JAKARTA, investor.id – Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (on site visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing menjelaskan, peluncuran KKI tersebut sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

“KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (electronic data capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024). Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, jelas dia, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia.

“Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum,” jelas dia.

Adapun KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Sementara itu, Pjs Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT Charles F Corputty menjelaskan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai bank milik seluruh pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” jelas dia.

Dengan peluncuran KKI tersebut, jelas Charles, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) rampung menyelenggarakan event Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) pada 1-4 Agustus 2024. Sepanjang gelaran, BI mencatat nilai transaksi dari acara tersebut mencapai hingga Rp 99,2 miliar.

“Berdasarkan data hingga hari ketiga pameran, telah berhasil diperoleh omset penjualan di lokasi pameran sebesar Rp 15,3 miliar, dan penjualan online sebesar Rp 83,9 miliar,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya, dikutip Senin (5/8/2024).

Capaian tersebut lebih tinggi sekitar Rp8 miliar dibandingkan omset penjualan pada tahun lalu sebesar Rp 91,2 miliar. BI mencatat total omset pada 2023 yakni penjualan offline sebesar Rp 18,8 miliar dan penjualan online sebesar Rp 72,4 miliar.

FEKDI x KKI 2024 tercatat dihadiri oleh sebanyak 17.261 pengunjung. Adapun, dalam forum dialog dan aktivasi yang dilakukan selama event tersebut berlangsung, telah dihari oleh sebanyak 2.969 pengunjung dan 24.874 peserta daring melalui berbagai kanal Bank Indonesia.

Erwin menyampaikan, pada FEKDI x KKI 2024, tercatat kegiatan business matching (BM) ekspor mencapai hingga Rp 264,7 miliar, terdiri dari realisasi ekspor dan penandatangan kesepakatan bisnis. Pencapaian tersebut meningkat 26 persen dibandingkan pencapaian BM ekspor pada KKI 2023.

Dia menjelaskan, BM ekspor mempertemukan UMKM binaan BI dan kementerian/lembaga yang telah berorientasi ekspor dengan 22 pembeli potensial dan aggregator ekspor dari 11 negara. Kesebelasnya ialah Indonesia, Jepang, Singapura, Malaysia, China, Mesir, Hongkong, UEA, Australia, Belanda, dan Prancis.

Perhelatan FEKDI x KKI 2024 merupakan forum kolaborasi BI dan pemerintah, asosiasi/ industri, dan pelaku usaha untuk memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Erwin melanjutkan, dengan adanya perhelatan tersebut, diharapkan bisa menjadi manifestasi dari konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan upaya pengembangan UMKM secara end to end. Hal itu juga kaitan dengan langkah ekonomi digital ke depan yang tertuang di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025—2030.

“FEKDI x KKI 2024 merupakan persembahan BI untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas edukasi, meningkatkan omzet, dan mendorong UMKM go export,” tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kinerja UMKM pun hanya bisa berjalan optimal bila masyarakat membeli menggunakan produk UMKM. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan aktif melakukan pemasaran hingga penjualan produk melalui ranah digital, sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, transformasi digital harus dilakukan secara inklusif berkeadilan sehingga seluruh lapisan masyarakat akan mempunyai akses dan kesempatan yang sama serta didukung dengan aspek perlindungan konsumen. “Membeli itu, kan artinya mendorong juga ada rasa keberpihakan kita kepada pengusaha pengusaha yang memang masih perlu kita dukung,” kata Destry dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (Fekdi) di Jakarta pada Minggu (4/8/2024).

JAKARTA, investor.id – Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI X KKI) digelar di JCC Senayan, Jakarta dari tanggal 1-4 Agustus 2024. Sampai dengan hari terakhir penyelenggaraan, FEKDI X KKI masih dipadati oleh pengunjung yang terus berdatangan.

Salah satu pengunjung yang bernama Senly mengungkapkan bahwa Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia sangat menarik untuk didatangi. Melalui acara ini, ia mengaku mendapat pengetahuan terkait inovasi dalam hal pembayaran digital.

“Jujur ini showcase yang sangat menarik banget karena di sini itu gak cuma banyak talkshow-talkshow yang membahas tentang inovasi pembayaran, tapi juga tersedia booth-booth penyedia jasa sistem pembayaran sendiri. Jadi kita bisa langsung explore, tanya-tanya, satu-satu,” ujar Senly saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/8/2024).

