjang pengetahuan saya, kalaupun dimungkinkan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penyidik KPK selalu meminta bantuan pengamanan tambahan dari Kepolisian saat melakukan penggeledahan. Polisi pasti membawa senjata api.
“Senjata Laras panjang tentunya memerlukan perlakuan dan prosedur yang khusus dan itu dimiliki oleh aparat kepolisian dan tidak di gunakan oleh penyidik,” ujar Tessa.

Baca juga: Dewas Sebut Penggeledahan di Rumah Donny Sesuai Prosedur, PDIP Meradang

Sebelumnya, Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing menyambangi Dewas KPK kemarin, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

(ABK)

Jakarta: Kuasa hukum anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, Johanes Tobing, menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Penyidik Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

Johanes menilai Dewas KPK melakukan kekeliruan. Kubu PDIP menilai penggeledahan yang dilakukan oleh Rossa tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Faktanya tidak demikian. Ada satu hal bahwa kami tentu mengawal KPK ini dalam SOP yang diatur secara di KUHAP, bahwa yang namanya penyitaan dan penggeledahan itu harus izin ketua pengadilan setempat,” ucap Johanes.
Menurut Johanes, salah satu kesalahan Rossa ada pada surat tugasnya. Kubu Donny ngotot penggeledahan yang dilakukan tidak didasari asas profesionalitas.

“Nah jadi cukup jelas suratnya bahwa memang ini yang kita protes keras, jadi artinya tindakan yang tidak profesional itu yang dilakukan oleh saudara Rossa itu itu yang juga hari ini kita protes keras,” kata Johanes.

Donny merupakan salah satu pihak yang dicegah penyidik KPK ke luar negeri dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Sejumlah ponsel milikinya diambil penyidik saat melakukan penggeledahan, beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

Istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(LDS)

Solo: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah, Selasa, 30 Juli 2024. Sidak tersebut terkait laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024.

Diketahui, salah satu PTN adalah UNS. Dikonfirmasi terkait itu, Plt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof Ahmad Yunus membenarkan kedatangan KPK ke UNS Solo, Selasa pagi, 30 Juli 2024.

"Iya benar info itu. Tadi kami menerima kedatangan didampingi Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Karena datangnya ke Fakultas Kedokteran," ujarnya, di Solo, Selasa, 30 Juli 2024.
Menurutnya, kedatangan KPK tersebut untuk memonitor proses penerimaan mahasiswa baru. Yunus membantah adanya penggeledahan oleh KPK.

"Iya mulai pendaftaran (mahasiswa baru), terutama kedokteran. Enggak (penggeledahan), setahu saya itu ke FK menanyakan daya tampung berapa, seleksi jalur apa, UKT berapa, IPI baru berapa, apakah seperti dulu ada yang besar. Saya jelaskan semua. Bukan penggeledahan," bebernya.

Ia menambahkan, KPK berada di UNS sekitar satu jam. "Pagi kok, sebentar saja. Tidak hanya UNS, banyak universitas lain juga. Rutin itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat tempat di lingkungan Pendidikan tinggi, dua di antaranya adalah perguruan tinggi yang berada di Jawa Tengah. Sidak terkait laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan penerimaan mahasiswa baru 2024.

"Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP dan juga di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek, serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers Kegiatan Sidak Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.

Nurul menjelaskan sidak di BPPP dan BSKAP lantaran kedua lembaga ini berwenang dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Sementara itu, dua perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah tersebut sebagai sampel yang menggelar jalur mandiri.

Dia menuturkan, dalam sidak itu, petugas KPK mengambil data penerimaan mahasiswa baru 2024. Adapun, setelah data-data diambil selanjutnya bakal dianalisis lebih lanjut.

"Data yang peroleh tersebut akan dilakukan analisis oleh tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek," beber Nurul.

Nurul menyebut sidak untuk memberikan efek kejut kepada instansi atau unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah perbaikan ke depan. Sidak tidak disampaikan lebih dahulu tapi dilakukan mendadak untuk memastikan identifikasi masalah objektif.

(WHS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penggeledahan terkait kasus dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang pada 17 Juli 2024 sampai 25 Juli 2024. Total, 66 lokasi disambangi penyidik.

“Sejak 17-25 Juli penyidik telah melakukan penggeledahan pada 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkot Semarang, DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta, dan dua kantor pihak lainnya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penggeledahan itu dilakukan di Semarang, Kudus, dan Salatiga. Sejumlah dokumen sampai duit diambil penyidik dari upaya paksa itu.
“Penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen berisi catatan tangan, uang sekitar Rp1 miliar dan mata uang asing EUR9.650, BBE (barang bukti elektronik) berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut,” ujar Tessa.
Tessa enggan memerinci jenis dokumen yang diambil pihaknya. Sejumlah saksi bakal dipanggil untuk mendalami temuan tersebut.

Di sisi lain, KPK memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, hari ini. Dia mengakui sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Lembaga Antirasuah.

“Nggih (iya) niku nggih (gitu saja ya) (sudah menerima SPDP),” kata Alwin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Alwin menyatakan akan patuh dengan proses hukum ini. Dia mengaku tidak mau mengajukan praperadilan atas pemberian status hukum tersebut.

“Sesuai hukum saja, kita pokoknya warga negara hukum, kita patuh pada hukum,” ujar Alwin.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, dan mantan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif.

"Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan pada tiga kantor milik swasta yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan video, Senin, 29 Juli 2024.

Penggeledahan dilakukan pada 25-26 Juli 2024. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait pengajuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Malut.

"Penyidik mendapatkan beberapa dokumen surat dan catatan, serta barang bukti elektronik dan print out. Barang bukti elektronik yang menurut penyidik ada kaitan dengan dugaan pengurusan WIUP di Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka," jelas Tessa.
KPK akan mendalami temuan tersebut. Lalu, mengklarifikasi ke pihak terkait. Abdul Gani menjadi tersangka atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

(ADN)