Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait dengan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur.

Bupati nonaktif Situbondo, yakni Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia kini juga masih menjalani kampanye untuk maju lagi sebagai kepala daerah di Pilkada 2024.

Pada Jumat (8/11/2024), penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Karna. Namun, kepala daerah itu tidak hadir karena keperluan Pilkada.

"Tersangka 1 tak hadir karena dalam persiapan Pilkada," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dala keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain Karna, KPK turut menetapkan PNS di Dinas PUPR Situbondo Eko Prionggo Jati sebagai tersangka. Dia juga dipanggil pada Jumat lalu namun tidak hadir.

Tessa mengaku tidak ada kendala mengapa Karna dan tersangka lainnya belum ditahan. Dia memastikan setiap tersangka KPK akan ditahan, namun di waktu yang tepat.

Dalam hal kasus yang menjerat Karna, kata Tessa, penyidik akan menahan tersangka ketika sudah mendapatkan kesaksian dari seluruh saksi yang diperiksa yakni 80 hingga 90%. Hal itu dibutuhkan untuk menahan Karna yang kini diduga terlibat kasus dugaan korupsi berbentuk suap.

Itu berbeda dengan tersangka dugaan korupsi yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Para tersangka kasus tersebut akan ditahan setelah terbitnya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu kasus korupsi.

"Yang pasti adalah semua tersangka pasti ditahan pada waktunya jadi kan wajib ditahan. Cuman kapannya itu melihat situasi," kata Tessa pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Sebelumnya, Karna telah mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Namun, pada Jumat (25/10/2024), KPK dimenangkan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan sudah memenuhi aspek formil serta sesuai mekanisme maupun prosedur.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, Karna merupakan kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Kariernya dimulai sebagai PNS Golongan III A di Departemen Penerangan pada 1993-1994.

Pada 1997, Karna menjabat Plh. Kepala Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Masuk ke tahun 2000-an, dia memulai kariernya di Kecamatan Cermee sebagai Pj. Kepala Seksi Pemerintahan.

Pada tahun 2010-an, dia mulai menjabat sebagai kepala dinas. Dia pernah menjabat Pj. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso, Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, hingga Plt. Sekretaris Daerah dan Pj. Bupati Bondowoso.

Pada 2021, Karna dilantik sebagai Bupati Situbondo bersama dengan Wakil Bupati Khoirani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap bisa menahan Bupati Situbondo, Jawa Timur, Karna Suswandi (KS) meski ia sedang mengikuti pemilihan calon kepala daerah.

Adapun Karna ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Ia juga tercatat sebagai calon Bupati Situbondo.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, untuk menahan tersangka penyidik tidak menunggu tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun praperadilan selesai.

"Tidak menunggu pilkada, jadi bila penyidik dan jasa penuntut umum menilai cukup berkasnya sudah siap untuk dilimpahkan bahkan, maka bisa dilakukan proses penahanan, jadi enggak melihat apa yang terjadi di luar," kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa mengatakan, KPK tidak akan menunda penahanan hanya gara-gara tersangka sedang mengikuti pesta politik.

Jika memang proses penyidikan yang berjalan dinilai cukup dan syarat penahanan terpenuhi, kata Tessa, Karna akan segera ditahan.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu memastikan, proses penyidikan perkara Karna terus berlangsung dan tidak dipengaruhi agenda di luar lembaga antirasuah.

"Jadi sepanjang tidak ada kendala kesehatan, maka semua tersangka yang ada di tahapan penyidikan, itu akan ditahan. Waktunya kapan itu menyesuaikan dengan perkembangan penyidikan yang ada," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 27 Agustus 2024, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara atau mewakilinya tentang dana PEN.

Atas penetapan tersangka, Karna Suswandi melalui pengacaranya, Amin Fahrudin, telah kembali menggugat praperadilan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ini merupakan gugatan kedua yang diajukan usai sebelumnya tidak dapat diterima hakim.

"Gugatan kami daftarkan kembali pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan Nomor Perkara: 110/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel," kata Amin Fahrudin dalam keterangannya diterima di Situbondo, Jawa Timur, Selasa (29/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Amin pun menjelaskan bahwa pokok gugatan praperadilan tetap sama dari yang sebelumnya, yakni memohonkan untuk pembatalan status tersangka terhadap Karna Suswandi yang saat ini berstatus calon bupati dalam perkara dugaan melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Situbondo, Jawa Timur, Karna Suswandi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gugatan diajukan Karna, lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap alokasi dana Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan praperadilan Karna didaftarkan pada Selasa (17/9/2024) lalu.

“Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka,” sebagaimana dikutip dari SIPP PN Jaksel, Selasa (24/9/2024).

Perkara Karna melawan KPK ini teregister dengan nomor 92/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan akan disidangkan pada Selasa (1/10/2024) mendatang.

Pihak PN Jaksel menjadwalkan sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang 04.

“Agenda sidang pertama,” bunyi keterangan di SIPP PN Jaksel.

Adapun Karna saat ini masih melenggang bebas meski telah menyandang status tersangka.

Tidak hanya itu, ia bahkan terdaftar sebagai calon Bupati Situbondo dan telah menjalani tes kesehatan pada Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru dugaan korupsi di Situbondo. Status hukum itu telah ditetapkan pada 6 Agustus lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto hanya mengatakan, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari penyelenggara negara berinisial KS dan EP.

"Untuk perkara penyidikan tersebut, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka yaitu KS dan EP. Keduanya merupakan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Situbondo," ujar Tessa.

Berdasarkan sumber Kompas.com di KPK dan salinan dokumen, kedua tersangka itu adalah Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Bina Marga PUPP Situbondo Eko Prionggo.