FEKDI X KKI ini menjadi forum interaksi dan kolaborasi yang diikuti oleh mitra strategis Bank Indonesia (BI), asosiasi, industri, UMKM, akademisi, dan masyarakat. Acara ini mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan”.

Pada hari pertama atau pembukaan festival ini, BI meluncurkan sistem pembayaran QRIS yang baru, yakni QRIS Tap NFC. Adanya sistem tersebut memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran yakni memanfaatkan fitur Near-Field Communication (NFC) pada smartphone yang ditempel ke alat terminal pembayaran.

Senly turut menyambut positif kehadiran inovasi pembayaran digital itu, apalagi Ia mengaku kerap menggunakan pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari. “Bank Indonesia kemarin baru meluncurkan QRIS NFC di mana next-nya kita kalau payment tinggal tap handphone aja. Jadi makin sangat memudahkan untuk kita kaum cashless gitu,” tuturnya.

Di sisi lain, Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia menghadirkan puluhan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang.

“Kita bisa melihat pameran dari UMKM dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dari mulai wasta Nusantara, baju, sampai pameran kopi juga. Jadi, biasanya kita kalau mau cari barang dari Papua atau NTT kita ke sana dulu, di KKI ini kita bisa melihat langsung dan juga belanja produk-produk terbaik yang sudah terkurasi dari seluruh Indonesia,” pungkas Senly.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization pada Jumat (2/8/2024).

Gubernur BI Perry Warjiyo meresmikan KKI Segmen Pemerintah usai dirinya menjelaskan mengenai visi dan inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Peresmian tersebut kemudian juga dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.

“QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa,” ujar Perry dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024 pada Jumat (2/8/2024).

Perry berharap fitur KKI dapat mendorong inklusi dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam paparannya, dia mengungkapkan timeline pengembangan KKI telah berlangsung dari 19 Agustus 2022, yakni dalam peluncuran QRIS.

Kemudian, Perry mengatakan pengembangan dilanjutkan dengan kartu fisik dan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) pada 2023, dan kemudian virtual card tokenization yang diresmikan hari ini.

Dalam paparan BI, diungkapkan bahwa KKI segmen pemerintah fitur QRIS merupakan quick wins implementasi yang diklaim tepat digunakan untuk bertransaksi di lebih dari 30 juta merchant yang didominasi UMKM.

Untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah dengan nilai besar, dikembangkan fitur kartu fisik yang dapat ditransaksikan di seluruh Electronic Data Capture (EDC) milik Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

"BI mengembangkan KKI segmen pemerintah fitur online payment yang bisa ditransaksikan di berbagai mitra marketplace atau e-commerce pemerintah.

Perbesar

Ke depan, potensi ekonomi digital akan semakin besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi ekonomi digital Indonesia ke depannya akan makin membesar.

“Ke depan, potensi ekonomi digital akan semakin besar,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Kamis.

Dia merinci ekonomi digital Indonesia diprakirakan tumbuh empat kali lipat mencapai Rp5.800 triliun pada 2030. Sementara pembayaran digital tumbuh 2,5 kali lipat mencapai Rp12.300 triliun.

Pada tahun yang sama, jumlah penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sekitar 68 persen.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk terus tumbuh,” ujarnya.

Dia mengutip arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan agar transformasi digital Indonesia, khususnya bidang ekonomi dan keuangan, harus inklusif, berkeadilan, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

“Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mendapatkan perlindungan yang sama,” kata Menkeu pula.

Pernyataannya itu merespons kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 yang digelar oleh Bank Indonesia (BI).

FEKDI dan KKI 2024 bertujuan untuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, serta kolaborasi dan inovasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif.

FEKDI 2024 dikolaborasikan dengan Karya Kreatif Indonesia untuk menunjukkan digitalisasi sebagai game changer dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas, go digital, dan go global.

Pada penyelenggaraan FEKDI dan KKI 2024, Bank Indonesia bersinergi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan FEKDI merupakan wujud sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Untuk mencapai target net zero emission (NZE) maka membutuhkan kerja sama, kolaborasi, dan keselarasan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Adapun komunikasi memegang peranan kunci agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai sesuai waktu yang dicanangkan.

