Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait dengan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur.

Bupati nonaktif Situbondo, yakni Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia kini juga masih menjalani kampanye untuk maju lagi sebagai kepala daerah di Pilkada 2024.

Pada Jumat (8/11/2024), penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Karna. Namun, kepala daerah itu tidak hadir karena keperluan Pilkada.

"Tersangka 1 tak hadir karena dalam persiapan Pilkada," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dala keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain Karna, KPK turut menetapkan PNS di Dinas PUPR Situbondo Eko Prionggo Jati sebagai tersangka. Dia juga dipanggil pada Jumat lalu namun tidak hadir.

Tessa mengaku tidak ada kendala mengapa Karna dan tersangka lainnya belum ditahan. Dia memastikan setiap tersangka KPK akan ditahan, namun di waktu yang tepat.

Dalam hal kasus yang menjerat Karna, kata Tessa, penyidik akan menahan tersangka ketika sudah mendapatkan kesaksian dari seluruh saksi yang diperiksa yakni 80 hingga 90%. Hal itu dibutuhkan untuk menahan Karna yang kini diduga terlibat kasus dugaan korupsi berbentuk suap.

Itu berbeda dengan tersangka dugaan korupsi yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Para tersangka kasus tersebut akan ditahan setelah terbitnya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu kasus korupsi.

"Yang pasti adalah semua tersangka pasti ditahan pada waktunya jadi kan wajib ditahan. Cuman kapannya itu melihat situasi," kata Tessa pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Sebelumnya, Karna telah mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Namun, pada Jumat (25/10/2024), KPK dimenangkan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan sudah memenuhi aspek formil serta sesuai mekanisme maupun prosedur.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, Karna merupakan kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Kariernya dimulai sebagai PNS Golongan III A di Departemen Penerangan pada 1993-1994.

Pada 1997, Karna menjabat Plh. Kepala Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Masuk ke tahun 2000-an, dia memulai kariernya di Kecamatan Cermee sebagai Pj. Kepala Seksi Pemerintahan.

Pada tahun 2010-an, dia mulai menjabat sebagai kepala dinas. Dia pernah menjabat Pj. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso, Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, hingga Plt. Sekretaris Daerah dan Pj. Bupati Bondowoso.

Pada 2021, Karna dilantik sebagai Bupati Situbondo bersama dengan Wakil Bupati Khoirani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik usai menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, Karna Siswandi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi di suap alokasi dana Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

“Untuk hasil dari penggeledahan tersebut, didapat barang bukti melalui penyitaan berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Meski demikian, Tessa mengaku belum bisa menjelaskan dokumen apa saja yang diamankan penyidik.

Tim Juru Bicara KPK baru mendapatkan informasi secara umum terkait hasil penggeledahan.

“Kalau ditanya apakah masih ada kelanjutan ya kita tunggu saja, karena belum bisa dibuka saat ini,” tutur Tessa.

Selanjutnya, kata Tessa, penyidik akan menganalisis barang bukti yang disita dan memanggil sejumlah saksi dan tersangka guna meminta konfirmasi dan klarifikasi.

“Sebagaimana yang sudah dirilis kemarin, sampai sejauh ini ada dua tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah membuka penyidikan baru dugaan korupsi di Situbondo. Status hukum itu telah ditetapkan pada 6 Agustus lalu.

Tessa hanya mengatakan, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari penyelenggara negara berinisial KS dan EP.

"Untuk perkara penyidikan tersebut, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka yaitu KS dan EP. Keduanya merupakan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Situbondo," ujar Tessa.

Berdasarkan sumber Kompas.com di KPK dan salinan dokumen, kedua tersangka itu adalah Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Bina Marga PUPP Situbondo Eko Prionggo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Situbondo terkait dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo, Rabu (28/8/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, kegiatan itu masih berlangsung. Lokasi penggeledahan yang saat ini masih bergulir yakni rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo.

"Untuk lokasi yang disampaikan oleh Penyidik sementara di rumah dinas dan kantor Bupati," ujar Tessa kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

KPK pun telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan suap dana PEN serta pengadaan barang dan jasa pada 2021-2024. Perkara itu naik ke tahap penyidikan pada 6 Agustus 2024.

Dua orang tersangka dimaksud berinisial KS dan EP. Berdasarkan informasi yang dihimpun secara terpisah, dua orang itu yakni Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Dinas PUPR Eko Prionggo.

"Keduanya merupakan penyelenggara negara pemerintah Kabupaten Situbondo. Terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," jelas Tessa.

Sebagai informasi, dana PEN bersumber dari APBN yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.