REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan sudah melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi yang juga mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate (JGP) ke penjara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, kejaksaan mengeksekusi badan politikus Partai Nasdem tersebut ke Lapas Kelas-1 Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus).

“Terhadap yang bersangkutan (terpidana Johnny Plate), jaksa sudah melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung (MA) dengan melakukan eksekusi badan ke Rutan Kelas-1 Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2024 yang lalu,” begitu kata Harli saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Eksekusi badan terhadap Johnny Plate tersebut, setelah MA pada 7 Juli 2024 lalu memberikan kepastian hukum atas hukuman pidana terkait korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Dalam kasus tersebut, putusan inkrah pengadilan menyatakan kerugian negara setotal Rp 8,03 triliun.

Johnny Plate adalah salah satu dari belasan yang terseret hukum dalam kasus tersebut. Pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, majelis hakim memvonis Johnny Plate bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, berupa penerimaan uang setotal Rp 17 miliar dari banyak pihak yang ambil bagian dalam proyek nasional itu.

Atas vonis bersalah itu, majelis hakim tanpa dissenting opinion menghukum Johnny Plate dengan pidana penjara 15 tahun. Hakim juga mewajibkan Johnny Plate membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 16 miliar atau diganti dengan tambahan masa penjara 5 tahun.

Putusan dan hukuman tersebut, sempat dilawan dengan Johnny Plate mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun begitu, majelis hakim tingkat dua menguatkan putusan pertama.

Dan Johnny Plate masih tak terima dengan mengajukan kasasi. Upaya hukum biasa tingkat akhir tersebut pun tak memberikan putusan yang berbeda. Hakim agung, tetap menguatkan dua putusan peradilan sebelumnya, yang menghukum Johnny Plate dengan pidana 15 tahun dan wajib mengganti kerugian negara Rp 16 miliar atau tambahan 5 tahun penjara.

Bahkan, hakim agung menambahi hukuman dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyita satu unit mobil milik Johnny Plate untuk dijadikan sumber pengganti kerugian negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memerintahkan perampasan aset berupa mobil Landrover milik bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Perintah itu diucapkan oleh Hakim Agung Soesilo saat membacakan putusan kasasi dalam perkara korupsi yang menjerat eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem itu pada hari ini Selasa (9/7/2024).

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.

Adapun majelis hakim agung telah menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Alhasil, Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

Adapun putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.