Komitmen keberlanjutan NZE yang pertama kali muncul saat Conference of the Parties (COP 21) pada 2015 menelurkan Paris Agreement yang disepakati 197 negara, termasuk Indonesia. Ini untuk menjaga kenaikan temperatur rata-rata global hingga 2 celsius dibandingkan pada masa pra-industri dan sedapat mungkin menjaga kenaikan temperatur tersebut tidak melebihi 1,5 celsius.

Dalam menjaga perubahan iklim ekstrem tersebut, kesepakatan NZE dunia adalah mencapai target NZE pada 2050, sementara Indonesia memiliki target untuk mencapai NZE pada 2060.

Berkaitan itu, International Association of Business Communicators (IABC) - Indonesia Chapter, sebagai bagian dari IABC yang berpusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, turut memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan upaya-upaya keberlanjutan di tanah air, termasuk dalam pilar Environment, Social, and Governance (ESG), utamanya bagaimana komunikasi, public relations, dan public affairs dapat berperan aktif menyuarakan aksi-aksi keberlanjutan.

Presiden International Association of Business Communicators (IABC) – Indonesia Chapter Elvera N Makki menjelaskan, IABC Indonesia memiliki perhatian terhadap keberlanjutan, termasuk ESG di Indonesia, karena dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan manusia saat ini dan di masa depan. Peran komunikasi sangat penting untuk menyuarakan aksi-aksi keberlanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, juga korporasi lintas sektor untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencapai target Net Zero Emission di Indonesia pada 2060 mendatang.

“Untuk itu, kami menyelenggarakan forum sebagai diskusi rutin dengan para pemimpin dan profesional keberlanjutan, agar sebagai praktisi komunikasi, kami memahami dan dapat turut menyebarkan informasi-informasi penting terkait topik krusial ini,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Dalam hal ini, IABC - Indonesia Chapter mengadakan webinar IABC Power Brain Communication Webinar 2024: Sustainability and ESG Series dengan mengangkat tema "Net Zero Emission's Targets and Updates, pada Selasa (16/7/2024) secara daring, menghadirkan narasumber dari berbagai sektor industri yaitu Executive Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Warsono, Head of Sustainability and Corporate Affairs PT Unilever Indonesia Tbk Nurdiana Darus, dan Sales Director Indonesia Wärtsilä Energy Febron Siregar.

Webinar ini juga dimoderatori oleh Communications and Social Impact Advisor VMCS Public Relations, dan juga President of IABC Indonesia Elvera N Makki.

Febron Siregar menyampaikan, Wärtsilä memiliki target dekarbonisasi pada 2030. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah energi terbarukan, maka dibutuhkan solusi penyeimbang yang fleksibel untuk memastikan stabilitas dan keandalan dari energi terbarukan tersebut, yang kapasitasnya diharapkan meningkat 8 kali pada 2050.

Menurut dia, untuk mencapai net zero emission pada 2050, maka energi terbarukan harus menyediakan 89% pasokan ketenagalistrikan dunia. Memilih teknologi yang fleksibel dan tepat untuk sistem tenaga sangat penting untuk menjaga pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan.

“Wärtsilä baru-baru ini meluncurkan pembangkit listrik tenaga hidrogen berskala besar pertama di dunia, yang menjawab kebutuhan dekabornisasi di sektor energi,” jelas Febron.

Transisi Energi

Sementara itu, Warsono  memaparkan strategi transisi energi dari sektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Setiap negara, jelas dia, memiliki strategi berbeda dalam transisi energi, tergantung dari kondisi masing-masing negara.

“Di Indonesia, kami memiliki empat pilar teknologi untuk percepatan pengembangan energi terbarukan dengan skenario pengurangan bertahap penggunaan batubara,” jelas dia.

Pilar pertama terkait target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 75% dan energi berbasis gas 25% pada 2040. PLN juga mengupayakan super grid, sebagai pilar kedua, di mana jaringan transmisi dijadikan sebagai enabler yang mengatasi ketidakcocokan antara potensi energi baru dan terbarukan dengan pusat permintaan.

Pilar ketiga menitikberatkan pada penggunaan secara masif penetrasi tenaga surya dan angin pada sistem kelistrikan melalui pembangkit yang fleksibel dan smart grid. Terakhir, pilar green emerging technology, yang memaksimalkan penggunaan penyimpanan, CCS/CCUS1, co-firing hydroge, ammonia, dan energi baru seperti nuklir.

Adapun Nurdiana Darus menjelaskan, Unilever berkomitmen mencapai target NZE pada 2039, dengan aksi nyata dan terukur dalam 9area di sepanjang rantai bisnis perusahaan di tahapan hingga tahun 2030, termasuk yang berkaitan dengan pemasok, bahan baku, desain kemasan dan penyimpanan, hingga logistik.

Nurdiana pun memaparkan secara detil target-target keberlanjutan di masing-masing scope 1, 2, dan 3, yang berfokus pada pengurangan emisi dan dekarbonisasi,

“Ambisi Unilever menuju net zero emission terangkum dalam Climate Transtition Action Plan (CTAP). Pada periode antara tahun 2025-2023, kami telah mengurangi 89,45% emisi karbon pada

operasionalisasi, instalasi panel solar di beberapa pabrik pada Agustus 2023 yang berkapasitas 2,5 MWp, dengan pengurangan emisi CO2 hingga 1.500 ton per tahun, setara dengan menanam 20.000 pohon. Instalasi ini merupakan terbesar di kawasan Jababeka,” kata dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sanggup untuk merekrut sebanyak 4.100 guru honorer menjadi guru dengan jalur Kontrak Kerja Individu (KKI).

"Saya pikir kemampuan keuangan Pemprov DKI bisa untuk menutup (cover) 4.100 lebih guru honorer diangkat jadi KKI," ujar dia usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023 oleh BPK RI di DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Khoirudin mengatakan, akan membahas terkait ini dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang kemungkinan dilakukan pada September mendatang. "Kami akan secepatnya membahas di perubahan, di APBD murni yang nantinya akan kami bahas bulan September. (Keuangan) sangat mampu, tinggal mana yang ditebalkan mana yang ditipiskan, mana yang bisa ditunda ke pelaksanaan berikutnya, mana yang seharusnya segera," kata dia.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Menurut dia, APBD DKI Jakarta mencapai Rp81,7 triliun dan ini mencukupi untuk merekrut 4.000 guru honorer menjadi KKI.

Nantinya, DPRD DKI Jakarta juga akan membentuk klausul yang fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.

“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” tutur Jhonny.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD agar bisa memproses perekrutan pada tahun ini.

"Saya minta Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Sekda, DPRD, itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024," tutur Heru.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan menyatakan DKI Jakarta memiliki 4.000 guru honorer yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tahun ini merekrut sebanyak 1.700 dari jalur KKI.

Baca juga: Disdik DKI Cleansing Guru Honorer, PGRI: Kita Ini Manusia

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 24 gigawatt (GW). Namun, hingga kini hanya sekitar 10 persen dari kapasitas yang dimanfaatkan. Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, diperlukan pengembangan teknologi inovatif guna memaksimalkan penggunaan energi geotermal yang ramah lingkungan.

Asosiasi Panasbumi Indonesia (API-INAGA) pun mengapresiasi kontribusi Nalco Water dalam memajukan teknologi geotermal. General Secretary of INAGA, Riza Pasikki menekankan, mengatasi tantangan industri dari risiko hulu saat eksplorasi hingga fase pemanfaatan sangat penting. Menurut dia, INAGA hadir untuk berbagi wawasan tentang kondisi energi geotermal dan membahas cara untuk membuatnya lebih berdampak.

"Dengan target menambah 3.000 MW pada tahun 2030, artinya kita harus menambah 500 MW setiap tahun. Meskipun ada risiko dari skala pengembangan yang agresif, pengembangan sumber daya geotermal entalpi rendah-menengah di Indonesia adalah suatu keharusan," ujar Riza dalam seminar bertema 'Keunggulan Proses Geotermal untuk Mencapai Efisiensi Sistem yang Lebih Baik' dikutip di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dia menyebut, upaya itu memerlukan dukungan dari perusahaan teknologi seperti Ecolab dalam pengelolaan yang efektif. Pihaknya pun menghargai upaya pemerintah dan menyadari perlunya kolaborasi dan sumber daya yang lebih baik dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan energi terbarukan.

"Advokasi berkelanjutan dan peningkatan rantai pasokan sangat penting, dan kami berharap Ecolab dapat mendukung penyediaan konten lokal (TKDN) yang diperlukan oleh pemerintah," kata Riza.

VP & GM Heavy Industry, Ecolab Asia Tenggara, Chandra Marimuthu menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan industri geotermal di Asia Tenggara. "Mendorong kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan dalam industri geotermal sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Fokus kami adalah untuk membantu pelanggan kami mencapai tujuan keberlanjutan," ucap Chandra.

Pembicara ahli Geothermal Institute di University of Auckland, Prof Sadiq J Zarrouk menyoroti peningkatan penggunaan pembangkit listrik teknologi binary untuk produksi listrik dari reservoir geotermal entalpi rendah dan tinggi. Dia menekankan, pembangkit listrik teknologi binary harus terus dioptimalkan untuk mengekstrak sebanyak mungkin energi dari fluida geotermal demi generasi daya maksimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRDDKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut.

Dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

“Mereka sudah ngajar, kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar, sudah punya pengalaman, berarti sudah mampu. Untuk apa lagi kita tes,” lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Jhonny meyakini, anggaran untuk melaksanakan hal tersebut dapat dialokasikan di kemudian hari dengan menyesuaikan kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan.

Itu sebabnya, dia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengakomodasi para guru honorer.

“Ini soal political will. Soal kemauan politik Pemprov DKI Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI menggelar rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) kemarin. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Pro dan kontra timbul usai Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Kebijakan ini diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru honorer di Jakarta.

"Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2024.

Pemprov mencatat saat ini ada 4 ribu guru honorer di Jakarta. Ia menekankan KKI merupakan jalur formal yang bisa dimanfaatkan para guru honorer.
"Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada," kata dia.

Ia menyebut rekrutmen guru KKI akan kembali dibuka pada 2025. Para guru honorer yang belum berhasil tahun ini disebut bisa mencoba lagi tahun depan.

"Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan," kata dia.

Baca juga: Dinas Pendidikan Jakarta Diminta Batalkan Pemutusan Kontrak Guru Honorer

Ia mengatakan melalui upaya ini diharapkan guru honorer mendapat haknya dengan baik serta menjadi perhatian Gubernur Jakarta ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini," kata dia.

Menurut dia apa yang dilakukan Plt Dinas Pendidikan saat ini adalah merapikan administrasi guru yang ada dan tentunya memiliki tujuan positif

"Saya juga kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

"Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi," kata dia.

Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran

"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia.

(AGA)

Bank Indonesia (BI) akan memperluas jaringan kerja sama pembayaran QRIS dengan Jepang dalam waktu dekat. Warga negara Indonesia nantinya bisa membeli tteokbokki dan sushi dengan scan barcode di negara tersebut.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan selain Jepang, Indonesia akan memperluas mitra pembayaran QRIS dengan India, Korea, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Tunggu tanggal mainnya. Nanti teman-teman bisa beli tteokbokki pakai QRIS, beli sushi, beli curry dengan QRIS,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur di Gedung Bank Indonesia, Rabu (17/7).

Bank Indonesia resmi bekerja sama dengan Bank of Korea (BoK) pada 15 Juli 2024. Dengan kerja sama itu, QRIS akan bisa digunakan di Korea Selatan.

BI juga melihat tren peningkatan QRIS antar negara ini terus berlanjut. Meski demikian, transaksi QRIS Singapura menurun 12 persen.

“Sementara kalau outbound, artinya turis Indonesia yang ke negara itu, ke Thailand juga ada peningkatan 9 persen month-to-month (mtm), ke Malaysia ada 4 persen month-to-month (mtm). Ada sedikit penurunan di Singapura 12 persen secara mtm,” kata Filianingsih.

Sedangkan untuk QRIS Cross Border inbound atau transaksi turis yang berwisata dari luar negeri, terjadi peningkatan transaksi sebesar 28 persen berlokasi di Jakarta dan Riau. Untuk Malaysia, terjadi peningkatan 8 persen secara month-to-month wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

“Jadi perkembangannya untuk koridor Indonesia, yang sekarang sudah berjalan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura,” tutur Filianingsih.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal II 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

"Transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta," kata Perry.

Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,42 persen yoy menjadi 1.759,92 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92 persen yoy mencapai 114,31 juta transaksi.